CIDA, KPK, Sulsel galang proyek cegah korupsi

Komisioner KPK Mochamad Jasin  (26/9)

Oleh Wiwiek Dwi Endah on Monday, 26 September 2011 Share on Facebook Twitter Delicious Digg

Bisnis regional timur/paulus tandi bone
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Mochamad Jasin berbicara pada acara penandatanganan Subsidiary Technical Arrangement Project Support to Indonesia Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) antara pemprov, pemkot dan kabupaten kota di Sulsel, senin, (26/9).

MAKASSAR: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memantau Support to Indonesia’s Islands of Integrity Program for Sulawesi Project (SIPS) yang didanai oleh Canadian International Development Agency (CIDA).

Project Director SIPS Support to Indonesia’s Islands of Integrity Program for Sulawesi Peter F Walton mengatakan, KPK adalah mitra kerja utama proyek ini.

“Proyek ini mempunyai dua tujuan utama, yaitu mengidentifikasi, melaksanakan, dan menunjukkan perbaikan praktek-praktek yang menguatkan transparansi dan akuntabilitas. Serta memperkuat peran KPK sebagai katalisator, dan pendamping bagi pemerintah kota/kabupaten/provinsi dalam upaya pencegahan korupsi,” tutur Peter di sela-sela Penandatanganan MoU SIPS antara empat kabupaten/kota, 1 provinsi Sulsel, KPK, dan CIDA, hari ini.

Secara luas kata Peter, proyek ini akan berperan didalam pengurangan korupsi melalui tata kelola, dan manajemen yang lebih transparan dan akuntabel.

Menurut dia, ada tiga manfaat utama yang dihasilkan dalam kerjasama ini yaitu pertama, sistem dan praktek-praktek yang lebih transparan dan akuntabel di setiap pemerintah kota/kabupaten/provinsi yang telibat di dalam proyek ini.

Kedua, memperkuat kapasitas KPK didalam mendorong perubahan di tingkat pemerintah kota/kabupaten maupun provinsi. Kemudian terciptanya lingkungan yang lebih baik didalam pengurangan korupsi, lewat strategi pencegahan korupsi di tingkat tokoh-tokoh daerah yang berpengaruh.

Di Sulawesi ada 10 pemerintah kota/kabupaten yang terpilih untuk terlibat didalam SIPS. Khusus Sulsel, selain Provinsi Sulsel sendiri, juga Kota Makassar, Kabupaten Enrekang, Pinrang, dan Tana Toraja yang terpilih. (roy)

Artikel Terkait