Kedatangan belasan anggota AMMP ke gedung wakil rakyat guna menyampaikan penolakan atas rencana pemerintah provinsi Sulsel menerima fasilitas pinjaman dana dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 500 miliar pada awal tahun 2013 mendatang.
Menurut Koordinator aksi Irwan, masyarakat Sulsel pasti tidak banyak tahu soal ini. Padahal, jika pinjaman itu lolos diterima pemprov otomatis masyarakat Sulsel pasti ikut menanggung beban utang yang diwariskan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.
Mereka juga mengaku, poses pinjaman mulai diproses dan gubernur beberapa kali bertemu untuk memastikan persetujuan peminjaman ini. Bahkan pemprov sisa menunggu persetujuan DPRD Sulsel. Pinjaman ini notabene untuk membiayai infrastruktur.
" Kami mendesak Menteri keuangan untuk menolak rencana pemberian pinjaman ke Pemprov Sulsel karena hanya akan melukai dan membebani Rakyat Sulsel," jelas Irwan.
Aksi mahasiswa tersebut diterima tiga anggota DPRD Sulsel yakni Hois Bachtar, Andi Suhari Attas dan Ince Langke.
Dihadapan tiga anggota dewan, AMMP meminta agar wakil rakyat mempertimbangkan untuk menerima bantuan pinjaman pusat.
Ketua tim penerima aspirasi Hoist Bachtiar yang juga Ketua Pansus Ranperda Pinjaman Daerah menegaskan bahwa pinjaman tersebut hanya diberikan kepada provinsi yang berhasil meraih predikat clean and clear atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Ini prestasi Provinsi Sulsel yang tidak semua didapat oleh provinsi di Indonesia, jadi rugi bila kita menolak fasilitas pinjaman tersebut,"ujarnya. (rif/war/C)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar