Ketika Aroma Busuk Pemerintah Tana Toraja Tercium Legislatornya

Theopilus Allorerung - Bupati Tana Toraja

Yariana Somalinggi - Ketua TP PKK

MR Patila

Makale-TNO, Banyak orang mengatakan menyembunyikan sesuatu itu terkadang sangat sulit, apalagi jika barang tersebut punya ciri khas tersendiri, semisal Durian, maka muncullah pepatah "Bagaikan menyembunykan Durian, pasti tercium juga". Dalam hal sembnyi-menyembunyikan sesuatu, terkadang semakin berusaha disembunyikan, orang akan semakin kuat mencarinya. Kurang lebih itulah yang terjadi di Tana Toraja, dokumen APBD saja sangat sulit ditemukan, apalagi informasi akuntabilitas sebuah proyek.

Kondisi Pengelolaan Keuangan Tana Toraja Yang Merugikan Negara dan Masyarakat

Tak heranlah kalau tahun 2012 yang lalu Kabupaten Tana Toraja mendapat predikat "DISKLAIMER" dari Lembaga berwenang.  Kalaupun tahun ini bisa ditebus dengan tingkatan "WDP" apalagi "WTP" hal itu sangatlah sulit menghapus predikat tahun kemarin. Mungkin hanya dirapihkan saja, tetapi substansinya tetap Amburadul. Tatanan Pemerintahan Bupati Tana Toraja saat ini semakin terpuruk, buktinya sekian banyak proyek terbengkalai, karena tidak ada mekanisme yang mempunyai kekuatan yang maksimal mencegah itu terjadi, hal ini sangat berpotensi merugikan keuangan Negara. Lihat saja, Pembangunan beberapa Sekolah yang terkesan apa adanya, Swakelola yang di-Pihak-ketigakan, Konsultan sekaligus Kontraktor bahkan Supplyer bagi proyeknya, Kontraktor Dalam Instansi (KDI) sudah sangat meresahkan di daerah ini. Diperparah lagi Pengaturan Proyek Penunjukan dimonopoli orang tertentu, Pengaturan Tender, Jual-Beli Paket Proyek, Proyek Siluman, Pengadaan Barang yang tidak sesuai peruntukannya, tidak ada dalam APBD ( SIMDESKEL), Pengalihan Anggaran, Pemborosan Anggaran terkesan hura-hura. Faktanya, minggu lalu jebolnya dinding pengaman Kantor Bupati Tana Toraja yang sementara dikerjakan, Runtuhnya atap Rumah Toraja yang direhab tahun lalu tapi tidak selesai, terlambatnya pembangunan sekolah di Bonggakaradeng dan ditinggalkan sub kontraktornya, akhirnya pemilik perusahaan melapor ke polisi, jembatan yang tidak dapat diselesaikan di Bau karena gagal konstruksi, Swakelola pengadaan Laptop (Zyrex) yang melibatkan Perusahaan, saat ini direkturnya ditahan dan supplyernya ikut ditahan, proyek IPAL RS Lakipadada yang tersangkanya sudah ditetapkan pada tahun 2010 tapi sampai hari ini tidak ditahan dan tidak diteruskan, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang melanggar aturan lainnya.

Puncak Kegerahan Legislator Terhadap Kepemimpinan Bupati

Dari kesemua kondisi yang sangat memprihatinkan diatas, beberapa orang legislator selalu mengeluhkan hal tersebut, salah seorang yang minta namax tidak dimuat di berita menyampaikan kekesalannya terkait anngaran ini mengungkapkan seharusnya Bupati punya kepekaan karena dia mantan pemeriksa/Bawasda dan Pemeriksa Gereja Toraja, tetapi yang terjadi seperti ini, kalau ini ini diluar kemampuan dia, berarti dia telah digerogoti aparatnya sendiri, tapi kalau dia tahu, wah itu yang susah. Tapi lain halnya dengan legislator yang satu ini, MR Patila dari Partai Golkar, yang juga menjabat Sekretaris DPD II Partai Golkar, lelaki yang satu ini terkadang kontroversi, saat ditemui TNO beberapa hari yang lalu, dia mengungkapkan bahwa proyek di Diknas Toraja utamanya DAK dikendalikan Istri Bupati. Bahkan saat kemarin diadakan Temu Caleg partainya, disela-sela pertemuan tersebut dia langsung menumpahkan kekesalannya dan berbagai persoalan lain yang tidak etis kami uraikan kepada sang Ibu Bupati ( Caleg juga). Luar biasa, ini kejadian langka dan baru pertama terjadi "Perang Mulut" terbuka dipertontontan. Orang-orang yang melihat itu kaget dan beberapa juga yang langsung meninggalkan acara ini. Ini pembelajaran yang luar biasa dari keberanian Sang Legislator, saat dikonfirmasi terkait kejadian tersebut, diungkapkan Patila  " Saya sudah bilang jangan ganggu saya, saya sudah sangat sabar selama ini'. (r1an)

Referensi :

- Proyek 'Siluman' di Mengkendek Capai Rp 1 M 

(m.beritakotamakassar.com/.../403-proyek-siluman-di-mengkendek-capai 1M)

- Talud Kantor Bupati Rubuh

(beritakotamakassar.com/index.../14811--talud-kantor-bupati-ambruk)

(www.palopopos.co.id/?vi=detail&nid=70517)

(torajanewsonline1.blogspot.com/2013/.../lsm-lekat-tangkap-kontraktor)

-Bandara Mengkendek

(m.beritakotaonline.com/.../polda-sulsel-tetapkan-tersangka-kasus-korupsi.) 

(regional.kompas.com/.../Korupsi.Pembebasan.Lahan.Bandara.Sekda.Tor..)

(www.luwuraya.com/.../Pembangunan-Bandara-Buntu-Kuni-Dipertanyak...)

(torajaonlinenews.blogspot.com/2012/05/format-penjarakan-tim-9.html‎)   

(id.berita.yahoo.com/berkas-kasus-dugaan-korupsi-bandara-buntu-kunyi-... )

(koran.tempo.co/konten/2013/08/.../Kejaksaan-Desak-Pelimpahan-Berkas‎)

(antikorupsiana.com/.../Menyingkap-Tabir-Kasus-Pembebasan-Lahan-Ba..)

-dll.   ‎

»»   Selengkapnya...

Bupati Nilai Apel Pagi Belum Bagus

RANTEPAO --- Bupati Toraja Utara, Frederik Batti Sorring, mengharapakan di semua SKPD agar apel pagi terus diaktifkan di kantornya, masing-masing. Apel pagi ini sebagai salah satu bentuk kedisplinan PNS untuk tepat wakt pimpinan SKPD dalam apel itu memberikan arahan-arahan dan bimbingan kepada stafnya ke bawah untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam bekerja sepanjang hari kerja itu, sehingga ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dapat tepat waktu.
Untuk itu, kata Sorring, dalam persiapan apel pagi di kantor SKPD masing-masing, harusnya pimpinan SKPD lebih awal hadir di kantornya dari pada stafnya ke bawah, itu dimaksudkan selain memberi contoh kedisplinan waktu, juga pimpinan SKPD dapat merumuskan dengan baik tentang materi-materi yang akan disampaikan di depan stafnya saat apel.
“Persiapan yang baik dalam melakukan sesuatu, merupakan salah satu strategi dalam pencapaian hasil dari semua program. Inilah yang saya maksudkan pimpinan SKPD harus lebih dahulu hadir di kantornya sehingga persiapannya dalam memimpin apel dan arahan-arahannya ke pada stafnya juga lebih tepat dan matang, sehingga staf yang bekerja pada hari itu mendapat inspirasi dan motivasi dari pimanannya,” katanya.
Sorring juga dalam penilaiannya terhadap semua SKPD, katanya sudah ada yang bagus dalam apel paginya, dan juga masih ada yang belum bagus. “SKPD yang belum bagus dalam pelaksanaan apel paginya di kantor agar ditingkatkan sehingga ke depan semuanya bagus sehingga harapan tingkat kedisplinan mulai dari pimpinan SKPD hingga pada stafnya ke bawah dapat tercapai,” harap Sorring, dalam pertemuan sosialisasi sensus pertanian, di ruang pola bupati.(rp7/ary/d)

posting: palopo pos

»»   Selengkapnya...

Brankas Dinkes Dilarikan Maling, Kadiskes Ke Jakarta

TNO-Rantepao, Modus kejahatan pelaku dengan membawa lari brankas milik Dinkes Torut ini sudah diketahui Kepala Dinas Kesehatan Torut, dr. Hendrik Kala'timang. Walau mengetahui brankas Dinas yang dipimpinnya berisi ratusan juta rupiah, milik sebagian gaji pegawai serta operasional Dinkse Torut dibawa lari, namun kekeh pergi ke Jakarta dalam rangka dinas.

Salah satu staff Dinkes Torut diwawancarai kabar-toraja.com di TKP yang meminta namanya tidak disebutkan, mengakui Kadis ke Jakarta pada Senin (11/3/2013).

“Ya, pak Kadis ke Jakarta dalam rangka Dinas,” singkat Staf Dinkes Torut tersebut membenarkan.

posting : kabartoraja.com

»»   Selengkapnya...

Rp 600 Juta lebih Uang Dinkes Torut Dibawa Lari Maling

BRANKAS Dinas Kesehatan Toraja UTara Didalamnya terdapat Gaji pegawai dan Operasional Rp 600 Juta lebih Dibawa lari Maling, Rabu (13/3/2013)
Foto dibawah perlihatkan SAksi-saksi diinterogasi langsung Polres Tana Toraja dan Toraja Utara dipimpin Wakapolres Kompol Novly F Pitoy.

posting :kabartoraja.com

»»   Selengkapnya...

LSM LEKAT : PEMKAB TATOR "JANGAN MALU" MENCONTOH TORUT, REFORMASI BIROKRASI

TNO-Makale, Salah satu tonggak keberhasilan suatu pemerintahan adalah birokrasinya, dan modal utamanya adalah komitmen pemimpinnya terhadap kompetensi dan akuntabilitas yang dimiliki aparatnya. Terkait hal tersebut, di Tana Toraja dari hasil pantauan TNO dan beberapa tanggapan masyarakat terkait pelayanan publik dan birokrasi sangat tidak maksimal, bahkan terkesan AMBURADUL. Seperti halnya, Penerapan Rangkap Jabatan, sampai ada oknum yang sudah mengendalikan 3 SKPD sekaligus, ini sungguh sebuah kegagalan yang mungkin saja terkondisi karena peranan pihak-pihak diluar birokrasi.

Sementara di Kabupaten pemekarannya, Toraja Utara, walaupun masih berusia sangat muda, tetapi disentuh secara profesional, menghasilkan pemerintahan yang kuat. Pada suatu kesempatan, FB Sorring mengungkapkan "Bukan zamannya lagi pendelegasian tugas yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti tugas si anu dilimpahkan ke si anu", dan lebih ditekankan pada pelayanan di kecamatan-kecamatan dibawah kendali para Camat-nya.

Menanggapi kondisi di Tana Toraja, Ferryanto Belopadang, selaku Ketua LSM LEKAT mengungkapkan seharusnya Pemkab Tana Toraja mencontoh kepemimpinan Di Kabupaten Toraja Utara, dimana Bupati dan Wakilnya Seiring sejalan dan pelaksanaan birokrasi yang baik akan menghasilkan standar pelayanan prima "excellent service". Lanjut dikatakannya " Kalau di Tana Toraja sepertinya tanpa konsep dan tidak harmonisnya Bupati dan Wakilnya semakin menambah kesemrawutan birokrasinya. Saat ditanya tentang dominasi oknum non struktural dalam pengambilan keputusan, dengan guyon dijawabnya "Yang cuma punya posisi di dapur, jangan urus-urus pemerintahan, apalagi urus proyek, nanti menyesal" dan pada akhirnya yang korban jelas masyarakatnya, dan tagline kampanye Reformasi Birokrasi oleh Theopilus Allorerung pada saat pilbup, cuma hisapan jempol belaka".(tim)

»»   Selengkapnya...

LSM LEKAT : BUPATI TATOR "MALAS" BERKANTOR, KANTOR BUPATI JADI SEPI

TNO-Makale, Sudah lebih 2 tahun Theopilus Allorerung menjabat sebagai Bupati tana Toraja, tetapi kehadirannya di Kantornya sangat tiadk maksimal. Beberapa agenda penting sering ditinggalkannya, bahkan beberapa waktu lalu ketidak hadiran Theopilus semakin memperuncing permasalahan di daerah ini. Pasalnya, kewenanangan yang dilimpahkan ke aparatnya terkadang tidak sesuai dengan harapan bahkan melanggar aturan. Mantan orang nomor 1 di jajaran Pemprov Sul-Sel dibawah kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo tidak tanggung-tanggung, Kepala Bawasda, walaupun cuma beberapa saat dijalaninya, tetapi harapan masyarakat memilih Figur ini karena " Pengalamannya di Bawasda dan dianggap Rohaniawan".

Saat ini, setelah tahun ketiga kepemimpinannya ( Theopilus-RED) semakin nampak kelesuan yang ditunjukkannya, sehingga mewarnai kepemimpinannya dengan sangat minim hadir di Kantor Bupati. Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM LEKAT, Ferryanto Belopadang gerah, dikatakannya, " Bupati ini yang paling malas Berkantor, ada-ada saja alasannya keluar daerah, bahkan dulu waktu masih Pejabat Sekda, Theopilus pernah mengungkapkan atasannya " Malas Berkantor", sekarang setelah keenakan di Rujabnya, dia lebih parah lagi "Paling Malas Berkantor".(tim)

»»   Selengkapnya...

PANWASKAB TATOR TETAP PROSES CAMAT MENGKENDEK

BB yang disita PANWASKAB Tator

TNO-Makale, Sudah lebih 2 pekan pasca tertangkapnya Camat Mengkendek,Ruben Rombe Randa oleh masyarakatnya di Kecamatan Mengkendek, Panwaskab Tana Toraja masih tetap melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui demi pengungkapan kasus ini. Tidak kurang dari 10 orang yang akan dihadirkan untuk didengar kesaksiannya terkait kasus dugaan money politik yang dilaporkan masyarakat Kecamatahn Mengkendek.

Berdasarkan informasi yang diterima TNO via SMS, Asradi, Ketua Panwaskab tator menjelaskan mereka masih pada tahapan pemeriksaan saksi-saksi yang lebih 10 orang, dan setelah itu pleno. Waktu penanganan kasus masih dalam kurun waktu yang ditetapkan UU.

aktifis FORMAT dan PEMKRI

Sekilas Kronologis penangkapan dan pengepungan masyarakat di wilayah kecamatan Mengkendek, ada info oknum Camat membagi-bagikan uang menjelang Pilgub (-1H), ini masa tenang, tetapi semua itu dibantah Ruben dengan mengungkapkan saya ke lokasi korban kebakaran dan juga membawakan hadiah juara lomba. Ruben ditangkap warga dan pendukung Tim pasangan calon No 1, beruntung dia diselamatkan di rumah salah seorang warga yang juga masih kerabatnya. Setelah itu dievakuasi oleh Aparat Kepolisian setelah diperiksa Panwascam dan Panwaskab. Hal ini juga mengundang reaksi keras dari FORMAT dan PEMKRI, melalui surat pernyataan mereka mendesak Panwas untuk menindak oknum Camat tersebut sebagai pembelajaran. (tim)

»»   Selengkapnya...

Pilgub Sulsel, Ajang Asah Idealisme

Prabowo : Jangan Salah Pilih Pemimpin

TNO-Makale, Tinggal 3 hari lagi, perhelatan Pilgub Sul-sel akan digelar, berbagai upaya Calon dan Tim merebut simpati Calon Pemilih. Mulai dari dari atribut sosialisasi sampai pemberian paket dan pengarahan massa serta pelibatan pejabat.

Diperparah lagi, Bupati Tana Toraja menjadikan Rujab sebagai " Markas Sayang ",bagi-bagi kalender Sayang dari Rujab, bahkan kendaraan pejabat berselimut Atribut Sayang serta terang-terangan mengawal Calon Gubernur saat kampanye sementara Dia tidak CUTI. Ini bentuk ketakutan yang berlebihan, bahkan memberikan resiko yang tidak semestinya ditempuh.

Puluhan Ribu Massa Pendukung GARUDANA

Dari pantauan TNO, setelah kampanye putaran terakhir di Tana Toraja dan Toraja Utara, Tim IAS-Aziz bernomor urut 1, lebih mengutamakan penggalangan tokoh dan pemantapan di TPS, Tim Sayang bernomor urut 2 lebih merapatkan barisan, buktinya saat Tim nomor 1 kampanye yang sibuk justru tim nomor 2 konsolidasi di DPD 2 Golkar Tator, sementara Tim GARUDANA bernomor urut 3 kewalahan melayani permintaan baju "KOTAK-KOTAK". Apalagi saat Prabowo memasuki lapangan Bhakti Rantepao, Prabowo dihujani uluran tangan oleh ribuan pendukung GARUDANA. Luar biasa. Pekikan sorak " Garudana dan Prabowo diteriakkan massa yang memadati lapangan. Terlihat beberapa orang yang berseragan pasangan calon tertentu tetap memantau kampanye GARUDANA.

Pilgub Sul-Sel tahun ini menjadi ajang asah Idealisme masing-masing Tim dan para calon pemilih, ada yang memilih karena bubungan emosional, struktural dan idealisme, anda bagian yang mana? (fer)

»»   Selengkapnya...

Ratusan Guru Datangi Pengadilan Negeri Makale

Ketua LPPA, Andi Fatma bersama sejumlah Guru di PN Makale.(Lis)

TNO-Makale (512)Seratusan Guru dari berbagai Sekolah di Tana Toraja yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) cabang Sangalla, Kabupaten Tana Toraja melakukan aksi solidaritas di halaman Pengadilan Negeri Makale Tana Toraja, Rabu (4/12/12) pagi tadi. Aksi itu digelar sehubungan dengan dugaan penganiayaan oleh oknum guru Bernadeth Bandaso’ (45) pada muridnya Jasmin Tandiarrang (9) sehingga menyebabkan pipi murid tersebut mengalami biru akibat dicubit. Akibat perbuatannya, Bernadeth harus mempertanggung jawabkan di hadapan hakim.

Kejadian tersebut berawal ketika Bernadeth menanyakan kepada para siswanya siapa saja yang tidak ke gereja, kemudian Jasmin mengangkat tangan. Selanjutnya pelaku menghadiahi korban dengan cubitan di pipi. Karena tidak menerima perbuatan pelaku, M Dolla (35) orang tua korban langsung berinisiatif melaporkan kasus tersebut ke Polres Tana Toraja.

“Selaku orang tuanya, melihat pipi anak kami yang dicubit sudah membiru akhirnya saya laporkan ke pihak berwajib sesuai dengan visum dokter, yang sidangnya hari ini dilaksanakan”. Ujarnya pada luwuraya.com

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Luwu Raya, Andi Fatmawati Syam mangatakan meski perbuatan pelaku termasuk tindak pidana ringan, namun hal tersebut menurutnya tidak bisa dibiarkan. Bahkan, pihaknya berjanji akan terus mengawal kasus tersebut

“UU No. 23 tahun 2003 Perlindungan Anak kita harus ditegakkan. Kasus seperti ini bisa di kenakan 3 tahun kurungan penjara.” Tegas Fatmawati.

Massa yang tergabung dalam PGRI tersebut mengancam akan terus melakukan aksi solidaritas dan akan membawa lebih banyak massa pada sidang lanjutan yang akan digelar pada Rabu (12/12/12) pekan depan untuk memberikan dukungan moril pada tersangka.(b)

posting :

Elis Mangesa

»»   Selengkapnya...

Tana Toraja Kekurangan Ribuan Guru

TANA TORAJA, KOMPAS.com - Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan kekurangan ribuan guru kelas berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dari berbagai jenjang mulai taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Tana Toraja, kebutuhan guru PNS TK sebanyak 120 orang, guru PNS SD 871 orang, SDLB PNS 24 orang, SMP PNS 830 orang, SMA PNS 99 orang dan SMK PNS 253 orang.

Sementara itu, jumlah sekolah SD sebanyak 231 unit, SMP 72 unit, SMA 18 unit dan SMK 23 unit.

"Saat ini, kebutuhan guru di Tana Toraja sebanyak 2.197 orang. Data-data kebutuhan guru di Tana Toraja sudah dikirim ke kementerian pendidikan dan dilaporkan ke lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan," kata Kepala Dinas Pendidikan Tana Toraja, Yohanis Titing, Kamis (1/11/2012).

Yohanis menambahkan jumlah guru kelas dan bidang studi di berbagai jenjang sekolah masih jauh dari ideal, bahkan ada sekolah yang hanya memiliki dua guru berstatus PNS.

Kebutuhan guru di sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa di satu sekolah dan jumlah guru PNS di sekolah bersangkutan, kebutuhan guru yang jumlahnya mencapai ribuan itu belum termasuk kekurangan guru di sekolah MI, MTs dan MA.

Akibat kurangnya tenaga guru PNS ini maka proses belajar mengajar terganggu. "Sekolah yang tenaga gurunya kurang terpaksa mengandalkan tenaga sukarela. Itu dimungkinkan selama ada kesepakatan dari kepala sekolah, guru dan komite sekolah. Kecuali sekolah mengangkat tenaga guru kontrak, tidak diperbolehkan," tutur Yohanis.

Editor :

Ervan Hardoko

»»   Selengkapnya...

Trend Sepeda Dikalangan Pejabat Tator

dr Rudy Andilolo

TNO - Makale, Sejak setahun yang lalu, kembali digalakkan olahraga bersepeda, beberapa event yang sudah digelar menambah semangat peserta dan penggemar olahraga yang satu ini. Tidak hanya para remaja usia belia, bahkan manulapun ikut bersepeda.

Trend Olahraga bersepada memang sangat strategis, kondisi medan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara memang sangat menantang untuk dilalui, mulai dari perbukitan, bahkan route yang menanjak dan hamparan sawah yang menguning, bahkan perbukitan yang curam, semua itu adalah route alami yang bisa dilalui para penggemar olah raga menantang ini.

Sebut saja, dr Rudy Andilolo, sang Kepala Badan Pengelola RSUD Lakipadada ikut menyemangati para penggemar olah raga ini. Beberapa pejabat lain, bahkan Bupati-pun pernah menggemari olahraga bersepeda ini, saat diadakannya event bersepeda tahun lalu dan diikuti pula beberapa pejabat, termasuk Bupati Toraja Utara dan bahkan Gubernur Sul-Sel.

Sore ini, tampak beberapa orang yang sementara berlatih sepeda dengan jarak tempuh yang cukup jauh untuk menguji ketahanan fisik dan mental, semoga saja olahraga ini menjadi minat seluruh lapisan masyarakat, karena bersepada menjaga kelestarian lingkungan, hemat energi dan menjadikan kita sehat, segar. (fer)

»»   Selengkapnya...

KPK Buka Layanan SMS Pengaduan 1575

TNO-Jakarta, (Analisa). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka layanan pesan singkat (SMS) dengan nomor 1575 melalui kerja sama dengan sepuluh perusahaan operator layanan telekomunikasi. "KPK bekerja sama dengan 10 perusahaan operator telekomunikasi khusus untuk layanan pesan pendek ke nomor 1575," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam jumpa pers di kantor KPK Jakarta, Senin. Sepuluh perusahaan tersebut adalah PT AXIS Telekom Indonesia (Axis), PT Bakrie Telecom (Esia), PT Hutchison Telecom Indonesia (Three), PT Indosat (Mentari, IM3, Matrix), PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Ceria), PT Smartfren Telecom (Smartfren), PT Smart Telecom, PT Telekomunikasi Indonesia (Flexi), PT Telekomunikasi Selular (kartu HALO, Simpati, AS) dan PT XL Axiata (XL). Bambang juga menjamin keamanan informasi yang diberikan masyarakat lewat layanan 1575 tersebut. "SMS yang masuk disampaikan langsung ke mesin penyimpan (server) KPK, artinya dari mesin ke mesin jadi tidak melalui orang perusahaan operator," tambah Bambang. Bambang menyebutkan, terdapat klausul kerja sama antara KPK dan perusahaan operator yang menyebutkan bahwa operator menjamin untuk tidak memberikan informasi atau menyebarluaskan pesan pendek dari 1575. "Masyarakat juga tak perlu melakukan registrasi ke operator dan operator menjamin isi pesan singkat tidak akan dipublikasikan, kami akan membangun mekanisme kontrol atas layanan ini namun saat ini adalah berdasar kepercayaan," jelas Bambang. Bambang mengungkapkan bahwa untuk informasi yang bersifat rahasia dan masyarakat tidak ingin diketahui identitasnya dapat dikirim melalui whistleblower di situs internet KPK. "Kalau informasi ingin anonim, kami usulkan menggunakan whistleblowing system untuk informasi dengan kadar tinggi karena memang sudah ada sistem yang dibangun untuk itu di website KPK," jelas Bambang. Layanan pesan singkat (SMS) ke 1575 tersebut sudah dapat diakses mulai Senin (16/7) dengan tarif normal sesuai dengan tarif masing-masing operator. (Ant)

»»   Selengkapnya...

Bupati Tana Toraja Kerahkan Para Kepala SKPD Menjemput Syahrul Di Bandara Pongtiku, Kantor Pada Sepi-

TNO-Makale, Hari ini, kembali Bupati Tana Toraja, Theopilus Allorerung mengerahkan kekuatan birokrasi andalannya melalui Ka SKPD-nya, menjemput Syahrul "Sang Komandan" di Bandara Rantetayo. Seperti sebelum-sebelumnya, andalan Theopilus adalah mengerahkan "Kabinet"nya untuk menjemput dan bahkan bertatap muka dengan "KOMANDAN"-nya.

Kali ini, agenda Syahrul agak ketat dari Tana Toraja ke Toraja Utara, belum tahu pasti agenda yang dihadirinya, cuma ada beberapa orang masyarakat sampaikan ada agenda dengan Orang Departemen, dan melayat di Sa'dan. Memang agenda Syahrul belakangan ini " Rajin " ke Toraja dan Toraja Utara. Namun jauh sebelum itu, apalagi sejak Syahrul di dukung mayoritas masyarakat Tana Toraja, memang bukti bahwa Syahrul dekat dengan orang Toraja.

Menurut Ferryanto Belopadang, Ketua DPC Partai Pemuda Indonesia (PPI) Tana Toraja saat ditemui di Markasnya, Syahrul sangat dekat dengan komunitas Orang Toraja. Ditegaskannya" Kakanda Syahrul memang sudah sangat dekat dengan masyarakat Toraja, saat beliau masih menjabat Wakil Gubernur, dan Amping-lah Bupati Tana Toraja waktu itu, jadi tidaklah heran kalau Beliau lebih sering mengunjungi daerah ini. Bukan baru sekarang ".

Saat ditanyai tentang dukungan PPI, Ryan panggilan akrabnya, mengungkapkan " Secara Pribadi saya sangat Kagum dengan Kakanda Syahrul Yasin Limpo ( ALLUNG ), dan Amanah RAPIMDA FKPPI baru-baru ini, tetapi sesuai Instruksi DPP PPI yang kami terima, kami harus mendukung Pemenangan Pasangan Ilham Arief Sirajudin-Azis Kahar Muzakkar, dan ini final sampai kejajaran terkecil." Lanjut Ryan, " Kan saat ini belum ada calon, mereka baru mencari-cari format dukungan partai, kalau kita mau jujur popularitas Syahrul melampaui kapasitasnya sebagai Gubernur, sangat layak jadi MENTERI, kariernya sangat bagus, ini andalan Indonesia Timur" sambil mengacungkan jempol, dia berlalu.(tim)

»»   Selengkapnya...

LARANGAN RANGKAP JABATAN STRUKTURAL BAGI PNS

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai PNS. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi PNS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan.

Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural sesuai PP Nomor 13 Tahun 2002

NO	ESELON	JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG
		TERENDAH		TERTINGGI
		PANGKAT	GOL/RU	PANGKAT	GOL/RU
1	I a	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e
2	I b	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama	IV/e
3	II a	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
4	II b	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
5	III a	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
6	III b	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a
7	IV a	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
8	IV b	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c
9	V a	Penata Muda	III/a	Penata Muda Tingkat I	III/b

Penetapan organisasi Eselon Va dilakukan secara selektif,

1.  Pengangkatan
Persyaratan PNS yang akan diangkat dalam jabatan struktural, antara lain :

Berstatus Pegawai Negeri Sipil, Serendah-rendahnya memiliki pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan, Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan, Semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun terakhir, Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, Sehat jasmani dan rohani

Selain persyaratan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian perlu memperhatikan faktor : Senioritas dalam kepangkatan, Usia, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Jabatan, Pengalaman.

Pelaksanaan Pengangkatan

Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I dilingkungan instansi pusat ditetapkan dengan keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Komisi Kepegawaian Negara. Sedangkan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II kebawah pada Instansi pusat ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Pusat.

Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I dipropinsi (Sekda) ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan  Pimpinan DPRD Propinsi, setelah sebelumnya dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri, sedangkan  pengangkatan dalam jabatan Struktural eselon II kebawah ditetapkan oleh Pejabat Pembina  Kepegawaian Daerah Propinsi setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Propinsi.

Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah di Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.  Khusus untuk pengangkatan  Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur

Dalam setiap keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan structural, harus dicantumkan nomor dan tanggal pertimbangan Baperjakat, eselon dan besarnya tunjangan jabatan struktural.

Pelantikan
PNS yang diangkat dalam jabatan struktural, termasuk PNS yang menduduki jabatan struktural yang ditingkatkan eselonnya, selambatnya 30 hari sejak penetapan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang. Demikian juga  yang mengalami perubahan nama jabatan atau perubahan fungsi dan tugas jabatan maka PNS yang bersangkutan dilantik dan diambil sumpahnya kembali.
Pendidikan dan Pelatihan

PNS yang akan atau telah menduduki jabatan structural harus mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) sesuai dengan kompentensi yang dite-tapkan untuk jabatan tersebut. Artinya, PNS dapat diangkat dalam jabatan struktural meskipun yang bersangkutan belum mengikuti dan lulus Diklatpim. Namun demikian untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan me-nambah wawasan, maka kepada PNS yang bersangkutan tetap diharuskan untuk mengikuti dan lulus Diklatpim yang dipersyaratkan untuk jabatannya.

2. Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :

1. Mengundurkan diri dari jabatannya
2. Mencapai batas usia pensiun
3. Diberhentikan sebagai PNS
4. Diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional
5. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan
6. Tugas belajar lebih dari enam bulan
7. Adanya perampingan organisasi pemerintah
8. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani
9. Hal lain yang ditetapkan perundangan yang berlaku

Pemberhentian PNS dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/ Baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya.

PNS yang meninggal dunia dianggap telah diberhentikan dari jabatan strukturalnya

3. Perangkapan Jabatan
Untuk optimalisasi kinerja, disiplin dan akuntabilitas pejabat structural serta menyadari akan keterbatasan kemampuan manusia, PNS yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan structural lain maupun jabatan fungsional.

Rangkap jabatan hanya diperbolehkan apabila ketentuan perangkapan jabatan tersebut diatur dengan Undang-undang  atau Peraturan Pemerintah.

Bahan Bacaan:
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jahatan Struktural
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000.
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

»»   Selengkapnya...

REFORMASI BIROKRASI "RANGKAP JABATAN" ALA BUPATI TANA TORAJA, MELANGGAR PP 47/2005"

Ketua LSM LEKAT

TNO-Makale, Sejak dilantik September 2009, Theopilus sudah melakukan beberapa hal, sayangnya hal ini tidak secepat harapan masyarakat Tana Toraja. Dibidang Kepegawaian, Sudah dua kali Theopilus melakukan "mutasi", tetapi yang timbul justru persoalan lama tidak terjawab, malahan persoalan baru muncul. Sebut saja, mutasi pertama menyebabkan beberapa pergeseran pejabat eselon dua, tapi parahnya Jabatan yang mereka tinggalkan tidak diisi, akhirnya terjadi RANGKAP JABATAN. Menurut Ketua LSM LEKAT, Ferryanto Belopadang, "Pemerintah melarang rangkap jabatan dan diatur dalam PP 47 /2005 Pasal 2(1) Pegawa Neger Sipil dilarang menduduk jabatan rangkap", jabatan rangkap untuk jabatan tertentu ditetapkan dengan Keputusan Presiden".Lanjut dijelaskannya, Pemerintah Tana Toraja jelas melecehkan PP ini, dan Baperjakat ikut bersalah mengusulan. Kami sementara menyiapkan pelaporannya, kuncinya. Terlepas dariada tidaknya aturan - aturan tersebut, sebaiknya jabatan rangkap memang harus dihindari karena sangat mengganggu jenjang karier banyak orang. Apalagi yang sudah harus pensiun, jangan terapkan standar ganda, ini jelas terindikasi Kolusi di dalamnya! tegas Ryan.

 Kondisi - kondisi seperti ini, sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya Bupati bisa berkomunikasi baik dengan semua pihak terkait, utamanya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai instansi pengelola aparaturnya, apalagi semua data potensi ada di BKD. Kejadian seperti ini jelas membuktikan arogansi Bupati, memang ada kewenangan Bupati untuk memutasi, tapi persoalannya bukan disitu !

Satu hal lagi, masih terkait mutasi, di Dinas Pendidikan, beberapa orang yang kami temui mengungkapkan bahwa mereka dimutasi jauh dari keluarganya dan anaknya masih kecil, di"Lempar" ke Masanda, mereka merasakan ini hukuman, karena ditengarai mereka tidak sevisi waktu pencalonan. Ini konyol, mutasi "Like and Dislike". Ini harus dikontrol oleh komponen masyarakat yang masih peduli dengan kondisi pemerintahan sekarang. (fer)

»»   Selengkapnya...

-DPRD Tana Toraja Desak Bupati Evaluasi Pimpinan SKPD-

Editor: KTC02, Reporter: Papa Eva

KABAR-TORAJA.COM -Tana Toraja- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja mendesak Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung untuk segera melakukan evaluasi terhadap pimpinan SKPD terutama yang berkinerja buruk.
Welem Sambolangi, Ketua DPRD Tana Toraja untuk yang kesekian kalinya mendesak Bupati mengevaluasi SKPD yang kinerjanya buruk. Selain yang berkinerja buruk, Welem juga meminta Bupati untuk mengambil tindakan tegas terhadap pimpina SKPD yang tidak sejalan dengan kebijakan Bupati dalam mewujudkan visi dan misinya.
“Bupati harus evaluasi SKPD yang berkontribusi besar pada opini disclaimer oleh BPK atas laporan keuangan Tana Toraja” kata welem kepada kabar-toraja.com, Jumat (06/07/2012) di Makale.
Meskipun arah kebijakan Bupati cukup bagus, lanjutnya, apabila tidak didukung oleh SDM aparatur pemerintahan yang mampu menerjemahkan arah pembangunan, maka tidak dapat berjalan dengan baik.
“Padahal idealnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus ditunjang dengan implementasi program kerja di setiap unit kerja yang tepat sasaran yang diikuti dengan kemampuan pejabat melakukan inovasi dan rekayasa sosial demi tercapainya pembangunan di Tana Toraja yang pro rakyat” imbuh Welem.
Sorotan serupa diutarakan ketua Fraksi Partai Demokrat Alexander Pantan Rante Allo, Pimpinan SKPD berkinerja buruk segera dievaluasi dan bila perlu harus diganti.


Berita terkait, baca: Bupati Tana Toraja Nilai SKPD Terkesan Hanya Habiskan Anggaran.

»»   Selengkapnya...

-DPRD Tana Toraja Desak Bupati Isi Jabatan Lowong-

TNO-Tana Toraja-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja untuk yang kesekian kalinya mendesak Bupati Tana Toraja untuk segera mengisi jabatan lowong beberapa SKPD.

Hingga kini, masih ada empat jabatan eselon dua masih lowong, diantaranya, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) serta Badan Penanggulanagn Bencana Daerah (BPBD).

Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi, mendesak Bupati untuk segera melantik pejabat yang memiliki kompetensi dan memenuhi pangkat untuk memimpin SKPD tersebut.

“Lowongnya jabatan tersebut akan berpengaruh pada pencapaian program dan pengambilan kebijakan strategis di SKPD” imbuh Welem, Jumat (06/07/2012).

Sorotan serupa datang dari politisi Demokrat, Alexander Pantan Rante Allo, mendesak Bupati untuk tidak membiarkan Pimpinan SKPD lowong terlalu lama karena akan berpengaruh pada kinerja sebuah organisasi perangkat kerja Daerah.

“Bupati harus segera mengisi jabatan yang masih kosong” desak Pantan.

Berita terkait, baca: DPRD Tana Toraja Sorot Jabatan Lowong Pemda.

posting : KABAR-TORAJA.COM

Editor: KTC02, Reporter: Papa Eva

»»   Selengkapnya...