Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Tator Kecewa, Terkait Pembongkaran Panggung Tempat Deklarasi

gambar 1

gambar 2

Makale-TNO,Sehari menjelang  Deklarasi Tim Pemenangan Prabowo-Hatta di Kabupaten Tana Toraja, Panggung tempat rencana Deklarasi dibongkar oknum Pemkab Tator. Tim Pemenangan Prabowo-Hatta yang ditemui di Makale mengungkapkan kekesalannya terkait pembongkaran panggung secara mendadak, sementara undangan sudah diedarkan dan izin sudah dibuatkan. Deklarasi yg sedianya akan dilaksanakan pada Selasa,3 Juni 2014 pukul 10.00 wita, dan sejak kemarin (1/6) undangan sdh diedarkan, bahkan Bupati Tana Toraja,Theopilus Allorerung,SE diundang sebagai Ketua Kosgoro, undangan di tandatangani Ketua Tim JA Situru',SH, namun tadi siang (2/6) sekitar pkl 11.00 wita, panggung yg dulunya dipakai menyambut RI1  beberapa bulan yang lalu dibongkar tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas. Lantai dan tangga serta dindingnya dibongkar oleh oknum aparat Pemkab Tator, ini sangat merepotkan Tim Prabowo-Hatta.  Kegiatan ini akhirnya dipindahkan ke sekretariat DPD II Partai Golkar Tana Toraja. Beberapa orang Tim yg menyaksikan pemindahan ini sangat menyesalkan kejadian ini. Sampai malam tadi Tim masih bekerja keras menata tempat Deklarasi Tim Prabowo-Hatta. Terdengar dari balik telepon seluler, beberapa orang pengurus partai pendukung melaporkan ke Pimpinan Partainya masing-masing. (fer)

ket gbr: (1) lokasi panggung yg sdh dibongkar lantai,dinding dan tangga, (2) tampak para Tim Prabowo-Hatta memasang baliho di Sekretariat DPD II Parati Golkar,disaksikan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Untuk tana Toraja, JA Situru',SH dan Wakil Bupati Tana Toraja Adelheid Sosang, serta Ketua DPD II Partai Golkar, Welem Sambolangi,SE

»»   Selengkapnya...

Ini 5 Wilayah Pelanggaran Pileg di Toraja Utara

TNO-Torut- Usai pemilihan umum legislatif DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten kota dan DPD tak luput dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Begitupun dengan di Toraja Utara. Pelanggaran terjadi di lima wilayah yang ditemukan Panwas . Ke lima kecamatan tersebut diantaranya Tondon, Nanggala, Sa’dan Balusu dan Baruppu’. Pelanggaran yang ada berupa penggelembungan suara dan ditengarai adanya upaya memilih caleg tertentu.
Pimpinan Divisi Hukum dan Penindakan Panwas Toraja Utara (Torut), Aser Naning, S.Th, mengatakan dari ke lima daerah tersebut sebanyak 10 kasus pelanggaran pemilu. “Sekitar sepuluh pelanggaran baru tujuh sudah diklarifikasi sisanya sementara diproses,” ujar Aser Naning (15/4/20140.
Dikatakan pelanggaran yang terjadi di wilayah Tondon kini sedang ditangani, Panwas telah merekomendasikan ke KPU Torut untuk ditindaklanjuti. Sedangkan yang terjadi di Nanggala TPS yang diklarifikasi ada sisa surat suara yang dibagi lalu dicoblos. Diindikasi ada kesalahan prosedur juga direkomendasikan penghitungan ulang, sebab barang bukti telah masuk di kotak suara. “Siang tadi sudah dilakukan,” terang Aser Naning.
Dalam komentar lainnya Aser Naning menambahkan, sementara hasil pencoblosan di Sadan sudah dilakukan penghitungan ulang di KPU, namun masih perlu dicari barang bukti baru
“Pelanggaran yang terjadi di Baruppu itu masih perlu diklarifikasi lagi datanya, walau memang santer kabar tersiar ditengarai ada upaya mencoblos satu caleg saja atau hanya memilih caleg tertentu,” jelas Aser Naning. Aser Naning menambahkan pihaknya telah berkordinasi dengan aparat kepolisian guna membantu masalah yang ada bisa teratasi.
Guna mendapatkan penjelasan lebih lengkap Ketua Panwas Torut Berthy Matasik dihubungi. Begitupun dengan Ketua KPU Torut, Merry Parura, namun hingga berita ini diturunkan balasan komentar yang ditunggu belum ada. Padahal keinginan untuk mengkonfirmasi hal tersebut sudah disampaikan melalui pesan singkat (SMS), yang jelas terkirim.
Sebelumnya Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Bersih (KMUPB) Toraja Utara, melalui juru bicaranya Brikken Linde Bonting menuturkan, relawan yang berada dilapangan menemukan pemilih hanya diberikan 2 lembar kertas suara yakni hanya untuk DPRD dan DPD.

“Itu terjadi di lembang Parodo Kecamatan Baruppu’. Ironisnya untuk DPRD Provinsi dan DPR RI dicoblos bukan oleh pemilih,” kami menengarai kuat ada pihak yang bermain karena pesanan khusus oleh Caleg tertentu, ini tak boleh dibiarkan, “ ujar Brikken Senin (14/4/2014).

posting : Kabar-Toraja.Com
Ditulis oleh Editor: KTC02/Reporter: So' Jef on Selasa, 15 April 2014 21:30   

»»   Selengkapnya...

Jenderal Bintang 3 Pimpin Gladi Pengamanan Pelantikan Gubernur Sulsel

MAKASSAR -- Jenderal polisi berbintang tiga dari Markas Besar (Mabes) Polri, Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Oegroseno, Jumat (5/4/2013) pagi, memimpin langsung gelar pasukan persiapan pengamanan pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel di Kompleks Rumah Jabatan Gubernur, Jl Jenderal Sudirman, Makassar.

Dalam catatan Tribun, inilah kali pertama dalam sejarah gladi seorang  perwira tinggi bintang tiga memimpin langsung seremoni  persiapan pengamanan event level provinsi.
Oegroseno memimpin upacara dalam kapasitas Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarkam) Mabes Polri. Dia alumnus Akademi Polisi (Akpol) 1978, sengakatan dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna, dan Kapolda Sulsel Irjen Pol Mudji Waluyo.
Angkatan mereka diberi sandi Paramartha, akpol 1978. Hari ini, Nanan sudah tiba di Makassar, dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) yang akan menggelar musprov di Makassar.
Belum ada konfirmasi apakah wakapolri juga hadir di seremoni pelantikan periode kedua Sayang, Senin (8/4) pekan depan.
Saat memimpin gladi pengamanan, kabaharkam didampingi kapolda dan Panglima Kodam VII Wirabuana, Mayjen M Nizam.
Hadir dalam gelar pasukan, Gubernur Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Agus Arifin Nu'mang, Ketua DPRD Sulsel M Roem, dan sejumlah pejabat  lingkup Pemprov Sulsel.
Kabag Ops Polrestabes Makassar, AKBP M Ridwan, mengatakan sebanyak 3.100 personel gabungan dari TNI/Polri disiagakan saat pelantikan. Seremoni pelantikan dimulai pukul 08.00 hingga 14.00 wita.
Menurut, Ridwan, pengamanan akan dibagi dalam empat bagian.Selama enam jam, 16 ruas jalan sekitar gubernuran akan ditutup total.
Oegroseno sendiri meminta jajaran polda dan Kodam VII ketat mengamankan pelantikan gubernur-wakil gubernur periode 2013-2018 ini.
Kapolda menyebutkan pengetatan pengamanan guna menangkal ancaman gangguan ketertiban masyarakat (kantibmas). "Pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup," katanya ditemui di ruang kerjanya Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, KM 16, Kecamatan Biringkanaya, Makassar.

Hamburkan Dana
Sementra itu, Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Makassar, Zulkifli Hasanuddin, menyebutkan ada kesan pengamanan terlalu berlebihan.  Bahkan hanya menghambur-hamburkan dana. Sulsel, dan Makassar aman-aman saja.
"Dengan banyaknya pasukan yang diturungkan otomatis masyarakat justru tidak menikmati dan takut untuk menyaksikan jalannya pelantikan gubernurnya," kata Zulkifli kepada Tribun, Jumat (5/4/2013).
"Pelantikannya tidak perlu melibatkan banyak personil polisi apalagi sampai melibatkan  pasukan TNI, karena personel Polri itu lebih dari cukup untuk melakukan pengamanan. Pelantikan Gubernur Sulsel seharusnya meniru pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jokowi Ahok," ungkapnya. (Tribun Timur/cr1/cr3)

posting :tribunnews.com

»»   Selengkapnya...

PANWASKAB TATOR TETAP PROSES CAMAT MENGKENDEK

BB yang disita PANWASKAB Tator

TNO-Makale, Sudah lebih 2 pekan pasca tertangkapnya Camat Mengkendek,Ruben Rombe Randa oleh masyarakatnya di Kecamatan Mengkendek, Panwaskab Tana Toraja masih tetap melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui demi pengungkapan kasus ini. Tidak kurang dari 10 orang yang akan dihadirkan untuk didengar kesaksiannya terkait kasus dugaan money politik yang dilaporkan masyarakat Kecamatahn Mengkendek.

Berdasarkan informasi yang diterima TNO via SMS, Asradi, Ketua Panwaskab tator menjelaskan mereka masih pada tahapan pemeriksaan saksi-saksi yang lebih 10 orang, dan setelah itu pleno. Waktu penanganan kasus masih dalam kurun waktu yang ditetapkan UU.

aktifis FORMAT dan PEMKRI

Sekilas Kronologis penangkapan dan pengepungan masyarakat di wilayah kecamatan Mengkendek, ada info oknum Camat membagi-bagikan uang menjelang Pilgub (-1H), ini masa tenang, tetapi semua itu dibantah Ruben dengan mengungkapkan saya ke lokasi korban kebakaran dan juga membawakan hadiah juara lomba. Ruben ditangkap warga dan pendukung Tim pasangan calon No 1, beruntung dia diselamatkan di rumah salah seorang warga yang juga masih kerabatnya. Setelah itu dievakuasi oleh Aparat Kepolisian setelah diperiksa Panwascam dan Panwaskab. Hal ini juga mengundang reaksi keras dari FORMAT dan PEMKRI, melalui surat pernyataan mereka mendesak Panwas untuk menindak oknum Camat tersebut sebagai pembelajaran. (tim)

»»   Selengkapnya...

Dituding Money Politik, Camat Mengkendek Nyaris Dihakimi Ratusan Warganya

Camat Mengkendek dihadapan Panwaskab Tator

TNO-Mengkendek, Pilgub Sulawesi Selatan menyisakan 1 hari lagi masa tenang, tetapi Camat Mengkendek, Ruben R. Randa malah menyusup di wilayahnya. Hal inilah yang memicu pengejaran bahkan pengepungan dilakukan warganya sendiri. Ruben sebagai Camat Mengkendek saat ini juga menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang ( BPM-PL) Saat dikejar ratusan warganya, sopir panik, sementara Ruben menyembunyikan uang yang dibawahnya dibalik kapet lantai mobilnya. Sementara mobil dinas yang adalah mobil operasional Pemkab Tana Toraja   sudah diganti plat nonor polisi dengan plat hitam.

Saat Evakuasi

Beruntung, Lokasi kejadian berdekatan dengan kediaman Victor D.Batara, jadi diamankan di tempat itu, untuk menghindari amuk massa. Beberapa saat kemudian, Polsek Mengkendek dan Polres tana Toraja sudah berada di tempat itu, Sementara Panwaskab Tana Toraja untuk wilayah Mengkendek Rasyid Mappadang juga tampak hadir dan menerima Barang bukti yang disita masyarakat. Sempat terjadi ketegangan, Pihak Mahasiswa yang juga ikut memantau perhelatan Demokrasi Pilgub di Tana Toraja menginginkan Polisi segera menahan Ruben, tetapi saat menerima penjelasan dari Kasatreskrim Polres Tator, Abraham Tahalele, mahasiswa dapat memahami posisi dan kewenangan Polisi dan Panwas.

Evakuasi Camat Mengkendek

Evakuasi dibantu warga

Sesaat akan dilakukan evakuasi Camat Mengkendek oleh Panwaskab, sempat terjadi ketegangan, masyarakat tidak mengijinkan mobil yang dikendarai Ruben dibawa serta. namun setelah dijelaskan oelh beberapa orang tokoh masyarakat, dan Polisi, akhirnya mobil Hilux berplat merah DD8123U akhirnya bisa dibawa keluar lokasi.

Kondisi mobil yang digunakan Camat

Saat tiba di kantor Panwaskab Tator, Ruben segera di mintai keterangan, dan dia membantah semua tuduhan money politik, dikatakannya " Saya baru pulang dari lokasi kebakaran di wilayah saya dan saya mampir atas ajakan warga, saat perjalanan pulang, saya dikepung seratusan warga, saya tidak membagi-bagikan uang seperti yang dituduhkan". (fer)

»»   Selengkapnya...

Pilgub Sulsel, Ajang Asah Idealisme

Prabowo : Jangan Salah Pilih Pemimpin

TNO-Makale, Tinggal 3 hari lagi, perhelatan Pilgub Sul-sel akan digelar, berbagai upaya Calon dan Tim merebut simpati Calon Pemilih. Mulai dari dari atribut sosialisasi sampai pemberian paket dan pengarahan massa serta pelibatan pejabat.

Diperparah lagi, Bupati Tana Toraja menjadikan Rujab sebagai " Markas Sayang ",bagi-bagi kalender Sayang dari Rujab, bahkan kendaraan pejabat berselimut Atribut Sayang serta terang-terangan mengawal Calon Gubernur saat kampanye sementara Dia tidak CUTI. Ini bentuk ketakutan yang berlebihan, bahkan memberikan resiko yang tidak semestinya ditempuh.

Puluhan Ribu Massa Pendukung GARUDANA

Dari pantauan TNO, setelah kampanye putaran terakhir di Tana Toraja dan Toraja Utara, Tim IAS-Aziz bernomor urut 1, lebih mengutamakan penggalangan tokoh dan pemantapan di TPS, Tim Sayang bernomor urut 2 lebih merapatkan barisan, buktinya saat Tim nomor 1 kampanye yang sibuk justru tim nomor 2 konsolidasi di DPD 2 Golkar Tator, sementara Tim GARUDANA bernomor urut 3 kewalahan melayani permintaan baju "KOTAK-KOTAK". Apalagi saat Prabowo memasuki lapangan Bhakti Rantepao, Prabowo dihujani uluran tangan oleh ribuan pendukung GARUDANA. Luar biasa. Pekikan sorak " Garudana dan Prabowo diteriakkan massa yang memadati lapangan. Terlihat beberapa orang yang berseragan pasangan calon tertentu tetap memantau kampanye GARUDANA.

Pilgub Sul-Sel tahun ini menjadi ajang asah Idealisme masing-masing Tim dan para calon pemilih, ada yang memilih karena bubungan emosional, struktural dan idealisme, anda bagian yang mana? (fer)

»»   Selengkapnya...

Panwaskab Tator : PNS HARUS Netral

TNO-Makale, Sebagai penyelenggara Pemilukada Gubernur, Panwaskab Tana Toraja hari ini melantik dan membekali anggotanya. Bertempat di Hotel Batupapan Makale, puluhan PPL dari 3 kecamatan dilantik.

Dalam pengarahannya, saat memberikan materi, Alfrida Kabanga', memberikan penjelasan kepada para PPL yang dilantik hari ini, diungkapkannya " PNS Harus Netral, kalau ada PPL yang melihat melihat PNS menggunakan atribut Kandidat, sebaiknya ditegur, kalau tidak mengindahkan segera laporkan, dan kalau Bupati yang melanggar, segera dilaporkan dan Bawaslu akan menyurati Mendagri, maksimal 3x24 jam akan ada tindakan".

Menanggapi hal tersebut, Ferryanto Belopadang, Ketua LSM LEKAT mengharapkan Panwaskab Tator yang saat ini sudah terbentuk sampai tingkat kelurahan harus lebih aktif, jangan hanya sebatas "Dibibir saja", dikatakannya " Panwaskab Tator harus lebih proaktif, dan berani mengatakan yang sebenarnya, termasuk tertib administrasi, sehingga tidak terulang kejadian yang sudah mencoreng "Lembaga Panwas" di daerah ini".

Sebagai informasi, di Kabupaten tana Toraja rentan terjadi konflik, dan potensi penyimpangan, serta mobilisasi PNS untuk kepentingan Kandidat tertentu. (tim)

»»   Selengkapnya...

SATU LAGI BALIHO ILHAM-AZIZ DIRUSAK DI TANA TORAJA

Baliho yang dirusak

TNO-Makale, Perhelatan Pilgub Sul-Sel tinggal 122 hari lagi, suhu politik di daerah sudah meningkat, kondisi ini bisa dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk memanaskan suasana dan berpotensi konflik.

Kondisi ini terjadi di Kabupaten Tana Toraja, dimana Baliho Calon Pasangan IA-Aziz dirusak oknum tidak bertangungjawab. Salah satu baliho di seputaran Pertigaan Makale -Rantepao - Sangalla' tepatnya di Tete Bassi dirusak, gambar JA Situru' (mantan Bupati Tana Toraja 10 tahun) disobek bagian mulutnya dan ditaruh rumput, luar biasa ini sangat berpotensi memanaskan suasana. dari beberapa orang dekat Amping, sapaan Figur Fenomenal ini, memberikan pendapat yang terkesan tidak menerima perbuatan ini. Iwan salah seorang  yang melihat kondisi baliho yang rusak mengungkapkan kekesalannya terhadap oknum tidak bertanggungjawab tersebut, diungkapkannya " Kita walaupun punya pilihan berbeda dan ketidak senangan lain, harus menghargai pilihan orang lain, perbuatan ini tidak pantas dilakukan, Beliau (Amping-red) adalah sesepuh Masyarakat Toraja, pernah memimpin kita, bagaimana kalau orang tua kita yang dibegitukan?". 

Alat peraga sosialisasi pasangan calon yang juga rusak masih banyak tersebar dibeberapa tempat dan perbuatan oknum tak bertangungjawab tetap akan melakukan aksinya kalau pihak berwenang tidak turun tangan, utamanya Panwal yang harus lebih proaktif, karena sudah ada informasi diberikan ke mereka. Hal ini dikarenakan Lembaga Panwaslah yang paling bertanggungjawab untuk mengawasi tahapan pilgub di daerah ini adalah Panwaskab Tator.(fer)

»»   Selengkapnya...

LSM LEKAT : PEMBANGUNAN DI TANA TORAJA HANYA "PROYEK ORIENTIT"

" Pembangunan yang dilaksanakan hanya sebatas Proyek Orientit, yang diuntungkan hanya Kontraktor, dan imbasnya ke Masyarakat Sekitar Proyek, ini berpotensi Kolusi dan Nepotisme dan Berakhir KORUPSI"

Bupati Tana Toraja

TNO-Makale, Di tahun kedua pemerintahan Tana Toraja dibawah pimpinan Theopilus Allorerung, yang dirasakan adalah ketidak pastian dan keresahan, utamanya dibidang konstruksi. Para peserta tender seakan-akan dipertontonkan sebuah adegan "Film Kartun", yang seenaknya saja, Sementara aturan dilabrak sana-sini, kondisi ini sudah berlangsung sejak tahun lalu, tetapi sekian banyak informasi dan laporan terkadang terhambat saksi yang kemudian enggan bersaksi karena mempunyai hubungan birokrasi, takut di-"MUTASI".

Khusus tender selama ini, hanya menggunakan Perpres 54/2010 tanpa memasukkan perubahannya Perpres 35/2011, jelas ini Tender yang tidak SAH. Diperparah lagi Panitia Tender "Dicomot sana-sini, ini jelas mengandung maksud tertentu. Sementara itu Bupati selalu berkilah, sementara beberapa prkatisi LSM sudah menunjukkan bukti yang kuat, bahkan LSM LEKAT sudah berhasil menggiring salah satu proyek besar ke rana HUKUM. 

Menanggapi kondisi sedemikian itu, Ketua LSM LEKAT, Ferryanto Belopadang, geram, dikatakannya " Kami sudah MUAK melihat semua tindak-tanduk oknum yang selama ini melingkari Bupati, mereka terkadang jadi sumber masalah bagi DINAS, dan bagi Kelancaran Roda Pemerintahan, tetapi Bupati santai saja, jelas ini ada PEMBIARAN, sudah ada yang kami laporkan dan sudah ditetapkan tersangkanya oleh KAJARI MAKALE, akan ada lagi sekian proyek yang bermasalah, yang akan kami laporkan kalau tidak secepatnya diselesaikan, dimana kepekaan Theopilus sebagai mantan BAWASDA?". Saat ditanya harapan beliau, dikatakannya " Saya harap semua stageholder peduli dengan kondisi ini, Tana Toraja semakin terpuruk. Rujab sebagai Kantor Bupati, dan tempat KONGKALIKONG PEMENANGAN TENDER, makanya banjir sanggahan,  ini HARUS dihentikan !" kuncinya. (BAK)

»»   Selengkapnya...

= Syahrul Jalan Kaki ke KPU =

Laporan Wartawan Tribun Timur / Ilham

TRIBUNNEWS.COM MAKASSAR,-Prosesi pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) jilid II di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Jumat (14/9/2012) dimulai pukul 09.00 Wita.

Tim Pemenangan Sayang, Alamsyah Demma, mengatakan, Syahrul dan tim akan menggelar shalat dhuha secara berjamaah di Masjid HM Asyik (titik star Sayang) yang berjarak kurang lebih 500 meter dari Kantor KPU Sulsel.

"Kami tiba di KPU jam satu, nah jam sembilan, kami salat dhuha, setelah itu dzikir hingga salat Jumat di HM Asyik. Setelah itu Pak Syahrul dan tim jalan kaki ke KPU, tiba jam satu. Usai mendaftar di KPU, Pak Syahrul naik mobil dinas kembali ke rujab," kata Alamsyah Demma kepada Tribun Timur, Jumat (7/9)

Menurut Alamsyah, kurang lebih 50.000an massa akan mengawal jejak Syahrul yang Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulsel itu.

"Ada pimpinan-pimpinan partai, 50 orang masuk di KPU. Massa kurang lebih 50.000, sebenarnya itu masih kecil, kemungkinan 100.000 tapi kita juga belum tau karena itu informasi belum baku, kita juga tidak bisa halangi mereka datang, jangan sampai mereka marah," Alamsyah menambahkan.

KPU menetapkan Sayang mendaftar di KPU pukul 13.00 wita. Sementara, pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) mendaftar pukul 14.00 Wita. Selisih 10 menit setelah Sayang.

Untuk menghindari gesekan, Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas, kembali mengimbau tim Sayang hadir tepat waktu di KPU, tidak boleh terlambat.

"Jam satu dong, kita tidak mau urus internal mereka (Sayang), intinya kita kan sudah kasi tau, mereka jam satu. Ini orang lain (IA) mau masuk, masa' jam dua baru mau datang," kata Jayadi di Kantor KPU Sulsel, Jumat (7/9/2012)

Terpisah, Ketua Tim Media IA, Syamsu Rizal, mengatakan, IA dan Tim tiba di KPU tepat pukul 14.00 Wita. Prosesi pendaftaran IA juga dirangkaikan dzikir dan salat dhuha di Masjid Al Aqsa, Jl Maipa.

"Soal massa, kita tentu juga banyak, tapi berapa jumlahnya, kita belum finalisasi, besok baru kita tau, intinya, kita dzikir dulu di beberapa titik baru menuju KPU," kata Ical sapaan Syamsu Rizal kepada Tribun Timur, Jumat (7/9/2012).

posting : tribuntimur.com

»»   Selengkapnya...

KPU Batal Gunakan e-KTP di Pilgub Sulsel

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan
dipastikan tidak akan menggunakan data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sebagai data utama penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur Sulsel, 22 Januari 2013 nanti.

KPU Sulsel hanya akan menjadikan data e-KTP di Sulsel sebagai data referensi dan akan tetap mengacu pada data hasil panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang ada.

Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas mengakui data hasil e-KTP lebih jelas dengan data manual. Tetapi dari hasil diskusinya dengan sesama komisioner masih terdapat banyak hal yang memungkinkan data penduduk di e-KTP dipersoalkan.

"Kami memutuskan tidak serta merta menggunakan data e-KTP sebagai data utama penetapan DPT, kalau sebatas referensi boleh saja. Kami tetap membutuhkan data PPDP dan akan melakukan upaya maksimal yang mungkin lebih valid dari apa yang sudah ada," kata Jayadi.

Kecurigaan KPU Sulsel terhadap ketidaksiapan e-KTP juga rupanya disadari oleh rombongan Komisi II DPR RI yang melakukan kunjungan kerja di kantor KPU Sulsel. Komisi II DPR RI pun meminta KPU Sulsel untuk meninjau kembali rencana penggunaan e-KTP dalam pilgub Sulsel nanti.

Komisi II beralasan, melihat perkembangan migrasi dari KTP konvensional ke e-KTP yang ada saat ini sangat mengkhawatirkan sehingga kecil kemungkinan dapat rampung seluruhnya di Sulsel sebelum
penetapan DPT pilgub Sulsel.

"Kalau hanya sebagian daerah sudah menggunakan e-KTP dan sebagian lainnya masih data KTP konvensional justru akan semakinn rancu, jadi tetap saja berpedoman pada hasil kerja panitia pemutakhiran data pemilu (PPDP) yang ada," kata anggota Fraksi Golkar DPR RI, Murad U Nasir.

Jayadi memperkirakan jumlah wajib pilih di Pilgub Sulsel 2013 nanti mencapai 7,1 juta wajib pilih. Jumlah tersebut memperlihatkan kenaikan jika dibandingkan dengan pilgub sebelumnya yang sekitar 5,7 juta wajib pilih. Komisi A DPRD Sulsel mengusulkan data base kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang akan diterapkan di Sulsel juga digunakan dalam penentuan jumlah wajib pilih dalam pemilihan gubernur Sulsel nanti.

Ketua Komisi A, Tenri Olle Yasin Limpo pun berharap mutasi dari KTP konvensional ke e-KTP dapat selesai tepat waktu di akhir 2012. Database e-KTP dianggap lebih valid karena memiliki keakuratan dan terintegrasi dengan sistem pengamanan nomor induk kependudukan (NIK) nasional sidik jari, dan scan retina.

"Kalau e-KTP ini bisa selesai sebelum pilgub, inilah data yang paling valid dan dapat menghindari pemalsuan data jumlah wajib pilih nanti," kata Ketua DPD II Golkar Gowa tersebut, Senin (15/8/2011) lalu.

Antusiasme serupa pun nampak diungkapkan oleh anggota Komisi A yang lainnya, Doddy Iskandar. Ia berharap tidak ada kendala yang dapat menghambat penyelesaian e-KTP di Sulsel. (*/tribun- timur.com)

Penulis : aden

Editor : muhammadirham

»»   Selengkapnya...

47 Partai Politik Yang Terdaftar Di KPU

Nur Khafifah - detikNews

Jakarta Pendaftaran partai politik peserta pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditutup pada hari Jumat (7/9/2012) ini. Ada 47 partai politik yang terdaftar di KPU.

Pantauan detikcom, nama 47 parpol itu terpampang pada papan informasi KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini. Partai terakhir yang mendaftar adalah Partai Persatuan Perjuangan Rakyat.

Hingga berita ini dilaporkan pukul 17.45 WIB, masih banyak fungsionaris sekitar 10 parpol yang tampak melengkapi berkas-berkas persyaratan mereka. Para simpatisan parpol pun masih berkumpul di pelataran KPU.

Beberapa partai yang telah mendaftar antara lain Partai Demokrat, PPP, PKB, PAN, dan partai baru NasDem.

(nwk/vit) 

»»   Selengkapnya...

Sejumlah Baliho Pasangan calon Rusak, Pilgub Berpotensi Memanas

TNO-Makale, Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tinggal 139 hari, suasana dan aktifitas pendukung pasangan calon meningkat. hanya saja beberapa hal yang berpotensi bentrok masih ditunjukkan. salah satu diantaranya adalah banyaknya baliho yang rusak, ini bisa memicu perselisihan masing-masing pendukung pasangan calon. Seperti terlihat di beberapa tempat, beberapa baliho yang terlihat rusak, ada baliho yang sobek, ada yang patah, dan beberapa diantaranya rusak bukan karena terpaan alam.

Di Makale, beberapa ruas jalan yang dipenuhi baliho terlihat rusak, selayaknya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab lebih bisa mengendalikan diri untuk tidak memicu potensi konflik. Karena rusaknya baliho dan alat peraga pasangan calon, sangat berpotensi sebagai pemicu konflik yang pada akhirnya menjadi masalah yang berdampak luas. (fer)

»»   Selengkapnya...

Pendaftaran Cagub Dibuka 9-15 September

MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur usungan partai politik (parpol) mulai 9-15 September 2012.

Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas mengatakan,pasangan calon gubernur dan wakil gubernur harus diajukan partai politik pengusung atau gabungan parpol yang dilengkapi surat rekomendasi resmi atau asli dari DPP dan DPW partai bersangkutan. “Itu jadwal kami sudah sepakati dan KPU memberi kesempatan pendaftaran mulai tanggal 9-15 September mendatang,” ujar Jayadi kepada SINDOdi Makassar,kemarin.

Seusai tahapan pendaftaran, KPU akan melanjutkan dengan tahapan pemeriksaan kesehatan pasangan bakal calon yang dijadwalkan pada 16- 22 September 2012 di Rumah Sakit Unhas. Sejauh ini, ada tiga pasangan yang sudah memastikan siap mendaftar di KPU.Mereka yakni Syahrul Yasin Limpo- Agus Arifin Nu’mang (Sayang), Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), serta Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda’Na).

Hanya saja, khusus pasangan Rudi-Nawir, partai politik pendukungnya masih simpang siur. Meski diberbagai kesempatan mereka selalu mengklaim sudah memenuhi syarat, namun beberapa partai yang dibidik tak kunjung memberikan kepastian.

Meski demikian, kubu pasangan yang dijagokan Partai Gerindra ini sudah memastikan akan menjadi pasangan calon pertama yang mendaftar di KPU nantinya. Alasannya, rekomendasi dalam bentuk tertulis sisa formalitas belaka dari partai-partai pengusung. _ arif saleh

posting : sindo

»»   Selengkapnya...

Aksi Anarkistis Mulai Marak

MAKASSAR– Tensi politik menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel mulai mengkhawatirkan. Aksi anarkistis serta perusakan atribut peraga dan simbol pemenangan kandidat sudah semakin marak.

Hanya berselang satu hari setelah pembakaran Posko Pemenangan Ilham Arief Sirajuddin- Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) di Jalan Tamangapa Raya, Antang, Makassar, kini giliran atribut yang terpasang di Posko Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) dirusak oleh oknum yang tak bertanggung jawab di Jalan Daeng Tata, kemarin.Dinihari kemarin, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa juga dirusak belasan orang tak dikenal dengan mengendarai sepeda motor.

Akibatnya,beberapa fasilitas kantor penyelenggara pemilihan umum (pemilu) itu mengalami kerusakan seperti kaca jendela. Perusakan simbol- simbol politik menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel itu semakin menambah daftar tindakan anarkistis di sejumlah kabupaten/kota. Anehnya,hingga saat ini belum ada satu pun pelaku yang berhasil diusut untuk diproses secara hukum.

Pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Iqbal Sultan mengatakan, di saat tensi politik memanas, pihak kepolisian harus mampu meraih simpati publik dengan mengusut tuntas semua aksi teror dan anarkisme yang dilakukan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab.“Harapan terbesar ada pada kepolisian. Untuk dapat meraih kepercayaan dari publik, kepolisian harus bekerja maksimal dengan menangkap semua pelaku,” katanya kepada SINDO di Makassar, kemarin.

Selain itu, semua pihak harus ikut menciptakan suasana kondusif di sisa waktu empat bulan menjelang Pilgub Sulsel. Mulai dari KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Selain itu,Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Publik (KIP), media massa,harus mengambil peran untuk sama-sama ikut menciptakan pilgub yang damai. Menurut Iqbal, yang tidak kalah penting dalam menciptakan Sulsel yang damai adalah para kontestan yang ikut bersaing sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

Demikian juga dengan tim pemenangan kandidat serta partai politik (parpol) pengusung. Mantan Ketua Jurusan Komunikasi Fisip Unhas ini menilai, para kadidat gubernur yang ada saat ini belum maksimal dalam mengawal tim dan pendukung mereka agar tidak melakukan aksi anarkisme, teror, atau intimidasi. Doktor di bidang ilmu komunikasi ini malah melihat di balik keakraban antarcagub yang sering diperlihatkan di depan publik hanyalah fatamorgana politik.

Di belakang, terjadi persaingan panas dan bahkan sangat mengkhawatirkan. Sebab mereka kerap saling sindir yang bisa membuat kalangan bawah terpancing. “Aktor politik tingkat atas terlihat akrab dan bersendagurau. Ada pesan politik bahwa mereka sangat akrab. Namun,hal itu tidak sampai ke tingkat bawah,”katanya.

Karena itu, Iqbal menawarkan kepada para kandidat agar melakukan perang ide dan menjabarkan visi misi kepada publik.Yang lebih penting bagi publik adalah program para kandidat untuk Sulsel ke depan. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sulsel menganggap aksi perusakan atribut kandidat beberapa hari terakhir ini masih tergolong kriminal murni.

Sehingga yang berhak melakukan pengusutan adalah aparat kepolisian. “Kita belum bisa masuk menangani itu karena belum ada kandidat resmi. Makanya kalau ada perusakan atau pembakaran posko dan atribut peraga, itu wewenang kepolisian yang mengusut dan menuntaskannya,” kata anggota Panwaslu Sulsel Anwar di Makassar, kemarin.

Disinggung soal langkahlangkahnya, Anwar yang dipercayakan sebagai juru bicara Panwaslu,mengaku hanya bisa mengeluarkan imbauan kepada bakal calon dan timnya agar tidak melakukan tindakan kekerasan atau anarkistis.

Menurut dia,saling menenangkan diri merupakan pilihan tepat ketimbang ikut terpancing jika menemukan perusakan yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab. “Lebih baik kita serahkan ke aparat kepolisian untuk menanganinya. Mari kita bersama-sama menjaga suasana kondusif, dan tidak terprovokasi dari ulah pihak tertentu yang ingin melihat Pilgub Sulsel tidak berjalan aman dan damai,”katanya.

Perusakan Kantor KPU

Perusakan kantor KPU Kabupaten Gowa terjadi sekitar pukul 03.00 Wita dinihari kemarin. Akibatnya, kaca depan aula kantor KPU yang terletak di Jalan Mallombassang itu rusak. Aksi pelemparan batu tersebut cukup singkat. Saksi di lokasi menyebutkan, para pelaku masuk ke halaman kantor KPU dengan menggunakan sepeda motor.Usai melakukan aksinya, mereka langsung kabur.

Batu yang dipakai melempar dan pecahan kaca tampak berserakan di halaman dan ruang aula KPU.Beberapa alat bukti sudah diamankan dan dibawa ke kantor Polres Gowa yang letaknya tidak terlalu jauh dari kantor KPU. Ketua KPU Gowa Zainal Ruma meminta kasus tersebut dituntaskan. Namun, dia menolak berspekulasi soal perusakan tersebut. Dia menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk mengungkap motif di balik itu. “Kami meminta kepada polisi mengungkap pelaku perusakan tersebut, termasuk motif para pelaku melakukan aksi perusakan,” ungkapnya.

Kasubag Humas Polres Gowa AKP Andry Lilikay mengatakan, polisi sudah mengembangkan kasus perusakan kantor KPU Gowa tersebut.“Kami sudah mengamankan lima buah batu kali sebagai barang bukti untuk pengembangan lebih lanjut dari perusakan tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kasubag Umum KPU Gowa Syamsul Alam mengatakan,saat terjadi aksi perusakan, kantor KPU dalam kondisi kosong. “Kami tidak mau sembarangan menuduh, apalagi ini menjelang tahapan Pilgub Sulsel 2013.Kami juga tidak mengetahui apa motif dari perusakan tersebut. Jelasnya, kami menyerahkan kepihak aparat untuk mengungkap pelaku perusakan tersebut,” katanya.

Menanggapi kejadian tersebut, kubu Syahrul Yasin Limpo dan Ilham Arief Sirajuddin sama-sama mendesak aparat kepolisian bertindak tegas ke pelaku pengrusakan dan penyebar terror tersebut. Alasannya hampir sama,jika membiarkan maka berpotensi menimbulkan kericuhan. Juru Bicara tim Pemenangan Sayang, Heny Handayani, menegaskan, aparat kepolisian harus mengungkap siapa aktor di balik maraknya perusakan.

Hal itu dianggap penting agar tidak memunculkan kecurigaan antarpendukung. Selain itu,dia mengimbau para pendukung dan sukarelawan agar tidak terprovokasi dengan aksi tersebut. “Kita sangat harapkan polisi melakukan tindakan tegas, menyikapi aksi pengrusakan, termasuk yang terjadi di posko kami,” tandas Heny kepada SINDO,kemarin.

Pernyataan sama disampaikan Juru Bicara Ilham- Aziz (IA) Selle KS Dalle.Menurut dia, aksi perusakan harus mendapat perhatian serius aparat kepolisian guna menghindari kejadian serupa di kemudian hari.Apalagi,pihaknya sudah melaporkan kasus pembakaran posko ke aparat kepolisian. “Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat untuk mengatasi kasus itu. Kita percaya sama polisi bisa menanganinya. Lagian sudah ada komitmen dari Polda Sulselbar,”kata Selle.

Mengenai langkah lainnya, Selle sudah mengintruksikan kepada seluruh jajaran pendukung dan sukarelawan semakin merapatkan barisan dan mewaspadai aksi susulan yang ingin memperkeruh suasana.

posting : sindo

»»   Selengkapnya...

DKPP: KPU & Panwas Jangan Main-main dengan Kode Etik

Setelah memecat tiga anggota KIP, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Ashiddiqie, meminta agar penyelenggara pemilu bekerja sesuai kode etik. Jika melanggar maka akan dikenai sanksi.

"Keputusan ini penting, sekaligus untuk mensosialisasikan keberadaan DKPP. Ini memberi isyarat kepada seluruh anggota KPU dan Panwas se-Indonesia jangan main-main dengan kode etik. Ada sanksinya. DKPP bertugas untuk mengawasi itu," kata Jimly di kantor DKPP Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2012).

Jimly mengatakan, DKPP merupakan pengadilan kode etik bagi penyelenggara pemilu. DKPP juga berhak memutuskan apakah penyelenggara pemilu yang diadukan melanggar kode etik atau tidak.

"Sanksi ada tiga. Pertama kita beri peringatan, kemudian kita pemberhentian sementara dan yang paing berat adalah pemberhentian tetap. Untuk yang masalah Aceh Tenggara itu kita kenai sanksi terberat yaitu pemberhentian tetap terhadap 3 anggota KIP," tegasnya.

Sementara itu, untuk mengisi kekosongan akibat pemecatan tiga orang anggota KIP Aceh Tenggara tersebut, DKPP meminta agar KPU Pusat dan KIP Provinsi Aceh segera mencari gantinya.

"Segera dicarikan ganti agar tidak terjadi kekosongan yang lama," katanya.

"Jadi DKPP bertugas untuk mengawasi dan menggelar perkara sidang yang dilanggar adalah etika menyangkut orang, orang yang menjadi petugas KPU dan Panwaslu. Jadi DKPP tidak berurusan dengan tahapan, dan penetapan calon dan hasil pemilu," imbuhnya.

http://news.detik.com/read/2012/08/13/174602/1990222/10/dkpp-anggota-kpu-panwas-jangan-main-main-dengan-kode-etik

»»   Selengkapnya...