TNO-MAKALE, Sudah beberapakali berganti Bupati, semua dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kabupaten Tana Toraja saat ini, sudah memasuki tahun ketiga pemerintahan dipundak Theopilus Allorerung, tetapi masyarakat belum melihat pola yang dipakai sesuai dengan kampanye yang menjadikan Theopilus Bupati. Sebut saja, Reformasi Birokrasi, saat ini pengelolaan Birokrasi amburadul, mutasi yang terjadi tidak menjawab kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, sementara beberapa orang pejabat "RANGKAP JABATAN", ini melanggar UU dan menjadikan semangat kerja aparaturnya mandek. Dilain sisi, pengelolaan proyek selama ini terkesan adanya pembiaran, beberapa kontraktor yang masih mempunyai sangkutan masalah masih juga mendapatkan paket CS, gelondongan. Sementara menurut Perpres 54/2010 para pelaksana proyek, baik itu perusahaan dan perseorangan/pribadi dapat diblacklist kalau ditemukan penyimpangan dari kontrak. Apa daya, mungkin inilah konsekwensi dari pemilihan langsung, dimana Bupati terpilih "Berutang Jasa bahkan materi?". Sementara pihak terkait penegakan hukum tidak proaktif, buktinya beberapa kasus yang coba dilaporkan terkesan kurang ditanggapi.
Kabupaten Tana Toraja dimata orang Toraja dibeberapa tempat sudah menjadi "Sarang Ketertinggalan", utamanya dibidang pendidikan, dan beberapa sektor lain. Sementara dibidang pertanian, baru beberapa waktu yang lalu dibenahi, kemana perhatian mereka selama ini?. apalagi dibidang kesehatan, proyek IPAL RSUD LAKIPADADA yang sudah dilaporkan LSM LEKAT ke Kejaksaan tak kunjung ada perkembangan, sementara pembayaran termin 100% sudah diterima kontraktornya. Dibidang infrastruktur, jalan dan jembatan sangat amburadul, kontraktor asal mengerjakan saja, beberapa bagian tidak dilaksanakan, ini jelas mengandung kerugian negara, katanya Theopilus mantan Kepala Inspektorat, tapi kepekaannya tidak ditunjukkan.
Dibidang Transmigrasi, yang merupakan program pemerintah pusat, Theopilus menolak untuk menjadikan perhatian, seperti diungkapkannya pada saat pembahasan RKPD 2013, dikatakannya " Kadis Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, urus saja itu Tenaga Kerja, tidak usah urus Transmigrasi" ada apa ini? inikah dampak dari Otonomi, sehingga pemerintah utamanya BUPATI menjadi "AROGAN?".
Dibidang pertambangan, Theopilus sudah memberikan rekomendasi lanjutan kepada PT Christina Explo Mining, milik sang Jenderal Polisi (Purn) Mathius Salempang, tetapi surat yang dibutuhkan untuk melanjutkan kegiatan explorasi tidak ditandatangani, sehingga masyarakat Bittuang dan Masyarakat Adat Pali yang membawahi wilayah pertambangan di Bittuang didampingi beberapa orang anggota LSM LEKAT mendatangi Bupati di Rujabnya. Dalam pertemuan itu, Perwakilan masyarakat Bittuang, PANGGALO, menyatakan ketersinggungan masyarakat dan keluarga di wilayah sekitar areal explorasi kalau pertambangan ini dihambat, diungkapkannya,"Kami atas nama masyarakat dan adat yang membawahi wilayah explorasi PT Christina Explo Mining tersinggung dengan upaya-upaya penghambatan kegiatan pertambangan. Kami rencananya mau demo, tetapi kami datang dulu untuk menyampaikan aspirasi ke orang nomor 1 di daerah ini, kalau tidak bisa ditangani, dan ada upaya DPRD yang memperkeruh suasana, seharusnya mereka (DPRD-red) memperjuangkan aspirasi murni masyarakat, bukan melibatkan diri pada satu kepentingan saja, kalau dihalangi,kami pasti DEMO" tegasnya. Menanggapi hal tersebut, Bupati Tana Toraja, Theopilus Allorerung, dengan gaya diplomatis mengungkapkan " saya tidak punya kewenangan mencabut izin, izin sudah diterbitkan terhadap 3 perusahaan pertambangan oleh kadis yang lama, kalian jalan saja!" dan disambut terima kasih oleh perwakilan masyarakat/Adat dan pengelola PT Christina Explo Mining, apalagi saat ditegaskannya " Kalau ada orang didalam, kenapa harus kasih orang diluar" ungkapan ini sangat prinsipil, karena diucapkan oleh orang nomor 1 di daerah ini. Tetapi, ucapan tinggal ucapan, hasilnya sampai saat ini surat yang diminta PT Christina Explo Mining tak kunjung dikeluarkan, bahkan saat didatangi Pimpinan PT Christina Explo Mining menunjukkan konsep surat yang dimaksud, dengan tergesa-gesa bahkan terkesan panik, Theopilus menutup map yang disodorkan dan mengungkapkan " Saya harus kordinasi dinas pertambangan dulu, dan pusat, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri" menanggapi hal tersebut pendamping PT Christina Explo Mining, Ketua LSM LEKAT, Ferryanto Belopadang sontak menyatakan " Kewenangan saya kira di tangan Bupati, atau siapa?" dan dijawab Theopilus, kembali dengan gaya normatifnya " ...Saya butuh asistensi dari atas, dan saya AKAN BERIKAN YANG TERBAIK " tegasnya. Menanggapi hal tersebut, Misalayuk teknisi pertambangan PT Christina Explo Mining mengungkapkan" surat itu kami harap secepatnya dikeluarkan sehingga kami betul-betul bisa explorasi, ijin kami tidak lama lagi sesuai schedule yang ada". Sampai hari ini surat itu belum juga dikeluarkan, dan ini menjadikan Ketua LSM LEKAT gerah, dikatakannya " Sebagai Pemerintah wajib melindungi hak-hak masyarakatnya, saat ini ada masyarakat lokal dengan kemampuannya berupaya mengolah tambang di wilayahnya, seharusnya investor lokal seperti ini dibina, diarahkan dengan cepat, bukannya seperti ini sudah terlalu lama surat mereka masukkan, tetapi dinas terkait kurang peduli atau tidak tahu harus berbuat apa?, waktu dihabiskan cuma untuk koordinasi, kapan jadinya? kalau ini terlalu lama, kami akan layangkan surat ke Direktur Pembinaan Pengusaha Tambang dan Batubara tentang penghambatan perusahaan yang sudah mengantongi izin explorasi oleh Bupati Tana Toraja, ini jelas merugikan Perusahaan, masyarakat dan terkesan pemerintahan yang apatis, katanya cari investor, ini investor lokal sudah ada, kenapa dibiarkan?.
Terkait terbitnya 3 izin Kuasa Pertambangan (KP) untuk explorasi di Kecamatan Bittuang oleh Bupati sebelumnya, Amping Situru', Ketua LSM LEKAT kembali mengungkapkan " Jangan selalu mengkambinghitamkan pemerintahan masa lalu, tetapi harus mencari solusi terhadap kondisi tersebut, semua Bupati terdahulu juga punya beban dari kepemimpinan sebelumnya, tetapi mereka berusaha semaksimal mungkin dengan dukungan semua stageholder" tegasnya.
Dari semua kondisi diatas, kembali Ryan, sapaan Ketua LSM LEKAT mengungkapkan " Dari semua pertemuan Bupati dengan Ka SKPD-nya, Bupati selalu mengeluhkan kinerja aparatnya, sementara aparatnya sudah berusaha semaksimal mungkin, dan inilah kondisi, sebagai Bupati harus mencari format yang jelas terhadap kondisi tersebut untuk mendapatkan solusi terbaik, bukan hanya menambah beban aparatnya dengan memberikan kuasa "RANGKAP JABATAN", katanya aparat tidak maksimal, kok ditambah bebannya?, ini bentuk pemerintahan yang saya ibaratkan " GERBONG KETINGGALAN LOKOMOTIFNYA" Para Kepala SKPD adalah Gerbong dan Bupati adalah LOKOMOTIFnya. Ingat! Sekarang sudah masuk pertengahan masa jabatan, tetapi masih bingung seperti ini, kasihan masyarakat Tana Toraja kalau ini terus dipertontonkan BUPATI yang selalu menyalahkan dan tidak bisa memimpin aparatnya!" kunci Ryan dengan nada tinggi. (tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar