Imparsial: Pemerintah Gagal Tangani Konflik Agraria
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang HAM, Imparsial menilai pemerintah gagal menjalankan Undang-Undang Agraria. Akibat, kekerasan dalam sektor agraria seperti di Mesuji dan Bima akan terus berlangsung sepanjang pembaharuan agraria dan reformasi agraria (landreform) yang menjadi mandat TAP MPR No 9 tahun 2001 tidak dijalankan pemerintah.
"Jika didata dari berbagai sumber, hingga tahun ini jumlah konflik agraria sudah berjumlah ratusan dan bahkan ribuan," kata Direktur Program Imparsial Al-Araf, di kantor Imparsial, Rabu (28/12/2011).
Al-Araf juga menyatakan bahwa kekerasan hanyalah hilir, dan hulu yang ada di negara yang gagal melakukan pembaharuan agraria, kepentingan elit politik, dan pengusaha atas sektor tambang atau perkebunan dan lainnya
"Kekerasan oleh aparat hanyalah akibat dari carut-marut negara dalam menata sektor agraria beserta kepentingannya," kata Al Araf.
Selain itu, menurut Al Araf, Presiden juga bertanggung jawab karena tidak menjalankan reformasi agraria sesuai mandat TAP MPR.
"Akar masalahnya ada di kementerian kehutanan, pertambangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemda itu sendiri serta presiden yang tidak menjalankan reformasi agraria sesuai mandat TAP MPR," ujarnya.
 |
| Petugas keamanan saat pembubaran unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, NTB, pada Sabtu (24/12/2011) |
"Jika didata dari berbagai sumber, hingga tahun ini jumlah konflik agraria sudah berjumlah ratusan dan bahkan ribuan," kata Direktur Program Imparsial Al-Araf, di kantor Imparsial, Rabu (28/12/2011).
Al-Araf juga menyatakan bahwa kekerasan hanyalah hilir, dan hulu yang ada di negara yang gagal melakukan pembaharuan agraria, kepentingan elit politik, dan pengusaha atas sektor tambang atau perkebunan dan lainnya
"Kekerasan oleh aparat hanyalah akibat dari carut-marut negara dalam menata sektor agraria beserta kepentingannya," kata Al Araf.
Selain itu, menurut Al Araf, Presiden juga bertanggung jawab karena tidak menjalankan reformasi agraria sesuai mandat TAP MPR.
"Akar masalahnya ada di kementerian kehutanan, pertambangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemda itu sendiri serta presiden yang tidak menjalankan reformasi agraria sesuai mandat TAP MPR," ujarnya.
Penulis: Wahyu Aji | Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar