BUPATI TANA TORAJA : JANGAN BIARKAN RAKYATKU MISKIN,BODOH,DAN SAKIT !!!

Makale-TNO, Setelah memimpin Pemerintahan di Bumi Lakipadada satu tahun, Lelaki yang piawai memainkan rangkaian kata-kata indah bak puisi kembali memberikan pernyataan yang sangat strategis. Saat ditemui di kediamannya, Nico berucap " Jangan biarkan rakyatku Lapar, Jangan biarkan rakyatku bodoh, Jangan biarkan rakyatku Sakit".

Ir Nicodemus Biringkanae

Ungkapan ini penuh makna, diantaranya dia tidak ingin rakyatnya  miskin, dia tidak ingin rakyatnya tidak berpendidikan, dan dia tidak ingin rakyatnya tidak sehat. Ungkapan itu menjawab situasi yang selama ini terjadi sekian lama di daerah ini. Lanjut Nico, dia juga mengajak masyarakat untuk merubah pola pikir dalam pembangunan. Ditekankan Nico, dia ingin mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini hanya berpikir tentang pembangunan fisik saja, tetapi dalam pelaksanaan pembangunan yang diinginkannya adalah investasi dalam pembangunan.

Lanjut dijelaskannya, investasi pembangunan yang diterapkannya adalah untuk menjawab kendala-kendala yang dihadapi masyarakatnya. Dicontohkan, seperti di daerah yang jauh, ada sejumlah produksi hasil bumi yang akan dipasarkan, jelas membutuhkan transportasi yang memadai sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Penghematan inilah yang dikatannya sebagai investasi. Bupati yang dilantik februari tahun lalu, sangat memahami kondisi masyarakt sampai wilayah terluar yang berbatasan dengan kabupaten tetangga. "Tidak ada lagi kata terisolir" ucap Nicodemus Biringkanae.(excl)

»»   Selengkapnya...

JANGAN JADIKAN TRANSMIGRASI SEBAGAI MOMOK MASYARAKAT TORAJA UTARA

TNO- Rantepao, Program Transmigrasi sebagai Program Nasional sudah sejak puluhan tahun lalu. Populernya di jaman Soeharto sebagai Presiden RI, dimana penduduk di pulau Jaya yang membludak ditransmigrasikan ke wilayah-wilayah yang masih kosong, ujuannya agar sebaran penduduk bisa merata dan membuka daerah yang masih tertutup. Kondisi tersebut sudah berbeda saat ini, beberapa wilayah yang ditempati taransmigrasi justru menimbulkan persoalan baru. Salah satunya adalah kekentalan budaya pendatang peserta transmigrasi yang sulit berbaur dengan masyarakat setempat, terkadang menjadi penghalang transaksional dan interaksi sosial di masyarakat, diperparah lagi dengan kurangnya toleransi dari para transmigran yang membawa adat-budayanya tanpa penyesuaian terlebih dulu dengan adat setempat.

Anak Transmigran pergi mencari air untuk dikonsumsi

Beberapa persoalan diatas sudah dijawab dengan adanya Tranmigrasi Lokal, tetapi itu belum cukup menjawab persoalan yang ada, termasuk perimbangan jumlah transmigrasi dari luar lebih banyak dengan kuota transmigrsi lokal (tranlok) yang disediakan.

Kondisi masyarakat Lokal

Kondisi Tempat Tinggal Penduduk Toraja? Layakkah disebut rumah

Di Kabupaten Tana Toraja, sudah beberapa tahun diterimanya program nasional transmigrasi, sampai saat ini setelah berdirinya Kabupaten Toraja Utara sebagai kabupaten pemekaran, program nasional transmigrasi mulai dirasakan menyudutkan penduduk lokal, walaupun kondisinya lokasi yang diperuntukkan bagi transmigrasi memang belum tersentuh dan jauh dari pemukiman, tetapi kondisi di Toraja, semua wilayah itu tercakup dalam wilayah adat, jadi tidak ada yang lepas dari hukum wilayah adat dan tentunya tradisi leluhur orang Toraja yang selalu mewariskan harta benda serta tanah bagi anak-cucunya. Sikap inilah yang mendorong beberapa elemen masyarakat diberbagai komunitas masyarakat Toraja, utamanya yang diperantauan. kondisi ini diperparah lagi dengan tidak disosialisasikannya lokasi transmigrasi secara terbuka dan terencana ke masyarakat, orientasi pemerintah Kabupaten hanya mengarah ke Transmigrasi sebagai Proyek Pembangunan yang menguntungkan Pemkab dan Kontraktornya saja.

Layakkah disebut Rumah?

Seyogianya DPRD Toraja Utara lebih sigap memberikan sikap terhadap keresahan masyarakat yang mungkin berlebihan tetapi kalau tidak terencana dengan baik dan penuh keterbukaan, ketakutan itu bukan tidak mungkin terjadi dan bahkan bisa berdampak lebih luas terkait SARA.

Melihat kondisi ini, Benyamin Ranteallo, salah seorang Penggiat LSM CSK berpendapat seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan masyarakat Lokal, kondisi masyarakatnya sangat menderita, tidak lebih menderita dari yang mau didatangkan, sementara yang tinggal secara turun temurun sangat sulit memperoleh perhatian, lanjut ditegaskannya " Jangan Pindahkan SODOM dan GOMORA ke Toraja Utara lewat Program Transmigrasi", hal ini ditanggapi Ketua LSM LEKAT (Lembaga Kajian Toraja), dikatakan Ferryanto Belopadang " Pemerintah Toraja Utara harus Arif dan Bijaksana, lakukan Sosialisasi terhadap penduduk lokal beserta Perangkat adatnya, lakukan itu secara kontinyu dan terbuka, jaring pendapat masyrakat, kaji dampak terburuknya, jangan hanya Proyek Orientit yang hanya menguntungkan segelintir orang dan kalau tidak ditangani secara baik, akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Inilah tidak kita inginkan!" (fer)

»»   Selengkapnya...

Toraja Utara Perlu Sentuhan Teknologi Modern

Editor:KTC02, Reporter: Papa Eva

Bupati Toraja Utara, Frederik Batti Sorring bersama Peneliti dari Menristek, DR. Ophir Sumule. (Senin,18/6/12) Foto:KTC/PE

TNO- Toraja Utara- moderen untuk mengolah hasil pertanian agar memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Beberapa potensi pertanian yang membutuhkan sentuhan teknologi adalah Jus Tamarillo, Markisa, dan Manggis jadi kemasan paten agar steril dan tahan untuk dipasarkan.
Seliain itu, ada sekitar 5.000 (lima Ribu) kulit kerbau dipasarkan keluar setiap bulannya, namun bila pabrik kulit ada di Toraja masyarakat akan mendapatkan nilai lebih.
“Karena kulit kerbau dapat diolah menjadi Sepatu, ikat pinggang, tas dan lain-lain” kata Bupati Toraja Utara, Frederik Batti Sorring saat dialog dengan pakar pertanian Unhas dan Menristek di Rantepao, Senin (18/06/2012).
Peneliti dari Kementrian Riset dan Teknologi (Menristek), DR. Ophirtus Sumule mengapresiasi kebutuhan masyarakat Toraja Utara akan sentuhan teknologi.
“Idealnya usulan iptek datangnya dari daerah sehingga perlu konsorsium di Daerah untuk membantu Pemda merancang program sesuai hasil riset dan kebutuhan mendesak” ungkap Ophir yang juga salah satu dewan redaksi kabar-toraja.com.

posting : KABAR-TORAJA.COM

»»   Selengkapnya...

Keroyok Bos Pinang Mas, Tiga Anggota PP Ditahan

TNO-Makassar–Tiga oknum anggota Organisasi Massa (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) ditahan aparat Polrestabes Makassar, Sabtu (5/5/2012) malam. Mereka dijadikan tersangka kasus dugaan penganiayaan yang terjadi beberapa waktu lalu di Jalan Sungai Saddang Baru terhadap Ivan Limbunan, bos Hotel Pinang Mas.
Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Himawan dalam jumpa pers di Mapolrestabes Makassar, Minggu (6/5/2012) siang mengatakan, ketiga oknum anggota PP itu saat ini sudah meringkuk di sel tahanan. Mereka berinisial, Ed, Rj dan Ml.
“Ketiganya diduga melakukan pengeroyokan terhadap Ivan Limbunan di Jalan Sungai Saddang. Oknum anggota ormas itu diamankan di wilayah Panakkukang, Sabtu malam,” ujar Himawan.
Dijelaskan Himawan, awalnya kejadian penganiayaan dilakukan oleh sekelompok oknum Ormas terhadap tiga orang korban yakni Ivan Limbunan cs di Jalan Sungai Sadang Baru No 18. Peristiwa diawali dari sengketa kepemilikan Ruko di Jalan Sungai Sadang Baru antara ketua PP yakni Dizza Ali dengan Ivan Limbunan.
Saat itu, korban melakukan pemutusan sekaligus mengammbil Kwh meter yang berada pada obyek sengketa. Sebab dianggap bahwa itu adalah haknya, namun perbuatan tersebut tidak bisa diterima oleh Diza Ali karena menganggap bahwa alat tersebut merupakan bagian dari ruko miliknya.
“Sehingga pada tanggal 2 Mei 2012 sekitar jam 16.00 sekelompok oknum ormas dibawah pimpinan Dizza Ali melakukan penganiayaan terhadap tiga orang korban. Yakni Ivan dan dua karyawannya,” ungkapnya lagi.
Dikatakan pula, ada sekitar tujuh orang yang melakukan pengeroyokan. Ini sesuai dengan keterangan korban di TKP dan hasil dari rekaman CCTV. ” Tersangka lain masih dalam pengejaran,” katanya. (reza)

Posting : lintasterkini.com

»»   Selengkapnya...

LSM LEKAT:" Data GAPOKTAN KBR Rentan Dimanipulasi "

TNO-Makale (8/5) Berbagai Kelompok dibentuk untuk dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan suatu Program / Proyek, salah satunya Gabungan Kelompok Tani disingkat Gapoktan. Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja, memverifikasi Usulan-usulan Gapoktan dari semua Wilayah. Tahun 2012, mulai didata dan diteliti usulan yang masuk, saat ditemui di Ruang kerjanya, Agustinus Tumpak, PPTK KBR mengungkapkan " semua data Gapoktan yang telah kami terima sudah kami verifikasi dan yang sudah sesuai disetujui untuk pencairan anggrannya, dan yang belum akan diperbaiki"

Para Petani

 Menanggapi hal tersebut, Ferryanto Belopadang, Ketua LSM LEKAT, menghimbau kepada pengelola untuk lebih teliti memverifikasi data Gapoktan yang diusulkan masyarakat, sehingga dapat meminimalisir konflik di lapangan, dikatakannya" Saat ini verifikasi semetara dilaksanakan oleh Pengelola KBR, seyogianya dilaksanakan dengan lebih teliti, temasuk nama kelompok tani yang bergabung dan semua anggotanya, alamat serta data pendukung yang nantinya menjadi data faktual yang dapat menunjang keberhasilan program ini". 

Dari pantauan TNO, diketemukan beberapa kekurangan data, seperti danya nama anggota yang tertukar, Struktur kelompok yang belum lengkap serta stempel yang diantarkan Kepala Lembang, ini mengindikasikan lemahnya data dan rentan terjadi manipulasi data Gapoktan. Mengantisipasi hal tersebut, lanjut Ryan, " Kami bersedia membantu Pengelola untuk memverifikasi data Gapoktan secara faktual, sehingga dapat meminimalisir semua resistensi dari peaskana program ini di wilayah masing-masing". 

Blangko yang akan diisi

Semoga program KBR tahun ini bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu dan tepat sasaran. Yang datang mengurus kelompok tani adalah pemuda-pemudi dari berbagai wilayah, ini fenomena baru, adanya kepedulian pemuda dalam pembangunan. (tim)

»»   Selengkapnya...

LSM LEKAT : MEMINTA PEMERINTAH PUSAT TURUNKAN TIM PENCARI FAKTA, KASUS BANDARA PERINTIS BARU TANA TORAJA DI MENGKENDEK SEMAKIN SEMRAWUT

TNO-TANA TORAJA, Iming-iming mengharapkan Bandara Baru di Mengkendek-Tana Toraja, justru menuai masalah. sampai hari ini Sidang Gugatan Sengketa Lahan bandara yang sudah dibayarkan Pemkab Tana Toraja semakin menghangat. Sebut saja, Gugatan keluarga ahli waris Puang Mengkendek,AYK Andilolo, melawan Bupati Tana Toraja,Tim 9 Pembebasan Lahan Bandara, diikuti Gugatan Intervensi Adam Palayukan dkk, Kasus Rantedada.

Joni Paulus,SH

Berangkat dari beberapa persoalan diatas, menunjukkan bahwa ada perbedaan kepentingan yang muncul pada akhirnya, persoalan yang diuraikan terdahulu akan memunculkan persoalan-persoalan baru dalam masyarakat, perselisihan keluarga serumpun, antar keluarga dan bahkan camat Mengkendek sudah pernah diburu oleh oknum masyarakat yang kecewa terhadap proses pemberkasan pembebasan lahan. Kalau hal ini tidak segera di tangani serius Pemerintah Pusat dengan menurunkan Tim Pencari Fakta, akan timbul masalah yang lebih besar, tatkala sudah putusan pengadilan dikeluarkan. 

LSM Lekat,melalui Ketuanya Ferryanto Belopadang,menyayangkan kelalaian dan pembiaran yang dilakukan Pemkab Tana Toraja, dengan alasan Kebutuhan akan bandara, sehingga mengorbankan masyarakat. Sebut saja, Marthina Bangapadang, mengeluhkan pelayanan Pemkab Tana Toraja, lanjut dikatakannya sudah berulang kali kami menghadap Pemkab tana Toraja melalui Sekda selaku Ketua Tim 9 Pembebasan lahan Bandara, tapi tidak ada perhatian, sehingga jalan terakhir yang ditempuh adalah berperkara di pengadilan.

Yohanis Tunde' (anak Martha Ruruk)

Hal yang sama diungkapkan, Penasehat Hukum pengugat Intervensi, Joni Paulus,SH, mengungkapkan beberapa prosedur yang tidak dilakukan Pemkab Tana Toraja melalui Tim 9, amenjadikan banyaknya masyarakat yang resah akan keberadaan tanahnya yang terkena rencana bandara, bahkan ada beberapa orang yang belum teridentifikasi berkasnya, diungkapkannya, status tanah di simbuang lokasi Pitu Lombok Pitu Tanete yang termasuk kawasan rencana Bandara adalah Tanah Adat, dan setiap pembangunan yang akan dilakukan di Wilayah Simbuang Pemkab bermohon ke Parengnge' dalam hal ini Martha Ruruk. Jadi seharusnya Pemkab tana Toraja lebih jeli dalam memproses berkas-berkas yang akan dibebaskan, kuncinya.

»»   Selengkapnya...

Imparsial: Pemerintah Gagal Tangani Konflik Agraria

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

Petugas keamanan saat pembubaran unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, NTB, pada Sabtu (24/12/2011)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang HAM, Imparsial menilai pemerintah gagal menjalankan Undang-Undang Agraria. Akibat, kekerasan dalam sektor agraria seperti di Mesuji dan Bima akan terus berlangsung sepanjang pembaharuan agraria dan reformasi agraria (landreform) yang menjadi mandat TAP MPR No 9 tahun 2001 tidak dijalankan pemerintah.
"Jika didata dari berbagai sumber, hingga tahun ini jumlah konflik agraria sudah berjumlah ratusan dan bahkan ribuan," kata Direktur Program Imparsial Al-Araf, di kantor Imparsial, Rabu (28/12/2011).
Al-Araf juga menyatakan bahwa kekerasan hanyalah hilir, dan hulu yang ada di negara yang gagal melakukan pembaharuan agraria, kepentingan elit politik, dan pengusaha atas sektor tambang atau perkebunan dan lainnya
"Kekerasan oleh aparat hanyalah akibat dari carut-marut negara dalam menata sektor agraria beserta kepentingannya," kata Al Araf.
Selain itu, menurut Al Araf, Presiden juga bertanggung jawab karena tidak menjalankan reformasi agraria sesuai mandat TAP MPR.
"Akar masalahnya ada di kementerian kehutanan, pertambangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemda itu sendiri serta presiden yang tidak menjalankan reformasi agraria sesuai mandat TAP MPR," ujarnya.

Penulis: Wahyu Aji  |  Editor: Hasiolan Eko P Gultom

Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com

»»   Selengkapnya...