Newsreel

Loading...

Rabu, 20 Agustus 2014

SYL Tunjuk 10 Caretaker Bupati



SYL Tunjuk 10 Caretaker Bupati
Hakam Naja: Pemilukada Serentak Paling Lambat Akhir 2015
Rabu , 20 Agustus 2014 14:49
Total Pembaca : 350 Views

PENULIS: LUKMAN-ACHMAD RADI

EDITOR: MULYADI ABDILLAH

RAKYATSULSEL.COM, JAKARTA – Mayoritas Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU Pilkada) DPR RI sepakat jadwal pemilukada serentak tahap I pada Oktober 2015 mendatang. Mau tak mau, Pemprov Sulsel harus menyiapkan 10 caretaker bupati bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir saat tahapan pemilukada masih berlangsung.

Ketua Panja RUU Pilkada DPR RI Abdul Hakam Naja optimistis jika RUU yang sudah dibahas selama dua tahun lebih itu akan segera disahkan oleh DPR pada bulan depan. Salah satu poin yang diketuk palu adalah pemberlakuan pemilukada serentak yang dimulai tahun depan. “Paling lambat kita laksanakan (pemilukada serentak) akhir 2015,” kata Hakam, Selasa (19/8).

Politisi PAN ini mengakui jika jadwal pemilukada serentak tersebut berdampak pada masa jabatan sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan caretaker bagi daerah yang masa jabatannya berakhir disaat pesta demokrasi berlangsung.

“Hal ini sudah distimulasikan dan tidak ada masalah. Pjs (penjabat sementara) ini nantinya akan melaksanakan roda pemerintahan sementara di daerah hingga terpilihnya kepala daerah yang baru,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, jika pencoblosan pemilukada serentak digelar Oktober 2015, maka dipastikan 10 jabatan bupati di Provinsi Sulsel lowong. Yakni Pangkep, Maros, Gowa, Barru,  Luwu Timur, Selayar, Tana Toraja, Soppeng, Luwu Utara dan Bulukumba. Terkecuali Toraja Utara mengingat masa jabatan bupati dan wakil bupati setempat baru berakhir pada Maret 2016.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang dikonfirmasi menjamin pemerintahan yang menggelar pemilukada serentak tetap akan berjalan normal.

“Tidak ada masalah, itu ringan-ringan saja. Pelaksana tugas itu (caretaker) kan tidak harus dari mana-mana. Ada kriterianya, ada syarat dan ada sekwilda yang jalan,” kata Syahrul, Selasa (19/8).

Selain itu, pihaknya juga mengaku siap melakukan pengendalian apabila pada saatnya nanti harus menunjuk pejabat sementara karena masa jabatan pejabat sudah berakhir. Menurutnya, meski yang menjalankan pemerintahan adalah pengganti sementara, namun dipastikan tetap akan berjalan normal.

“Ini tetap akan maksimal pemerintahan. Jangan kira kalau tidak ada gubernur tidak ada wakil gubernur pemerintahan macet, tidak. Ada sekwilda, tentu ada asistensi dari menteri dalam negeri kalau untuk provinsi. Kalau di sini kan saya punya asistensi juga. Tidak usah ada kuatir,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Didik Suprayitno menyebutkan, caretaker yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah nantinya minimal pejabat eselon II. “Bisa dari pusat atau provinsi, atau bahkan pejabat di Pemda kabupaten sendiri,” sebutnya.

Menurut Didik, RUU Pilkada serentak ini bertujuan untuk menghemat anggaran yang alokasinya nanti akan diambil dari dana APBD. Selain itu, untuk mencegah atau meminimalisir potensi konflik yang kerap timbul akibat perebutan kursi kepala daerah.

“Kita berharap dalam waktu dekat ini RUU Pilkada serentak ini bisa disahkan di DPR, ya minimal sebelum berakhirnya masa pemerintahan pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono),” tandasnya.

Tidak Efektif

Pengamat Politik dari Universitas Islam negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad beranggapan, penunjukan caretaker sebisa mungkin dihindari. Pasalnya, caretaker dilingkup pemerintahan dinilai tidak efektif karena kewenangannya terbatas dalam menerapkan kebijakan pemerintahan.

”Caretaker itu hanya bersifat sebagai kepala daerah sementara, dan kewenangannya hanya sebatas mengendalikan pemerintahan, dan tidak berwenang menerapkan kebijakan strategis pemerintahan. Jadi menurut saya kecenderungan pembentukan caretaker pada setiap moment politik, tidak efektif untuk iklim pemerintahan,” jelasnya.

Firdaus mengusulkan agar pemerintah bisa melakukan dispensasi atau kebijakan berupa perpanjangan masa jabatan bupati hingga proses pemilukada selesai. Begitupun dengan masa jabatan bupati yang berakhir pada awal tahun 2016, diusulkan untuk diberlakukan pengurangan masa jabatan berdasarkan waktu pelaksanaan pemilukada dengan syarat gaji dan tunjangan tetap dibayarkan pada sisa bulan jabatan tersebut.

”Hal ini sekali lagi untuk mengantisipasi adanya kebijakan yang menurut saya tidak populis, khususnya kebijakan mengenai caretaker. Caretaker itu kan dibentuk jika terjadi proses pemerintahan yang tidak normal. Jika hanya perbedaan masa jabatan dan pelaksanaan pemilukada yang terpaut 1 atau 2 bulan, saya pikir kebijakan perpanjangan dan pengurangan jabatan lebih tepat,” tandasnya.

Poin Krusial RUU

Salah satu poin yang menjadi kendala dalam RUU Pilkada adalah masalah wakil kepala daerah. Wakil kepala masih pada opsi tidak satu paket, tapi dipilih langsung oleh kepala daerah terpilih, serta dari parpol atau PNS.

“Tarik-ulur lainnya kepala daerah kabupaten/kota dipilih langsung, karena pilkada serentak dimulai pada 2015 dan pemilu serentak 2019. Sedangkan pilkada serentak nasional akan berlangsung pada 2021. Itu agar ada pemilu sela, ada jeda politik, serta terkait dengan sengketa pemilu yang kemungkinan bertambah banyak,” tegas Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja dalam diskusi “RUU Pilkada” bersama Dirjen Otda Kemendagri Djohermansjah Johan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/8).

Hakam menambahkan, dalam pembahasan RUU Pilkada juga sudah ada titik temu mengenai masalah politik dinasti, masalah dana dari APBD yang sumbernya antara lain dari APBN melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan nantinya diatur dan disisihkan.

Sementara untuk sengketa hasil Pilkada nanti, lanjut Hakam, tidak akan lagi dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). “MK tidak bersedia, makanya ada dua opsi yang akan kita tempuh untuk sengketa Pilkada serentak ini, apakah akan ke Mahkamah Agung (MA) atau ke pengadilan ethok, yang pastinya hakim yang menangani perkara Pilkada itu tetap gabungan hakim yang berlatar belakang dan punya rekam jejak kepemiluan,” jelasnya. (E)

posting : rakyatsulsel.com
»»   Selengkapnya...

Kamis, 17 Juli 2014

MUMMI DITEMUKAN WARGA MAREALI, SIAPA PEMILIKNYA?

Mummi yang ditemukan warga Mareali
Makale-TNO, Warga Dusun Mareali, Kelurahan Bungin, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, digegerkan dengan penemuan sebuah mumi di pinggir jalan, hari ini pukul 06.00 WITA.

Informasi yang diperoleh, mumi tersebut ditemukan di pinggir jalan oleh warga yang hendak pergi ke sawah. Penemuan mumi tersebut langsung dilaporkan ke polisi. Setelah mendapat laporan, polisi kemudian datang ke lokasi dan langsung mengamankan mumi tersebut ke Mapolres Tana Toraja.

Dari hasil identifikasi Polres Tana Toraja, mumi tersebut berukuran panjang 37 centimeter. Saat ditemukan, mumi tersebut terbungkus kain dan anggota tubuhnya masih lengkap dan berambut panjang. Diperkirakan, mumi tersebut sudah berumur ratusan tahun.

"Iya benar, ada mumi yang ditemukan warga. Kami pun langsung mengamankan mumi itu ke Mapolres Tana Toraja," ujar Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tana Toraja AKP Mathius Tappi, di Mapolres Tana Toraja, Kamis (17/7/2014).

Dia menyatakan, mumi yang ditemukan warga di Dusun Mareali, merupakan hasil curian. Kemungkinaan, saat pelaku membawa mumi hasil curiannya, hari sudah keburu pagi. Lantaran takut ketahuan warga, mumi itu kemudian diletakkan begitu saja di pinggir jalan hingga ditemukan oleh warga.

Penyelidikan polisi terhadap penemuan mumi itu mengarah pada sindikat penjualan benda-benda purbakala. Sebab, sudah ada beberapa kasus pencurian benda-benda purbakala terjadi di Toraja. Saat ini polisi masih menelusuri lokasi tempat di mana mumi tersebut dicuri.

"Dugaan sementara, mumi itu dicuri oleh orang yang ingin menjualnya ke penadah di daerah lain. Saat ini, kami masih telusuri asal mumi itu diambil," kata perwira pertama Polri itu.

Camat Makale Utara Erick Crystal Rante Allo menyatakan, pemerintah dan masyarakat Makale Utara hingga kini belum memastikan apakah mumi yang ditemukan warga itu hasil curian atau muncul secara tiba-tiba. Sebab, menurut kepercayaan sebagian masyarakat Toraja, mumi bisa bergerak sendiri pada malam hari.

Dirinya pun menyayangkan jika ada oknum yang mencuri mumi tersebut, karena itu adalah aset budaya Toraja. Namun hingga kini belum ada laporan masyarakat Makale Utara yang merasa kehilangan mumi.

"Kemungkinan asal mumi itu dari luar Kecamatan Makale Utara, karena tidak ada masyarakat kami yang merasa kehilangan. Kami belum memastikan, apakah mumi yang ditemukan itu adalah hasil curian," ujar Erick Crystal yang juga tokoh adat di Kabupaten Tana Toraja.

(san)

posting : SINDONEWS
»»   Selengkapnya...

Sabtu, 12 Juli 2014

Sopir Truk dan Warga Menimbun Akses Jalan Ke Bandara Pongtiku Yang Dibiarkan Rusak



Rantetayo-TNO, Setelah sekian lama dibiarkan rusak berlubang dan tergerus air, kepedulian pengguna jalan yang terdiri dari Sopir Turk dan warga menimbun lubang dengan sebagian materail yang mereka muat sehari-hari. Tindakan ini patut juga diacungi jempol, merupakan antisipasi terhadap kondisi yang selama ini membahayakan mereka sendiri sebagai pengguna jalan tersebut.
Beberapa hari yang lalu kami melintasi jalan ini, yang menghubunhgkan beberapa wilayah kecamatan dan terutama dari dan menuju Bandara Pongtiku. Beberapa orang warga mengeluh terhadap kondisi ini dan salah seorang yang menemui TNO mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak pemerintah yang lamban menanganinya. Dikatakan Malino, Tolong diberitakan, kami pengguna jalan sangat terganngu dengan kondisi ini, sangat beresiko bagi pengendara apalagi di musim penghujan, sudah ada 1 mobil terjungkal di sekitar yang yang rusak ( baca berita terkait sebelumnya ).(tim)


»»   Selengkapnya...

Sabtu, 05 Juli 2014

Empat Antisifasi Pelanggaran Yang terjadi di Masa tenang



MAKASSAR, FAJAR -- Memasuki hari tenang pemilihan presiden 2014. Badan pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) sulsel menyebut ada empat pelanggaran yang sering terjadi di masa tenang. Hal ini dikemukan komisioner Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf, di hotel Ramayana, kemarin 5 juli.

Mengantisifasi hal tersebut, pihak Bawaslu menghadirkan LSM, Ormas dan  unsur Rektor dari Perguruan Tinggi baik PTN dan PTS yg ada di Kota Makassar guna rapat bersama untuk mengantisifasii hal-hal yang terjadi di masa tenang.

Empat pelanggaran yang sering ditemui Bawaslu yakni, kampanye diluar jadwal, Politik uang, distribusi undangan tidak merata, penempatean TPS yang sulit dijangkau.

"Pelanggaran ini yang sering kami temukan atau di laporkan dalam menghadapi masa tenang, maka dari itu kenapa kita menyebut pelanggaran ini adalah suatu trending topik, untuk itulah kita hadirkan lapisan elemen masyarakat dan organisasi"ujarnya.

Salah seorang komisioner Bawaslu Fatmawati mengaku kehadiran ormas dan perwakilan perguruan tingi, untuk meminta langkah-langkah antisifasi dan ide-ide yang harus di persiapkan sembagai lembaga pengawas.

"Ini kami undang untuk mendengar saran-saran atau ide untuk mengantisifasi hal-hal yang kemungkinan terjadi menjelang pemilihan presiden atau dimasa tenang ini"tuturnya.

Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi mengatakan, selain menghadirkan organisasi masyarakat dan perguruan tinggi ini, Pihaknya juga membekali staf Bawaslu Sulsel ditempat yang berbeda.

"Waktu yang bersamaan juga namun ditempat yang berbeda di hotel Arya duta Makassar, kami membekali pelatihan staf Bawaslu, guna dalam menerima laporan dari Panwaslu kabupaten atau temuan dari bawaslu sendiri"pungkasnya.(Mp10)
»»   Selengkapnya...

Selasa, 01 Juli 2014

Wakapolri: Apatis Polda Bisa Tangani Korupsi Pejabat


Wakapolri: Apatis Polda Bisa Tangani Korupsi PejabatMakassar (Antara) - Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jendral Pol Nanan Sukarna menyatakan apatis terhadap pejabat Polda Sulawesi Selatan bisa menangani sejumlah kasus pidana, baik umum maupun korupsi yang melibatkan pejabat daerah.
"Saya tidak terlalu mengikuti perkembangannya jadi tanyakan saja sama pejabat lainnya di Polda," ucapnya singkat saat ditemui di Hotel Imperial Aryaduta sambil berlalu dengan cepat meninggalkan wartawan," Rabu.
Meskipun menolak meladeni beberapa wartawan yang ingin mengonfirmasi terkait lambannya maupun ketidakseriusan Polda Sulsel menangani sejumlah perkara pidana umum dan korupsi yang melibatkan pejabat, dirinya tetap memberikan perhatian agar perkara-perkara yang ditangani bisa dituntaskan.
"Yang jelas perkara-perkara yang ditangani kepolisian itu menjadi atensi kita semua untuk dituntaskan," tegasnya.
Anti Corruption Committe (ACC) menegaskan jika Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tidak serius menangani tiga kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi di tiga instansi berbeda.
"Harusnya semua aparat penegak hukum ini bersatu dan menyatukan komitmennya kepada satu tujuan yakni penindakan dan pemberantasan tindak pidana kriminal tanpa terkecuali perkara korupsi," tegas Direktur ACC Sulsel Abdul Muthalib.
Tiga kasus korupsi besar yang ditangani Ditreskrimsus Polda Sulselbar yakni, dugaan penggelembungan anggaran (mark up) kontrak sewa mobil dinas (mobdin) di lingkup PT PLN UIP Ring dengan tersangka General Manajer (GM) Suaib Sakaria.
Dalam kasus ini diduga terjadi penggelembungan anggaran (mark up) kontrak sewa mobdin di instansi
yang dipimpinnya itu untuk pengadaan pada 2012 dengan nilai anggaran mencapai Rp3,7 miliar.
Ditreskrimsus juga menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi dana ganti rugi pembebasan lahan Bandara Bunti Kuni, di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, senilai Rp9 miliar dengan tersangka Sekretaris Daerah Enos Karoma dan Camat Mangkendek Ruben Rombe Randa.
Untuk perkara korupsi ketiga masih ada dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh anak mantan Bupati Bone, Irsan Idris Galigo, yakni terkait proyek perbaikan lahan dan jaringan irigasi Bone (PLJIB) 2007 dengan nilai pagu Rp4,6 miliar.
Selain itu, masih ada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru terhadap lima orang warganya yang saat itu diduga terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulsel pada Januari lalu.
"Aparat penegak hukum jangan hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jika menangani kasus
yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan pejabat serta nilai kerugiannya kecil, pasti kasusnya cepat
diselesaikan. Tetapi jika berhadapan dengan oknum pejabat korup, mereka semua kemasukan angin dan mencari-cari alasan sehingga kasusnya mengendap dan lama-kelamaan di SP3 (surat pemberitahuan
penghentian penyidikan)," katanya.
Menurut mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH) ini, sejak dahulu, aparat penegak hukum hanya mencari simpati dengan menungkap sejumlah kasus kecil dan mengesampingkan sejumlah kasus-kasus yang melibatkan banyak pejabat.
Karena itu, dirinya menantang kepada penyidik kepolisian yang menangani sejumlah kasus korupsi tersebut agar segera dituntaskan. Terlebih lagi Kejaksaan Tinggi Sulselbar sudah mengembalikan berkas perkara korupsi itu karena dinilai belum lengkap.
"Ada apa ini, disaat aparat penegak hukum yang satu serius ingin menuntaskannya, aparat hukum lainnya yang kemasukan angin. Cobalah serius menangani kasus ini, karena yang dikorupsi uang rakyat. Rakyat butuh ketegasan dari penegak hukum, maka bersatulah melawan segala bentuk korupsi, apapun korupsinya dan siapapun pelakunya harus di hukum atas perbuatannya," tegas Abdul Muthalib.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulsel Nur Alim Rachim menyebutkan, sejumlah berkas perkara korupsi yang ditangani kepolisian sudah ditelaah oleh tim jaksa pidana khusus dan beberapa berkas itu dikembalikan ke penyidik Polda Sulsel.
"Setelah lebih dari tiga bulan, berkasnya belum ada satu pun yang dilimpahkan ke kejaksaan. Penyidik saat mengembalikan ke kepolisian sudah menyertakan beberapa petunjuk yang harus dilengkapi, tetapi hingga saat ini belum ada yang dilimpahkan," katanya.
Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Endi Sutendi yang dikonfirmasi mengaku jika beberapa perkara korupsi yang ditangani itu masih sedang berlangsung dan tidak ada rencana dari penyidik kepolisian untuk melakukan penghentian kasus atau SP3.
"Kami masih merampungkan dan melengkapi semua petunjuk jaksa penuntut umum (JPU). Kami serius menanganinya ," tegas mantan Wakapolrestabes Makassar itu.(tp)

posting : ANTARA
»»   Selengkapnya...

Jumat, 20 Juni 2014

Jalan Menuju Bandara Pongtiku Dibiarkan Rusak Berat, 1 Mobil Terjun Ke Jurang


Rantetayo-TNO, Bandara Rantetayo sebagai satu-satunya akses udara menuju Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, namun berbagai infrastruktur sudah sangat tidak memadai lagi. Layaknya jalan menuju dan dari bandara merupakan jalur strategis, namun tidak bagi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Akses jalan yang menghubungkan kecamatan Makale dan Rantetayo, Rembon dan ke Toraja Utara ini sudah sekian lama dibiarkan terbengkalai, bahkan diperparah lagi dengan dilaluinya Kendaraan Truk yang muatannya melebihi kapasitas. 



Kondisi jalan yang rusak, dijalur strategis menambah ketidak-percayaan masyarakat terhadap pemimpinnya, salah seorang tokoh masyarakat setempat yang sangat peduli dengan kondisi ini sangat menyayangkan lambannya penanganan. dikatakan Daud, jalan ini sudah rusak berat, ini jalur strategis, semua pejabat yang menggunakan jasa transportasi udara akan memaluinya, sangat disayangkan, seharusnya ini jadi prioritas karena konsekwesni daerah kita menjadi tujuan wisata andalan di Sulawesi Selatan". 


Melihat kondisdi ini, sangatlah tidak wajar kalau Pemkab Tana Toraja selalu mengatasnamakan Pariwisata, sementara infrastruktur strategisnya dibiarkan terbengkalai. Dan saat ini Bandara Baru yang ditunggu-tunggu masih terhambat proses pembangunannya karena anggarannya belum turun, dan lokasi masih bermasalah, bahkan Sekda Tator dan Mantan camat Mengkendek yang sekarang menjabat Kepala BPMPL masih tersangkut kasus Bandara, ini sungguh mencoreng wajah pariwisata yang kita promosikan selama ini.

Mobil Terjun Ke Jurang
mobil amgkutan terjun ke jurang -dok.TNO

Rusaknya jalan yang menuju dan dari Bandara Pongtiku di Kecamatan Rantetayo, sangat membahayakan pengendara, seperti yang terjadi siang tadi. Sebuah mobil angkutan sejenis Bus terjun ke jurang karena menghindari jalan yang rusak. Dari hasil pantauan TNO di sekitar lokasi, masyarakat sangat kesal dengan Pemerintah utamanya Dinas PU yang tidak segera membenahi jalan ini, sementara Anggaran pekerjalan jalan tahun 2013 malah batal dilaksanakan karena alasan waktu yang tidak cukup, ada apa? Inilah yang harus diusut Legislator di daerah ini, karena ada anggaran yang sudah ditetapkan malah batal dilaksanakan tahun 2013. 
»»   Selengkapnya...

Selasa, 17 Juni 2014

KANTOR INSPEKTORAT TATOR DIBOBOL MALING


Makale-TNO, Maling kembali beraksi di Tana Toraja, setelah beberapa waktu yang lalu terjadi di Rantepao. Sasaran maling kali ini tidak tanggung-tanggung, Kantor Inspektorat Kabupaten Tana Toraja, yang tidak dijaga Satpam. Kantor yang lengang dan cuaca yang mendukung tadi malam (16/6),  mempertegas langkah sang maling membongkar pintu dan jendela bahkan teralis gedung baru di kantor ini. dari keterangan beberapa orang staf, diinfokan 4 buah laptop raib dibawa maling dan uang 12,5 juta rupiah ikut dibawa kabur. 
Grendel jendela yang dirusak-dok.TNO


Kunci pintu yang dicongkel-dok. TNO
Kerugian ditaksir puluhan juta rupiah, dari keterangan salah seorang pegawai di kantor ini, laptop yang hilang itu berjumlah 4 buah, dan belum diberi tanda sebagai bukti inventaris barang milik pemerintah. Dikatakan, Yohanis " kita biasanya kesana-kemari memeriksa barang inventaris, tetapi kanapa justru di kantor kita barang (laptop-red) tidak di beri tanda". Lanjut menurutnya, seandainya barang itu diberi tanda lebih mudah melacaknya, dan ini pelajaran ke depan.

Saat TNO mendatangi TKP, masih terlihat anggota Polres Tator di sekitar lokasi, kasus Penbobolan ini sudah ditangani Polres Tator. (fer)
»»   Selengkapnya...

Selasa, 03 Juni 2014

DEKLARASI TIM PEMENANGAN PRABOWO-HATTA KABUPATEN TANA TORAJA, AMPING : JANGAN ADA DUSTA DIANTARA KITA


Makale-TNO, Setelah ditetapkan melalui pengundian nomor urut pasangan calon Presiden pada Ahad,1 Juni 2014, dukungan terhadap pasangan Prabowo - Hatta terus berdatangan. Di Kabupaten  Tana Toraja misalnya, Selasa 3 Juni 2014 dilaksanakan Deklarasi Pasangan Prabowo-Hatta dilaksanakan dengan sangat meriah. Rencana Deklarasi yang semula di Panggung SBY, akhirnya dipindahkan ke Sekretarait DPD 2 Partai Golkar Tana Toraja, akibat dari Pembongkaran lantai, dinding dan tangga panggung oleh oknum aparat Pemkab Tator.

Deklarasi yang dilaksanakan pada Selasa,dihadiri Ketua DPD Gerindra Provinsi Sul-Sel, Latinro Latunrung, Korwil 10 Pemenangan Ferdy Mangasi Andilolo, dan Ketua Tim Pemenangan Kabupaten Tana Toraja, JA Situru' SH. Dalam sambutannya, Amping yg pernah menjabat sebagai Bupati 2 periode ini, mengungkapkan jangan ada dusta diantara kita, dan disambut sorak-sorai dari para ratusan hadirin yang mengikuti kegiatan tersebut.


Kehadiran Wakil Bupati Tana Toraja, Adelheid Sosang menyemarakkan suasana, karena Bupati yang diundang tidak hadir. Dalam sambutannya, Latinro mengungkapkan sekelumit kehidupan Prabowo yang selama ini menjadi kontroversi kalangan tertentu. Lanjut Latinro, semua partai pendukung tidak boleh lagi berbicara partai masing-masing, tetapi semua sudah menjadi satu tim, diungkapkannya" Semua partai pendukung pasangan Prabowo-Hatta harus menyatukan tekad memenangkan pasangan Prabowo-Hattamenang di Pilpres 2014". Sambil meneriakkan yel-yel Prabowo....Menang!!!

Beberapa kalangan dan pengurus berharap kehadiran caleg terpilih Yariana Somalinggi,yang juga istri Bupati Tana Toraja, Theopilus Allorerung,SE, tetapi dari informasi yang dihimpun, Yariana berada di luar daerah.(fer)
»»   Selengkapnya...

Senin, 02 Juni 2014

Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Tator Kecewa, Terkait Pembongkaran Panggung Tempat Deklarasi


gambar 1
gambar 2

Makale-TNO,Sehari menjelang  Deklarasi Tim Pemenangan Prabowo-Hatta di Kabupaten Tana Toraja, Panggung tempat rencana Deklarasi dibongkar oknum Pemkab Tator. Tim Pemenangan Prabowo-Hatta yang ditemui di Makale mengungkapkan kekesalannya terkait pembongkaran panggung secara mendadak, sementara undangan sudah diedarkan dan izin sudah dibuatkan. Deklarasi yg sedianya akan dilaksanakan pada Selasa,3 Juni 2014 pukul 10.00 wita, dan sejak kemarin (1/6) undangan sdh diedarkan, bahkan Bupati Tana Toraja,Theopilus Allorerung,SE diundang sebagai Ketua Kosgoro, undangan di tandatangani Ketua Tim JA Situru',SH, namun tadi siang (2/6) sekitar pkl 11.00 wita, panggung yg dulunya dipakai menyambut RI1  beberapa bulan yang lalu dibongkar tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas. Lantai dan tangga serta dindingnya dibongkar oleh oknum aparat Pemkab Tator, ini sangat merepotkan Tim Prabowo-Hatta.  Kegiatan ini akhirnya dipindahkan ke sekretariat DPD II Partai Golkar Tana Toraja. Beberapa orang Tim yg menyaksikan pemindahan ini sangat menyesalkan kejadian ini. Sampai malam tadi Tim masih bekerja keras menata tempat Deklarasi Tim Prabowo-Hatta. Terdengar dari balik telepon seluler, beberapa orang pengurus partai pendukung melaporkan ke Pimpinan Partainya masing-masing. (fer)

ket gbr: (1) lokasi panggung yg sdh dibongkar lantai,dinding dan tangga, (2) tampak para Tim Prabowo-Hatta memasang baliho di Sekretariat DPD II Parati Golkar,disaksikan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Untuk tana Toraja, JA Situru',SH dan Wakil Bupati Tana Toraja Adelheid Sosang, serta Ketua DPD II Partai Golkar, Welem Sambolangi,SE
»»   Selengkapnya...