Jumat, 13 Oktober 2017

ASN TATOR : "INI TIDAK MANUSIAWI, KAMI AKAN GELAR TIKAR, KAMI TIDAK ADA KURSI DAN MEJA"


TNO-Tator (13/10) Jangan heran bila memasuki areal Kantor Bupati Tana Toraja, puluhan orang berseragam Putih-Hitam, akan menyambut kita dengan wajah lesu, memelas dan terkesan putus asah. Mereka adalah bagian dari ASN Tator yang mendapat predikat "Non Job". Kondisi ini menurut beberapa orang yang ditemui Tim Liputan TNO, sangat mengharapkan adanya perhatian dari Kemendagri dan Ombudsman. Menurutnya, kondisi ini sudah berjalan hampir setahun, praktisnya per 31Desember 2016. Lanjut Pria yang akrab dengan awak media di Bumi Lakipadada ini " Sudah hampir setahun kami diperlakukan seperti ini, tidak ada kejelasan, selama ini kami bekerja dengan taat kepada pimpinan, kami menuntut keadilan, beberapa dari kami adalah ASN pada jabatan struktural yang sangat strategis, kami laksanakan tugas dengan baik". Masih akunya, lelaki yang sangat bermohon identitasnya ditutup, demi objektifitas penilaian pimpinan, "Kami para senior, diganti oleh junior yang belum siap, sangat mengganggu kinerja pelayanan kepada masyarakat, bahkan ada diantara kami yang belum ada pengganti di jabatan yang dicopot dari kami, ada apa?".


Kondisi ke 58 ASN Tator yang lebih sering menyebut diri mereka "Kelompok 58", sehari-hari hanya bercengkerama, ada beban sosial yang mereka tanggung, ada rutinitas kinerja yang dicopot dari mereka, hidup dengan beban mental seperti ini, akan menyiksa mereka yang punya dedikasi,punya kepedulian, dengan nada kesal, salah seorang ASN menyelutuk "Kami tidak akan tinggal diam, kalau Ambudsman tahu ini, akan menjadi masalah, karena ada beberapa orang yang sangat tidak memenuhi aturan, tetapi dipaksakan"

Apa Tanggapan Pemkab Tator?
Beberapa sumber di Pemkab Tator sulit dimintai keterangan terkait hal ini, namun Plh. SEKDA Tator masih sempat memberikan penjelasan, walaupun sementar tugas di luar daerah, dijelaskan DR.Semuel Tande Bura "Sebanyak ASN dmaksud itu belum 2 minggu kami terima SK penempatan di Setda. Penjelasan detail harap bersabar dulu, skrg lg tugas luar setelah di tempat tugas /di Toraja sy infokan".

Dari berbagai sumber berita dan informasi yang didapatkan, beberapa ASN senior Gol.IV/C diganti Gol.III/d, bahkan masih ada yang belum mendapatkan SK Pemberhentiannya, namun sudah 10 bulan berlalu Mutasi Akhir Tahun yang menjadi momok bagi ASN (Aparat Sipil Negara) di daerah ini. Berbagai spekulasi bermunculan, apa dasar pemberhentian mereka, dan ini tentunya merugikan Negara, sebab ASN yang masih sangat produktif, di berhentikan dari jabatan yang diembannya, dan diganti, ataupun diberhentikan tanpa pengganti. Semoga kondisi ini tidak dibiarkan berlarut-larut, karena akan menjadi sandungan pelaksanaan Birokrasi yang baru menanjak ke tahun Kedua Pemerintahan Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae. Begitu juga dengan kinerja BKD Tator yang lamban menyampaikan SK para ASN, sebaiknya ditinjau keberadaannya. Demi kesuksesan dan pelayanan masyarakat yang maksimal sesuai Tagline "Unggul dan Sejahtera".(fb)
»»   Selengkapnya...

Selasa, 26 September 2017

JRM : "Saya Minta Maaf, Saya lakukan Karena Terpaksa, Saya Khilaf"

Jhon Rende Mangontan dan Joni Paulus,SH,MH
TNO-Tator (26/9) Setelah selesai melaporkan Djuli Mambaya ke Polres Tator, Jhon Rende Mangontan menggelar Temu Pers. Dalam keterangan Pers, JRM menyatakan permintaan maaf kepada Pengurus Pusat PPGT, Panitia Praya X PPGT, bahkan akan menemui langsung BPS-GT untuk menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi dalam rangkaian kegiatan Praya X PPGT. Diungkapkan JRM "Saya minta maaf, untuk alasan apapun, saya sudah berdosa, saya khilaf" Menurut JRM, dirinya terpaksa melakukan penempelengan terhadap Djuli Mambaya, karena dirinya sudah berkali-kali dihina,difitnah,bahkan diancam melalui medsos. "Saya sudah berkali-kali dihina,difitnah dan bahkan diancam, saya masih berusaha sabar, namun saat bertemu di sekitar areal Gereja Pelangi, saya berusaha meminta klarifikasi, Adinda saya, Djuli Mambaya tidak memberikan jawaban, bahkan saya suruh duduk didepan saya dan menanyakan apa maksudnya pernyataan-pernyataan di medsos selama ini,?". Masih JRM, "Karena tidak mendapatkan jawaban, ataupun permohonan maaf, bahkan berusaha mengelak, saya tempeleng".

Kejadian yang terjadi menimpa Djuli Mambaya, Kadis PU Provinsi Papua menjadi perbincangan viral di medsos. Saat menjelaskan kejadisn sebenarnya yang trjadi, mnurut JRM, dirinya tidak membenci Djuli Mambaya, bahkan menurutnya, "Saya tidak membenci Adik saya, Djuli Mambaya, di usia muda, sudah menduduki jabatan strategis di Propinsi Papua, baru kali ini diduduki Orang Toraja di Papua". Saat ditanya tentang laporan Djuli Mambaya ke Polres Tator, JRM berpendapat " Itu hak, dan dijamin UU" Lanjutnya" Kalau Adik saya, Djuli Mambaya merasa keberatan, itu kewajibannya melaporkan". "Saya sudah melaporkan terkait pencemaran nama baik, dan pengancaman yang dilakukan melalui medsos ke Polres Tator hari ini" ungkap JRM.

Saat berita ini dikonfirmasikan, Kapolres Tana Toraja membenarkan adanya pelaporan masing-masing pihak, dikatakan AKBP Yohanis Richard Adrian, " Memang benar ada pelaporan masing - masing pihak, dan akan kita tangani". (fb)
»»   Selengkapnya...

Selasa, 19 September 2017

Victor D Batara: "Saya perintahkan PK yang sudah dilantik segera pasang atribut Partai dan Calon Usungan Partai Golkar di Sekretariat masing-masing !"

 
Ketua DPD II Partai Golkar Tana Toraja membawakan
Sambutan Usai Melantik 19 Pengurus Kecamatan
 TNO-Makale. Bertempat di Sekretariat DPD II Partai Golkar Tana Toraja,hari ini,Selasa (19/9) Ketua DPD II Partai Golkar Tana Toraja, Victor Datuan Batara,SH melantik 19 Pengurus Kecamatan (PC) se Kabupaten Tana Toraja. Dalam sambutannya, Victor, yang juga Wakil Bupati Tana Toraja, menekankan, bahwa khusus di Tana Toraja, issue-issue tentang calon usungan Golkar mengemuka, baik itu di medsos, baik itu di WA (whatsapp), instagram, dan lain-lain.

     Lanjut Victor," Sebagai Pengurus Partai Golkar, kita harus memberikan informasi yang benar, apaun yang sudsh dilakukan orang tua terdahulu, tidak pantas dibebankan kepada anak-cucunya". Terkait ketidak hadiran Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Drs.HAM.Nurdin Halid, dijelaskan, Beliau ada banyak kesibukan, dan rencananya minggu depan, akan langsung melantik Pimpinan Kelurahan.

     Semua harus bergerak memenangkan Calon Usungan Partai Golkar. Bagi Anggota Fraksi Golkar, kembali Victor mengingatkan, "Jangankan mendua kaki, kalau tidak bekerja untuk pemenangan Calon Usungan Partai Golkar akan ada Sanksi Partai". Mejgakhiri samhutann5a, Victor memekikkan yel-yel, demi menyemangati Pengurus Kecamatan yang baru dilantik dan sem6a hadirin bersorak,menjawabnya.

     Kegiatan yang berlangsung dihadiri ratusan kader, Organisasi Sayap, dan simpatisan Partai Golkar.(fb)
»»   Selengkapnya...

Minggu, 17 September 2017

NORMALISASI SUNGAI TANPA PAPAN PROYEK, LEGITIMASI ILLEGAL MINING?, DISESALKAN WARGA



TNO-Toraja, (18/9) Sudah lebih sepekan, aktifis pengerukan sungai dilaksanakan sekelompok orang, di Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara,Kabupaten Tana Toraja. Melalui Kepala Lingkungan Lion, beberapa warga mempertanyakan aktifias pengerukan sungai dan pengangkutan material (sirtu-red). Masyarakat kaget tiba-tiba ada yang mengeruk di sungai, sementara selama ini mereka sudah memohonkan izin usaha pertambangan tersebut ke Provinsi, hanya kasih terkendala Rekomendasi Bupati. Sande Rupang, sang Kepala Lingkungan Lion saat ditemui mengungkapkan kekecewaan dan kekesalannya, menurutnya aktifitas pengerukan langsung dilakukan tiba-tiba, tanpa pemberitahuan apalagi kordinasi ke kami sebagai kepala lingkungan. 
      Dijelaskan Sande, "Mereka datang, langsung mengeruk, tanpa pemberitahuan, warga kami kaget, karena mereka tidak ada penjelasan. Sedangkan pelaksana proyek yang mengerjakan talud dipinggir sungai masih menemui kami." Kekesalan Sande diutarakan kepada tim peliputan TNO, disaksikan warga yang juga sebagai tetua adat. Masih menurut Sande," saat kami mengkonfirmasi Lurah dan Camat, dikatakan sudah rekomendasi dari Daerah, inilah yang kami sesalkan, seharusnya ada pemberitahuan kepada kami supaya kegiatan mereka, kami ketahui, itulah membuat saya melaporkan kegiatan ini". 


      Berdasarkan informasi tersebut, dikonfirkasi ke Plh.Sekda Tana Toraja, namun DR Semuel Tande Bura menapik informasi bahwa dia menyuruh. Dikatakannya, "Konfirmasi, Sekda tidak menyuruh, yang benar ada permintaan rekomendasi, 1 orang dari Lingkungan Hidup, 1 dari Pengelola". 

   Fakta lapangannya, ada aktifitas pengerukan material sungai, dan transaksi penjualan tanpa retribusi. Ini juga yang dikeluhkan warga, menurut Kepala Lingkungan Lion, harus ada saling menghargai, kami sebagai kepala lingkungan sangat mengharapkan kordinasi, baik dari Kelurahan, Kecamatan, apalagi yang akan mengerjakan sesuatu dalam wilayah kami".(tim)
»»   Selengkapnya...

Minggu, 10 September 2017

Rencana Asal Jadi, Irigasi Sangpolo Tak Bermanfaat di Petani

Keluhan masyarakat tani di Lembang Sangpolo, kecamatan Kurra, kabupaten Tana Toraja bukan tak beralsan, tapi bangunan irigasi yang dirintis Dinas Pertanian (Distan) sama sekali tak ada manfaatnya. Pasalnya, air bendungan mengaliri irigasi bukan untuk persawahan, tetapi dibangun untuk membuang air ke sungai saja.


Ini irigasinya yang dibuat untuk membuang
percuma air bendungan kembali ke sungai



MAKALE – Masyarakat Lembang Sangpolo berharap sangat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja untuk turun langsung kelapangan meninjau fungsi irigasi yang direncanakan dan di bangun Distan. Padahal warga, pembangunan irigasi seperti ini seharusnya dibicarakan ditingkat masyarakat sebagai pemanfaat. “Pembangunan irigasi pembuangan seperti itu tidak pernah diusulkan di musrembang,” ujar warga.


Menurut penyampaian warga tani di Lembang Sangpolo, air yang ditampung (dibendung) asalnya dari sungai dan dibuang kembali ke sungai. Lalu apa manfaatnya di masyarakat….?Paket proyek pembangunan irigasi di Sangpolo ini menghabiskan anggaran Rp164.950.000 tahun 2016 lalu yang asas manfaatnya sama sekali tidak bersentuhan dengan masyarakat tani. Kata warga, proyek tak bernilai ini dikerjakan CV .GRASKY PRATAMA waktu itu yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Salah seorang warga Tato'(samaran) meminta agar pihak terkait meninjau ulang proyek pembangunan irigasi yang dianggapnya hanya pemborosan anggaran. “Kalu tak bermanfaat, jauh lebih baik kalau pemerintah menyantunkan anggarannya untuk pengembangan pertanian yang lebih menyentuh dan dinikmati langsung warga tani.
Sementara Kepala Dinas Pertanian ataupun instansi yang terkait hingga informasi ini kembali dipublish, masih belum berhasil dimintai tanggapannya. “Bicarakan dulu ke Distan dan apa solusinya,” pinta warga.   (int)
»»   Selengkapnya...

Bupati menyambut kedatangan 19 Jamaah Haji Asal Toraja Utara

Rantepao, Sabtu, 9 September 2017. Asisten Administrasi Umum Setda, Hetty Maria G. Dalopis yang mewakili Bupati Toraja Utara menyambut 19 Jamaah haji di ruang pola Kantor Bupati yang telah menunaikan ibadah Haji di Tanah Suci Mekkah.

Tampak dalam penyambutan 19 jamaah haji ini, AKP. Baharuddin, SH, Kapolsek Rantepao, Kasdim 1414 Tator Mayor.Semuel Lesdan, Kadis Kominfo Drs.Fitra Amd.Pemb, Ketua PCNU, Drs.H. Bumbun Pakata, M.ag, Kepala Kantor Urusan Agama Toraja Utara, Mashuri S.S, serta keluarga dan kerabat jamaah haji yang telah menunaikan Rukun Islam yang ke lima.

"saya ucapkan selamat kepada 19 Jamaah Haji yang telah sukses menunaikan ibadah haji. terima kasih pula kepada Kementrian Agama Torut dan panitia pelaksana yang telah sukses melaksanakan tugas dalam pemberangkatan maupun penyambutan jamaah haji. Saya doakan, semoga ke-19 Jamaah Haji yang baru tiba ini menjadi Haji yang Mabrur. Harapan kami (Pemda), untuk tahun-tahun berikutnya dapat lebih sukses dalam kegiatan ini dalam rangka memberangkatkan masyarakat untuk menjalankan ibadah Haji", ungkap Hetty Maria G. Dalopis, Asisten Administrasi Umum Setda.

dalam acara penyambutan ini, para Jamaah Haji memberikan cindera mata kepada Pemda sebagai rasa ungkapan syukur. selain itu, tampak dalam acara penyambutan ini, keluarga dan 19 jamaah haji saling melepaskan rindu dan suka citakeaga
»»   Selengkapnya...

Perhutanan Sosial, Kini Masyarakat Legal Mengelola Hutan



Perhutanan Sosial, Kini Masyarakat Legal Mengelola Hutan

Kategori Artikel GPR | marroli

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu, 6 September 2017. Membangun Indonesia dari pinggiran, didefinisikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satunya melalui program Perhutanan Sosial, sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Perhutanan Sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar.

Akses legal pengelolaan kawasan hutan ini, dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu Skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalm rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hutan Adat (HA), dimana hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat. Skema terakhir adalah Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Pelaku Perhutanan Sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia, yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk, dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Perhutanan Sosial mulai di dengungkan sejak tahun 1999, keadaan Indonesia yang masih gamang pasca reformasi, menjadikan agenda besar ini kurang diperhatikan. Pada tahun 2007 program Perhutanan Sosial ini mulai dilaksanakan, namun selama lebih kurang tujuh tahun  hingga tahun 2014, program ini berjalan tersendat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat selama periode 2007-2014, hutan yang terjangkau akses kelola masyarakat hanya seluas 449.104,23 Ha. Untuk itu setelah periode tersebut dilakukan percepatan-percepatan, dan selama kurang lebih tiga tahun masa Kabinet Kerja, telah tercatat seluas 604.373,26 Ha kawasan hutan, legal membuka akses untuk dikelola oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya hingga saat ini, sejumlah 239.341 Kepala Keluarga (KK), telah memiliki akses legal untuk mengelola kawasan hutan nusantara, dan sejauh ini sosialisasi dan fasilitasi juga telah dilakukan kepada 2.460 kelompok, dimana fasilitasi yang diberikan adalah dalam bidang Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki target untuk membentuk dan memfasilitasi lebih kurang 5000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Indonesia hingga tahun 2019.

Niatan menyejahterakan masyarakat Indonesia ini, bukan tidak memiliiki tantangan. Jauhnya masyarakat dari akses infrastruktur menjadi salah satu kendala terlaksananya verifikasi kelompok masyarakat, dan sering kali menjadi hal yang membuat terlambatnya sosialisasi program ini. Dalam pendampingan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan multi pihak, termasuk LSM, dan program ini tentu saja membutuhkan banyak pendamping yang turun ke lapangan, yang memberikan pengetahuan dan pengidentifikasian potensi kawasan hutan, pengembangan usaha, serta pemasaran hasil usaha masyarakat, yang sering kita sebut sebagai akses ekonomi,hingga penguatan legal, sehingga masyarakat mampu mengadvokasi dirinya sendiri.

Akses legal mengelola kawasan hutan ini, diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memberi kesejahteraan bagi masyarkat daerah terdepan Indonesia. Perhutanan Sosial, ini saatnya hutan untuk rakyat.  Ini juga menggambarkan implementasi dari Nawacita ke enam, yang  ertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat serta daya saing di tingkat internasional, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara ditingkat ASEAN lainnya. Mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestik, juga menjadi landasan dari program Perhutanan Sosial ini dilaksanakan.(***)


Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Djati Witjaksono Hadi - 081375633330
Bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo 
»»   Selengkapnya...

Jumat, 08 September 2017

Mubes ke-I IWO Resmi Dibuka

Mubes ke-I IWO Resmi Dibuka
https://www.youtube.com/watch?v=sHBSnMoUVjc
JAKARTA - Musyawarah Bersama (Mubes) ke-I Ikatan Wartawan Online (IWO) yang digelar di Puri Mega, Jakarta, Jumat (8/9) resmi dibuka oleh Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Henri Subiakto. Mubes yang dihadiri oleh ratusan anggota IWO yang ada di 31 provinsi di Indonesia.

Ketua Umum IWO masa bakti 2017-2022, Jodhi Yudono dalam sambutannya mengatakan saat ini kepengurusan IWO sudah terbentuk di 31 provinsi dan Pengurus Wilayah dan 40 Kab/Kota dengan nama Pengurus Daerah.

"Kehadiran IWO untuk mengiplementasikan UU No 40 Tahun 1999 tetang Pers yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia, sekaligus mengikuti tata tertib dari Dewan Pers," ujar Jodhi.

Kegiatan Mubes IWO ini akan dilaksanakan selama dua hari pada 8-9 September 2017. Menurut Jodhi, kegiatan in diberi nama Musyawarah Bersama (Mubes) Ke-I IWO untuk menunjukan kesamaan antar wartawan.

Dalam Mubes ini, pengurus IWO daerah yang hadir akan membahas AD/ART, Kode Etik Wartawan Online (KEWO), serta Kesejahteraan Anggota.

Dalam Mubes ke-I ini, IWO juga menggelar dikusi panel dengan tema Mubes Membangun Peradaban Pada Era Digital dengan menghadirkan pembicara, Gubernur Lemhanas, Letjen (Purn) Agus Widjojo, Staf Khusus Menkoinfo Henri Subiakto, Karo Multimedia Mabes Polri Brigjen Yanfitri, Ahli Cybercrime Gildas deograt lumy, Budayawan Mohamad Sobari, serta dosen Komunikasi Politik dan Kebangsaan Universitas Muhammadiyah Makassar Arqam Azikin Dosen.

Ketua Panitia Mubes ke-I IWO, Edward Panggabean dalam laporannya tidak lupa menyampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber dan pihak-pihak yang membantu terlaksananya Mubes IWO yang pertama ini. Mubes IWO I berlangsung karena dukungan beberapa perusahaan yang mengapresiasi keberadaan IWO. Para sponsorship yang terlibat dalam membantu Mubes  IWO I yakni, Akses  Prima Indonesia, Indonesian Cloud, Master System, Data Comm, Vertanews.tv.


Mubes IWO I ini juga akan akan disiarkan secara live streaming melalui web www.celebesnews.id, dan dapat pula diakses melalui aplikasi android dan IOS dengan cara mendownload aplikasi celebesnews  di playstore dan Appstore. Dapat juga disaksikan melalui akun facebook celebesnews.id  dan  Youtube celebesnews.id,"(iwo)

»»   Selengkapnya...

Kamis, 07 September 2017

BERITA GAMBAR : SD NEGERI FOLANGKAI, APA KATA DUNIA?

Masihkah ada sekolah seperti ini?
TNO-NTT, SEKOLAH INI BERADA DI DESA WOLWAL TENGAH KEC. ALOR BARAT LAUT KAB ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Melihat bangun sekolah yang megah di daerah lain, pastilah menjadi impian para sisa di sekolah ini. Siapa yang tidak geram melihat KORUPSI dimana-mana? sementara "Anak Bangsa" menanis dalam kesederhanaan yang amat dalam. Apakah tidak ada pihak yang mau tergerak hatiny melihat situasi ini? Kita nantikan Putra Bangsa yang peduli. Tidak percaya, kunjungi langsung,,!!!,,(info : Yesaya Famay/WA.+6281355145864)
»»   Selengkapnya...

Jumat, 01 September 2017

Dihadiri Mendagri, SYL,Sebut 480M Untuk Kelanjutan BBK ...!!!


Gubernur Sul-Sel, DR.H.Syahrul Yasin Limpo,SH,MH
TNO-Tana Toraja, Kamis,31/8/2017, Pemkab Tana Toraja sangat disibukkan dengan menerima tamu undangan dalam rangka Hari Jadi Toraja ke-770 dan HUT Kab Tana Toraja ke-60.

     Praktis sebulan, rangkaian kegiatan dilalui, diantaranya Seminar, Festival Kopi, Festival Kuliner, Tenun Toraja, dan lain sebagainya. Pada puncak kegiatan yang dilangsungkan di Pelataran Objek wisata Religi, Buntu Burake,

     Dalam sambutannya, Gubernur Sul-Sel DR.H.Syahrul Yasin Limpo,SH,MH mengatakan " dalam Rapat terbatas, antara Presiden,Wapres dan Menhub, anggaran untuk kelanjutan pembangunan Bandara Buntu Kunik (BBK) dipulihkan, dan dikucurkan sebesar 480M". Semua yang hadir bertepuk tangan, bersorak kegirangan diantara hembusan angin Buntu Burake. Tampak hadir dalam deretan Undangan, Mendagri Cahyo Kumolo, Wagub Kaltara,Bupati Gowa,dan beberapa undangan lainnya. Lanjut SYL, keterlambatan penyelesaian pembangunan Bandara Buntu Kunik, bukan kesalahan Pemerintah Pusat, itu kesalahan kita semua, menurutnya" Seharusnya Bandara Buntu Kunik selesai akhir tahun ini, tetapi itu bukan kesalahan Pemerintah Pusat, namun kesalahan kita semua, Bupati Tana Toraja segera tuntaskan persoalan yang masih ada, karena 480M sudah dianggarkan utk menyelesaikan Run Way 2400m, Runwaynya harus selesai".

    Masih SYL, menegaskan "Bupati Tana Toraja dan Toraja Utara harus bekerjasama untuk penyelesaian BBK, ...bayangkan kalau harus menempuh perjalanan darat 8jam, 2 hari pinggang kita harus diurut baru bisa ke Tongkonan lihat-lihat....". Ungkapan ini kembali diamini undangan yang hadir beserta ribuan masyarakat bertepuktangan kegirangan. Walaupun masih ada yang tersenyum kecut, ataupun meragukan penyataan ini di beberapa medsos, tetapi kita tetap yakin SYL pejuang pembangunan di Sul-Sel. Hal tersebut senada dengan Mendagri, Cahyo Kumolo mengungkapkan " Gubernur adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, kita akan menjadikan Toraja sebagai Destinasi Wisata Internasional yang
didukung infrastruktur yang memadai".(ryan)
»»   Selengkapnya...