JANGAN JADIKAN TRANSMIGRASI SEBAGAI MOMOK MASYARAKAT TORAJA UTARA

TNO- Rantepao, Program Transmigrasi sebagai Program Nasional sudah sejak puluhan tahun lalu. Populernya di jaman Soeharto sebagai Presiden RI, dimana penduduk di pulau Jaya yang membludak ditransmigrasikan ke wilayah-wilayah yang masih kosong, ujuannya agar sebaran penduduk bisa merata dan membuka daerah yang masih tertutup. Kondisi tersebut sudah berbeda saat ini, beberapa wilayah yang ditempati taransmigrasi justru menimbulkan persoalan baru. Salah satunya adalah kekentalan budaya pendatang peserta transmigrasi yang sulit berbaur dengan masyarakat setempat, terkadang menjadi penghalang transaksional dan interaksi sosial di masyarakat, diperparah lagi dengan kurangnya toleransi dari para transmigran yang membawa adat-budayanya tanpa penyesuaian terlebih dulu dengan adat setempat.

Anak Transmigran pergi mencari air untuk dikonsumsi

Beberapa persoalan diatas sudah dijawab dengan adanya Tranmigrasi Lokal, tetapi itu belum cukup menjawab persoalan yang ada, termasuk perimbangan jumlah transmigrasi dari luar lebih banyak dengan kuota transmigrsi lokal (tranlok) yang disediakan.

Kondisi masyarakat Lokal

Kondisi Tempat Tinggal Penduduk Toraja? Layakkah disebut rumah

Di Kabupaten Tana Toraja, sudah beberapa tahun diterimanya program nasional transmigrasi, sampai saat ini setelah berdirinya Kabupaten Toraja Utara sebagai kabupaten pemekaran, program nasional transmigrasi mulai dirasakan menyudutkan penduduk lokal, walaupun kondisinya lokasi yang diperuntukkan bagi transmigrasi memang belum tersentuh dan jauh dari pemukiman, tetapi kondisi di Toraja, semua wilayah itu tercakup dalam wilayah adat, jadi tidak ada yang lepas dari hukum wilayah adat dan tentunya tradisi leluhur orang Toraja yang selalu mewariskan harta benda serta tanah bagi anak-cucunya. Sikap inilah yang mendorong beberapa elemen masyarakat diberbagai komunitas masyarakat Toraja, utamanya yang diperantauan. kondisi ini diperparah lagi dengan tidak disosialisasikannya lokasi transmigrasi secara terbuka dan terencana ke masyarakat, orientasi pemerintah Kabupaten hanya mengarah ke Transmigrasi sebagai Proyek Pembangunan yang menguntungkan Pemkab dan Kontraktornya saja.

Layakkah disebut Rumah?

Seyogianya DPRD Toraja Utara lebih sigap memberikan sikap terhadap keresahan masyarakat yang mungkin berlebihan tetapi kalau tidak terencana dengan baik dan penuh keterbukaan, ketakutan itu bukan tidak mungkin terjadi dan bahkan bisa berdampak lebih luas terkait SARA.

Melihat kondisi ini, Benyamin Ranteallo, salah seorang Penggiat LSM CSK berpendapat seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan masyarakat Lokal, kondisi masyarakatnya sangat menderita, tidak lebih menderita dari yang mau didatangkan, sementara yang tinggal secara turun temurun sangat sulit memperoleh perhatian, lanjut ditegaskannya " Jangan Pindahkan SODOM dan GOMORA ke Toraja Utara lewat Program Transmigrasi", hal ini ditanggapi Ketua LSM LEKAT (Lembaga Kajian Toraja), dikatakan Ferryanto Belopadang " Pemerintah Toraja Utara harus Arif dan Bijaksana, lakukan Sosialisasi terhadap penduduk lokal beserta Perangkat adatnya, lakukan itu secara kontinyu dan terbuka, jaring pendapat masyrakat, kaji dampak terburuknya, jangan hanya Proyek Orientit yang hanya menguntungkan segelintir orang dan kalau tidak ditangani secara baik, akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Inilah tidak kita inginkan!" (fer)

Artikel Terkait