" Jambore PKK " Agenda Luar Biasa Pemkab Tana Toraja

TNO-Makale, Jambore PKK yang sedianya akan dibuka Pembina PKK Propinsi Sulawesi Selatan hari ini senin (1/10) di Ge'tengan - Mengkendek, melibatkan seluruh Jajaran Pemkab Tana Toraja. Kegiatan ini sudah menghabiskn waktu Pejabat Pemkab Tana Toraja kurang lebih 2 minggu. Tidak hanya itu, ratusan juta dana sudah digunakan untuk persiapan dan pelaksanaannya. Luar biasa, ada apa?

Dilihat dari segi manfaat kegiatan ini, terkesan menghamburkan anggaran, dan seharusnya ada segudang  manfaat yang harus ditelorkan kegiatan ini. tetapi bukan tidak mungkin ini hanya " Hura-hura belaka ". kegiatan yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 1-4 Oktober 2012 dihadiri oleh para pengurus PKK sampai tingkat kecamatan. Mungkin memang ada maksud tertentu, tetapi yang pasti pelibatan Jajaran Pemkab Tana Toraja sungguh luar biasa, mulai  dari waktu kerja yang tersita, sampai fasilitas negara ditumpahkan semua untuk kegiatan ini. Marilah kita nantikan bersama hasil yang dapat diraih dari kegiatan ini, semoga. (fer)

»»   Selengkapnya...

SATU LAGI BALIHO ILHAM-AZIZ DIRUSAK DI TANA TORAJA

Baliho yang dirusak

TNO-Makale, Perhelatan Pilgub Sul-Sel tinggal 122 hari lagi, suhu politik di daerah sudah meningkat, kondisi ini bisa dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk memanaskan suasana dan berpotensi konflik.

Kondisi ini terjadi di Kabupaten Tana Toraja, dimana Baliho Calon Pasangan IA-Aziz dirusak oknum tidak bertangungjawab. Salah satu baliho di seputaran Pertigaan Makale -Rantepao - Sangalla' tepatnya di Tete Bassi dirusak, gambar JA Situru' (mantan Bupati Tana Toraja 10 tahun) disobek bagian mulutnya dan ditaruh rumput, luar biasa ini sangat berpotensi memanaskan suasana. dari beberapa orang dekat Amping, sapaan Figur Fenomenal ini, memberikan pendapat yang terkesan tidak menerima perbuatan ini. Iwan salah seorang  yang melihat kondisi baliho yang rusak mengungkapkan kekesalannya terhadap oknum tidak bertanggungjawab tersebut, diungkapkannya " Kita walaupun punya pilihan berbeda dan ketidak senangan lain, harus menghargai pilihan orang lain, perbuatan ini tidak pantas dilakukan, Beliau (Amping-red) adalah sesepuh Masyarakat Toraja, pernah memimpin kita, bagaimana kalau orang tua kita yang dibegitukan?". 

Alat peraga sosialisasi pasangan calon yang juga rusak masih banyak tersebar dibeberapa tempat dan perbuatan oknum tak bertangungjawab tetap akan melakukan aksinya kalau pihak berwenang tidak turun tangan, utamanya Panwal yang harus lebih proaktif, karena sudah ada informasi diberikan ke mereka. Hal ini dikarenakan Lembaga Panwaslah yang paling bertanggungjawab untuk mengawasi tahapan pilgub di daerah ini adalah Panwaskab Tator.(fer)

»»   Selengkapnya...

Kejari Tana Toraja Ancam Jemput Paksa Anggota DPRD Sulsel

MAKASSAR, TRIBuN-TIMUR.COM--Kejaksaan Negeri (Kajari) Tana Toraja, mengancam akan menjemput paksa dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, jika masih tidak mau menghadiri panggilan kejaksaan.

Kedua anggota DPRD itu, adalah Yosafat Tandi Linting (Golkar) dan Martinus G Lebang (PDK). Ancaman ini, disampaikan Kepala Kajari Tana Toraja, Ramel Jesaja, di kantor Kejati Sulsel, Kamis (13/9/12). 

Yosafat dan Martinus merupakan tersangka kasus korupsi penyelewengan dana mobilitas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tana Toraja tahun 2002-2003.

“Jika selama dalam panggilan ketiga, yang bersangkutan tidak bersikap kooperatif atau menghadiri pemeriksaan tanpa alasan, maka kejaksaan akan bertindak tegas dengan melakukan upaya paksa alias proses penahanan,” tegas Ramel.

Mantan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Makassar ini, mengatakan, saat ini penyidik bagian pidana khusus Kejari Tana Toraja telah mengagendakan jadwal pemeriksaan kedua tersangka tersebut.

"Dalam waktu dekat ini, kami akan panggil mereka untuk diperiksa,” ujarnya kepada Tribun.

Yosafat dan Martinus terlibat kasus ini saat masih berstatus anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004. Seluruh anggota DPRD Tana Toraja saat itu yang berjumlah 37 orang diduga menerima dana mobilitas atau biaya operasional senilai Rp 2,5 miliar.

Sejak penetapan tersangka, MG Lebang dan Yosafat Tandilintin belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Alasannya, karena proses pemeriksaan keduanya harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri (Mandagri). 

“Namun ada aturan baru bahwa dalam melakukan pemeriksaan anggota DPRD tingkat I tidak usah seizin Mendagri, berdasarkan surat edaran Kejagung” ungkapnya.

Diketahui, pada tahun anggaran 2002-2003 puluhan anggota DPRD Tator menerima dana dari APBD melalui pos anggaran pemberdayaan perempuan dan anggaran barang jasa dengan total anggaran mencapai Rp 2,5 miliar.

Dalam perkara ini, Kejari Makale menetapkan 37 mantan anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 sebagai pihak yang paling bertanggungjawab secara pidana. Namun dari 37 orang yang ditetapkan tersangka, empat orang sudah meninggal dunia, sementara tiga tersangkanya diserahkan ke institusi TNI/Polri, dan 26 tersangka sedang menjalani proses di pengadilan.

Yosafat dan Martinus belum bisa dikonfirmasi lantaran telepon genggam keduanya dalam keadaan tidak aktif.

Penulis : Nashrudin

Editor : Imam Wahyudi

posting :tribunimur.com

»»   Selengkapnya...

Dewan Temukan Proyek Siluman

Banggar: Kita akan Kaji dan Telusuri

MAKALE--- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja menemukan indikasi proyek siluman di Kecamatan Mengkendek. Disebut siluman, karena beberapa proyek yang nilainya mencapai Rp1 miliar lebih itu, tidak pernah dibahas di tingkat komisi, tetapi dikerjakan di lapangan dan tercatat dalam dokumen APBD. ''Ada sekitar sembilan proyek yang setelah kami telusuri tidak pernah dibahas pada tingkat komisi di DPRD, tetapi proyek itu ada, baik di lapangan maupun dalam dokumen APBD tahun 2012, setelah kita periksa kembali,'' jelas Sekretaris Komisi II DPRD Tana Toraja, yang juga merupakan anggota dewan dari Mengkendek, Alexander Pantan Rante Allo, kepada Palopo Pos, Selasa, 4 September kemarin. Proyek-proyek yang diindikasi siluman itu, rata-rata merupakan pekerjaan rabat beton, pada jalan-jalan kelas V yang menghubungkan antara satu lembang dengan lembang yang lain, atau menghubungkan lembang dengan kecamatan. Nilai rata-rata proyek-proyek ini mulai dari Rp70 juta hingga Rp180 juta. Adapun sembilan poros jalan yang dianggap siluman tersebut, diantaranya proyek rabat beton di Lembang Marinding senilai Rp100 juta; proyek rabat beton poros Marinding-Palipu Rp195 juta; poros Simbuang-Tondok Bangla senilai Rp195 juta; poros Patengko-Pentiroan senilai Rp78 juta, dan beberapa ruas lainnya. Dijelaskan Pantan, begitu politisi Partai Demokrat ini disapa, berdasarkan hasil reses yang dilakukan beberapa anggota dewan dari Dapil III, ditemukan indikasi adanya missinformasi antara pemerintah di tingkat bawah dengan pemerintah kabupaten. ''Ada lurah yang mengatakan bahwa saat proyek itu mulai dikerjakan, dia diberitahu bahwa proyek ini berasal dari provinsi, tetapi setelah kita cek baik-baik di APBD, ternyata proyek itu adalah proyek APBD kabupaten,” tandas ketua Fraksi Demokrat ini. Meski terindikasi siluman, namun Pantan mengakui bahwa semua proyek tersebut sudah dikerjakan. “Memang dikerja, tetapi yang kita mau perjelas adalah darimana asalnya proyek tersebut, kenapa tidak dibahas di komisi kok tiba-tiba ada di dokumen APBD? Siapa yang memasukannya?” tandasnya. Dikatakan, temuan ini akan disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda membicarakan hasil reses masa sidang II, beberapa waktu mendatang. Usai rapat paripurna, DPRD akan memanggil dinas-dinas terkait untuk menjelaskan asal-usul proyek tersebut dan mengapa bisa masuk dalam APBD tanpa dibahas terlebih dahulu dengan legislatif. ''Ada dua dinas terkait di sini, masing-masing Dinas Permukiman dan Tata Ruang serta Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi,'' kata Pantan. Dikonfirmasi terpisah, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tana Toraja, MR Patilla, mengatakan pihaknya akan melakukan penelusuran tentang kebenaran temuan itu. Ditanya, apakah sembilan proyek tersebut tidak dibahas di DPRD, politisi Golkar ini, tidak bisa memastikannya. “Kita akan kaji dulu dan dicroscek dengan notulen rapat di Banggar. Kalau benar itu mata anggaran siluman yang tidak pernah dibahas, kita akan hearing instasi terkait untuk mendapatkan penjelasan kenapa hal ini bisa terjadi,” tandasnya. (cr1/uce/t) Proyek Jalan Siluman *Proyek Rabat Beton di Lembang Marinding senilai Rp100 juta *Proyek Rabat Beton Poros Marinding-Palipu Rp195 juta *Proyrek Poros Simbuang-Tondok Bangla senilai Rp195 juta * Proyek Poros Patengko-Pentiroan senilai Rp78 juta * Dan beberapa proyek poros jalan lainnya. Sumber: Diolah dari berita. posting : palopopos.co.id

»»   Selengkapnya...

-Obyek Wisata Marante Terbengkalai-

-Obyek Wisata Marante Terbengkalai-

»»   Selengkapnya...

Trend Sepeda Dikalangan Pejabat Tator

dr Rudy Andilolo

TNO - Makale, Sejak setahun yang lalu, kembali digalakkan olahraga bersepeda, beberapa event yang sudah digelar menambah semangat peserta dan penggemar olahraga yang satu ini. Tidak hanya para remaja usia belia, bahkan manulapun ikut bersepeda.

Trend Olahraga bersepada memang sangat strategis, kondisi medan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara memang sangat menantang untuk dilalui, mulai dari perbukitan, bahkan route yang menanjak dan hamparan sawah yang menguning, bahkan perbukitan yang curam, semua itu adalah route alami yang bisa dilalui para penggemar olah raga menantang ini.

Sebut saja, dr Rudy Andilolo, sang Kepala Badan Pengelola RSUD Lakipadada ikut menyemangati para penggemar olah raga ini. Beberapa pejabat lain, bahkan Bupati-pun pernah menggemari olahraga bersepeda ini, saat diadakannya event bersepeda tahun lalu dan diikuti pula beberapa pejabat, termasuk Bupati Toraja Utara dan bahkan Gubernur Sul-Sel.

Sore ini, tampak beberapa orang yang sementara berlatih sepeda dengan jarak tempuh yang cukup jauh untuk menguji ketahanan fisik dan mental, semoga saja olahraga ini menjadi minat seluruh lapisan masyarakat, karena bersepada menjaga kelestarian lingkungan, hemat energi dan menjadikan kita sehat, segar. (fer)

»»   Selengkapnya...

Abraham Samad: Bubarkan Saja KPK!

Catur Nugroho Saputra - Okezone

Abraham Samad - Pimpinan KPK

TNO-JAKARTA - Wacana perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini sedang dibahas di Badan Legislasi DPR tentang kewenangan dalam hal penuntutan dan penyadapan, merupakan bentuk nyata pelemahan terhadap lembaga super body tersebut.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, jika kewenangan KPK dalam hal penyadapan harus melalui persetujuan Ketua Pengadilan Negeri (PN) dan penuntutan dihilangkan, maka lebih baik lembaga yang dipimpinnya itu dibubarkan saja.

"Jika soal penuntutan dan penyadapan sampai dipreteli, maka mending KPK sekalian dibubarkan saja," kata Abraham, di Gedung DPR, Rabu (19/9/2012).

Tanggapan Abraham ini juga diamini oleh anggota Komisi III Martin Hutabarat yang mengatakan pemotongan kewenangan KPK dalam hal penyadapan dapat menghilangkan alat bukti bagi KPK.

"Banyak kasus yang sulit ditindak secara hukum, namun karena KPK bisa menggunakan penyadapan, kasus bisa ditindak," ujarnya.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini menjelaskan kekuatan terbesar KPK ada di penyadapan. Pasalnya, penyadapan bisa masuk ke privasi seseorang melalui handphone dan menjadikannya sebagai barang bukti. Lebih lanjut, Martin menegaskan dirinya akan menolak pemotongan hak KPK dan akan memperjuangkan hal tersebut.

(lam)

posting : okezonenews

»»   Selengkapnya...

Polisi Mengamuk Acungkan Badik di Mapolres Parepare

TNO-PAREPARE - Ratusan polisi yang bertugas di Polres Parepare, Sulawesi Selatan, mengamuk di mapolres. Polisi dari berbagai unsur itu kesal terhadap pimpinan yang melakukan mutasi tanpa alasan jelas.

Seorang polisi sempat mengacungkan badik. Beruntung, rekan-rekannya langsung menenangkan.

Mereka kecewa karena pimpinan mengeluarkan kebijakan memutasi polisi ke sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Sedikitnya ada 150 anggota Polres Parepare yang harus pindah tempat tugas.

Aiptu Parman, anggota Polres Parepare, Rabu (19/9/2012), mengatakan, aksi yang mereka lakukan merupakan bagian kekecewaan terhadap pimpinan yang dianggap sewenang-wenang memutasi bawahannya.

Sebagai bentuk penolakan, para polisi tersebut akan terus melanjutkan aksi serupa sambil membawa istri dan anak-anak mereka.

(Abdillah MS/Sindo TV/ton

posting: sindo.com

»»   Selengkapnya...

SBY : Bupati-Walikota, Harus Menjalankan Sumpah Jabatan, Yaitu Menomorsatukan Tugas dan Kewajiban untuk Melayani Rakyat

TNO-Jakarta - Bukan satu-dua kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bicara soal pemilu 2014. Tapi di hadapan sekitar 34 ribu anggota Gerakan Pemuda Ansor, SBY menyelipkan pesan untuk level bupati dan wali kota. Joko Widodo, Wali Kota Surakarta, juga turut mendampingi di puncak perayaan hari lahir GP Ansor itu.

»Saya mengajak, meminta seluruh pejabat pemerintahan termasuk menteri, bupati, dan wali kota, di samping menjalankan kegiatan politik, jangan meninggalkan tugas pemerintahan,» kata dia di Stadion Manahan, Surakarta, Senin malam kemarin.

Presiden mengingatkan setiap pejabat, hingga level bupati-wali kota, harus menjalankan sumpah jabatan, yaitu menomorsatukan tugas dan kewajiban untuk melayani rakyat. Pesan pun disampaikan bagi seluruh kader GP Ansor dan Nadhlatul Ulama, yaitu agar politik dan demokrasi dijalankan dengan bermartabat, santun dan penuh amanah.

"Jika dalam pemilu 2004 dan 2009 lalu kita bisa selenggarakan dengan baik, insya Allah pemilu 2014 akan demikian juga," kata dia.

Yudhoyono menyambung peningkatan suhu politik jelang pemilu sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan demokrasi. Yang penting, suhu politik jangan berlebih dan melebihi kepatutannya.

"Sebab jika politik amat tidak stabil dan masyarakat terpecah belah, ekonomi akan terganggu, keamanan dan ketertiban juga akan terganggu, akhirnya yang susah rakyat," kata dia.

Bagi para calon presiden dan calon wakil presiden, dia pun berpesan untuk terus aktif menciptakan keteduhan dalam berpolitik. »Mulailah berkomunikasi dengan rakyat apa visinya, rencananya, bagaimana mengatasi masalah kompleks yang kita hadapi bersama," kata dia.

ARYANI

posting : tempo.com

»»   Selengkapnya...

Saksi Kasus Korupsi Buol Tidak Bersedia Hadir

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Muladi sebagai saksi kasus dugaan suap penerbitan ijin hak guna usaha (HGU) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Namun terhadap pemanggilan tersebut keduanya tidak bersedia hadir.

"Pemeriksaan Syahrul Limpo dan Muladi adalah sebagai saksi meringankan atas permintaan tersangka Bupati Buol. Namun keduanya tidak bersedia hadir dan sudah disampaikan kepada penyidik," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi, Senin (17/9).

Rencananya mereka akan diperiksa sebagai saksi meringankan untuk Bupati Buol, Amran Batalipu dalam kasus dugaan suap penerbitan hak guna usaha di Kabupaten Buol.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha menyatakan pemeriksan Syahrul dan Muladi ditunda karena mereka belum menerima surat panggilan. Priharsa mengaku belum mengetahui kapan akan dilakukan pemanggilan ulang terhadap keduanya.

Amran ditahan sejak 6 Juli 2012 lalu. Amran diduga menerima suap dengan nilai yang diduga mencapai tiga miliar rupiah dari dua petinggi PT Hardaya Inti Plantations yakni Yani Anshori dan Gondo Sudjono.

Yani General Manager Supporting PT Hardaya Inti Plantations dan Gondo Direktur Operasional PT Hardaya Inti Plantations, telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus itu.

Sedangkan Hartati, tersangka kasus yang sama telah ditahan oleh KPK pada Rabu (12/9).  Dia disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hartati diduga memberi sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk  mendapat izin hak guna usaha perkebunan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.[WIN]

posting : suarapembaharuan

»»   Selengkapnya...

Aneh, KPU Kok Umumkan Hasil Verifikasi

[JAKARTA]  Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin berpendapat,  publikasi tentang ketidaklolosan sejumlah partai politik menjadi peserta Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengandung kejanggalan.   

"Janggal karena berdasarkan jadwal tahapan KPU, pengumuman awal hasil verifikasi baru akan ditetapkan pada tanggal 7-8 Oktober 2012 nanti," kata Said menanggapi pengumuman 12 parpol yang dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2014, di Jakarta, Selasa (11/9).   

Anehnya lagi, lanjut dia, beberapa parpol yang digugurkan itu bahkan mengaku belum menerima surat keputusan dari KPU. Padahal, suatu penetapan sudah sepatutnya dituangkan melaui Surat Keputusan (SK) oleh KPU.   

"Parpol juga penting memperoleh SK tersebut sebagai dasar untuk mengajukan sengketa pemilu kepada Bawaslu," katanya.   

Merujuk pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d, UU No.8/2012 tentang Pemilu, kata Said, proses kepesertaan parpol dalam pemilu sesungguhnya cukup sederhana meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu.   

Proses singkatnya menurut UU adalah parpol mendaftar dengan menyertakan dokumen persyaratan secara lengkap, lalu KPU memeriksa kelengkapan dokumen parpol itu melalui verifikasi administrasi dan memeriksa kebenaran dokumen tersebut melalui verifikasi faktual.   

Dari hasil verifikasi itulah KPU mengumumkan parpol yang lulus dan tidak lulus sebagai peserta pemilu.   Bahwa kemudian KPU menyusun tahapan verifikasi administrasi dan faktual itu kedalam dua tingkatan yang berbeda, dimana parpol yang tidak lulus administrasi tidak disertakan dalam verifikasi faktual, misalnya, hal yang demikian masih bisa dipahami.   

"Namun menjadi aneh jika ada parpol yang dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu sementara pelaksanaan verifikasi administrasinya belum selesai," ujarnya.   

Menurut dia, bila sejumlah parpol yang digugurkan itu memang tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi yang diminta hingga batas waktu yang ditetapkan, namun semestinya ketidaklolosan parpol-parpol itu diumumkan bersamaan dengan parpol lainnya pada akhir masa verifikasi.   

Lebih dari itu, karena setiap parpol mendaftar secara resmi, maka dalam setiap penetapan atas pendaftaran itu, KPU juga seharusnya menyampaikan pengumuman secara resmi kepada parpol bersangkutan melalui SK.   

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (10/9), menyatakan sebanyak 12 partai politik dinyatakan gagal lolos sebagai peserta Pemilu 2014 karena tidak menyerahkan 17 jenis berkas yang ditentukan.   

"Dari 46 parpol yang mendaftar, sebanyak 12 parpol dinyatakan gagal sebagai peserta pemilu karena tidak melengkapi berkas-berkas yang diminta," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik.   

Husni mengatakan 12 partai tersebut tidak menyerahkan 17 jenis berkas yang diminta oleh KPU.   Partai-partai yang dinyatakan tidak lolos adalah PPI, PIS, PPB, Pelopor, Republikku Indonesia, Partai Islam, PAR, Merdeka, Patriot, Barnas, PPNUI, dan PIB.   

"Parpol yang dinyatakan sudah memberikan 17 jenis berkas, diberikan waktu hingga 29 September untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang," ujarnya.   

Jika partai-partai tersebut, lanjut dia, tidak melengkapi berkas hingga 29 September, maka otomatis partai tersebut dinyatakan gugur sebagai peserta pemilu.   

Begitu juga dengan partai yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen di tingkat kabupaten dan provinsi, dan tidak menyerahkan surat pernyataan, maka otomatis akan dinyatakan gugur sebagai peserta pemilu. [Ant/L-8]  

»»   Selengkapnya...

LSM LEKAT : BUPATI HARUS CUTI KALAU MAU TERUS KAMPANYEKAN SAYANG II

TNO-MAKALE, Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tinggal 127 hari lagi, bebagai kiat dilakukan para pendukung masing-masing tim pendukung pasangan calon. yang paling menonjol adalah pemasangan baliho, dan pertemuan-pertemuan sosialisasi dan pembentukan komunitas-komunitas.

Dibeberapa tempat, terpampang baliho pasangan calon Gubernur yang dipaketkan dengan foto-foto para pendukung dan anggota DPRD, sementara KPD baru menerima berkas pendaftaran pasangan calon Gubernur beberapa hari yang lalu. Untuk Kabupaten Tana Toraja, sangat tinggi frekwensi kunjungan Gubernur Sulawesi Selatan, ini sangatlah wajar, karena memang pada pilgub sebelumnya pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang menang mutlak diatas 75%, saat itu Johanis Amping Situru' SH sebagai Bupati dan ketua DPD II Partai Golkar. Saat ini, beberapa pentolan tokoh pendukung Sayang jilid 1 sudah berada di tim lain, ada apa? ini yang menarik disimak, tentu saja, kekuatan incomben masih sangat kuat, tetapi kenapa para pejuangnya sudah di figur lain?

Beberapa elemen masyarakat Toraja sudah angkat bicara, diantaranya Benyamin Rantealo, aktfis LSM CSK, mengungkapkan " Pemerintah Tana Toraja harus netral, semua calon itu disamakan, jangan ada diskriminasi apalagi berdampak ke birokrasi, biarkan PNS menentukan pilihannya!, lanjut dikatakannya, sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana, Theopilus seharusnya berperilaku yang mencerminkan kepemimpinan sesuai adat dan istiadat orang Toraja ".

Senada denganitu, Ferryanto Belopadang, Ketua LSM LEKAT, menghimbau kepada Theopilus Allorerung, Bupati Toraja untuk meminta cuti supaya bisa lebih fokus pada pemenangan Sayang jilid 2, ditegaskannya " Bupati harus minta CUTI, kalau mau terus mengkampanyekan SAYANG jilid 2. berikanlah contoh yang yang baik, yang bermain api. Berat hukumnya bagi Pejabat setingkat Bupati yang terlalu vulgar mendukung satu pasangan calon, dan pasti akan menciderai perasaan pasangan lainnya!, jadilah TELADAN yang sebenarnya!!!"

»»   Selengkapnya...

LSM LEKAT : PEMBANGUNAN DI TANA TORAJA HANYA "PROYEK ORIENTIT"

" Pembangunan yang dilaksanakan hanya sebatas Proyek Orientit, yang diuntungkan hanya Kontraktor, dan imbasnya ke Masyarakat Sekitar Proyek, ini berpotensi Kolusi dan Nepotisme dan Berakhir KORUPSI"

Bupati Tana Toraja

TNO-Makale, Di tahun kedua pemerintahan Tana Toraja dibawah pimpinan Theopilus Allorerung, yang dirasakan adalah ketidak pastian dan keresahan, utamanya dibidang konstruksi. Para peserta tender seakan-akan dipertontonkan sebuah adegan "Film Kartun", yang seenaknya saja, Sementara aturan dilabrak sana-sini, kondisi ini sudah berlangsung sejak tahun lalu, tetapi sekian banyak informasi dan laporan terkadang terhambat saksi yang kemudian enggan bersaksi karena mempunyai hubungan birokrasi, takut di-"MUTASI".

Khusus tender selama ini, hanya menggunakan Perpres 54/2010 tanpa memasukkan perubahannya Perpres 35/2011, jelas ini Tender yang tidak SAH. Diperparah lagi Panitia Tender "Dicomot sana-sini, ini jelas mengandung maksud tertentu. Sementara itu Bupati selalu berkilah, sementara beberapa prkatisi LSM sudah menunjukkan bukti yang kuat, bahkan LSM LEKAT sudah berhasil menggiring salah satu proyek besar ke rana HUKUM. 

Menanggapi kondisi sedemikian itu, Ketua LSM LEKAT, Ferryanto Belopadang, geram, dikatakannya " Kami sudah MUAK melihat semua tindak-tanduk oknum yang selama ini melingkari Bupati, mereka terkadang jadi sumber masalah bagi DINAS, dan bagi Kelancaran Roda Pemerintahan, tetapi Bupati santai saja, jelas ini ada PEMBIARAN, sudah ada yang kami laporkan dan sudah ditetapkan tersangkanya oleh KAJARI MAKALE, akan ada lagi sekian proyek yang bermasalah, yang akan kami laporkan kalau tidak secepatnya diselesaikan, dimana kepekaan Theopilus sebagai mantan BAWASDA?". Saat ditanya harapan beliau, dikatakannya " Saya harap semua stageholder peduli dengan kondisi ini, Tana Toraja semakin terpuruk. Rujab sebagai Kantor Bupati, dan tempat KONGKALIKONG PEMENANGAN TENDER, makanya banjir sanggahan,  ini HARUS dihentikan !" kuncinya. (BAK)

»»   Selengkapnya...

65 Ribu Massa Orange Mengawal Pendaftaran IA ke KPUD Sul-Sel

TNO-Makale, Hari ini adalah moment paling menentukan bagi para Calon Gubernur, pasalnya hari ini beberapa pasangan Calon Gubernur mendaftar hari ini ke KPUD. Sejak pukul 10.00 wita, jalur sepanjang Jl. AP.Pettarani ditutup, untuk memudahkan para pendukung masing-masing pasangan calon mengawal proses pendaftaran "Jagoannya" ke KPUD.

Puluhan ribu massa pendukung IA

Hari ini, pasukan "ORANGE" bertuliskan IA dan segala bentuk rangkaian kata penuh makna memenuhi kota Makassar. Dari salah seorang Tim Pemenangan IA untuk Kabupaten tana Toraja, Victor Datuan Batara, menginformasikan bahwa hari ini lebih dari 65 ribu "Massa Orange" mengawal pendaftaran IA ke KPUD Sul-Sel.

Pemilihan Gubernur Sulawesi selatan tinggal 130 hari lagi, tetapi suasana sudah memuncak, masing-masing tim pemenangan pasangan calon sudah bekerja di wilayahnya. Untuk Kabupaten Tana Toraja, beberapa Tokoh Politisi yang memeperjuangkan kemenangan IA, sebut saja JA SITURU', SH, sang mantan Bupati 2 periode dan pemimpin fenomenal, secara terang-terangan berjuang untuk kemenangan IA, dikatakannya, "Yang penting dia tahu saya melawan!".  Dia sudah menabuh genderang perang, dan akan habis-habisan mempertaruhkan nama besarnya untuk kemenangan "Putra Toraja Sejati"(fer)

»»   Selengkapnya...

= Syahrul Jalan Kaki ke KPU =

Laporan Wartawan Tribun Timur / Ilham

TRIBUNNEWS.COM MAKASSAR,-Prosesi pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) jilid II di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Jumat (14/9/2012) dimulai pukul 09.00 Wita.

Tim Pemenangan Sayang, Alamsyah Demma, mengatakan, Syahrul dan tim akan menggelar shalat dhuha secara berjamaah di Masjid HM Asyik (titik star Sayang) yang berjarak kurang lebih 500 meter dari Kantor KPU Sulsel.

"Kami tiba di KPU jam satu, nah jam sembilan, kami salat dhuha, setelah itu dzikir hingga salat Jumat di HM Asyik. Setelah itu Pak Syahrul dan tim jalan kaki ke KPU, tiba jam satu. Usai mendaftar di KPU, Pak Syahrul naik mobil dinas kembali ke rujab," kata Alamsyah Demma kepada Tribun Timur, Jumat (7/9)

Menurut Alamsyah, kurang lebih 50.000an massa akan mengawal jejak Syahrul yang Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulsel itu.

"Ada pimpinan-pimpinan partai, 50 orang masuk di KPU. Massa kurang lebih 50.000, sebenarnya itu masih kecil, kemungkinan 100.000 tapi kita juga belum tau karena itu informasi belum baku, kita juga tidak bisa halangi mereka datang, jangan sampai mereka marah," Alamsyah menambahkan.

KPU menetapkan Sayang mendaftar di KPU pukul 13.00 wita. Sementara, pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) mendaftar pukul 14.00 Wita. Selisih 10 menit setelah Sayang.

Untuk menghindari gesekan, Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas, kembali mengimbau tim Sayang hadir tepat waktu di KPU, tidak boleh terlambat.

"Jam satu dong, kita tidak mau urus internal mereka (Sayang), intinya kita kan sudah kasi tau, mereka jam satu. Ini orang lain (IA) mau masuk, masa' jam dua baru mau datang," kata Jayadi di Kantor KPU Sulsel, Jumat (7/9/2012)

Terpisah, Ketua Tim Media IA, Syamsu Rizal, mengatakan, IA dan Tim tiba di KPU tepat pukul 14.00 Wita. Prosesi pendaftaran IA juga dirangkaikan dzikir dan salat dhuha di Masjid Al Aqsa, Jl Maipa.

"Soal massa, kita tentu juga banyak, tapi berapa jumlahnya, kita belum finalisasi, besok baru kita tau, intinya, kita dzikir dulu di beberapa titik baru menuju KPU," kata Ical sapaan Syamsu Rizal kepada Tribun Timur, Jumat (7/9/2012).

posting : tribuntimur.com

»»   Selengkapnya...

KPU Batal Gunakan e-KTP di Pilgub Sulsel

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan
dipastikan tidak akan menggunakan data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sebagai data utama penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur Sulsel, 22 Januari 2013 nanti.

KPU Sulsel hanya akan menjadikan data e-KTP di Sulsel sebagai data referensi dan akan tetap mengacu pada data hasil panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang ada.

Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas mengakui data hasil e-KTP lebih jelas dengan data manual. Tetapi dari hasil diskusinya dengan sesama komisioner masih terdapat banyak hal yang memungkinkan data penduduk di e-KTP dipersoalkan.

"Kami memutuskan tidak serta merta menggunakan data e-KTP sebagai data utama penetapan DPT, kalau sebatas referensi boleh saja. Kami tetap membutuhkan data PPDP dan akan melakukan upaya maksimal yang mungkin lebih valid dari apa yang sudah ada," kata Jayadi.

Kecurigaan KPU Sulsel terhadap ketidaksiapan e-KTP juga rupanya disadari oleh rombongan Komisi II DPR RI yang melakukan kunjungan kerja di kantor KPU Sulsel. Komisi II DPR RI pun meminta KPU Sulsel untuk meninjau kembali rencana penggunaan e-KTP dalam pilgub Sulsel nanti.

Komisi II beralasan, melihat perkembangan migrasi dari KTP konvensional ke e-KTP yang ada saat ini sangat mengkhawatirkan sehingga kecil kemungkinan dapat rampung seluruhnya di Sulsel sebelum
penetapan DPT pilgub Sulsel.

"Kalau hanya sebagian daerah sudah menggunakan e-KTP dan sebagian lainnya masih data KTP konvensional justru akan semakinn rancu, jadi tetap saja berpedoman pada hasil kerja panitia pemutakhiran data pemilu (PPDP) yang ada," kata anggota Fraksi Golkar DPR RI, Murad U Nasir.

Jayadi memperkirakan jumlah wajib pilih di Pilgub Sulsel 2013 nanti mencapai 7,1 juta wajib pilih. Jumlah tersebut memperlihatkan kenaikan jika dibandingkan dengan pilgub sebelumnya yang sekitar 5,7 juta wajib pilih. Komisi A DPRD Sulsel mengusulkan data base kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang akan diterapkan di Sulsel juga digunakan dalam penentuan jumlah wajib pilih dalam pemilihan gubernur Sulsel nanti.

Ketua Komisi A, Tenri Olle Yasin Limpo pun berharap mutasi dari KTP konvensional ke e-KTP dapat selesai tepat waktu di akhir 2012. Database e-KTP dianggap lebih valid karena memiliki keakuratan dan terintegrasi dengan sistem pengamanan nomor induk kependudukan (NIK) nasional sidik jari, dan scan retina.

"Kalau e-KTP ini bisa selesai sebelum pilgub, inilah data yang paling valid dan dapat menghindari pemalsuan data jumlah wajib pilih nanti," kata Ketua DPD II Golkar Gowa tersebut, Senin (15/8/2011) lalu.

Antusiasme serupa pun nampak diungkapkan oleh anggota Komisi A yang lainnya, Doddy Iskandar. Ia berharap tidak ada kendala yang dapat menghambat penyelesaian e-KTP di Sulsel. (*/tribun- timur.com)

Penulis : aden

Editor : muhammadirham

»»   Selengkapnya...

Polres Tator dan Pemkab Tana Toraja Gelar Operasi PEKAT

TNO-Makale, Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam wilayah kerja Polres tana Toraja, dan sinergitas antara Muspida di Bumi Lakipadada ini, secara rutin diadakan Operasi Penertiban THM dan tempat-tempat yang berpotensi rawan lainnya.

Seperti malam ini dipimpin Wakapolres Tator Kompol. Novly F Pitoy, berkekuatan 100 personil gabungan dari Polres Tator, TNI, Satpol PP, dan Kesbang, serta beberapa dinas terkait. Setelah menerima Breefing dari Kapolres Tator AKBP Yudhi Sinanloe Lae, tim bergerak menuju sasaran dan berhasil menjaring 9 orang wanita pramuria dibeberapa tempat. Termasuk mendapatkan sebuah tempat Karaoke di Kecamatan Makale Utara yang Izinnya sudah tidak berlaku lagi. Setelah diadakan pendataan kesembilan wanita pramuria yang terjaring, dikembalikan ke tempat kerja mereka masing-masing.

Beberapa orang masyarakat yang melihat operasi penertiban tersebut, berpendapat beragam, diantaranya  Marthen di sekitar Karaoke Laruna mnghimbau pihak penegak hukum untuk lebih intensif melakukan operasi serupa, tidak hanya sekedar dilakukan, tetapi secara rutin, dan juga mnginginkan diaktifkannya penjagaan malam di lingkungan sekitar THM,demikian harapannya. Ada pula Hendrik, warga Makale yang selama ini berusaha di sekitar terminal, menyarankan penertiban penjual "Ballo'" (tuak-red) yang juga menjual minuman dalam kemasan (Bir/Anggur) tanpa izin, karena ini berpotensi meniimbulkan masalah.  (fer)

»»   Selengkapnya...

Imbauan Kapolda untuk Masyarakat

Makassar, Tribun-timur.com -- Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Mudji Waluyo, mengimbau dan menyampaikan kepada masyrakat khususnya di Kota Makassar, pada saat pendaftaran Cawagub (13-14/09/2012) mendatang.

Berikut isi imbauannya:

Demi kelancaran dan kantibmas, maka akan dilakukan penutupan dan pengalihan jalan dibeberapa titik yakni, Jl AP Pettarani, Jl Pengayoman, Jl Saddang Baru, Jl Monginsidi Baru, dan Jl Pettarani.

Dimohon kepada pemilik toko agar kiranya merespon dan menerima personil Polri-TNI yang ditugaskan dalam PAM, seperti Mal, Supermarket, SPBU dan pusat keramaian yang dianggap penting dilakukan pengamanan. Kepada Tim Sukses dan pendukung yang akan mengantar masing-masing bakal calon Gubernur Ke kantor KPU nantinya.

Kepada seluruh masyrakat agar kiranya bertindak cerdas dalam memaknai pesta demokrasi, jangan mudah terprovokasi untuk melakukan tinda anarkis, tanamkan sifat "sipakkaeinge, sipakatau, sipakalebbi," sehingga kita mampu menjaga norma-norma yang ada dan menjungjung tinggi nilai-nilai siri," kami berharap kepada simpatisan agar kiranya selalu menjaga ketertiban Masyrakat," kata Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mudji Waluyo, melalui rilisnya.

Permohonan maaf kepada seluruh masyrakat yang hendak melintas di jalan AP Pettarani agar kiranya menggunakan jalan alternatif pada saat pendaftaran dua calon kandidat pada 14 September mendatang. penutupan Jl AP Pettarani dilakukan dari pukul 10.00-16.00 wita. (cr1)

Penulis : Abdul Azis

Editor : Ina Maharani

»»   Selengkapnya...

Membongkar Sindikat Tender Diknas Di Tana Toraja

- dokumen tender diknas Tator -

TNO-Makale, Beberapa permasalahan pelik terjadi di dalam pemerintahan Theopilus Allorerung, mulai dari Mutasi yang tidak tuntas, Rangkap Jabatan, Kekosongan Jabatan strategis, Penerapan Standar Ganda untuk Perpanjangan Masa Dinas, dan seabrek lagi permasalahan yang timbul sejak Mantan Kepala Bawasda Provinsi Sul-Sel ini dilantik sebagai Bupati Tana Toraja 2 tahun silam. Yang paling parah adalah Tender Proyek di Berbagai Dinas, Keterlibatan "Orang Ketiga" non struktur sangat mendominasi keputusan Panitia Tender. Diperparah lagi Ungkapan Panitia dan Kadis bahwa ini kebijakan Bupati, Kasihan benar Tana Toraja sekarang ini.

Di Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja, puluhan paket pekerjaan fisik di-tender-kan, sayangnya Panitia sendiri tidak memenuhi syarat sebagai panitia seusai amanah Perpres 54/2010 dan perubahannya Perpres 35/2011, diantaranya sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang sudah kadaluarsa dan bahkan ditengarai tidak memiliki sertifikasi kelulusan Pengadaan Barang dan Jasa. Ada juga beberapa upaya memasukkan oknum-oknum tertentu dari dinas lain untuk menjadi panitia, ini jelas sarat kepentingan tertentu dari kelompok tertentu.

Menurut Ferryanto Belopadang, Ketua LSM LEKAT, indikasi kuat terjadinya "Persekongkolan Tingkat Tinggi dalam pelaksanaan Tender di Diknas Tana Toraja, kami sudah mengantongi bukti,data dan pengakuan dari Peserta tender dan oknum panitia ternder itu sendiri, kami sudah kordinasikan ke Kejaksaan dan Kepolisian, ini harus diberantas, karena sangat berpotensi merugikan negara." terkait adanya informasi sebuah perusahaan yang tidak ikut tender, tetapi dimenangkan oleh Panitia Tender di Diknas Tana Toraja, kembali Ryan panggilan Ketua LSM LEKAT mengomentari "Semua ini terpulang ke Mental Bupati, alasannya selama ini Bupati sangat mendominasi semua usulan di dinas dengan melakukan asistensi semua anggaran dan peruntukannya. Tetapi kenyataannya semua yang akan diumumkan selalu disampaikan Panitia tender ke Bupati, jadi ada rentang kendali yang dominan. Khsus mengenai Perusahaan yang tidak ikut tender tapi dimenangkan, kami sudah konfirmasi ke Kadisnya, tetapi belum dijawab, kami minta semua pihak yang terkait penegakan hukum terlibat aktif membongkar Sindikat "Mafia Tender" di Tana Toraja,kuncinya.

»»   Selengkapnya...

Terkait Penemuan Granat, Polda Sulselbar Perketat Pengamanan

illustrasi

Jakarta Terkait penemuan paket granat berisi pesan teror yang ditujukan untuk bandara dan kantor polisi di Kabupaten Maros, Senin (10/9) lalu, pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Polda Sulselbar) semakin meningkatkan penjagaannya di beberapa obyek vital, seperti bandara, pelabuhan dan daerah perkantoran.

"Terkait penemuan granat tersebut, kami semakin meningkatkan pengamanan di obyek-obyek vital dan rutin menggelar patroli, termasuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait," ujar Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Chevy Ahmad, saat dihubungi detikcom, Rabu (12/9/2012).

Selain itu pula, pihak Polda Sulselbar mengimbau agar setiap warga ikut mewaspadai kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindakan terorisme di wilayahnya.

"Warga harus waspada di lingkungannya, terutama bila ada warga baru datang, harus diketahui asal-usulnya dan dilaporkan ke pihak kelurahan," terang Chevy.

Sementara itu, granat nanas buatan Pindad dengan kode GT-5P-2 ditemukan Ramli (29 tahun), warga Kec. Lau, Kab. Maros, pada Senin sekitar pukul 22.00 Wita, di pekarangan rumahnya. Granat tersebut dibungkus dengan kantong plastik hitam dan dikemas dalam kotak kemasan handphone.

Hingga saat ini barang bukti granat tersebut masih diamankan oleh pihak intelijen Kodam VII Wirabuana dan belum diserahkan penyelidikannya ke pihak kepolisian.

(mna/mok) 

posting : detikNews

»»   Selengkapnya...

Villa Asia, Lokasi Penimbunan Senjata Anwar cs di Bojonggede

Salmah Muslimah - detikNews

Bogor Tim Densus 88 Mabes Polri menggerebek sebuah rumah di komplek Villa Asia, Bojonggede, Jawa Barat. Di rumah kontrakan kosong itu, terduga teroris Anwar cs menyimpan senjata dan bahan peledak.

Hamzah, salah seorang saksi mata yang menyaksikan langsung penggerebekan itu mengatakan, tim Densus 88 datang sekitar pukul 03.00 WIB, Senin (10/9) dinihari. Operasi berlangsung hingga pukul 12.00 WIB siang. Ada 100 personel polisi bersenjata lengkap yang datang ke lokasi.

Polda Metro Jaya merilis 10 barang bukti tersebut, yang terdiri dari:

1. Pupuk urea
2. Serbuk Potasium Nitrat
3. Arang dan alat penumbuk dari batu
4. Serbuk warna hitam campuran Potasium Nitrat, serbuk aluminium, sulfur
5. Serbuk warna kemerahan campuran Potasium Nitrat
6. Alat timbangan elektrik
7. 2 buah detonator rakitan
8. Bahan gulungan benang plastik sebagai wadah detonator rakitan
9. 1 buah magasin kaliber 9 mm kode JI
10. Dokumen konsep perakitan switching, konsep pembuatan senjata api rakitan dan prosedur pembuatan bahan urea nitra.

Menurut Hamzah yang tinggal bertetangga dengan Anwar di Kampung Warung Jambu, Kecamatan Bojonggede, RT 03/08, Bogor, Jawa Barat, Thorik sering datang ke Villa Asia. Dalam kurun waktu empat bulan terakhir, Thorik terlihat tiga kali ke rumah itu.

"Suka pakai sepeda si Anwar, arahnya sih dia ke Villa Asia itu, mungkin lihat timbunannya," jelasnya.

Awalnya, warga tidak curiga dengan keberadaan Thorik di Bojonggede. Namun setelah melihat foto Thorik muncul di televisi, warga baru mengenali dia sebagai terduga teroris.

"Pas Thorik ke sini nggak pernah nyapa-nyapa. Nggak pernah kenalin diri juga," terang Hamzah yang menyaksikan penggerebekan bersama ketua RT.

Hingga kini, Arif masih menjalani pemeriksaan intensif oleh polisi bersama terduga teroris lainnya. Lalu Anwar dirawat di RS Polri Kramatjati. Kondisinya sempat siuman namun ditidurkan lagi oleh tim dokter.

(mad/nrl) 

»»   Selengkapnya...

Kejari Makale Tetapkan Tersangka Proyek IPAL

Saat ditinjau Ketua DPRD dan Anggota DPRD Tana Toraja

TNO-Makale, Kejaksaan Negeri Makale, telah menetapkan dua orang tersangka kasus pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lakipadada, Kabupaten Tana Toraja, demikian dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Makale, Raymel Jesaja kepada tim redaksi website Kejaksaan R.I., Senin (10/9).

Dijelaskannya, berdasarkan adanya temuan kejaksaan dugaan mark up dan kesalahan bestek dalam proyek tersebut, pihak Kejari kini sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara sekitar Rp 100 juta ini.

Kedua tersangka yang sudah ditetapkan itu, masing-masing pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Tana Toraja, AP dan direktur CV. Marsinar, PS yang merupakan kontraktor pelaksana proyek IPAL tersebut. Menurutnya, peningkatan status dan penetapan kedua tersangka itu, dilakukan setelah pihak penyidik kejaksaan menemukan bukti-bukti yang kuat dan indikasi merugikan negara. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 830 juta bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan Hidup pada tahun 2011.

“Indikasi akan kerugian negara sudah kita dapatkan. Dugaan sementara adalah kemahalan harga (mark up) dan ketidaksesuaian antara gambar (bestek) dan realisasi pekerjaan di lapangan,”ujarnya.

Finishing sambungan pipa

Kajari yang saat memberikan keterangan pers didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Adrianus Y Tomana, mengatakan di RSUD Lakipadada saat ini terdapat dua IPAL, yang lama dan baru.

Anggaran proyek IPAL RSUD Lakipadada bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan Hidup tahun 2011, sebesar Rp 830 juta yang memiliki kapasitas 15 M3 per hari, sedangkan  nilai proyek IPAL yang lama hanya menelan anggaran sebesar Rp. 520 juta, tetapi memiliki kapasitas 30 M3 per hari. Hal ini membuktikan ada kemahalan pada pembangunan IPAL yang baru.

Raymel mengatakan bahwa pihak Kejaksaan akan terus melakukan penyidikan dan melakukan pengembangan dari bukti-bukti yang sudah ada karena tidak menutup kemungkinan ada tersangka yang lain.

“Tersangka bisa saja bertambah tetapi itu tergantung dari penyidikan yang kami  lakukan,”Pungkasnya.(@rd)

Ipal yang lama (2009) tidak terpakai karena daya listrik tidak memadai

(Sumber : Tim Redaksi Website Kejaksaan Agung RI /Kejari Makale)

»»   Selengkapnya...

Kesehatan Katanya Gratis, Tapi Susah Di Jangkau

TNO-Bittuang, Di saat orang lain sudah menikmati teknologi dibidang transportasi dan kesehatan, beberapa daerah di bagian barat kabupaten Tana Toraja masih merasakan pedihnya hidup dalam ketertinggalan.

Akses utama dari Lembang Kole Palian dan beberapa daerah lain sangat memprihatinkan, lihat saja dua lelaki ini harus mengusung keluarganya yang sudah akan melahirkan. Belum lagi perjuangan menghadapi resiko melahirkan, ditambah lagi kecemasan tidak dapat mencapai pusat layanan kesehatan desa atau kecamatan. Ibu ini beserta keluarganya sangat mengharapkan pelayanan kesehatan dengan jangkauan yang dekat, dengan fasilitas rawat inap. Tetapi itulah kondisi kabupaten tana Toraja yang terkadang pengganggarannya tidak memihak rakyat pedesaan. Gambar diatas, bukan rombongan rambu solo', tetapi mengusung keluarganya ke puskesmas yang jaraknya sangat jauh.

Puluhan Milyar dikelola dinas Kesehatan setiap tahun, tetapi apa yang terjadi kondisinya begitu-begitu saja, ada apa? Itulah kalau perencanaan pembangunan fasilitas Kesehatan tidak direncanakan dengan baik dan benar, serta tidak termanfaatkan maksimal. Hanya saja dinas yang satu ini aman-aman saja dari sentilan pemerhati di bumi Lakipadada. Kiranya para Stageholder bisa melihat beban masyarakat dan eksekutif bisa bertanggungjawab dengan pelaksanaan anggaran yang ada. (fer)

»»   Selengkapnya...

47 Partai Politik Yang Terdaftar Di KPU

Nur Khafifah - detikNews

Jakarta Pendaftaran partai politik peserta pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditutup pada hari Jumat (7/9/2012) ini. Ada 47 partai politik yang terdaftar di KPU.

Pantauan detikcom, nama 47 parpol itu terpampang pada papan informasi KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini. Partai terakhir yang mendaftar adalah Partai Persatuan Perjuangan Rakyat.

Hingga berita ini dilaporkan pukul 17.45 WIB, masih banyak fungsionaris sekitar 10 parpol yang tampak melengkapi berkas-berkas persyaratan mereka. Para simpatisan parpol pun masih berkumpul di pelataran KPU.

Beberapa partai yang telah mendaftar antara lain Partai Demokrat, PPP, PKB, PAN, dan partai baru NasDem.

(nwk/vit) 

»»   Selengkapnya...