Jumat, 08 September 2017

Mubes ke-I IWO Resmi Dibuka

Mubes ke-I IWO Resmi Dibuka
https://www.youtube.com/watch?v=sHBSnMoUVjc
JAKARTA - Musyawarah Bersama (Mubes) ke-I Ikatan Wartawan Online (IWO) yang digelar di Puri Mega, Jakarta, Jumat (8/9) resmi dibuka oleh Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Henri Subiakto. Mubes yang dihadiri oleh ratusan anggota IWO yang ada di 31 provinsi di Indonesia.

Ketua Umum IWO masa bakti 2017-2022, Jodhi Yudono dalam sambutannya mengatakan saat ini kepengurusan IWO sudah terbentuk di 31 provinsi dan Pengurus Wilayah dan 40 Kab/Kota dengan nama Pengurus Daerah.

"Kehadiran IWO untuk mengiplementasikan UU No 40 Tahun 1999 tetang Pers yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia, sekaligus mengikuti tata tertib dari Dewan Pers," ujar Jodhi.

Kegiatan Mubes IWO ini akan dilaksanakan selama dua hari pada 8-9 September 2017. Menurut Jodhi, kegiatan in diberi nama Musyawarah Bersama (Mubes) Ke-I IWO untuk menunjukan kesamaan antar wartawan.

Dalam Mubes ini, pengurus IWO daerah yang hadir akan membahas AD/ART, Kode Etik Wartawan Online (KEWO), serta Kesejahteraan Anggota.

Dalam Mubes ke-I ini, IWO juga menggelar dikusi panel dengan tema Mubes Membangun Peradaban Pada Era Digital dengan menghadirkan pembicara, Gubernur Lemhanas, Letjen (Purn) Agus Widjojo, Staf Khusus Menkoinfo Henri Subiakto, Karo Multimedia Mabes Polri Brigjen Yanfitri, Ahli Cybercrime Gildas deograt lumy, Budayawan Mohamad Sobari, serta dosen Komunikasi Politik dan Kebangsaan Universitas Muhammadiyah Makassar Arqam Azikin Dosen.

Ketua Panitia Mubes ke-I IWO, Edward Panggabean dalam laporannya tidak lupa menyampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber dan pihak-pihak yang membantu terlaksananya Mubes IWO yang pertama ini. Mubes IWO I berlangsung karena dukungan beberapa perusahaan yang mengapresiasi keberadaan IWO. Para sponsorship yang terlibat dalam membantu Mubes  IWO I yakni, Akses  Prima Indonesia, Indonesian Cloud, Master System, Data Comm, Vertanews.tv.


Mubes IWO I ini juga akan akan disiarkan secara live streaming melalui web www.celebesnews.id, dan dapat pula diakses melalui aplikasi android dan IOS dengan cara mendownload aplikasi celebesnews  di playstore dan Appstore. Dapat juga disaksikan melalui akun facebook celebesnews.id  dan  Youtube celebesnews.id,"(iwo)

»»   Selengkapnya...

Senin, 02 Juni 2014

Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Tator Kecewa, Terkait Pembongkaran Panggung Tempat Deklarasi


gambar 1
gambar 2

Makale-TNO,Sehari menjelang  Deklarasi Tim Pemenangan Prabowo-Hatta di Kabupaten Tana Toraja, Panggung tempat rencana Deklarasi dibongkar oknum Pemkab Tator. Tim Pemenangan Prabowo-Hatta yang ditemui di Makale mengungkapkan kekesalannya terkait pembongkaran panggung secara mendadak, sementara undangan sudah diedarkan dan izin sudah dibuatkan. Deklarasi yg sedianya akan dilaksanakan pada Selasa,3 Juni 2014 pukul 10.00 wita, dan sejak kemarin (1/6) undangan sdh diedarkan, bahkan Bupati Tana Toraja,Theopilus Allorerung,SE diundang sebagai Ketua Kosgoro, undangan di tandatangani Ketua Tim JA Situru',SH, namun tadi siang (2/6) sekitar pkl 11.00 wita, panggung yg dulunya dipakai menyambut RI1  beberapa bulan yang lalu dibongkar tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas. Lantai dan tangga serta dindingnya dibongkar oleh oknum aparat Pemkab Tator, ini sangat merepotkan Tim Prabowo-Hatta.  Kegiatan ini akhirnya dipindahkan ke sekretariat DPD II Partai Golkar Tana Toraja. Beberapa orang Tim yg menyaksikan pemindahan ini sangat menyesalkan kejadian ini. Sampai malam tadi Tim masih bekerja keras menata tempat Deklarasi Tim Prabowo-Hatta. Terdengar dari balik telepon seluler, beberapa orang pengurus partai pendukung melaporkan ke Pimpinan Partainya masing-masing. (fer)

ket gbr: (1) lokasi panggung yg sdh dibongkar lantai,dinding dan tangga, (2) tampak para Tim Prabowo-Hatta memasang baliho di Sekretariat DPD II Parati Golkar,disaksikan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Untuk tana Toraja, JA Situru',SH dan Wakil Bupati Tana Toraja Adelheid Sosang, serta Ketua DPD II Partai Golkar, Welem Sambolangi,SE
»»   Selengkapnya...

Minggu, 23 Maret 2014

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memberikan tambahan kuota jumlah honorer K2 yang lulus

Sahabat pembaca Info Honorer CPNS dan PPPK 2014, sudah tahukah anda bahwa ada kabar gembira bagi honorer kategori dua (K2). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memberikan tambahan kuota jumlah honorer K2 yang lulus.

Berapa besarannya, MenPANRB Azwar Abubakar belum memastikannya. Dengan alasan masih akan melihat hasil pemberkasan NIP nanti. Sebab sampai saat ini belum ada satupun usulan berkas yang masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dengan kebijakan tersebut, otomatis kuota honorer K2 akan menjadi di atas 30 persen. Hanya saja, untuk penambahan kuota kelulusan honorer K2 ini, pemerintah akan tetap berpatokan pada PP 48 Tahun 2005 jo PP 56 Tahun 2012.

Berita ini bersumber dari JPNN.
»»   Selengkapnya...

Jumat, 07 Maret 2014

Tahun 2014, Kuota PPPK 40 Persen

Dibuat pada 27 Februari 2014 Dilihat: 16286
Cetak
JAKARTA – Pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan pada tiga hal utama, yakni rekrutmen pegawai yang fair dan bebas KKN, promosi terbuka, dan e-government. Tahun 2014 ini, pengangkatan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
20140227 rakor SDM“Pemenuhan kebutuhan pegawai ASN juga berasal dari penyelesaian tenaga honorer kategori II yang telah dinyatakan lulus,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar dalam pengarahannya pada Rakor Kebijakan program SDM Aparatur di Jakarta, Kamis (27/02).
Lebih lanjut dikatakan, khusus untuk pemenuhan pegawai ASN dari formasi PPPK secara nasional, dapat dialokasikan untuk jenis-jenis jabatan tertentu yang masih dirumuskan dalam RPP. “Kuotanya sekitar empat puluh persen dari formasi nasional,” tambahnya.
Dalam menentukan kebutuhan pegawai ASN, baik PNS maupun PPPK, sebagaimana diamanatkan UU No. 5/2014 tentang ASN, perlu dilakukan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan harus berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selain itu harus ada perencanaan kebutuhan ASN lima tahunan, yang dirinci per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
 
Menteri menambahkan, harus memperhatikan rasio antara jumlah PNS dan PPPK dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, APBN/APBD yang digunakan untuk belanja pegawai dengan belanja publik, potensi daerah untuk dikembangkan, serta jumlah PNS yang akan pensiun.
 
20130227-rakorDalam Rakor yang dihadiri para Sekjen, Sestama, para Gubernur, Bupati/Walikota, Sekda Provinsi serta Sekda Kabupaten/Kota ini, Azwar Abubakar meyakinkan bahwa penerapan UU tentang ASN akan menjawab berbagai tantangan besar baik lokal maupun global.
 
 Dalam hal ini diperlukan birokrasi pemerintah yang bersih,  dinamis, adaptif, visioner, bertanggungjawab, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Birokrasi seperti itu hanya mungkin diwujudkan bila didukung oleh aparatur Negara yang professional, bebas dari intervensi politik, memiliki kapasitas dan produktivitas tinggi, serta berintegritas,” imbuhnya.
 
Penerimaan pegawai tahun anggaran 2013, pelamar umum yang mengikuti seleksi Tes Kemampuan Dasar berjumlah 1.027.841. Metode tes melalui sistem Lembar Jawab Komputer dan Computer Assisted Test (CAT) dengan jumlah formasi yang terisi sebanyak 58.826.
 
Selain itu, penerimaan dari tenaga honorer kategori II berjumlah 605.179 dengan metode seleksi menggunakan LJK, dan yang lulus sekitar 30% secara nasional. Sedangkan penerimaan pegawai dari tenaga honorer kategori I yang pengangkatannya tidak dilakukan seleksi sebagaimana PP nomor 48 tahun 2005 dari usulan 32.390. Sampai saat ini sudah diselesaikan proses NIP oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebanyak 31.013.
 
Diakui bahwa sistem rekrutmen dalam pelaksanaan penerimaan pegawai CPNS tahun 2013, belum sepenuhnya dapat memenuhi ekspektasi semua pihak. Namun tentunya diperlukan pemahaman dan dukungan agar kebijakan dan sistem seleksi menjunjung tinggi asas transparansi , akuntabel, bebas dari KKN, adil, dan tidak dipungut biaya. “Kita ingin rekrut seluruh putra-putri terbaik bangsa dari seluruh lapisan penduduk bangsa untuk menjadi ASN, yang akan berjuang menjadi birokrat yang berdaya saing internasional,” tegasnya.(bby/HUMAS PANRB)
 
BIRO HUKUM, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PANRB
»»   Selengkapnya...

Jumat, 28 Februari 2014

Menpan RB Tak Bantah Ada Rekayasa di Tenaga Honorer

Ilustrasi. (Foto: Heru Haryono/okezone)
Ilustrasi. (Foto: Heru Haryono/okezone)
  JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar tak menampik kemungkinan jika banyak pihak yang melakukan rekayasa dalam tenaga honorer kategori II (K2).

Rekayasa tersebut di antaranya memasukkan orang baru dan memanipulasi data, sehingga tenaga honorer lama tersingkir lantaran tesnya kalah dengan mereka yang masih muda.

"Saya paham, kalau saudara-saudara yang masa kerjanya lebih lama dan umurnya sudah di atas 40-an, sulit mengalahkan anak-anak yang masih muda," ujar Azwar Abubakar, seperti dikutip dari laman Setkab, Kamis (27/2/2014).

Menurut dia, apabila ditelusuri lebih lanjut, persoalan yang muncul terkait hasil tes CPNS untuk tenaga honorer K2 itu sebenarnya ada di daerah, sebab merekalah yang mengusulkan nama-nama peserta tes honorer K2.

Azwar menegaskan, setiap usulan peserta itu ditandatangani oleh bupati, wali kota atau gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK). Namun Azwar tidak ingin satu sama lain melempar masalah, dan lari dari tanggung jawab. Justru masalah ini harus diselesaikan bersama-sama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, Menteri PAN-RB meminta para kepala daerah untuk mengusut atau melakukan investigasi guna mencari honorer K2 yang palsu.

"Tetapi jangan beralasan bahwa usulan itu ditandatangani oleh bupati atau wali kota sebelumnya, Sekda sebelumnya, atau Kepala BKD sebelumnya, kemudian sekarang mengatakan bahwa tidak membutuhkan pegawai dengan jabatan yang ada," pesan dia. (ade)
»»   Selengkapnya...

Pemberlakuan Pengangkatan Tenaga Honorer K2 Jadi CPNS

Ilustrasi. (Foto: Heru Haryono/okezone) Ilustrasi. (Foto: Heru Haryono/okezone) 

JAKARTA - Pemerintah menentukan mulai berlakunya pengangkatan tenaga honorer kategori II (K2) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Penentuan tersebut tertuang dalam surat tertanggal 27 Februari 2014 yang menegaskan persyaratan dan prosedur penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2 Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014.

Surat tersebut pun sudah dikirimkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno kepada semua Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pusat, PPK Provinsi, dan PPK Kabupaten/Kota. Demikian seperti dikutip dari laman Setkab, Jumat (28/2/2014).

Berikut penentuan mulai berlakunya pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS:

1. Apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan akhir Februari 2014, maka penetapan pengangkatannya terhitung mulai (TMT) 1 April 2014.

2. Apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan akhir Maret 2014, maka penetapan pengangkatannya TMT 1 April 2014.

3. Apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan akhir April 2014, maka penetapan pengangkatannya TMT 1 Mei 2014.

4. Apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan akhir Mei 2014, maka penetapan pengangkatannya TMT 1 Juni 2014.

"Usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2, sudah harus diterima secara lengkap di BKN/Kantor Regional BKN paling lambat pada 31 Mei 2014," tegas Eko.

Selain itu, usulan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2 itu, selain menyampaikan berkas secara lengkap dan benar, juga harus melampirkan pengumuman keputusan kelulusan dari masing-masing PPK. (ade)
»»   Selengkapnya...

Kamis, 27 Februari 2014

Ketemu Menpan dan Seskab, Nasib Honorer K2 Masih Menggantung

JAKARTA -- Sepuluh tenaga honorer K2 diminta mewakili untuk menemui Menpan-RB Azwar Abubakar Seskab Dipo Alam dan sejumlah jajaran Kementerian Sekretariat Negara di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, (26/2).
Aksi demonstrasi honorer di depan Istana Negara Jakarta, Rabu (26/2). Foto: Ricardo/JPNN.Com
Aksi demonstrasi honorer di depan Istana Negara Jakarta, Rabu (26/2). 
Foto: Ricardo/JPNN.Com
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan memberikan tuntutan para pengunjukrasa agar menjadi fokus dan perhatian pemerintah pusat.
"Tuntutannya tadi, kami minta pemerintah segera selesaikan K1 dan K2. Harus tahun 2014 ini," ujar Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Muklis Setiabudi di Jakarta Pusat, Rabu, (26/2).
Tuntutan kedua, kata dia, pemerintah diminta membuat nonkategori dan sebuah regulasi baru, agar database honorer didata kembali. Selain itu, honorer, lanjutnya, menolak CPNS umum.
"Kami juga minta pemalsuan dokumen dari tenaga honorer harus ditindas. Tadi Pak Dipo Alam sudah minta datanya. Kami bilang masih diinvetarisir. Nanti kita laporkan semuanya," ungkap Muklis
Muklis menyatakan dalam kesempatan itu, ia dan rekan-rekannya juga menyampaikan pada Menpan-RB bahwa apabila pemerintah tidak dapat memfasilitasi hal tersebut, sebaiknya Menteri Azwar mundur dari jabatannya.
"Menpan dan Seskab sudah baca sendiri kami juga tulis meminta Menpan turun dari jabatannya," sambung Muklis.
Menurut Muklis dari pertemuan itu terdapat tiga kesimpulan. Menpan, kata dia, menyatakan tidak ingin bicara tenaga honorer K1 dulu saat ini. Difokuskan pada honorer K2.
Untuk mencari solusi K2, kata dia, Menpan akan memanggil gubernur, walikota, dan bupati seluruh Indonesia untuk membahasnya. Dalam hal ini, Menpan menjanjikan ada peluang afirmasi, khusus yang honorer usia kritis.
"Besok akan dipanggil semua kepala daerah, Menpan mengaku itu niat baiknya. Kita tunggu saja. Kata Menpan, hasil rapat besok semoga ada solusinya. Ada peluang affirmatif, tapi beliau mengaku enggak janji," kata Muklis.
Berikutnya, kata Muklis, pemerintah menjanjikan jika ada honorer K2 yang tidak lulus akan dimasukkan dulu sebagai pegawai kontrak (PPK). Itu kata dia, khusus untuk honorer.
"Kami minta kalau yang sudah di PPK tidak perlu tes lagi CPNS, bisa langsung nanti. Tes cukup di PPK. Itu usul kami, tapi Pak Menteri belum menjawabnya. Belum ada solusinya.  Kalau di PPK, ada kuotanya, tapi menteri tidak ingin berjanji. Yang pasti tidak langsug PNS, tapi PPK dulu,"
Terakhir, kata dia, dari pertemuan itu dipersilakan agar honorer yang merasa masih bermasalah dengan administrasinya agar mengadu pada Deputi SDM di Kemenpan-RB. Termasuk jika ada yang ingin mengadukan pemalsuan dokumen maupun oknum yang melakukan itu.
"Jadi besok berharap saja semua kepala daerah datang, jadi mereka bisa memperjuangkan nasib honorer di daerahnya," kata Muklis. (flo/jpnn)
»»   Selengkapnya...

Minggu, 23 Februari 2014

Data Bersifat Final, Pengumuman Honorer K2 Tak Akan Diulang

JAKARTA - Banyaknya informasi beredar yang menyebut hasil seleksi CPNS dari honorer kategori dua (K2) dapat diubah membuat gerah panitia seleksi nasional (Panselnas). Panselnas yang terdiri dari berbagai lintas instansi kembali menegaskan, tidak akanada pengumuman susulan untuk kelulusan CPNS dari honorer K2.
"Pengumuman yang sudah dipublikasikan di website KemenPANRB, BKN dan dua media partner salah satunya JPNN merupakan hasil kelulusan yang bersifat tetap dan final," tegas Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPANRB Herman Suryatman, di kantornya, Jumat (21/2).
Dia mengimbau agar masyarakat tidak menanggapi rumor yang menyatakan akan ada pengumuman susulan. Dalam Surat Sekretaris KemenPANRB beberapa waktu lalu, para Sekda Provinsi dipersilakan mengambil print out (cetakan) hasil pengumuman tiga hari setelah hasil seleksi diumumkan.
Selanjutnya, pengumuman itu disampaikan kepada Sekda kabupaten/kota di wilayah provinsi masing-masing. Meski demikian Herman berharap data dari Panselnas benar-benar valid sehingga tidak bermasalah dalam proses selanjutnya.
"Para peserta seleksi CPNS dari honorer K2 yang dinyatakan lulus, supaya segera melakukan verifikasi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di masing-masing pemda. Kami berharap semua datanya valid, sehingga tidak bermasalah dalam proses pemberkasan oleh BKN,” tandasnya. (esy/jpnn)

posting :jpnn
»»   Selengkapnya...

Selasa, 04 Februari 2014

Honorer K2 Gagal CPNS Tetap Boleh Kerja

JAKARTA--Bisa dipastikan, sekitar 400 ribuan honorer kategori dua (K2) bakal gigit jari karena harapan untuk menjadi CPNS tidak kesampaian. Kepastian mengenai nama-nama yang gagal bisa dilihat mulai Rabu (5/2), karena pengumuman kelulusan bertahap.
Nah, ini kabar baik bagi mereka yang nantinya gagal menjadi CPNS. Pernyataan teranyar dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar, honorer K2 yang gagal tetap boleh bekerja sebagai honorer.
Bahkan, Azwar meminta agar honor bulanan mereka ditambah. Tidak seperti selama ini yang dianggap terlalu sedikit.
"Mereka bisa tetap lanjut kerja, dengan catatan pemda harus meningkatkan honorarium honorernya," kata Azwar Abubakar di kantornya, Jakarta, Selasa (4/2).
Peningkatan honorarium tersebut, menurut politisi PAN ini, agar kerja honorer ini bisa lebih dihargai pemda. Terlebih selama ini besaran honor yang diterima sangat kecil.
"Saya ditanya bupati/walikota bagaimana dengan honorer yang gagal CPNS, apakah diberhentikan atau tidak. Saya bilang terserah karena yang angkat pemda. Mereka bilang punya dana untuk bayar honorarium. Saya bilang silakan saja asalkan dinaikkan jumlah honornya," bebernya.
Dengan kebijakan tersebut, Azwar menambahkan, honorer tetap bisa bekerja, sembari menunggu diadakannya seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), seperti diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara. (esy/jpnn)

sumber :jpnn.com
»»   Selengkapnya...

Jumat, 31 Januari 2014

Pengumuman Honorer K2 Tanggal 5 Februari


Pengumuman Honorer K2 Tanggal 5 Februari

Dibuat pada 29 Januari 2014 
Sumber : bkn.go.id 
Cetak
20140229 k2
JAKARTA – Pemerintah menetapkan pengumuman hasil tes CPNS dari Tenaga honorer kategori 2 akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2014, melalui website Kementerian PANRB yang akan direlay oleh masing-masing instansi penyelenggara. Tetapi untuk Papua dan Papua Barat menyusul beberapa hari kemudian.
“Berbeda dengan pengumuman test dari pelamar umum, pengumuman untuk honorer K-2 ini bersifat final, yaitu mereka yang lulus,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar dalam jumpa pers usai rapat koordinasi persiapan pengumuman hasil seleksi honorer K2, di Kementerian PANRB, Rabu (29/01).
Menteri yang didampingi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Soetrisno dan Deputi SDM Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja itu menambahkan, ada tiga prioritas dalam penentuan kelulusan. Pertama, tenaga pendidik, kedua tenaga kesehatan dan penyuluh. “Lamanya masa pengabdian juga menjadi pertimbangan. Demikian juga dengan kabupaten yang masuk kategori daerah perbatasan,” tambahnya.
Secara umum, honorer kategori 2 yang mengikuti tes CPNS berpendidikan SLTA sampai D3. Dari sekitar 600 ribu peserta, sekitar 250 ribu diantaranya adalah tenaga pendidik. Untuk guru, diperkirakan sekitar 100 ribu yang akan diterima. (ags/HUMAS MENPANRB)
Honorer K2 Berdasarkan Masa Kerja
No
Masa kerja
Jumlah
%
1
Ø  2004
253.797
41,94
2
2003 – 2004
245.391
40,55
3
2001 - 2001
42.516
7.03
4
1997 - 2001
35.862
5.93
5
< 1997
27.593
4.56
Jumlah
605.179
100
Honorer K2 Berdasarkan Usia
No
Usia
Jumlah
%
1
< 27
93
0.02
2
27 - 33
248.417
41.05
3
34 - 45
301.708
49,35
4
> 45
54.961
9.08
Jumlah
605.179
100
Honorer K2 Berdasarkan Jabatan
No
Jabatan
Jumlah
%
1
Pendidik
254.774
42.10
2
Kesehatan
17.124
2.83
3
Penyuluh
5.585
0.92
4
Teknis/Adm
327.696
54.25
Jumlah
605.179
100
Honorer K2 Berdasarkan Pendidikan
No
Pendidikan
Jumlah
%
1
SD – SMP
68.346
11.29
2
SMA – D.III
457.656
75.62
3
S1/DIV-S3
79.177
13.08
Jumlah
605.179
100
Jumlah tenaga honorer yang lebih dari 1.000
Instansi
< 5000
5000 - 4000
4000 - 3000
3000 - 2000
2000 - 1000
Kab/Kota
11
10
15
32
118
Provinsi
1
-
-
-
3
K/L
3
2
-
1
1
Jumlah
15
12
15
33
112
Jumlah instansi yang jumlah honoernya kurang dari 1000
Instansi
1000 - 500
500 – 100
100 – 50
Ø  50
Kab/Kota
101
162
21
26
Provinsi
1
12
6
9
K/L
3
5
3
66
Jumlah
105
179
101
30
»»   Selengkapnya...

Rombongan Pangdam VII/Wirabuana Mengecek Lokasi Rencana Kunjungan Presiden

Wabup FB Rombelayuk bersama Pangdam VII/Wrb
Rantepao, (31/1) Hari ini, masyarakat Tana Toraja dan Toraja Utara sementara berbenah diri dan lingkungan sekitar menghadapi rencana kunjungan orang nomor satu di Republik ini. Rencana kunjungan Prsiden RI dalam waktu dekat semakin menguat dengan datangnya Pangdam VII/Wrb dan rombongan di daerah ini. salah satu yang dikunjungi tadi siang, Tongkonan Batu di Randan Batu Toraja Utara, dimana sedang disemayamkan Jasad Kassa' Ranteallo (almarhum) yang juga Tokoh Masyarakat Toraja dan Prosesi Pemakamannya akan dihadiri Presiden RI.

Foto Bersama Keluarga Alm. Kassa' Ranteallo
Mendampingi rombongan Pangdam, tampak Kapolres Tator, AKBP. Yuliar Kus Nugroho, Dandim 1414/Tator, Letkol Inf. Erwin Ferdinand B, Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara. Saat ditemui TNO, Kapolres Tator mengungkapkan harapannya kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat mencipatakan kondisi yang aman,tenang dan damai dalam rangka kunjungan RI 1. Dikatakannya,"Saya harap semua dapat menciptakan kondisi yang baik, karena Kunjungan Presiden nantinya akan menjadi kebanggan kita semua".

Salah seorang kerabat almarhum yang dikunjungi Pangdam, mengungkapkan rasa syukur dan penghormatan yang mendalam atas rencana kunjungan Presiden di Daerah ini dan khususnya di Tongkonan Batu dalam rangka Prosesi Pemakaman Alm. Kassa Ranteallo, seorang Tokoh Masyarakat Toraja yang sangat kental hubungan sosial kemasyarakatannya dan pernah menduduki beberapa jabtan, baik dalam kemasyarakatan dan Pemerintahan.(r1an)

»»   Selengkapnya...

Selasa, 28 Januari 2014

Sumberdaya Indonesia Yang Dikuasai Pihak Asing

Sumberdaya Indonesia yang dikuasai pihak asing

Saya akan memberikan sebuah pertanyaan buat anda, lalu silahkan anda renungkan, begini:

Bangun tidur anda minum apa? 

Aqua? (74% sahamnya milik Danone Perusahaan Prancis) atau Teh Sariwangi (100 % saham milik unilever Inggris). Minum susu SGM (milik Sari Husada yg 82 % sahamnya dikuasai Numico Belanda). 
Lalu mandinya pakai sabun LUX dan pepsodent (unilever Inggris). 
Sarapan berasnya beras import dari Thailand, gulanya juga import. 
Santai abis makan rokoknya sampoerna (97 % sahamnya milik Philip Morris amerika) 
Keluar rumah naik mobil atau motor buatan jepang/eropa/amerika tinggal pilih. 
Di jalan mampir ngopi dulu di starbuck (milik amerika) 
Sampai kantor nyalakan AC buatan korea, jepang, china. 
Pake komputer, Ipad dan temen2nya buatan amerika, HP pake samsung, black berry, iphone buatan korea, kanada dan amerika
Operator telponnya (Indosat punyanya Qatar, Telkomsel punyanya Singapura, XL punyanya malaysia

Berikutnya shopping :

Yuk kemana ? Carefour punya prancis, ke Alfa kalo gitu ternyata 75 % sahamnya punya carefour, 
Kalo ke Giant aja gmn? Ini punya dairy farm international, Malaysia, pemilik yang sama dengan Hero. 
Malam-malam iseng2 ke Circle K, punyanya Amerika. 
Ambil duit di ATM di Danamon, BII, bank Niaga, ah semuanya sudah milik asing, walaupun namanya masih Indonesia. 
Bangun rumah pake semen tiga roda, indocement sekarang milik Heidelberg Jerman (61,70%), semen gresik milik cemex meksiko, semen cibonang punyanya holcim (swiss) pake bajanya dari krakatau stell sekarang juga udah di jual ke asing.

Gila kan? 
Hampir semua yang kita konsumsi tiap hari itu dimiliki oleh pihak asing.

Sumberdaya alam indonesia yang dikuasai pihak asing
Sumberdaya alam indonesia yang dikuasai pihak asing
Tidak hanya pada hal-hal barang konsumsi saja, pihak asing juga sudah menguasai sektor barang mentah, pertambangan, dan energi. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat peta persebaran sumberdaya alam indonesia yang dikuasai pihak asing berikut ini:


»»   Selengkapnya...

Selasa, 07 Januari 2014

KPK Ingatkan Polda-Kejati Serius

29 October 2013 | 13:33 Dibaca oleh Pengunjung
KPK Ingatkan Polda-Kejati Serius
Tangani Kasus Korupsi di Sulsel

MAKASSAR, FAJAR -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Koordinasi Supervisi pada Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Senin, 28 Oktober. KPK mengingatkan Polda dan Kejati agar tidak main-main dalam mengusut dugaan penyimpangan.

Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan, kerja sama dalam bentuk koordinasi supervisi ini dilakukan lantaran tidak semua kasus bisa diakomodasi KPK. Dengan jumlah penyidik hanya sekira 70 orang, kata Abraham, tidak mungkin kasus korupsi bisa ditangani dari Sabang sampai Merauke.

Sejumlah kasus korupsi yang saat ditangani Polda seperti kasus korupsi Perluasan Jalan dan Irigasi Bone dengan tersangka Irsan Idris Galigo diharapkan cepat tuntas. Termasuk kasus korupsi Bandara Mengkendek Tanah Toraja, dan korupsi pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

Sedangkan di Kejati di antaranya korupsi pembebasan lahan pembangunan Celebes Convention Center (CCC), korupsi penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Sulsel 2008, kasus korupsi Gernas Belopa (Luwu), penyelewengan dana pendidikan gratis pada Dinas Pendidikan di Gowa.

Kemudian pengadaan bibit sapi pada dinas peternakan Sulsel, penyelewengan dana Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Ekonomi Rumah Tangga (P2KBR) di Polman 2009, izin tambang PT Isco di Polman, kasus pengalihan fungsi fasum/fasos, pengadaan kendaraan pemadam kebakaran (damkar) Kota Parepare, pembangunan menara Phinisi UNM.

Belum lagi, pengadaan Jaringan Pipa Air Baku di Maros, dana revitalisasi tiga pabrik gula di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV, pengadaan logistik Pilgub Sulsel 2013 di KPU Sulsel, Revitalisasi Benteng Rotterdam Makassar.             

"Saya berharap Polda dan Kejati menindaklanjutinya. Kalau tidak ditindaklanjuti, jangan sampai penegak hukumnya juga yang diproses. Jadi harus mendengarlah kalau ada penekanan. Inilah tujuannya dikorsupkan. Tapi bukan berarti tidak dipantau," kata Abraham.

Agenda Abraham di Makassar juga dilanjutkan dengan menghadiri kegiatan Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) yang dilaksanakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Kegiatan yang berlokasi di Aula SMK Negeri 8 Makassar ini, Abraham menegaskan program dan prioritas kasus di KPK.

Ketua LBH Makassar, Abdul Azis mengatakan, kehadiran Abraham akan memberi arti bagi relawan LBH nantinya. "Ini adalah rekruitmen anggota LBH dan akan berlangsung selama 10 hari. Memang perlu pembekalan. Kami berterima kasih pak Abraham datang," ucapnya. (arm/sil)
»»   Selengkapnya...

Sabtu, 09 November 2013

Pengumuman Hasil Ujian CPNS 2013 Akan Dilaksanakan 4 Desember

Jakarta-TN0, Pengumuman Hasil Ujian CPNS 2013 untuk yang menggunakan sistem lembar jawab komputer akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2013 mendatang, dimana pengumuman hasil test tertulis ini juga berlaku buat mereka yang melaksanakan ujian dari jalur honorer K2.
Syarat lolos Ujian CPNS tahun 2013 ini menggunakan sistem passing grade, dimana peserta yang memiliki nilai hasil ujian tertulisnya diatas passing grade yang sudah ditetapkan, mempunyai peluang untuk lolos lebih besar. Selain nilai hasil ujian harus diatas nilai batas/ passing grade, jumlah formasi yang diterima juga sangat menentukan.
Sebagai gambaran penentuan peserta yang dinyatakan lulus tes tertulis CPNS tahun 2013 adalah sebagai berikut.
Apabila untuk Instansi X misalkan membuka lowongan untuk 40 orang . Dan setelah ujian tertulis ada 70 orang yang mempunyai nilai diatas passing grade, maka penentuan peserta yang dianggap lolos adalah, 40 orang pertama dengan rangking nilai terbaik, dan untuk 30 orang lainya otomatis gugur.
Untuk CPNS 2013 ini, pemerintah membedakan antara passing grade untuk ujian CPNS format CATdan format lembar jawaban komputer .
Nilai Passing Grade Untuk Sistem CAT ;
  • Tes karakteristik pribadi nilainya 105,
  • Tes intelegensia umum (75)
  • Tes wawasan kebangsaan (70).
Passing grade untuk tes CPNS format LJK
  • Tes wawasan kebangsaan (64).
  • Tes karakteristik pribadi (108),
  • Tes intelegensia umum (70),
Passing grade untuk format LJK ditentukan lebih rendah dari format CAT. Karena jumlah soal dalam tes CPNS LJK lebih banyak dibandingkan format CAT.
Untuk poroses koreksi hasil ujian CPNS 2013 ini, semua dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemeritanh Daerah hanya sebagai penyelenggara ujian saja.
Sebagai catatan bahwa Passing grade tadi adalah untuk tes kompetensi dasar (TKD). Untuk formasi tertentu, tes CPNS tidak hanya melalui saringan TKD saja. Tetapi juga diterapkan tes kompetensi bidang (TKB).Peserta ujian yang dinyatakan lulus TKD tadi, belum tentu diterima jadi CPNS jika gagal dalam seleksi TKB.
Rencanaya panitia seleksi nasional (panselnas) mengumumkan hasil ujian CPNS format LJK pada 4 Desember mendatang. Sedangkan untuk peserta test dengan format CAT, bisa langsung mengetahui nilainya ketika ujian selesai.

posting : aktualpost.com
»»   Selengkapnya...

Sabtu, 13 April 2013

Perlu Hadiah 1 Milyar bagi Yang Menemukan Pelanngaran Unas

Upaya pemerintah nampaknya tak henti-hentinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan.Ebtanas/Unas yang sekarang diganti istilah UN (ujian nasional) sebagai salah satu alat ukur keberhasilan pendidikan nasional nampaknya perlu mendapatkan penjagaan sangat ketat mulai dari pembuatan soal,pengetikan,penggandaan sampai dengan distribusi.
Belajar dari tahun ajaran terdahulu kalau mau jujur sebenarnya dari SMS yang beredar malam hari sebelum pelaksanaan UN sangatlah mudah menentukan bocor tidaknya naskah UN, tapi nampaknya banyak pihak tidak berani resiko, karena jika benar-benar dibuktikan ada jawaban yang kebenarannya mendekati 100% dan tanggal dan jam SMS terjadi sebelum pelaksanaan Unas maka secara logika itu berarti soal UN bocor dan resikonya harus mengulang dengan biaya tinggi.Rekaman data sirkulasi pengiriman SMS tentunya masih bisa di buka ulang melalui provider masing-masing operator telepun seluler.
Terus sampai kapan ketidak jujuran pendidikan ini di jalankan. Karena sekolah menerima siswa atau mahasiswa hanya berdasar nilai UN maka nilai UN harusnya akurat mencerminkan kompetensi seorang siswa,namun faktanya tidak jarang di temukan sejumlah siswa adalah dari siswa yang tidak layak, di temukan beberapa siswa yg pengetahuan dasar berhitungnya sangat lemah tapi nilai UN matematikanya mendekati nilai sempurna 10 bahkan ada yang sempurna 10. Ditunjang dengan sistem penilaian di sekolah yang mengacu pada pemberian remidi secara terus menerus sampai siswa mencapai nilai KKM (Kriteriaketuntasan minimal) yang ditetapkan sekolah, maka biasanya guru praktis tidak memberi remidi berlebihan karena sangat membebani tugas guru dan secara praktis siapapun siswanya,seminim apapun niat dan kemampuanya menjadi tidak pernah diperhitungkan selemah apapun kondisi siswa nilai minimalnya tetap KKM. Bahkan beberapa sekolah supaya kelihatan punya kualitas yang baik mematok nilai KKM 85, itulah sebuah kondisi sinergi yang melemahkan pendidikan.Kalimat yang paling ekstrim adalah Pendidik-pendidik yang tidak jujur tidak akan pernah melahirkan generasi yang jujur.
Upaya pemerintah mengangkat kualitas UN dengan membuat 20 variasimodel soal berbeda harusnya di sambut oleh kejujuran sekolah,tapi sayang banyak sekolah dalam keseharian tidak menjalankan pembelajaran dengan baik,maka ketika UN di kumandangkan maka kepanikan luar biasa akan terjadi pada siswa, guru dan kepala sekolah. Hal ini sangatlah berbeda dengan sekolah favorit yang terbiasa disiplin. Pembelajaran yang optimal dalam keseharian mengakibatkan banyak terjadi tranfer ilmu dari guru ke siswa. Keadaan pendisiplinan belajar inilah yang mengakibatkan ketika UN di kumandangkan sekolah-sekolah tersebut tidak pernah panik. Sungguh sangat berbeda dengan sekolah yang amburadul yang biasa ditunjukan dengan tak terkontrolnya siswa bolos tak terkontrol ke ajegan guru mengajar di kelas,tak terkontrol kompetensiguru. Sekolah yang amburadul biasanya gurunya mati-matian berusaha membantu siswa dengan segala cara curang. Guru pemalas memandang tindakan membantu curang siswa dalam UN adalah tindakan mulia. Menjadi sangat mengerikan jika jumlah sekolah yang amburadul jauh lebih banyak dibanding sekolah yang ideal.
Kalau sistem UN yang baru ini berjalan sesuai program dan kecurangan pelaksanaan UN bisa di limitkan dan grade nilai ditiadakan secaraumummaka dapat di prediksi jika nanti harus ada ujian ulang masal, karena sebagian besar hasil UN di bawah standar,dan ini bukan salah pak Menteri Pendidikan karena ini adalah akumulasi dari kualitas pendidikan beberapa tahun sebelumnya yang selalu bangga dengan lulus 100% walau harus menanggalkan kejujuran. Jika betul ada her masal sebuah langkah cerdas adalah tetap membedakan anak yang lulus langsung dan anak yang lulus dari ujian ulang, sebuah konsep yang sangat lemah dan tidak bijak jika nilai hasil her (ujian ulang) melebihi nilai anak yang lulus tanpa ujian ulang. Alternatif lain adalah menyerahkan sepenuhnya kelulusan siswa pada menegemen sekolah masing-masing,sedangkan nilai murni UN hanya dokumen pelengkap, sehingga jika seorang anak nilainya UN redah maka masih bisa lulus sekolah dengan langkah ini ujian ulang masal bisa di hindari.Hal ini masih sangat mungkin karena masyarakat dunia usaha akan menyeleksi kualitas seseorang minimalnya dari 3 unsur yakni: 1.Nilai dari sekolah ijasah/raport 2.Nilai Unas/UN 3.Kecakapan/kompetensi individu yang bisa diketahui melalui tes langsung.
Beberapa catatan langkah-langkah yang berindikasi curang yang biasa dilakukan beberapa sekolah menjelang ebtanas/unas tahun-tahun terdahulu seperti dibawah ini:
a.Menghimpun no HP siswa untuk tujuan komunikasi dengan siswa,bisa perwakilan di tiap ruang atau seluruhnya.sekolah yang demikian ini biasanya siswa di biarkan membawa HP masuk ruang UN.
b.Mengkondisi tempat duduk lebih mampat dan sudah diatur anak yang lebih pandai di kelilingi anak yang kurang untuk tujuan siswa bisa saling contoh secara alami.
c.Untuk menulis jawaban yang didapat malam hari ketika dengan 5 model soal siswa hanya butuh 3 cm x 5 cm kertas.dengan 20 model soal berarti siswa hanya butuh kertas seluas 12x 5 cm.Jikabenar-benarkodesoal di menggunakanbarkut maka distribusi bocoran jawab akan sulit jika dg sms, diprediksi lebih banyak menggunakan Foto copy atau scaner dan didalam ruang UN akan semarak banyak kertas-kertas repekan (kertas jawab untuk curang).
d.Kepala sekolah dalam pertemuan sub rayon secara langsung atau tidak biasanya mengarahkan atau mengharapkan guru mengawas seperti anaknya sendiri, ini biasanya bergeser menjadi anjuran yang agak memaksa, karena faktanya ada guru yang berseberangan dan nyatanya tahun ajaran berikutnya tidak di beri jam mengajar.
e.Kecurangan dengan cara sengaja menetapkan pola pembagian soal sehingga anak tertentu akan mendapat soal tertentu sesuai pola yang direncanakan.
f.Petugas TIM Independen pengawasan UN sangat heterogen ,kurang profesional dan kurang bisa diharapkan fungsinya,terkondilsi terlalu dekat dengan managemen sekolah yang berimbas ewuh-pakewuh berlebihansehingga dalam tugasnya memantau pelaksanaan UN kurang optimal dan kurang objektif.
Upaya curang dari banyak pihak di tingkat manapun untuk lulus 100% sebenarnya hanya karena tertanamnya paradigma lama, karena pucuk pimpinan hanya melihat keberhasilan pengelolaan pendidikan dengan indikator kelulusan 100% dan sebaliknya jarang melihat keberhasilan dari proses pendidikan dan ini adalah bentuk paradigma yang salah mutlak, oleh karena itu dilapangan, kepala sekolah mati-matian harus mempertahankan siswanya lulus 100% dengan cara apapun karena pertanggung jawabanya pada managemen Dinas Pendidikan kota dan karena Dinas Penndidikan harus mempertanggung jawabkan keberhasilanya pada bupati atau wali kota, dan seterusnya sampai pada tingkat Propinsi, menteri, pemerintah,dan juga masyarakat punya kebiasaan harapan lulus 100%.Apa artinya lulus 100% jika faktanya kompetensi siswa masih lemah dan kerusakan moral di masyarakat semakin nyata baik dari kuantitas maupun kualitasnya.Paradigma baru mengharapkan pendidikan yang rasional profesional dapat meluluskan siswa yang memiliki kompetensi optimal nyata dengan mengedepankan kejujuran proses. Sudah saatnya semua permasalahan pendidikan dan khususnya pro kontra tentang kebocoran soal UN harus di selesaikan dengan hati yang jujur tanpa mengedepankan kepentingan pribadi atau melindungi jabatan.
Konsep baru UN di kawal dengan peraturan-peraturan yang mengikat semua pihak untuk takut curang karena adanya ancaman sampai di pidanakan, InsyaAllah pelaksanaan UN tahun ajaran sekarang 2012-2013 ini tidak sia-sia membuang dana tanpa bisa memilah kualitas generasi prestasi .Kita semua harus siap malu jika dengan konsep pelaksanaan UN yang rapi dan terkontrol di tahun ajaran 2012-2013 ini ternyata hasilnya banyak siswa yang nilainya di bawah standar itulah kondisi nyata yang harus kita terima salah satu penyebabnya adalah saking lamanya kita semua terbuai dengan kepalsuan.ini awal untuk introspeksi diri untuk kedepanya berbenah diri untuk kebaikan pendidikan yang menjadi tulang punggung pembangunan negara dan bangsa.
Hadiah 1 Milliar untuk yang menemukan pelanggaran UN hanyalah sebuah wacana dan angan-angan karena melihat betapa pentingnya pelaksanaan UN dengan jujur karena dengan kejujuran dapat memilah mengklasifikasi anak-anak yang berbakat untuk mengembangkan negeri ini. bukanlah sesuatu harus diserahkan pada ahlinya ?,maka melindungi anak cerdas dan mengarahkansesuaibakatnya adalah sangat mulia dibanding guru pemalas yang dalam keseharian malas mengajar danbiasanyalebihsenangmenjadipahlawankesiangan mermembantu kecurangan, tindakan itu sebenarnya adalah kebaikan yang sia-sia bahkan berdosa karena merampas hak anak yang lebih pandai .Tidak jarang siswa yang lebih pandai dianjurkan memberitahu jawab pada siswa yang kurang dan faktanya hasil UN jauh lebih tinggi nilai anak yang nyontoh dari pada yang menycontohi. Disini peran siswa pandai adalahikut mengawasi, melaporkan siapa saja yang curang/memberi jawab ,hal ini harus benar-benar di jaga supaya semuanya adil sesuai upaya &kemampuannya. Semoga pendidikan menjadi lebih baik. Amin. (08.00/ 10april2013)
Surabaya,10 april 2013
Penulis Drs.Nuryanto
 nuryantodrs at gmail.com
08819000123/03170884406
»»   Selengkapnya...

Kamis, 28 Februari 2013

Ini Mobil Maut Tempat 4 Bocah Tewas Misterius

Agus Siswanto - detikNews

 
Foto: agus siswanto/detikcom

Batam - Empat bocah tewas misterius setelah dilaporkan hilang 2 hari di Batam, Kepulauan Riau. Mereka ditemukan di sebuah mobil. Seperti apa mobil tempat bocah-bocah malang itu menghembuskan nafas terakhir?

Meski kondisinya terlihat mulus, mobil Subaru berwarna hitam itu sudah tak terpakai lagi. Hanya dionggokkan di dekat bengkel sekitar Pasar Cik Puan, Sei Panas, Batam. Tak jauh dari lokasi terakhir warga melihat 4 korban bermain.

Dua ban mobil bernopol BM 1306 XS itu copot sehingga tak mungkin dipindah-pindah. Di dekatnya, ada 4 mobil bekas.

Informasi di lokasi kejadian, saat ditemukan, tiga pintu mobil terkunci. Satu pintu bisa dibuka. Tak diketahui bagaimana empat bocah itu berada di mobil itu dan akhirnya tewas. Polisi belum memberikan keterangan rinci.

Sebelumnya diberitakan, empat bocah asal Kampung Durian RT 01/RW 06, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Batam dilaporkan hilang saat bermain di Pasar Cik Puan sejak Rabu (27/2). Mereka adalah Ferson (4), Wihelminus Rudi (3) dan Aprilius Ama Mado (5) serta seorang anak perempuan bernama Maria Elsa (7).

Keluarga dan polisi pun menyisir sekitar lokasi. Keempat korban ditemukan di mobil sekitar pukul 17.50 WIB, Kamis (28/2) kemarin. Warga curiga dengan bau busuk yang menyengat di sekitar lokasi. Setelah ditelusuri ternyata bau tersebut berasal dari mayat yang berada di dalam mobil.

(try/nrl)
»»   Selengkapnya...

Jumat, 22 Februari 2013

Komnas HAM: OPM/TPM Tembaki TNI Tidak Melanggar HAM

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Sebanyak 8 anggota TNI tewas ditembaki di dua kabupaten di Papua. Bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kejadian tersebut dinilai tidak melanggar HAM. Namun ini merupakan masalah kriminal yang harus di proses oleh pemerintah pusat.

"Sikap kami terkait penembakan yang diduga dilakukan oleh OPM, itu tidak melanggar HAM. Karena kita belum mengetahui siapa kelompok yang menyerang itu apakah dilakukan OPM (Organisasi Papua Merdeka) ataupun TPM (Tentara Papua Merdeka). Jadi Komnas HAM berpandangan karena dua kelompok bersenjata itu baik negara dan milisi lokal, jadi tidak melanggar HAM," kata Ketua Bidang Pemantauan dan Pelanggaran HAM, Natalius Pigai.

Hal itu disampaikan Natalius dalam diskusi yang bertemakan 'DPRD Papua Desak Dialog Jakarta-Papua Dilaksanakan' di Gedung DPR, Jumat (22/2/2013).

"Namun, seandainya pelakunya bukan OPM, tentu ini masalah kriminal yang harus diproses, kita diperlukan upaya pro yustisia terhadap itu," imbuh pria yang juga berasal dari Papua ini.

Dalam diskusi yang juga dihadiri wakil ketua DPD La Ode Ida dan wakil ketua DPRD Jimmy Demianus Ijie, Natalius mengatakan bahwa ada pernyataan Kapolri, Panglima TNI dan Menkopolhukam akan melakukan kebijakan represif agar konflik di Papua tidak terus berlanjut. Namun, Komnas HAM pada saat itu menolak kebijakan tersebut.

"Kalau rakyat biasa dituduh OPM itu melanggar HAM, karena rakyat tidak boleh dijadikan kambing hitam," ujarnya.

Natalius mengatakan, sejak tahun 2001 sudah ada perubahan gerakan dari konfrontasi ke diplomasi, supaya pemisahan sudah dilakukan dengan diplomasi. Namun itu tidak akan menyelesaikan masalah karena harus ada manajemen pertahanan yang di audit.

"Kami memandang presiden harus lakukan audit manajemen pertahanan nasional dan ciptakan kondisi aman agar konflik seperti ini tidak terlulang lagi," jelas dia.

(spt/nwk)
»»   Selengkapnya...

KaBIN: Pelaku Penembakan di Papua adalah Kelompok Separatis Bersenjata

Jakarta - Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Letjen Marciano Norman yakin pelaku penembakan di Kabupaten Puncak, Papua, bukan kelompok baru. Tetapi kelompok separatis bersenjata yang selama ini memang kerap melakukan aksi teror di berbagai tempat di Papua.

"Mereka kadang-kadang menghadang dan dari situ dapat senjata atau yang lain. Ini kan proses-prosesnya sudah sangat panjang," kata Marciano di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Marciano paham penyebutan bahwa pelaku kelompok bersenjata, mungkin kurang berkenan bagi sebagian orang. Tetapi pada kenyataan kelompok separatis Papua itu masih ada dan terus melakukan gangguan keamanan kepada warga.

"Memang ada orang yang alergi mendengarkan kelompok separatis, tapi kenyataanya memang kelompok separatis bersenjata itu ada," ujarnya.

Mengenai korban dipihak TNI, Marciano menyebut anggota TNI yang tewas di wilayan Tingginambut telah berhasil dievakuasi dan akan dimakamkan di Yogyakarta. Namun, untuk wilayah Sinak masih ada masalah cuaca dan gangguan keamanan terhadap helikopter yang akan menjemput jenazah korban.

"Tujuh jenazah itu, apapun kondisinya, harus diambil dan akan dilakukan penghormatan layaknya prajurit yang gugur di medan tugas," tegas mantan Danpaspampres ini.


(fiq/lh)
»»   Selengkapnya...

Presiden: Gangguan di Papua Tak Bisa Dibiarkan



Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat untuk membahas penembakan yang terjadi di Puncak, Papua. Aksi teror penembakan yang terus terjadi dan sudah banyak memakan korban jiwa baik warga sipil maupun aparat keamanan itu, harus ditanggulangi.

"Sungguh pun Indonesia menggunakan pendekatan kesejahteraan, ekonomi, dan sosial, untuk Papua ini dan itu jadi pilihan kita. Tetapi tentu tidak mungkin dibiarkan gangguan seperti yang terjadi selama ini, termasuk kejadian kemarin di mana prajurit TNI gugur," kata Presiden SBY.

Ini disampaikannya dalam pembukaan rapat kabinet di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jumat (22/2/2013). Rapat ini dihadiri antara lain oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Panglima TNI Agus Suhartono, Kapolri Timur Pradopo, Mendagri Gamawan Fauzi, Menlu Marty Natalegawa dan Kepala BIN Marciano Norman.

"Saya ingin mendengarkan lebih rinci tentang kegiatan sesungguhnya," lanjut SBY lagi.

Presiden juga sangat menyayangkan gangguan keamanan yang masih dilakukan kelompok bersenjata tersebut. Terlebih pendekatan dan kebijakan pembangunan ekonomi di Papua sudah lebih baik dengan diberlakukannya status otonomi khusus dibandingkan era pemerintah sebelum-sebelumnya.

(mok/lh)
»»   Selengkapnya...

Jumat, 08 Februari 2013

Ditinggal Pengawal ke Toilet, Terdakwa Kasus Penipuan Rp 6,5 Miliar Kabur



TNO-Jakarta - - Sepak terjang terdakwa kasus penipuan sebesar Rp 6,5 miliar, Henry Daniel, licin bagai belut. Menjelang sidang vonis, Henry, malah kabur saat ditinggal pengawal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan pergi ke kamar kecil.

Henry kabur saat menjelang sidang vonis yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis 10 Januari 2013 lalu.

Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy menceritakan lolosnya Henry. Ia mengatakan Henry awalnya akan menjalani sidang vonis pada pagi hari. Namun gara-gara mobil tahanan penuh, Henry naik mobil pribadi yang tidak berjeruji dan tanpa pengawalan dari aparat Kepolisian.

"Itu menyalahi prosedur. Kalau mobil tananan penuh bisa dibawa pakai mobil pribadi tetapi dengan pengawalan polisi," kata Marwan di Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (8/2/2013).

Setiba di pengadilan, lanjut Marwan, pegawal kebelet pipis dan pergi ke kamar kecil. Ia kemudian menitipkan Henry ke temannya, seorang pensiunan pegawai Kejaksaan. Padahal seharusnya Henry dimasukkan ke tahanan atau diborgol. Nah, melihat peluang itu, Henry pun kabur.

"Bagaimana kita mau minta pertanggungjawaban kepada pegawai Kejaksaan yang sudah pensiun?" kata Marwan.

Akibat kelalaian itu, pengawal tahanan dari Kejari Jakarta Selatan diperiksa intensif hingga kini.

"Laporan sudah saya serahkan ke Wakil Jaksa Agung (Darmono). Nah soal hukuman belum tahu tunggu pimpinan dong, tidak bisa kita dahului, tapi saya sudah usulkan," ujar Marwan.

Marwan merahasiakan identitas si pengawal itu. Ia berpendapat pengawal tersebut lalai. "Yang jelas pegawai ini tak melaksanakan sesuai SOP (standard operating procedur)," ujar Marwan.

Marwan juga mendesak Kejari Jaksel segera menangkap Henry. "Jadi langkah selanjutnya tahanan ya kita akan segera tangkap," katanya.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Henry dengan penjara tiga tahun enam bulan akibat penipuan terhadap korban Winarman Halim atas penjualan Apartemen Regatta senilai Rp 6,5 miliar yang terletak di Jakarta Utara. 


(aan/nrl)
Salmah Muslimah - detikNews


»»   Selengkapnya...