Gubenur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KTrans), Kemenakertrans, Jamaluddien Malik di Desa Bori, Sesean, Toraja Utara, kemarin. Foto: Sindo
Lokasi baru ini diperuntukkan bagi 200 kepala keluarga (KK) dari lima provinsi asal yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah,Yogyakarta, dan Lampung. Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans BN Djamaluddin Malik mengungkapkan, Toraja Utara sangat cocok untuk lokasi transmigrasi untuk komoditas perkebunan dan pertanian. Kondisi geografis pada kabupaten di Sulsel ini sangat cocok untuk perkebunan kopi, markisa, cengkeh, dan kakao.
Menurutnya, transmigran yang akan ditempatkan di Toraja Utara akan diseleksi dengan ketat mengingat potensi daerah tersebut sangat besar. “Transmigran yang akan ditempatkan di daerah ini sebanyak 200 KK yang difokuskan untuk komoditas perkebunan dan agricultur.Tahun ini akan mulai dibuka dan mereka yang ditempatkan disini berasal dari seluruh Indonesia,” jelasnya di sela-sela penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) tentang Ketransmigrasian di Rantepao, Toraja Utara,kemarin. Kerja sama ini melibatkan 19 pemprov yang terdiri dari lima provinsi asal yakni Jatim, Jateng, Jabar,Yogyakarta, dan Lampung.
Sementara, 14 provinsi penempatan diantaranya Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan,Sulsel,dan Maluku Utara. MoU dan KSAD ini juga ditandatangani bupati/wali kota dari 18 daerah seperti Sukabumi, Bogor,Surakarta,Bondowoso, Pasuruhan,Wajo, Gunung Mas, Bulungan, dan Konawe Selatan. Menurutnya, dengan adanya KSAD, diharapkan kerja sama daerah dalam pengembangan lokasi transmigran semakin baik. Salah satunya dengan adanya informasi sumber daya alam dan informasi pendukung lainnya dari daerah penempatan untuk dijadikan rujukan bagi daerah asal.
“Diharapkan, kerja sama ini mampu menghasilkan permukiman transmigrasi yang berkualitas sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Dengan demikian, tujuan dari penempatan itu yakni untuk pemerataan bisa tercapai,” katanya. Jamaluddin yang mewakili Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, program transmigrasi selama ini mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja bagi jutaan warga. Kendati demikian, sambungnya, masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut. “Kemenakertrans dalam hal ini hanya fasilitator bagi pemerintah daerah guna terjalinnya kerja sama bidang transmigrasi.
Daerah harus memperkuat itu agar kekurangan yang ada selama ini bisa ditutupi,” katanya. Sementara, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, program transmigrasi yang dijalankan di Sulsel cukup berhasil. Transmigran yang fokus pada produk perkebunan seperti kakao dan cengkeh mampu menghasilkan profit hingga Rp20 juta per bulan. Hal ini dapat dilihat di sejumlah daerah tujuan transmigran seperti Luwu Utara dan Luwu Timur.
“Di sini, sumber daya alam sangat melimpah dan dibutuhkan simultan untuk memaksimalkan SDA tersebut. Salah satunya dengan mengandalkan program transmigran,” jelasnya. Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini menambahkan,sisi lain dari program transmigrasi adalah untuk memupuk rasa patriotisme dan keutuhan negara melalui pemerataan kesejahteraan. Sebanyak 19 kepala daerah provinsi se-Indonesia menandatangani naskah kesepakatan bersama (MoU) antar pemerintah provinsi di bidang ketransmigrasian.
Penandatanganan MoU yang dihadiri Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KTrans), Kemenakertrans, Jamaluddien Malik dilaksanakan di rumah bupati Toraja Utara di desa Bori kecamatan Sesean kabupaten Toraja Utara, kemarin. [abriandi/joni lembang ]
Sumber: Sindo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar