Ditemui usai menerima DIPA langsung dari gubernur, bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung menyatakan jumlah DIPA untuk kabupaten Tana Toraja tahun 2011 sebanyak Rp 500 milyar. Jumlah itu termasuk untuk instansi vertikal, seperti Kejaksaan dan pengadilan. Theofilus menyatakan belum bisa merinci lebih jauh, sektor-sektor apa yang mendapat alokasi DIPA tahun 2011.
"Sekitar Rp 500-an milyar, itu sudah termasuk untuk instansi-instansi vertikal. Rinciannya belum bisa saya sampaikan, karena saya harus pelajari dulu lebih lanjut," jelas Theofilus.
Di tempat yang sama, kepala badan perencana pembangunan daerah (Bappeda) Tana Toraja, Yunus Sirante, menjelaskan DIPA kabupaten Tana Toraja tahun 2011 diantaranya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, perikanan dan peternakan, pertanian, pemberdayaan masyarakat, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, serta perkebunan dan kehutanan.
"Untuk sementara hanya itu yang bisa saya informasikan, soal alokasi masing-masing sektor nanti besok kamu (wartawan-red) ke kantor baru saya jelaskan detailnya," ujar Yunus.
Sementara itu, sekretaris kabupaten (Sekab) Toraja Utara, Lewaran Rantela'bi' menginformasikan jumlah DIPA Toraja Utara tahun 2011 sebesar Rp 450 milyar lebih. Sayangnya Lewaran juga belum bisa memberikan keterangan secara rinci alokasi atau peruntukkan DIPA masing-masing instansi atau sektor pembangunan.
"Nanti kita akan jelaskan ya," ujar Lewaran.
Sementara itu, dalam sambutannya sebelum penyerahan DIPA kepada pemerintah kabupaten/kota, gubernur Syahrul Yasin Limpo menyatakan DIPA provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2011 mengalami peningkatan sekitar 9,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini Sulsel memperoleh anggaran sebesar Rp23,167 trilyun dari tahun 2010 yang hanya Rp21, 18 trilyun.
Dari total DIPA yang diterima Sulsel ini dialokasikan dana sektoral sebesar Rp10,124 trilyun, DAU Rp9,8 trilyun, DAK sebesar Rp1,270 trilyun, tugas pembantuan Rp984 milyar, dana dekonsentrasi sebesar Rp647 milyar, dan untuk urusan bersama Rp126 milyar. Dari DIPA Rp23,167 triliun tersebut, alokasi sektor pendidikan mencapai Rp 2,543 triliun atau tertinggi dibanding sektor lainnya.
“DIPA kita tahun ini hanya sekitar Rp21 trilyun, sedangkan untuk tahun 2011 sebesar Rp23 trilyun lebih, ini kita harapkan dapat membawa peningkatan dan ekselerasi ekonomi di daerah ini,“ ujarnya.
Sementara itu DIPA untuk kabupaten/kota se-Sulsel tahun 2011 memperlihatkan perbedaan yang mencolok antar kabupaten . DIPA terbesar diperoleh Kota Makassar, sementara Kabupaten Bantaeng mendapatkan jatah yang paling kecil.
Khusus Kota Makassar, tahun 2011 mendapatkan anggaran sebesar Rp7,2 trilyun, dimana terjadi penambahan kuota yang pada tahun sebelumnya hanya mendapatkan DIPA dari pemerintah pusat sebesar Rp 5,821 trilyun. Sementara Bantaeng yang juga gencar melakukan pembangunan, hanya kebagian jatah sebesar Rp408 milyar dan mendudukijatah terendah dari 24 kabupaten/ kota di Sulsel.
Selain menyerahkan DIPA resmi dari pemerintah pusat, gubernur Syahrul Yasin Limpo juga menjanjikan tambahan anggaran Rp 1 milyar per kabupaten/kota pada tahun 2011. Tambahan anggaran ini, kata Syahrul, sebagai bonus untuk memacu kinerja pemerintah kabupaten/kota.
"Bagi bupati/walikota yang hadir akan mendapat tambahan Rp 1 milyar dari DIPA, yang tidak hadir juga dapat, tapi nanti," kata Syahrul disambut tawa hadirin.
Syahrul juga berpesan, DIPA yang turun sebelum akhir tahun anggaran ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah kabupaten/kota. Para kepala daerah juga diharapakan untuk tidak berlama-lama mengendapkan dana DIPA. Juga diingatkan untuk tidak salah menunjuk pejabat yang berkompeten dalam pengurusan administrasi kegiatan, karena menurut dia, dugaan korupsi yang terjadi selama ini terutama terjadi karena kekeliruan administrasi.
"Hindari juga tumpang tindih antar sektor dan kewenangan. Terakhir, hati-hati dengan masalah pajak karena itu kewajiban kita kepada negara dan sering jadi masalah," tandas Syahrul. (aap)
