| KPK dan CIDA Luncurkan Proyek SIPS di Makassar |
| Kamis, 16 Juni 2011 06:15 |
| Makassar, Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan proyek "Support to Indonesia's Island of Integrity Program for Sulawesi" di Makassar, Selasa, sebagai upaya mencegah korupsi. Upaya pencegahan korupsi itu dilakukan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan manajemen yang lebih transparan dan akuntabel, kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Informasi, dan Data Moch Jasin. Ia menjelaskan, proyek yang dikerjasamakan dengan Canadian International Development Agency (CIDA) Indonesia ini akan dilaksanakan selama lima tahun di lima daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dan lima daerah di Provinsi Sulawei Utara yang terpilih dari 20 daerah yang mengajukan aplikasi untuk mengikuti proyek. Di Sulsel program ini berjalan di Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Sementara itu, di Sulut, proyek dilaksanakan di Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kota Bitung dan Pemerintah Kabupaten Sangihe. Kesepuluh daerah ini terpilih menjadi pionir pelaksanaan proyek SIPS berdasarkan hasil penilaian KPK melalui survei integritas sektor publik, penilaian inisiatif antikorupsi (PIAK) dan analisis aksebilitas. "Daerah-daerah ini menunjukkan niat-niat dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan manajemen yang baik misalnya dengan berupaya melakukan penyederhanaan sistem pelayanan publik. Kami pilih yang paling minim potensinya," ujarnya. Sebanyak 10 daerah yang telah terpilih ini diharapkan dapat ditularkan ke provinsi dan daerah lain di Pulau Sulawesi. Tiga fokus proyek adalah pelayanan terpadu satu pintu, administrasi kependudukan dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE atau e-procurement). Selama lima tahun proyek berjalan akan dilakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas dan efisiensi pencapaiannya. "KPK akan terus mendorong perbaikan karena solusi pencegahan melalui konsultasi lebih baik daripada menangkap dan memenjarakan orang. Melalui proyek ini kami berusaha melakukan pencegahan tapi bukan berarti ada toleransi pada daerah yang terpilih," katanya. CIDA Indonesia Field Refresentative Renaldy Martin menambahkan, intinya proyek ini adalah "good governance". Isunya bukan korupsi tapi pencegahan korupsi karena masih banyak ruang yang dapat dimaksimalkan untuk melakukan pencegahan. Survei integritas akan menjadi indikator resmi layanan publik. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyatakan, Sulsel akan terus melakukan perbaikan melalui tiga agenda yaitu agenda intelektual agar kabupaten lain ikut termotivasi, agenda manajemen dengan mendorong sistem pelayanan publik "one stop service", dan penerapan e-government serta agenda perilaku pejabat publik. "Ini pertama dan kami akan banyak belajar," ujarnya. (T.KR-RY/N002-ant) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar