 |
Gamawan Fauzi (foto: Okezone) |
JAKARTA - Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang menyoroti kepala daerah ikut demo menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, menuai kecaman.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, sikap kepala daerah tersebut sudah mewakili aspirasi rakyatnya.
"Sikap politik kepala daerah harus dipandang wajar dalam pendekatan pembangunan (pengambilan keputusan publik) yang partisipatoris," jelas Eva melalui rilisnya kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Menurutnya, kebijakan tentang menaikkan harga BBM saat ini belum final dan masih dalam permintaan persetujuan DPR.
"Pengambilan keputusan soal kenaikan harga BBM masih belum final, belum menjadi keputusan politik pemerintah pusat karena masih dalam proses permintaan persetujuan DPR," ujar Eva.
Eva menambahkan, jika kepala daerah turut melakukan aksi unjuk rasa bukanlah suatu pelanggaran. Dikatakan Eva, sikap Gamawan yang melarang kepala daerah berdemo merupakan bentuk dari egoisme sang menteri.
"Tidak ada pelanggaran hukum apapun, yang ada pelanggaran ego Mendagri dan harapan kita Mendagri tidak abuse of power yang dapat menyeret Indonesia menjadi negara kekuasaan," pungkasnya.
(put)
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, sikap kepala daerah tersebut sudah mewakili aspirasi rakyatnya.
"Sikap politik kepala daerah harus dipandang wajar dalam pendekatan pembangunan (pengambilan keputusan publik) yang partisipatoris," jelas Eva melalui rilisnya kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Menurutnya, kebijakan tentang menaikkan harga BBM saat ini belum final dan masih dalam permintaan persetujuan DPR.
"Pengambilan keputusan soal kenaikan harga BBM masih belum final, belum menjadi keputusan politik pemerintah pusat karena masih dalam proses permintaan persetujuan DPR," ujar Eva.
Eva menambahkan, jika kepala daerah turut melakukan aksi unjuk rasa bukanlah suatu pelanggaran. Dikatakan Eva, sikap Gamawan yang melarang kepala daerah berdemo merupakan bentuk dari egoisme sang menteri.
"Tidak ada pelanggaran hukum apapun, yang ada pelanggaran ego Mendagri dan harapan kita Mendagri tidak abuse of power yang dapat menyeret Indonesia menjadi negara kekuasaan," pungkasnya.
(put)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar