Gadis Cantik Asal Toraja Dianiya Di Papua, Lapor Polisi Diabaikan

Helmy Yongelen (26 thn)

Tator-TNO. Mencari nafkah di Papua memang sangat menjanjikan, itu juga dirasakan gadis alas Toraja, yang selama ini bekerja di Perusahaan Swasta di Kabupaten Boven Digul.

Namun, kenyamanan Helmy Yongelen (26 thn) terusik. Dirinya dianiaya istri Oknum Polisi yang mendatanginya di tempat kerjanya. Kedatangan CS bersama beberapa oknum istri Polisi lainnya membuat dirinya tersiksa, Sabtu (10/3) sekitar pkl.15.00 WIT.

 "Saya didatangi CS istri Bripka An, beserta beberapa orang temannya yang juga istri Polisi, menanyakan nama saya, dan langsung menganiaya saya"tangis Helmy. Lanjutnya, segumpal rambut lepas dari kepalanya yang membuat dirinya merintih kesakitan. Saya minta visum namun ditolak dengan alasan sudah lewat 3 hari.

Saat dirinya melaporkan ke Polsek, dirinya diperlihatkan surat pernyataan damai dan meminta maaf, bahkan dirinya diminta berempati.

Hendrik Theodor Yongelen, salah seorang penggiat LSM di Toraja, menyesalkan kejadian tersebut. "Saya tidak terima anak saya dianiaya, mohon pihak Kepolisian mengusut tuntas demi keselamatan anak saya"harap Hendrik.(FB)

»»   Selengkapnya...

Direktur dan Pengelola Mangkir dari Undangan DPRD? Pimpinan DPRD Ungkap PANSUS !

Wakil Ketua DPRD Tator - Kendek Rante di hadapan Perwakilan Perawat

Makale - TNO. Kemelut berkelanjutan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS Lakipadada belum juga usai. Persoalan yang sudah berbulan-bulan ditangani Komisi 2 DPRD Tana Toraja buntu. Pasalnya, Manajemen BLUD RS Lakipadada mangkir dari Undangan DPRD Tana Toraja, Sabtu (11/2).

Puluhan Solidaritas Perawat mendatangi DPRD Tana Toraja yang hendak mendengarkan tuntutan mereka akhirnya tidak menemukan jawaban. Perwakilan Solidaritas Perawat, Jeany, mengungkapkan perasaan para perawat yang tidak mendapatkan insentif seperti yang telah dibayarkan kepada Pengelola, Dewan Pengawas dan para dokter. Menurutnya, harus adala keadilan, dan sebisanya kami ini diberikan 50% dari yang diterimakan dokter umum. "Kami yang merawat, kami juga merasa berhat untuk mendapakan insentif, kami diintimidasi dengan telpon bahwa akan dimutasi" ujar perwakilan Solidaritas Perawat, disambut tepuk tangan.

Sebelumnya, Plt. Sekda Tana Toraja yang dikonfirmasi terkait diterbitkannya 11 SK mutasi di lingkup kerja BLUD RS Lakipadada, dirnya baru tahu setelah pertemuan dengan para Perwakilan Perawat. "Saya baru tahu kemarin (Jumat,10/2) makanya tidak ada paraf saya"jelas DR Semuel Tande Bura. Lanjutnya, ada prosedur dalam mutasi yang dikeluarkan BKPSDM (BKD dulunya,Red). "Harus ada penilaian kinerja dari Tim Penilai Kinerja, dan ada SOP yang berlaku" Plt. Sekda.

Menanggapi ketidak hadiran Menejemen BLUD RS Lakipadada, Kendek Rante menyesalkan hal tersebut. Dikatakannya. kami Lembaga Dewan, Undangan ditandatangani Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi,SE, kami merasa diabaikan! "Karena ketidak hadiran Direktur (dr Safari), rapat ini tidak dapat dilanjutkan, padahal kami mencari solusi terbaik" kesalnya. Dirinya juga akan menyampaikan pada rapat pimpinan terkait ketidak hadiran direktur dan akan memanggil juga kepala BKPSDM untuk dimintai keterangan tentang SK Sakti (diantarkan ke rumah masing-masing penerima). "Kalau pimpinan Dewan menetapkan akan ada RDP,  kalau tidak dimungkinkan kami PANSUS-kan !, "tegas Wakil Ketua DPRD Tana Toraja.

Menimpali itu, Wakil Ketua Komisi 2, Pantan Ranteallo, menyayangkan ketidakhadiran direktur, menurutnya, kita akan panggil direktur. "Untuk berikutnya kita akan panggil, bukan diundang lagi"kesal Pantan Ranteallo. (r1an)

»»   Selengkapnya...

Usai Aksi Mogok Solidaritas Perawat, Sebanyak 150-an SK Magang di Bagikan Direktur BLU RS Lakipadada

Aksi Mogok Solidaritas Perawat (dok.LSM LEKAT)

Tator-TNO. Berbagai polemik yang melanda menejemen Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Tana Toraja tidak menyurutkan niat Direkturnya dalam menata Badan Layanan Umum (BLU) yang dipimpinnya sejak Mei 2017.

Setelah menerima aspirasi dari ratusan Solidaritas Perawat RS Lakipadada yang menuntut insentif yang tidak diberikan manejemen dan pembatalan SK mutasi terhadap belasan ASN di lingkup kerjanya, dr Safari Daniel Mangopo, Sp.B memberikan 150an SK Magang, Jumat (9/12).

Kegiatan penyerahan SK dihadiri langsung Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tana Toraja Damoris Sembiring di Ruang Pertemuan RS Lakipadada.

Dalam pengarahannya, Safari menegaskan kepatuhan dalam menjalankan tugas di bidang pelayanan. "Kesadaran dalam menjalankan tugas bukan oleh orang lain, tetapi dari dalam diri sendiri" ungkapnya.

Direktur RS Lakipadada dihadapan magang

Terkait masalah yang membelitnya terhadap tuntutan para perawat di lingkup tugasnya, Safari meminta kesadaran para perawat untuk mengedepankan pelayanan terhadap pasien. Dia juga mengaku kewalahan dengan tuntutan perawat yang tertalu tinggi. " Tahun 2017 memang dianggarkan untuk tenaga medis, dalam perubahan diubah menjadi tenaga dokter"jelas Safari. Dirinya juga menampik tudingan yang mengatakan ketidak-peduliannya terhadap keberadaan perawat. "Sejak Desember, saya sudah menyarankan untuk ketemu Bupati, karena Bupati sebagai pemilik rumah sakit" jelasnya. (FB)

»»   Selengkapnya...

Rapat Koordinasi Kelanjutan Pembangunan Bandara Baru Buntu Kunik Disorot Warga

Ket. Foto : Ka Bandara Pongtiku - Alex Rudi Nainggolan (kanan)

Tator - TNO. Kelanjutan pembangunan Bandara Buntu Kunik (BBK) menemui titik terang, setelah mangkrak sekian lamanya. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Rapat Koordinasi Kelanjutan Pembangunan Bandara Baru Buntu Kunik, Rabu (7/2) pagi tadi di Heritage Hotel Toraja Utara.

Rapat Koordinasi (Rakor) tersebut diikuti Kepala Otoritas Bandar Udara Wil V Makassar, Bupati Tana Toraja, Wakil Bupati Tana Toraja, Dandim 1414/Tator. Juga ikut dalam pertemuan Ketua PN Makale, dan Kajari Makale. Sesuai undangan yang ditandatangani Ka Bandara Pongtiku, Alex Rudi Nainggolan, turut menghadirkan Bupati Toraja Utara, namun tidak tampak hadir begitupun wakilnya.

Salah satu hal krusial yang selama ini masih menjadi salah satu kendala kelanjutan Pembangunan BBK, Bupati mengungkapkan bahwa terkait pembebasan lahan tidak ada masalah lagi dan itu semua sudah dibayarkan. Pernyataan ini ditampik oleh Ir.Palagian Ranteallo mewakili para Pemenang terhadap Gugatan Lahan BBK. Menurutnya, nilai ganti rugi yang dibayarkan belum semuanya. "Kami masih menunggu niat baik dari Pemkab Tana Toraja membayarkan kepada kami, dari nilai yang sudah dibayarkan kepada pihak lain, itu salah bayar" tegasnya. Masih Palagian, mereka sudah berkoordinasi dengan Pengacara tentang hal tersebut dan kalau tidak dipenuhi, kembali akan melayangkan gugatan.

Dilain pihak, salah seorang dari perwakilan warga juga merasa heran dengan kegiatan yang dilakukan di hotel, bukan di Kantor Kecamatan atau bahkan di Lokasi BBK. Menurutnya (enggan disebut namanya), mereka harus juga mengetahui apa saj yang dibicarakan dan mewanti-wanti terhadap lahan yang belum dibebaskan jangan sampai masuk pengukuran untuk disertifikatkan.(FB)

»»   Selengkapnya...

ASN TATOR : "INI TIDAK MANUSIAWI, KAMI AKAN GELAR TIKAR, KAMI TIDAK ADA KURSI DAN MEJA"

TNO-Tator (13/10) Jangan heran bila memasuki areal Kantor Bupati Tana Toraja, puluhan orang berseragam Putih-Hitam, akan menyambut kita dengan wajah lesu, memelas dan terkesan putus asah. Mereka adalah bagian dari ASN Tator yang mendapat predikat "Non Job". Kondisi ini menurut beberapa orang yang ditemui Tim Liputan TNO, sangat mengharapkan adanya perhatian dari Kemendagri dan Ombudsman. Menurutnya, kondisi ini sudah berjalan hampir setahun, praktisnya per 31Desember 2016. Lanjut Pria yang akrab dengan awak media di Bumi Lakipadada ini " Sudah hampir setahun kami diperlakukan seperti ini, tidak ada kejelasan, selama ini kami bekerja dengan taat kepada pimpinan, kami menuntut keadilan, beberapa dari kami adalah ASN pada jabatan struktural yang sangat strategis, kami laksanakan tugas dengan baik". Masih akunya, lelaki yang sangat bermohon identitasnya ditutup, demi objektifitas penilaian pimpinan, "Kami para senior, diganti oleh junior yang belum siap, sangat mengganggu kinerja pelayanan kepada masyarakat, bahkan ada diantara kami yang belum ada pengganti di jabatan yang dicopot dari kami, ada apa?".

Kondisi ke 58 ASN Tator yang lebih sering menyebut diri mereka "Kelompok 58", sehari-hari hanya bercengkerama, ada beban sosial yang mereka tanggung, ada rutinitas kinerja yang dicopot dari mereka, hidup dengan beban mental seperti ini, akan menyiksa mereka yang punya dedikasi,punya kepedulian, dengan nada kesal, salah seorang ASN menyelutuk "Kami tidak akan tinggal diam, kalau Ambudsman tahu ini, akan menjadi masalah, karena ada beberapa orang yang sangat tidak memenuhi aturan, tetapi dipaksakan"

Apa Tanggapan Pemkab Tator?

Beberapa sumber di Pemkab Tator sulit dimintai keterangan terkait hal ini, namun Plh. SEKDA Tator masih sempat memberikan penjelasan, walaupun sementar tugas di luar daerah, dijelaskan DR.Semuel Tande Bura "Sebanyak ASN dmaksud itu belum 2 minggu kami terima SK penempatan di Setda. Penjelasan detail harap bersabar dulu, skrg lg tugas luar setelah di tempat tugas /di Toraja sy infokan".

Dari berbagai sumber berita dan informasi yang didapatkan, beberapa ASN senior Gol.IV/C diganti Gol.III/d, bahkan masih ada yang belum mendapatkan SK Pemberhentiannya, namun sudah 10 bulan berlalu Mutasi Akhir Tahun yang menjadi momok bagi ASN (Aparat Sipil Negara) di daerah ini. Berbagai spekulasi bermunculan, apa dasar pemberhentian mereka, dan ini tentunya merugikan Negara, sebab ASN yang masih sangat produktif, di berhentikan dari jabatan yang diembannya, dan diganti, ataupun diberhentikan tanpa pengganti. Semoga kondisi ini tidak dibiarkan berlarut-larut, karena akan menjadi sandungan pelaksanaan Birokrasi yang baru menanjak ke tahun Kedua Pemerintahan Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae. Begitu juga dengan kinerja BKD Tator yang lamban menyampaikan SK para ASN, sebaiknya ditinjau keberadaannya. Demi kesuksesan dan pelayanan masyarakat yang maksimal sesuai Tagline "Unggul dan Sejahtera".(fb)

»»   Selengkapnya...

KPK : ADD "BOM WAKTU", KALEM TIDAK DIHADIRKAN, PESAN KPK TERLEWATKAN...!!!

 

 

 

 

COMMENTS

     

TANA TORAJA – TNO, (8/8) Tana Toraja dijadikan tempat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Monitoring dan Evaluasi Empat Pemkab, namun Pemkab Luwu Utara tidak hadir tanpa konfirmasi? Kenapa dipilh Kabupaten Tana Toraja?

     Kegiatan Monitoring dan evaluasi ini hanya dihadiri tiga Kabupaten, Tana Toraja, Toraja Utara dan Luwu Timur. Turut hadir Kaolres Tator. Dalam Paparannya, Maruli, menegaskan beberapa hal terkait Korupsi dan Pencegahannya. Namun yang paling ditekankannya adalah Pengelolaan ADD (Anggaran Dana Desa). Ungkap Maruli " Pengelola ADD harus Konsisten dalam mengelolah ADD, karena ini bisa menjadi "BOM WAKTU". Namun hal itu tidak didengarkan langsung para Kepala Lembang(Kalem). Dari informasi yg diterima TNO, tidak ada Kalem yang dihadirkan, ada apa? Pesan "Emas" KPK, bukanlah sanjungan, tetapi bukan tanpa alasan. Sudah beberapa Kalem terkait kasus ADD, diantaranya ada yang sangat beresiko Hukum. “Hasil kajian KPK Korupsi itu banyak dimulai dari perencanaan program. Jadi ini untuk mencegah terjadinya korupsi,” jelasnya.

     Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae yang membuka kegiatan tersebut berharap jajarannya betul betul menjalankan saran KPK.“Kehadiran KPK monitoring rencana aksi yang terintregrasi sangat kami apresiasi. Saya harap seluruh OPD, ASN dan semua lembaga yang terkait melaksanakan sebaik baiknya apa yang disarankan KPK,” ungkap Nico.

     Di lain hal, Maruli mempaparkan KPK dengan canda, disinggungnya "Beritanya laris kalau KPK tangkap Bupati atau Kajari,,,", langsung disambut dengan tepuk tangan dan riuh rendah para peserta. Sambil sesekali Maruli mengucapkan yell-yell "SEMANGAT,,,!!!".

     Sampai sore hari, kegiatan ini berlangsung, namun Bupati sudah meninggalkan tempat kegiatan, diikuti beberapa orang yang menyusul keluar. Diakhir kegiatan, ada dua komponen masyarakat di Tana Toraja menyampaikan pengaduan yang diberikan dalam bentuk surat ke KPK, sayangnya TNO tidak mendapatkan konfirmasi detail perihal surat tersebut. Apa gerangan isinya hanya si pembuat dan KPK yang tahu, kita nantikan saja perkembangannya. (fb)

»»   Selengkapnya...

Jajaran Polres Tator Gelar Coffee Morning dengan LSM Dan Pers

Coffee Morning Jajaran Polres Tator dan LSM Serta Pers

Makale-TNO. Keseharian yang penuh rutinitas, dan beban tugas yang tidak mudah dirasakan semua aparat di Jajaran Polres Tator. Hal itu juga dirasakan dari sisi lain oleh para penggiat LSM dan Insan Pers. Selama ini sudah terbangun komunikasi dan kemitraan yang baik diantar ketiga unsur tersebut, apalagi lebih dinampakkan saat Jajaran Polres Tator menggelar Coffee Morning di salah satu Cate di bilangan Makale, Rabu (8/3).

Kapolres Tator AKBP H.Y. Arief Satriyo. S.IK membuka pembicaraan dengan mengatakan ini kegiatan yang terbuka, kita tidak ada ceremonial, dan kalau ada informasi teknis dapat berkomunikasi langsung dengan para Kasat dan Kapolsek dalam wilayah tugasnya. Momen ini disambut antusias oleh para Insan Pers dan Penggiat LSM di Tana Toraja dan Toraja Utara. Berbagai hal diutarakan dalam pertemuan ini, diantaranya Perkembangan Penyidikan Kasus, Himbauan dan berbagi informasi demi kelancaran tugas masing-masing.

Kegiatan ini diikuti kurang lebih 30an orang, diharapkan kegiatan serupa akan dilaksanakan pada waktu-waktu mendatang. (R1an)

»»   Selengkapnya...

LSM LEKAT : Waspadai Penyusup, terkait Aksi Teror Gereja Bawakaraeng !

TNO-Makassar, Belum hilang dibenak kita aksi pengepungan dan penolakan FPI yang mengatasnamakan laporan warga menolak pembangunan Rehabilitasi Gedung Gereja Bunturannu di Makassar, kembali lagi terjadi aksi penyerangan terhadap Gedung Gereja Jemaat Bawakaraeng yang dulunya disebut Gereja Maros. Penyerangan itu berlangsung sekitar pukul 20.30 wita, dimana Ratusan Jemaat sedang malksanakan ibadah Minggu. Sungguh sebuah tindakan yang brutal. Puluhan orang (seperti dilansir dari berbagai media) memaksa masuk halaman gereja dan beradu mulut dengan petugas jaga, bahkan ada yang sempat ditangkap oleh securiti setempat, namun sempat dilepaskan para rekan mereka dengan mengeluarkan benda tajam dari dalam tas.

Rangkaian dua kejadian ini modsnya berbeda, dimana sebelumnya massa yang mengatasnamakan FPI dan warga, yang ini tidak diketahui OTK (Orang Tidak di-Kenal). Dari hasil pantauan di lapangan, TNO menemui salah seorang warga jemaat, dari penuturan jemaat yang beribadah tersebut, menyesalkan tindakan yang mengganggu hikmatnya ibadah yang mereka lakukan.

Walikota Fasilitasi Dialog
Terkait pengepungan di Gereja Bunturannu, Walikota Makassar Danny Pomanto sudah memfasilitasi pertemuan dengan para pihak. Hal ini sangat diapresiasi oleh beberapa kalangan, mereka utamanya merespon positif kegiatan ini untuk menghindari dampak yang lebih luas dan berpotensi konflik horizontal bernuansa SARA.

Himbauan LEKAT
Terjadinya dua aksi dalam waktu yang sangat berdekatan, mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Salah seorang aktifis LSM di Makassar yang sudah menetap di Tana Toraja ikut berpendapat. Sebut saja, Ryan sapaan akrab sang Direktus LSM Lekat, dia mengungkapkan tindakan pengepungan oleh ormas FPI dan warga itu mungkin juga karena miskomunikasi, dan sudah ada upaya maksimal dari Walikota Makassar untuk memfasilitasi pertemuan di kediaman pribadinya, kita semua harus menghargai itu. Akan tetapi tindakan penyerangan batu yang mengnai gerbang dan kaca jendela dimana ratusan jemat yang juga terdiri para wanita dan anak-anak adalah sebuah aksi TEROR. Lanjut dikatakannya " Saya kira aksi minggu kemarin adalah aksi TEROR yang tidak boleh kita tolerir. Semua pihak, utamanya para penegak hukum harus berupaya menemukan OTK yang sudah melakukan aksi Teror tersebut. Jangan dianggap remeh, karena mereka sudah melakukan pengrusakan dan pengancaman. Ini harus diusut tuntas dan ditindak tegas, demi memberikan jaminan keamanan terhadap warga yang sementara melaksanakan ibadah hari minggu". Saat ditanyai TNO mengenai hubungan kejadian sebelumnya dan minggu kemarin, Ryang kembali mengungkapkan " Kita tidak bisa buru-buru menyimpulkan, kita justru harus melihat apakah ada upaya pihak tak bertanggungjawab yang memang menginginkan makassar tidak aman dengan melakukan aksi teror rumah ibadah. Justru FPI harus juga membantu karena kami tahu setiap ormas bergerak selalu membawa atribut dan jelas surat aksi yang diketahui pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya, jangan sampai disusupi !!!". Dalam beberapa hari ini di Makassar memeang terjadi kecemasan, tetapi kita berharap pemerintah Kota Makassar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan didukung FKUB, semoga.(tim2)

»»   Selengkapnya...

TERKAIT PENGEPUNGAN GEREJA DI MAKASSAR, LEKAT SESALKAN TINDAKAN AROGANSI FPI

IMB (dok.frans tandibura)

TNO-Makassar, Puluhan massa yang mengatasnamakan warga dan FPI mengepung Gereja Toraja Jemaat Bunturannu Klasis Makassar di Jalan Cendrawasih III. Kedatangan massa itu terkait pelarangan membangun Gedung Gereja tanpa izin. Namun hal itu ditampik Pengurus Gereja tersebut, alhasil mereka para pengepung memasang spanduk berbagai tulisan di pagar Gereja tersebut.

Backdrop (dok.frans tandibura)

Tindakan ini memicu tanggapan beberapa pihak, tak terkecuali Walikota Makassar, Ir H Moh Danny Pomanto, melalui pesan singkat ke TNO, dikatakannya, segera ditangani dan semua pihak diminta menahan diri. Tak pelak puluhan medsos dan ratusan tanggapan mewarnai halaman medsos yang menyayangnkan tindakan tersebut. Akhirnya, Agus Arifin Nu'mang, Sang Wagub, menegaskan ke Pemkot Makassar untuk segera menengahi masalah ini, menghindari konflik horizontal karena ini menyangkut SARA (dilansir:Rakyatku.com).

Ketua LSM Lekat, Ferryanto Belopadang, juga menyesalkan tindakan dari orang-orang yang mengatasnamakan warga dan FPI, apalagi menurut sumber berita, FPI datang karena laporan warga. Warga yang mana? kan ada prosedurnya, ada perangkat di setiap Kelurahan yang akan menanganinya.

situasi pengepungan (dok.rakyatku.com)

"Ini tindakan provokasi yang bernuansa SARA, kami minta segera ditangani penegak hukum, Ormas seperti ini harus ditertibkan, karena terkadang mengatasnamakan FPI setelah ditelusuri mereka juga tidak saling kenal, ada apa?. Yang kami tahu IMB sdh ada dan Walikota sudah meletakkan batu pertama tanda renovasi bangunan Gereja yang ada, ini perlu diwaspadai dan yang mengatasnamakan warga juga perlu diperiksa"tegas Ryan. (tim)

»»   Selengkapnya...

LSM LEKAT : TIM 9 KOLEKTIF, TAPI CUMA 8 DI-TSK-KAN

Makale-TNO, Sebagaimana diketahui, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk Pembangunan Bandara Baru di Tana Toraja sudah ditetapkan tersangka. Hal ini membuat beberapa LSM lokal menyatakan sikap. Salah satu diantaranya, Ferryanto Belopadang seorang aktifis senior dan praktisi LSM yang juga pendiri LSM LEKAT mempertanyakan hal ini. Dijumpai di Markasnya, Ryan mengungkapkan bahwa memang Polda sudah men-tersangka-kan Tim 9, seharusnya ada 9 orang. Lanjut dikatakannya"Kalau memang Tim Penyidik sudah mendapatkan kesimpulan dan sesuai supervisi KPK yang keberapakalinya, bahkan sudah Ekspose Kasus di KPK pada 20 Juni 2014, kenapa hanya 8 orang (minus BPN-red). Kan mereka ada 9?". Terkait hal tersebut, didapatkan informasi dari sumber yang tidak ingin disebut namanya, bahwa Tim 9 ditetapkan sebagai tersangka memang 8 orang. Bahkan mereka (Tim9-red) sudah menjalani penahanan beberapa waktu lalu.

Ketika ditanyai pendapatnya tentang hal tersebut, Ryan yang juga akatif dibeberapa Ormas memberberkan hal-haal yang terkait dengan kasus buntu kunik. Yang paling menonjol diungkapkan "Kita meminta Tim Penyidik berlaku obyektif, sekeretariat Tim9 adalah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kaab Tana Toraja, jadi mustahil kalau Kepala BPN yang selaku sekretaris Tim9 tidak tahu-menahu",lanjut Ryan" ini perlu diusut tuntas demi terciptanya keadilan bagi mereka". tegas Ryan.(tim)

»»   Selengkapnya...

Kasus Lahan Bandara Baru Buntu Kunik Tana Toraja Tak Berujung

Salah seorang Ali Waris mempertahankan Haknya

TNO-Mengkendek, LSM LEKAT :REFLEKSI AKHIR TAHUN, Hal paling menonjol adalah Kasus Lahan Bandara Baru Buntu Kunik Kec Mengkendek Kab Tana Toraja, salah satux kubur tua, liang batu, padahal thn 2010 panitia pengadaan tanah/tim9 sdh melakukan negosiasi pd masy, hasilx diantaranya:1 melakukan identifikasi status tanah dan kepemilikanx utk dilakukan proses pembayaran yg sesuai aturanx,2 mengidentifikasi dan membayarx tanaman dalam area yg dibebasx,3 mengganti wajar rumah yg terdapat dalam lokasi,4 revitalisasi dan pembangunan tongkonan baru yg tanahx diambil/masuk dalam lokasi,5 pemberdayaan lokal/anak2 para pemilik lahan akan dipekerjakan saat bandara beroperasi,6 kewenangan panitia pengadaan tanah adalah mengadakan inventarisasi dan rekomendasi utk proses pembayaran, begitu luar biasax perhatianx, tp praktekx? Kita nantikan sikap dan Tanggapan Karetaker Bupati dan Tim Pengadaan Tanah / Tim 9. (tim)

»»   Selengkapnya...

BNNK TANA TORAJA TANGKAP TANGAN 4 WANITA PEMAKAI SABU-SABU

MAKALE, Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tana Toraja bersama petugas Satuan Narkoba Polres Tana Toraja melakukan tangkap tangan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika Minggu, 29 Maret 2015. Pada kesempatan itu petugas berhasil mengamankan 4 orang wanita di salah satu wisma dalam kota Makale masing-masing berinisial AF , AM, H dan J dimana kempat pelaku berasal dari luar daerah Tana Toraja dan tinggal di kamar kontrakan di salah satu wisma di Makale dimana mereka diciduk oleh petugas. Bersama para pelaku juga diamankan sejumlah alat bukti yaitu 7 buah saset plastik bekas bungkus sabu-sabu, 1 buah bong atau alat isap, 2 buah kaca pireks, 1 buah sendok pipet plastik putih, 3 buah korek gas, 3 buah sumbu pembakar sabu, 1 buah potongan pipet 1 buah dompet plastik dan 3 buah HP. Penangkapan ini merupakan penangkapan pertama yang dilakukan oleh pihak BNNK Tana Toraja sejak adanya Kantor BNNK di Tana Toraja tahun 2013 oleh karena personil Seksi Pemberantasan BNNK Tana Toraja baru 3 bulan terakhir terisi. Kasi Dayamas BNNK Tana Toraja M. Hafit pada kesempatan jumpa pers dengan awak media di Kantor BNNK Tana Toraja Senin (30/3) menjelaskan bahwa, terhadap para pelaku telah dilakukan tes urine dan hasilnya ternyata mereka memang positif mengkomsumsi narkotika. “Dari hasil pemeriksaan urine yang kita lakukan keempat pelaku ternyata positif”, ungkapnya. 

Sementara itu Plt. Kasi Pemberantasan BNNK Tana Toraja, Aceng D didampingi Kasi Dayamas M. Hafit dan Kasi Pencegahan pada kesempatan yang sama menguraikan kronologis penangkapan yang dilakukan petugas. Dikatakannya para pelaku yang telah menjadi target selama ini ditemukan oleh petugas BNNK dan petugas Polres Tana Toraja sedang berpesta narkoba dengan mengisap sabu-sabu secara bersama-sama di kamar salah seorang pelaku yaitu AF di wisma El. Petugas lalu melakukan penangkapan dan para pelaku digelandang ke Kantor BNNK Tana Toraja untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dikatakan Aceng bahwa dari hasil penyelidikan sementara diketahui bahwa para pelaku yang ditangkap tersebut masih berstatus pengguna sehingga perlu pendalaman dan penyelidikan lanjutan untuk mengetahui bandar atau pengedar sabu-sabu yang memasok barang haram tersebut kepada para pelaku. “ Selanjutnya perlakuan terhadap keempat pelaku adalah penyelidikan untuk mendalami keterangan mereka sehingga pada akhirnya bisa diketahui siapa bandarnya, demikian pula dalam 3 hari tersebut akan ditetapkan status para pelaku yang akan menetukan proses selanjutnya”, tandasnya. (al).

»»   Selengkapnya...

MASYARAKAT TORAJA MENGHARAPKAN PENUNTASAN KASUS BANDARA DEMI PERCEPATAN PEMBANGUNAN BANDARA DI TANA TORAJA

Sosialisasi Pembangunan Bandara Buntu Kunik

Mengkendek-TNO, Setelah dicanangkan pembangunannya oleh Gubernur Sulawesi Selatan 3 tahun yang lalu, Pembangunan Bandara Buntu Kunik sebagai Bandara Baru di Kabupaten Tana Toraja terkesan lamban. Beberapa hal yang sangat dirasakan oleh masyarakat di daerah pariwisata ini adalah proses hukum terkait pembebasan lahan dan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan yang masih bergulir.

Pemeriksaan Kasus Bandara Buntu Kunik

Harapan masyarakat Tana Toraja untuk menikmati layanan transportasi udara yang memadai, bahkan menurut informasi berskala internasional menjadi dambaan semua pihak, hanya saja mereka tidak menerima jikalau ada kesan pembodohan apalagi kalau dikorupsi, salah seorang pemerhati dan penggiat LSm di daerah ini mengungkapakan keprihatinannya terkait kasus yang membelit Tim 9 pembebasan Lahan Bandata Buntu Kunik di Mengkendek . Dikatakan Zeth Taruk tiku, " Kami sebnagai masyarakat sangat mengharapkan selesainya pembangunan Bandara, tetapi sepertinya pemerintah pusat juga tidak serius, bahkan dana yang diturunkan tidak maksimal untuk sekedar pekerjaan tanah. sampai sekarang baru sekitar 100 M yang turun, sementara dibutuhkan jauh lebih banyak utk pematangan tanah, ada apa?. Demikian salah seorang warga yang ditemui, saat ditanyakan tentang kasus terkait bandara, Zeth menyesalkan terjadinya hal itu, dikatakannya"Penetapan Kasus dan Tersangka sejak 2 tahun lalu dan belum ada Kepastian Hukum, sebaiknya pihak Penyidik lebih memaksimalkan Upaya penyidikan, atau sekalian menutup kasusnya jika memang sulit dibuktikan!" Hal ini memmang sering diungkapkan para penggiat dan pemerhati di Bumi Lakipadada ini, namun kenyataannya sudah sangat berlarut-larut dan menjadi preseden buruk bagi Pihak Polda yang sudah menahan 2 tersangka namun sampai saat ini belum ada kepastian hukumnya.

Data Penggugat Lahan

Kasus Perdata Sengketa 

Seandainya Kasus ini tidak tuntas juga, akan terkatung-katunglah status hukum kedua tersangka yang kita sudah ketahui bersama yakni Enos Karoma sebagai Ketua Tim 9 Pembebasan lahan sekaligus Sekda Tator dan Ruben Rombe Randa sebagai Camat Mengkendek kala itu sekaligus Plt.Di Lembang Rantedada. Akankah kasus ini berlanjut ke Meja Hijau atau ditelan waktu di Polda, yang katanya akan ada tersangka lain, atau Beranikah KPK mengambil alih kasus ini, kita nantikan saja?

Suasana Penerima Ganti Rugi

Sidang Perdata Pitu Lombok Pitu Tanete

Surat Pengaduan

Lokasi Pembangunan Bandara Buntu Kunik di Mapongka

Ilustrasi 2 tersangka ditahan

Ilustrasi Penahanan Tersangka 

»»   Selengkapnya...

Sopir Truk dan Warga Menimbun Akses Jalan Ke Bandara Pongtiku Yang Dibiarkan Rusak

Rantetayo-TNO, Setelah sekian lama dibiarkan rusak berlubang dan tergerus air, kepedulian pengguna jalan yang terdiri dari Sopir Turk dan warga menimbun lubang dengan sebagian materail yang mereka muat sehari-hari. Tindakan ini patut juga diacungi jempol, merupakan antisipasi terhadap kondisi yang selama ini membahayakan mereka sendiri sebagai pengguna jalan tersebut.

Beberapa hari yang lalu kami melintasi jalan ini, yang menghubunhgkan beberapa wilayah kecamatan dan terutama dari dan menuju Bandara Pongtiku. Beberapa orang warga mengeluh terhadap kondisi ini dan salah seorang yang menemui TNO mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak pemerintah yang lamban menanganinya. Dikatakan Malino, Tolong diberitakan, kami pengguna jalan sangat terganngu dengan kondisi ini, sangat beresiko bagi pengendara apalagi di musim penghujan, sudah ada 1 mobil terjungkal di sekitar yang yang rusak ( baca berita terkait sebelumnya ).(tim)

»»   Selengkapnya...

Wakapolri: Apatis Polda Bisa Tangani Korupsi Pejabat

Makassar (Antara) - Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jendral Pol Nanan Sukarna menyatakan apatis terhadap pejabat Polda Sulawesi Selatan bisa menangani sejumlah kasus pidana, baik umum maupun korupsi yang melibatkan pejabat daerah.
"Saya tidak terlalu mengikuti perkembangannya jadi tanyakan saja sama pejabat lainnya di Polda," ucapnya singkat saat ditemui di Hotel Imperial Aryaduta sambil berlalu dengan cepat meninggalkan wartawan," Rabu.
Meskipun menolak meladeni beberapa wartawan yang ingin mengonfirmasi terkait lambannya maupun ketidakseriusan Polda Sulsel menangani sejumlah perkara pidana umum dan korupsi yang melibatkan pejabat, dirinya tetap memberikan perhatian agar perkara-perkara yang ditangani bisa dituntaskan.
"Yang jelas perkara-perkara yang ditangani kepolisian itu menjadi atensi kita semua untuk dituntaskan," tegasnya.
Anti Corruption Committe (ACC) menegaskan jika Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tidak serius menangani tiga kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi di tiga instansi berbeda.
"Harusnya semua aparat penegak hukum ini bersatu dan menyatukan komitmennya kepada satu tujuan yakni penindakan dan pemberantasan tindak pidana kriminal tanpa terkecuali perkara korupsi," tegas Direktur ACC Sulsel Abdul Muthalib.
Tiga kasus korupsi besar yang ditangani Ditreskrimsus Polda Sulselbar yakni, dugaan penggelembungan anggaran (mark up) kontrak sewa mobil dinas (mobdin) di lingkup PT PLN UIP Ring dengan tersangka General Manajer (GM) Suaib Sakaria.
Dalam kasus ini diduga terjadi penggelembungan anggaran (mark up) kontrak sewa mobdin di instansi
yang dipimpinnya itu untuk pengadaan pada 2012 dengan nilai anggaran mencapai Rp3,7 miliar.
Ditreskrimsus juga menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi dana ganti rugi pembebasan lahan Bandara Bunti Kuni, di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, senilai Rp9 miliar dengan tersangka Sekretaris Daerah Enos Karoma dan Camat Mangkendek Ruben Rombe Randa.
Untuk perkara korupsi ketiga masih ada dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh anak mantan Bupati Bone, Irsan Idris Galigo, yakni terkait proyek perbaikan lahan dan jaringan irigasi Bone (PLJIB) 2007 dengan nilai pagu Rp4,6 miliar.
Selain itu, masih ada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru terhadap lima orang warganya yang saat itu diduga terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulsel pada Januari lalu.
"Aparat penegak hukum jangan hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jika menangani kasus
yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan pejabat serta nilai kerugiannya kecil, pasti kasusnya cepat
diselesaikan. Tetapi jika berhadapan dengan oknum pejabat korup, mereka semua kemasukan angin dan mencari-cari alasan sehingga kasusnya mengendap dan lama-kelamaan di SP3 (surat pemberitahuan
penghentian penyidikan)," katanya.
Menurut mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH) ini, sejak dahulu, aparat penegak hukum hanya mencari simpati dengan menungkap sejumlah kasus kecil dan mengesampingkan sejumlah kasus-kasus yang melibatkan banyak pejabat.
Karena itu, dirinya menantang kepada penyidik kepolisian yang menangani sejumlah kasus korupsi tersebut agar segera dituntaskan. Terlebih lagi Kejaksaan Tinggi Sulselbar sudah mengembalikan berkas perkara korupsi itu karena dinilai belum lengkap.
"Ada apa ini, disaat aparat penegak hukum yang satu serius ingin menuntaskannya, aparat hukum lainnya yang kemasukan angin. Cobalah serius menangani kasus ini, karena yang dikorupsi uang rakyat. Rakyat butuh ketegasan dari penegak hukum, maka bersatulah melawan segala bentuk korupsi, apapun korupsinya dan siapapun pelakunya harus di hukum atas perbuatannya," tegas Abdul Muthalib.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulsel Nur Alim Rachim menyebutkan, sejumlah berkas perkara korupsi yang ditangani kepolisian sudah ditelaah oleh tim jaksa pidana khusus dan beberapa berkas itu dikembalikan ke penyidik Polda Sulsel.
"Setelah lebih dari tiga bulan, berkasnya belum ada satu pun yang dilimpahkan ke kejaksaan. Penyidik saat mengembalikan ke kepolisian sudah menyertakan beberapa petunjuk yang harus dilengkapi, tetapi hingga saat ini belum ada yang dilimpahkan," katanya.
Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Endi Sutendi yang dikonfirmasi mengaku jika beberapa perkara korupsi yang ditangani itu masih sedang berlangsung dan tidak ada rencana dari penyidik kepolisian untuk melakukan penghentian kasus atau SP3.
"Kami masih merampungkan dan melengkapi semua petunjuk jaksa penuntut umum (JPU). Kami serius menanganinya ," tegas mantan Wakapolrestabes Makassar itu.(tp)

posting : ANTARA

»»   Selengkapnya...

Jalan Menuju Bandara Pongtiku Dibiarkan Rusak Berat, 1 Mobil Terjun Ke Jurang

Rantetayo-TNO, Bandara Rantetayo sebagai satu-satunya akses udara menuju Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, namun berbagai infrastruktur sudah sangat tidak memadai lagi. Layaknya jalan menuju dan dari bandara merupakan jalur strategis, namun tidak bagi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Akses jalan yang menghubungkan kecamatan Makale dan Rantetayo, Rembon dan ke Toraja Utara ini sudah sekian lama dibiarkan terbengkalai, bahkan diperparah lagi dengan dilaluinya Kendaraan Truk yang muatannya melebihi kapasitas. 

Kondisi jalan yang rusak, dijalur strategis menambah ketidak-percayaan masyarakat terhadap pemimpinnya, salah seorang tokoh masyarakat setempat yang sangat peduli dengan kondisi ini sangat menyayangkan lambannya penanganan. dikatakan Daud, jalan ini sudah rusak berat, ini jalur strategis, semua pejabat yang menggunakan jasa transportasi udara akan memaluinya, sangat disayangkan, seharusnya ini jadi prioritas karena konsekwesni daerah kita menjadi tujuan wisata andalan di Sulawesi Selatan". 


Melihat kondisdi ini, sangatlah tidak wajar kalau Pemkab Tana Toraja selalu mengatasnamakan Pariwisata, sementara infrastruktur strategisnya dibiarkan terbengkalai. Dan saat ini Bandara Baru yang ditunggu-tunggu masih terhambat proses pembangunannya karena anggarannya belum turun, dan lokasi masih bermasalah, bahkan Sekda Tator dan Mantan camat Mengkendek yang sekarang menjabat Kepala BPMPL masih tersangkut kasus Bandara, ini sungguh mencoreng wajah pariwisata yang kita promosikan selama ini.

Mobil Terjun Ke Jurang

mobil amgkutan terjun ke jurang -dok.TNO

Rusaknya jalan yang menuju dan dari Bandara Pongtiku di Kecamatan Rantetayo, sangat membahayakan pengendara, seperti yang terjadi siang tadi. Sebuah mobil angkutan sejenis Bus terjun ke jurang karena menghindari jalan yang rusak. Dari hasil pantauan TNO di sekitar lokasi, masyarakat sangat kesal dengan Pemerintah utamanya Dinas PU yang tidak segera membenahi jalan ini, sementara Anggaran pekerjalan jalan tahun 2013 malah batal dilaksanakan karena alasan waktu yang tidak cukup, ada apa? Inilah yang harus diusut Legislator di daerah ini, karena ada anggaran yang sudah ditetapkan malah batal dilaksanakan tahun 2013. 

»»   Selengkapnya...

KANTOR INSPEKTORAT TATOR DIBOBOL MALING

Makale-TNO, Maling kembali beraksi di Tana Toraja, setelah beberapa waktu yang lalu terjadi di Rantepao. Sasaran maling kali ini tidak tanggung-tanggung, Kantor Inspektorat Kabupaten Tana Toraja, yang tidak dijaga Satpam. Kantor yang lengang dan cuaca yang mendukung tadi malam (16/6),  mempertegas langkah sang maling membongkar pintu dan jendela bahkan teralis gedung baru di kantor ini. dari keterangan beberapa orang staf, diinfokan 4 buah laptop raib dibawa maling dan uang 12,5 juta rupiah ikut dibawa kabur. 

Grendel jendela yang dirusak-dok.TNO

Kunci pintu yang dicongkel-dok. TNO

Kerugian ditaksir puluhan juta rupiah, dari keterangan salah seorang pegawai di kantor ini, laptop yang hilang itu berjumlah 4 buah, dan belum diberi tanda sebagai bukti inventaris barang milik pemerintah. Dikatakan, Yohanis " kita biasanya kesana-kemari memeriksa barang inventaris, tetapi kanapa justru di kantor kita barang (laptop-red) tidak di beri tanda". Lanjut menurutnya, seandainya barang itu diberi tanda lebih mudah melacaknya, dan ini pelajaran ke depan.

Saat TNO mendatangi TKP, masih terlihat anggota Polres Tator di sekitar lokasi, kasus Penbobolan ini sudah ditangani Polres Tator. (fer)

»»   Selengkapnya...

Tersangka Politik Uang di Toraja Akhirnya Diperiksa Polisi

TANA TORAJA, TNO– Setelah 17 hari sejak pihak kepolisian melakukan penggilan pertama pada tanggal 28 april lalu, akhirnya tersangka kasus dugaan money politik “KL” memenuhi panggilan polisi. Tersangka diperiksa selama 1,5 jam mulai pukul 06:00 sampai 07:30 wita.

Foto : Mapolres Tator   dok.polres tator

“Setibanya dari Makassar tersangka didampingi pengacaranya langsung menuju Polres untuk diperiksa,” ujar Kanit Reskrim Polres Tana Toraja, Aiptu Marthen Manan saat ditemui Rabu (14/5/14). Menurut Marthen Manan ada 20 materi pertanyaan yang diajukan kepada tersangka.

Menurut keterangan dari tersangka kasus dugaan money politik, bahwa dirinya sudah berada di Jayapura, Papua saat panggilan pertama dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Sehingga setiba dari Papua, dirinya bersama pengacaranya langsung menuju ke Tana Toraja.

Pemeriksaan tersangka tersebut telah melengkapi berkas yang akan diserahkan kepihak kejaksaan.

“Setelah tersangka kasus dugaan money politik di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) maka berkas tersebut telah lengkap dan selanjutnya akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebenarnya berkas kasus pidana politik itu sudah beberapa kali diserahkan kepihak kejaksaan namun selalu dikembalikan karena BAP tersangka belum ada,” jelas Marthen.

posting: RAKYATSULSEL.COM 

»»   Selengkapnya...

Ini 5 Wilayah Pelanggaran Pileg di Toraja Utara

TNO-Torut- Usai pemilihan umum legislatif DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten kota dan DPD tak luput dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Begitupun dengan di Toraja Utara. Pelanggaran terjadi di lima wilayah yang ditemukan Panwas . Ke lima kecamatan tersebut diantaranya Tondon, Nanggala, Sa’dan Balusu dan Baruppu’. Pelanggaran yang ada berupa penggelembungan suara dan ditengarai adanya upaya memilih caleg tertentu.
Pimpinan Divisi Hukum dan Penindakan Panwas Toraja Utara (Torut), Aser Naning, S.Th, mengatakan dari ke lima daerah tersebut sebanyak 10 kasus pelanggaran pemilu. “Sekitar sepuluh pelanggaran baru tujuh sudah diklarifikasi sisanya sementara diproses,” ujar Aser Naning (15/4/20140.
Dikatakan pelanggaran yang terjadi di wilayah Tondon kini sedang ditangani, Panwas telah merekomendasikan ke KPU Torut untuk ditindaklanjuti. Sedangkan yang terjadi di Nanggala TPS yang diklarifikasi ada sisa surat suara yang dibagi lalu dicoblos. Diindikasi ada kesalahan prosedur juga direkomendasikan penghitungan ulang, sebab barang bukti telah masuk di kotak suara. “Siang tadi sudah dilakukan,” terang Aser Naning.
Dalam komentar lainnya Aser Naning menambahkan, sementara hasil pencoblosan di Sadan sudah dilakukan penghitungan ulang di KPU, namun masih perlu dicari barang bukti baru
“Pelanggaran yang terjadi di Baruppu itu masih perlu diklarifikasi lagi datanya, walau memang santer kabar tersiar ditengarai ada upaya mencoblos satu caleg saja atau hanya memilih caleg tertentu,” jelas Aser Naning. Aser Naning menambahkan pihaknya telah berkordinasi dengan aparat kepolisian guna membantu masalah yang ada bisa teratasi.
Guna mendapatkan penjelasan lebih lengkap Ketua Panwas Torut Berthy Matasik dihubungi. Begitupun dengan Ketua KPU Torut, Merry Parura, namun hingga berita ini diturunkan balasan komentar yang ditunggu belum ada. Padahal keinginan untuk mengkonfirmasi hal tersebut sudah disampaikan melalui pesan singkat (SMS), yang jelas terkirim.
Sebelumnya Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Bersih (KMUPB) Toraja Utara, melalui juru bicaranya Brikken Linde Bonting menuturkan, relawan yang berada dilapangan menemukan pemilih hanya diberikan 2 lembar kertas suara yakni hanya untuk DPRD dan DPD.

“Itu terjadi di lembang Parodo Kecamatan Baruppu’. Ironisnya untuk DPRD Provinsi dan DPR RI dicoblos bukan oleh pemilih,” kami menengarai kuat ada pihak yang bermain karena pesanan khusus oleh Caleg tertentu, ini tak boleh dibiarkan, “ ujar Brikken Senin (14/4/2014).

posting : Kabar-Toraja.Com
Ditulis oleh Editor: KTC02/Reporter: So' Jef on Selasa, 15 April 2014 21:30   

»»   Selengkapnya...

Bila Betul, Pelanggaran Pileg di Parodo Paling Berat

TNO-Torut- Pelangggaran pileg yang ditengarai terjadi di Parodo, kecamatan Baruppu’, Toraja Utara, termasuk pelanggaran terberat yakni adanya upaya yang mengarahkan masyarakat memilih caleg tertentu di wilayah tersebut. Pimpinan Divisi Hukum dan Penindakan Panwas Toraja Utara (Torut), Aser Naning, S.Th, mengatakan santer kabarnya pelanggaran di wilayah itu masih simpang siur. Panwas Torut mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi disana. “Ditemukan alat bukti, ada berita acara yang ditulis tangan isinya tokoh masyarakat untuk memilih caleg tertentu. Diindikasi ada petugas KPPS yang bermain, nama petugas itu ada dalam berita acara. Sepertinya mengarahkan warga satu kampung untuk memilih caleg tertentu,” ungkap Aser Naning Selasa (15/4/2014). Untuk itu pihaknya juga telah bekerjasama dengan pihak kepolisian guna menuntaskan hal ini. Selain  telah berkordinasi dengan KPU Torut, ucap Aser Naning. Sebelumnya Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Bersih (KMUPB) di Toraja Utara, sudah berkoar koar mengenai adanya indikasi pelanggaran tersebut. melalui juru bicaranya Brikken Linde Bonting, yang mengatakan dari info yang didapatkan teman teman relawan dilapangan, di Parodo penyelenggara Pileg hanya memberikan 2 lembar kertas suara DPRD dan DPD. “Itu terjadi di lembang Parodo Kecamatan Baruppu’. Ironisnya untuk DPRD Provinsi dan DPR RI dicoblos bukan oleh pemilih,” kami menengarai kuat ada pihak yang bermain karena pesanan khusus oleh Caleg tertentu, ini tak boleh dibiarkan, “ ujar Brikken Senin (14/4/2014). Tak hanya indikasi adanya kongkalikong caleg tertentu dengan oknum penyelenggara tersebut. Panwas Torut juga menemukan surat suara C1 yang diralat datanya menggunakan tipe x. Pelanggaran pileg terjadi di lima wilayah lingkup Toraja Utara yakni Tondon, Nanggala, Sa’dan, Balusu dan Baruppu’. posting : Kabar-Toraja.Com Ditulis oleh Editor: KTC02/Reporter: So' Jef on Rabu, 16 April 2014 22:53

»»   Selengkapnya...