Direktur dan Pengelola Mangkir dari Undangan DPRD? Pimpinan DPRD Ungkap PANSUS !

Wakil Ketua DPRD Tator - Kendek Rante di hadapan Perwakilan Perawat

Makale - TNO. Kemelut berkelanjutan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS Lakipadada belum juga usai. Persoalan yang sudah berbulan-bulan ditangani Komisi 2 DPRD Tana Toraja buntu. Pasalnya, Manajemen BLUD RS Lakipadada mangkir dari Undangan DPRD Tana Toraja, Sabtu (11/2).

Puluhan Solidaritas Perawat mendatangi DPRD Tana Toraja yang hendak mendengarkan tuntutan mereka akhirnya tidak menemukan jawaban. Perwakilan Solidaritas Perawat, Jeany, mengungkapkan perasaan para perawat yang tidak mendapatkan insentif seperti yang telah dibayarkan kepada Pengelola, Dewan Pengawas dan para dokter. Menurutnya, harus adala keadilan, dan sebisanya kami ini diberikan 50% dari yang diterimakan dokter umum. "Kami yang merawat, kami juga merasa berhat untuk mendapakan insentif, kami diintimidasi dengan telpon bahwa akan dimutasi" ujar perwakilan Solidaritas Perawat, disambut tepuk tangan.

Sebelumnya, Plt. Sekda Tana Toraja yang dikonfirmasi terkait diterbitkannya 11 SK mutasi di lingkup kerja BLUD RS Lakipadada, dirnya baru tahu setelah pertemuan dengan para Perwakilan Perawat. "Saya baru tahu kemarin (Jumat,10/2) makanya tidak ada paraf saya"jelas DR Semuel Tande Bura. Lanjutnya, ada prosedur dalam mutasi yang dikeluarkan BKPSDM (BKD dulunya,Red). "Harus ada penilaian kinerja dari Tim Penilai Kinerja, dan ada SOP yang berlaku" Plt. Sekda.

Menanggapi ketidak hadiran Menejemen BLUD RS Lakipadada, Kendek Rante menyesalkan hal tersebut. Dikatakannya. kami Lembaga Dewan, Undangan ditandatangani Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi,SE, kami merasa diabaikan! "Karena ketidak hadiran Direktur (dr Safari), rapat ini tidak dapat dilanjutkan, padahal kami mencari solusi terbaik" kesalnya. Dirinya juga akan menyampaikan pada rapat pimpinan terkait ketidak hadiran direktur dan akan memanggil juga kepala BKPSDM untuk dimintai keterangan tentang SK Sakti (diantarkan ke rumah masing-masing penerima). "Kalau pimpinan Dewan menetapkan akan ada RDP,  kalau tidak dimungkinkan kami PANSUS-kan !, "tegas Wakil Ketua DPRD Tana Toraja.

Menimpali itu, Wakil Ketua Komisi 2, Pantan Ranteallo, menyayangkan ketidakhadiran direktur, menurutnya, kita akan panggil direktur. "Untuk berikutnya kita akan panggil, bukan diundang lagi"kesal Pantan Ranteallo. (r1an)

»»   Selengkapnya...

Usai Aksi Mogok Solidaritas Perawat, Sebanyak 150-an SK Magang di Bagikan Direktur BLU RS Lakipadada

Aksi Mogok Solidaritas Perawat (dok.LSM LEKAT)

Tator-TNO. Berbagai polemik yang melanda menejemen Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Tana Toraja tidak menyurutkan niat Direkturnya dalam menata Badan Layanan Umum (BLU) yang dipimpinnya sejak Mei 2017.

Setelah menerima aspirasi dari ratusan Solidaritas Perawat RS Lakipadada yang menuntut insentif yang tidak diberikan manejemen dan pembatalan SK mutasi terhadap belasan ASN di lingkup kerjanya, dr Safari Daniel Mangopo, Sp.B memberikan 150an SK Magang, Jumat (9/12).

Kegiatan penyerahan SK dihadiri langsung Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tana Toraja Damoris Sembiring di Ruang Pertemuan RS Lakipadada.

Dalam pengarahannya, Safari menegaskan kepatuhan dalam menjalankan tugas di bidang pelayanan. "Kesadaran dalam menjalankan tugas bukan oleh orang lain, tetapi dari dalam diri sendiri" ungkapnya.

Direktur RS Lakipadada dihadapan magang

Terkait masalah yang membelitnya terhadap tuntutan para perawat di lingkup tugasnya, Safari meminta kesadaran para perawat untuk mengedepankan pelayanan terhadap pasien. Dia juga mengaku kewalahan dengan tuntutan perawat yang tertalu tinggi. " Tahun 2017 memang dianggarkan untuk tenaga medis, dalam perubahan diubah menjadi tenaga dokter"jelas Safari. Dirinya juga menampik tudingan yang mengatakan ketidak-peduliannya terhadap keberadaan perawat. "Sejak Desember, saya sudah menyarankan untuk ketemu Bupati, karena Bupati sebagai pemilik rumah sakit" jelasnya. (FB)

»»   Selengkapnya...

NORMALISASI SUNGAI TANPA PAPAN PROYEK, LEGITIMASI ILLEGAL MINING?, DISESALKAN WARGA

TNO-Toraja, (18/9) Sudah lebih sepekan, aktifis pengerukan sungai dilaksanakan sekelompok orang, di Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara,Kabupaten Tana Toraja. Melalui Kepala Lingkungan Lion, beberapa warga mempertanyakan aktifias pengerukan sungai dan pengangkutan material (sirtu-red). Masyarakat kaget tiba-tiba ada yang mengeruk di sungai, sementara selama ini mereka sudah memohonkan izin usaha pertambangan tersebut ke Provinsi, hanya kasih terkendala Rekomendasi Bupati. Sande Rupang, sang Kepala Lingkungan Lion saat ditemui mengungkapkan kekecewaan dan kekesalannya, menurutnya aktifitas pengerukan langsung dilakukan tiba-tiba, tanpa pemberitahuan apalagi kordinasi ke kami sebagai kepala lingkungan. 

      Dijelaskan Sande, "Mereka datang, langsung mengeruk, tanpa pemberitahuan, warga kami kaget, karena mereka tidak ada penjelasan. Sedangkan pelaksana proyek yang mengerjakan talud dipinggir sungai masih menemui kami." Kekesalan Sande diutarakan kepada tim peliputan TNO, disaksikan warga yang juga sebagai tetua adat. Masih menurut Sande," saat kami mengkonfirmasi Lurah dan Camat, dikatakan sudah rekomendasi dari Daerah, inilah yang kami sesalkan, seharusnya ada pemberitahuan kepada kami supaya kegiatan mereka, kami ketahui, itulah membuat saya melaporkan kegiatan ini". 

      Berdasarkan informasi tersebut, dikonfirkasi ke Plh.Sekda Tana Toraja, namun DR Semuel Tande Bura menapik informasi bahwa dia menyuruh. Dikatakannya, "Konfirmasi, Sekda tidak menyuruh, yang benar ada permintaan rekomendasi, 1 orang dari Lingkungan Hidup, 1 dari Pengelola". 

   Fakta lapangannya, ada aktifitas pengerukan material sungai, dan transaksi penjualan tanpa retribusi. Ini juga yang dikeluhkan warga, menurut Kepala Lingkungan Lion, harus ada saling menghargai, kami sebagai kepala lingkungan sangat mengharapkan kordinasi, baik dari Kelurahan, Kecamatan, apalagi yang akan mengerjakan sesuatu dalam wilayah kami".(tim)

»»   Selengkapnya...