Perhutanan Sosial, Kini Masyarakat Legal Mengelola Hutan

Kategori Artikel GPR | marroli

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu, 6 September 2017. Membangun Indonesia dari pinggiran, didefinisikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satunya melalui program Perhutanan Sosial, sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Perhutanan Sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar.

Akses legal pengelolaan kawasan hutan ini, dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu Skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalm rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hutan Adat (HA), dimana hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat. Skema terakhir adalah Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Pelaku Perhutanan Sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia, yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk, dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Perhutanan Sosial mulai di dengungkan sejak tahun 1999, keadaan Indonesia yang masih gamang pasca reformasi, menjadikan agenda besar ini kurang diperhatikan. Pada tahun 2007 program Perhutanan Sosial ini mulai dilaksanakan, namun selama lebih kurang tujuh tahun  hingga tahun 2014, program ini berjalan tersendat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat selama periode 2007-2014, hutan yang terjangkau akses kelola masyarakat hanya seluas 449.104,23 Ha. Untuk itu setelah periode tersebut dilakukan percepatan-percepatan, dan selama kurang lebih tiga tahun masa Kabinet Kerja, telah tercatat seluas 604.373,26 Ha kawasan hutan, legal membuka akses untuk dikelola oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya hingga saat ini, sejumlah 239.341 Kepala Keluarga (KK), telah memiliki akses legal untuk mengelola kawasan hutan nusantara, dan sejauh ini sosialisasi dan fasilitasi juga telah dilakukan kepada 2.460 kelompok, dimana fasilitasi yang diberikan adalah dalam bidang Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki target untuk membentuk dan memfasilitasi lebih kurang 5000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Indonesia hingga tahun 2019.

Niatan menyejahterakan masyarakat Indonesia ini, bukan tidak memiliiki tantangan. Jauhnya masyarakat dari akses infrastruktur menjadi salah satu kendala terlaksananya verifikasi kelompok masyarakat, dan sering kali menjadi hal yang membuat terlambatnya sosialisasi program ini. Dalam pendampingan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan multi pihak, termasuk LSM, dan program ini tentu saja membutuhkan banyak pendamping yang turun ke lapangan, yang memberikan pengetahuan dan pengidentifikasian potensi kawasan hutan, pengembangan usaha, serta pemasaran hasil usaha masyarakat, yang sering kita sebut sebagai akses ekonomi,hingga penguatan legal, sehingga masyarakat mampu mengadvokasi dirinya sendiri.

Akses legal mengelola kawasan hutan ini, diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memberi kesejahteraan bagi masyarkat daerah terdepan Indonesia. Perhutanan Sosial, ini saatnya hutan untuk rakyat.  Ini juga menggambarkan implementasi dari Nawacita ke enam, yang  ertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat serta daya saing di tingkat internasional, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara ditingkat ASEAN lainnya. Mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestik, juga menjadi landasan dari program Perhutanan Sosial ini dilaksanakan.(***)


Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Djati Witjaksono Hadi - 081375633330
Bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo 

»»   Selengkapnya...

BERITA GAMBAR : SD NEGERI FOLANGKAI, APA KATA DUNIA?

Masihkah ada sekolah seperti ini?

TNO-NTT, SEKOLAH INI BERADA DI DESA WOLWAL TENGAH KEC. ALOR BARAT LAUT KAB ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Melihat bangun sekolah yang megah di daerah lain, pastilah menjadi impian para sisa di sekolah ini. Siapa yang tidak geram melihat KORUPSI dimana-mana? sementara "Anak Bangsa" menanis dalam kesederhanaan yang amat dalam. Apakah tidak ada pihak yang mau tergerak hatiny melihat situasi ini? Kita nantikan Putra Bangsa yang peduli. Tidak percaya, kunjungi langsung,,!!!,,(info : Yesaya Famay/WA.+6281355145864)

»»   Selengkapnya...

Dihadiri Mendagri, SYL,Sebut 480M Untuk Kelanjutan BBK ...!!!

Gubernur Sul-Sel, DR.H.Syahrul Yasin Limpo,SH,MH

TNO-Tana Toraja, Kamis,31/8/2017, Pemkab Tana Toraja sangat disibukkan dengan menerima tamu undangan dalam rangka Hari Jadi Toraja ke-770 dan HUT Kab Tana Toraja ke-60.

     Praktis sebulan, rangkaian kegiatan dilalui, diantaranya Seminar, Festival Kopi, Festival Kuliner, Tenun Toraja, dan lain sebagainya. Pada puncak kegiatan yang dilangsungkan di Pelataran Objek wisata Religi, Buntu Burake,

     Dalam sambutannya, Gubernur Sul-Sel DR.H.Syahrul Yasin Limpo,SH,MH mengatakan " dalam Rapat terbatas, antara Presiden,Wapres dan Menhub, anggaran untuk kelanjutan pembangunan Bandara Buntu Kunik (BBK) dipulihkan, dan dikucurkan sebesar 480M". Semua yang hadir bertepuk tangan, bersorak kegirangan diantara hembusan angin Buntu Burake. Tampak hadir dalam deretan Undangan, Mendagri Cahyo Kumolo, Wagub Kaltara,Bupati Gowa,dan beberapa undangan lainnya. Lanjut SYL, keterlambatan penyelesaian pembangunan Bandara Buntu Kunik, bukan kesalahan Pemerintah Pusat, itu kesalahan kita semua, menurutnya" Seharusnya Bandara Buntu Kunik selesai akhir tahun ini, tetapi itu bukan kesalahan Pemerintah Pusat, namun kesalahan kita semua, Bupati Tana Toraja segera tuntaskan persoalan yang masih ada, karena 480M sudah dianggarkan utk menyelesaikan Run Way 2400m, Runwaynya harus selesai".

    Masih SYL, menegaskan "Bupati Tana Toraja dan Toraja Utara harus bekerjasama untuk penyelesaian BBK, ...bayangkan kalau harus menempuh perjalanan darat 8jam, 2 hari pinggang kita harus diurut baru bisa ke Tongkonan lihat-lihat....". Ungkapan ini kembali diamini undangan yang hadir beserta ribuan masyarakat bertepuktangan kegirangan. Walaupun masih ada yang tersenyum kecut, ataupun meragukan penyataan ini di beberapa medsos, tetapi kita tetap yakin SYL pejuang pembangunan di Sul-Sel. Hal tersebut senada dengan Mendagri, Cahyo Kumolo mengungkapkan " Gubernur adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, kita akan menjadikan Toraja sebagai Destinasi Wisata Internasional yang
didukung infrastruktur yang memadai".(ryan)

»»   Selengkapnya...

Testimoni Ketua IKT Papua : Saya Puas Terbang Ke Toraja Bersama Trans Nusa

Makale, TNO, Sosok figur John Rende Mangontan sebagai salah seorang Pengusaha Toraja yang sukses berkiprah di luar Toraja, yang saat ini dipercayakan sebagai Ketua IKT Papua sangat menyukai penerbangan ke Toraja (Bandara Pongtiku-red). Dikatakannya, penerbangan dari dan ke Toraja menggunakan Transportasi Udara yang dilayani Trasnusa. Lanjut diungkapkannya, "Selama ini kami di Papua menggunakan pesawat yang lebih kecil, saya merasakan kenyamanan denan Trans Nusa, tidak kalah dengan penerbangan (maskapai-red) lainnya. Saat ini transportasi udara dari dan ke Toraja dilayani Trans Nusa Airline yang terselenggara atas Kerjasama Pemkab Tana Toraja dan Trans Nusa. Hal ini sebagai komitmen Pemkab Tana Toraja dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Toraja di manapun berada akan Transportasi yang cepat dan murah. Mari kita dukung ! (tim)

»»   Selengkapnya...

TERKAIT PENGEPUNGAN GEREJA DI MAKASSAR, LEKAT SESALKAN TINDAKAN AROGANSI FPI

IMB (dok.frans tandibura)

TNO-Makassar, Puluhan massa yang mengatasnamakan warga dan FPI mengepung Gereja Toraja Jemaat Bunturannu Klasis Makassar di Jalan Cendrawasih III. Kedatangan massa itu terkait pelarangan membangun Gedung Gereja tanpa izin. Namun hal itu ditampik Pengurus Gereja tersebut, alhasil mereka para pengepung memasang spanduk berbagai tulisan di pagar Gereja tersebut.

Backdrop (dok.frans tandibura)

Tindakan ini memicu tanggapan beberapa pihak, tak terkecuali Walikota Makassar, Ir H Moh Danny Pomanto, melalui pesan singkat ke TNO, dikatakannya, segera ditangani dan semua pihak diminta menahan diri. Tak pelak puluhan medsos dan ratusan tanggapan mewarnai halaman medsos yang menyayangnkan tindakan tersebut. Akhirnya, Agus Arifin Nu'mang, Sang Wagub, menegaskan ke Pemkot Makassar untuk segera menengahi masalah ini, menghindari konflik horizontal karena ini menyangkut SARA (dilansir:Rakyatku.com).

Ketua LSM Lekat, Ferryanto Belopadang, juga menyesalkan tindakan dari orang-orang yang mengatasnamakan warga dan FPI, apalagi menurut sumber berita, FPI datang karena laporan warga. Warga yang mana? kan ada prosedurnya, ada perangkat di setiap Kelurahan yang akan menanganinya.

situasi pengepungan (dok.rakyatku.com)

"Ini tindakan provokasi yang bernuansa SARA, kami minta segera ditangani penegak hukum, Ormas seperti ini harus ditertibkan, karena terkadang mengatasnamakan FPI setelah ditelusuri mereka juga tidak saling kenal, ada apa?. Yang kami tahu IMB sdh ada dan Walikota sudah meletakkan batu pertama tanda renovasi bangunan Gereja yang ada, ini perlu diwaspadai dan yang mengatasnamakan warga juga perlu diperiksa"tegas Ryan. (tim)

»»   Selengkapnya...

Penulis: Martahan Lumban Gaol20:17 WIB | Jumat, 05 September 2014

Dosen STT Jakarta Tolak Rencana Patung Yesus di Tana Toraja

Patung Christ the Redeemer di Rio de Janeiro, Brasil, yang tingginya ingin dikalahkan oleh patung Yesus di Tana Toraja. (Foto:independent.co.uk)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dosen Sekolah Tinggi Teologia (STT) Jakarta, Pendeta Kadarmanto Hardjowasito menolak rencana pembangunan patung Yesus Kristus setinggi 40 meter di Bukit Burake, Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan karena dapat berdampak negatif.

Penolakan tersebut disampaikan melalui sebuah surat terbuka yang dia kirim untuk Bupati Tana Toraja, Theopilus Allorerung, setelah mengetahui berita rencana pembangunan tersebut di situs kompas.com Sabtu (30/8).

“Perihal rencana Bupati Tana Toraja membangun Patung Yesus Kristus setinggi 40 meter di Bukit Burake, Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, saya sampaikan keprihatinan. Saya juga memohon dengan hormat agar rencana tersebut dibatalkan karena bisa berdampak negatif,” ucap Kadarmanto di surat terbuka yang diterima satuharapan.com, Kamis (5/9).

Kadarmanto menuturkan kesaksian Kristiani yang sejati harusnya tidak dibangun lewat simbol fisik yang megah dan mahal, tapi lewat sikap hidup orang Kristen yang benar dan menjadi berkat dan rahmat bagi sesama.

“Pembangunan tersebut bisa menjadi bahan cemoohan ketika perilaku kita bertentangan dengan ajaran Yesus,” ungkap sosok yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Jawa (GKJ) itu.

Ia berpandangan pembangunan patung Yesus Kristus tersebut memiliki motivasi ekonomi, walaupun dibungkus sebagai wisata religi.

“Bukanlah alasan yang baik dan memuliakan Yesus,” kata dia.

Kadarmanto meyakini bahwa tugas utama seorang Kristen yang diberi kehormatan oleh rakyat dan negara untuk memimpin satu wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah membawa kesejahteraan pada rakyatnya, terutama bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal tanpa membedakan ras, suku, agama, dan sebagainya.

“Anak-anak kurang gizi dan tidak mendapat pendidikan yang baik, keluarga miskin tanpa pekerjaan layak, dan petani kecil tanpa tanah, seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini, termasuk Kabupaten Tana Toraja. Saya percaya sumber daya dan dana yang ada sebaiknya digunakan untuk kesejahteraan rakyat yang membutuhkan,” jelas Kadarmanto.

Menurutnya, meskipun umat Kristen adalah agama mayoritas penduduk Tana Toraja, namun sewajarnya dana publik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak digunakan hanya untuk satu kelompok agama saja.

“Bila dana ini dikumpulkan secara sukarela dari pribadi-pribadi dan tidak menggunakan dan publik, kami mohon Bapak Bupati tidak terlibat dalam penggalangan dana ini, karena akan menimbulkan benturan kepentingan jabatan,” tutup Dosen STT Jakarta itu.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja

posting : satu harapan

»»   Selengkapnya...

Honorer K2 Gagal CPNS Tetap Boleh Kerja

JAKARTA--Bisa dipastikan, sekitar 400 ribuan honorer kategori dua (K2) bakal gigit jari karena harapan untuk menjadi CPNS tidak kesampaian. Kepastian mengenai nama-nama yang gagal bisa dilihat mulai Rabu (5/2), karena pengumuman kelulusan bertahap.

Nah, ini kabar baik bagi mereka yang nantinya gagal menjadi CPNS. Pernyataan teranyar dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar, honorer K2 yang gagal tetap boleh bekerja sebagai honorer.

Bahkan, Azwar meminta agar honor bulanan mereka ditambah. Tidak seperti selama ini yang dianggap terlalu sedikit.

"Mereka bisa tetap lanjut kerja, dengan catatan pemda harus meningkatkan honorarium honorernya," kata Azwar Abubakar di kantornya, Jakarta, Selasa (4/2).

Peningkatan honorarium tersebut, menurut politisi PAN ini, agar kerja honorer ini bisa lebih dihargai pemda. Terlebih selama ini besaran honor yang diterima sangat kecil.

"Saya ditanya bupati/walikota bagaimana dengan honorer yang gagal CPNS, apakah diberhentikan atau tidak. Saya bilang terserah karena yang angkat pemda. Mereka bilang punya dana untuk bayar honorarium. Saya bilang silakan saja asalkan dinaikkan jumlah honornya," bebernya.

Dengan kebijakan tersebut, Azwar menambahkan, honorer tetap bisa bekerja, sembari menunggu diadakannya seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), seperti diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara. (esy/jpnn)

sumber :jpnn.com

»»   Selengkapnya...

Pengumuman Hasil Ujian CPNS Honorer K2 Bisa Mundur sampai Januari 2014

Wulan Kamis, 05 Desember 2013 - 10:03 WIB

Pengumuman Hasil Ujian CPNS 2013 untuk tenaga Honorer kategori dua nampaknya akan kembai molor sampai Januari 2014, pasalnya seperti yang diberitakan kemarin bahwa LJK honorer K2 tidak bisa dibaca oleh komputer menjadi salah satu pemicunya.
Dengan tidak terbacanya LJK hasil ujian yang dilaksanakan pada tanggal 3 November kemarin, sampai saat ini panitia seleksi nasional masih terus bekerja keras untuk melakukan koreksi lembar jawaban tersebut, karena panitia harus memeriksa hasil ujian secara manual.
Meski demikian, jika proses seleksi ini rampung, ada kemungkinan pengumuman hasil tes CPNS honorer kategori dua ini bisa dilakukan pada bulan ini, demikian seperti pernyataan dari Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja.
“Untuk pengumuman tes CPNS dari honorer K2 kemungkinan bisa mundur ke Januari. Tapi kita tetap upayakan bukan ini, meski kemungkinannya kecil karena banyak pertimbangannya,” kata Setiawan seperti dikutip JPNN, Kamis (5/12/2013).
Jika proses seleksi tetap dilakukan sesuai dengan prosedur, bisa jadi banyak tenaga honorer K2 yang tidak akan lolos seleksi dikarenakan LJK yang tidak terbaca oleh komputer. Untuk itu panitia memutuskan untuk melakukan pemeriksaan secara manual untuk menghindari hal tersebut.
“Karena honorer K2-nya banyak yang pendidikannya SD sampai SMA dan banyak yang usianya tidak muda lagi sehingga sudah bisa dibayangkan ketika mereka diberikan materi LJK, ada yang cara melingkari jawabannya tepat, dan banyak yang malah tidak tepat. Akibatnya LJK honorer K2 mayoritas tidak bisa terbaca komputer,” ujarnya.
Dengan alasan tersebut Panselnas memutuskan untuk memeriksa satu per satu lagi LJK-nya sehingga waktunya bertambah panjang. Padahal jumlah SDM di Panselnas sangat sedikit.
Jika melihat rencana jadwal yang dikeluarkan oleh kemenpan, pengumuman hasil CPNS 2013 honorer K2 dan jalur umum akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2013 ini melalui situs BKN pusat.

»»   Selengkapnya...

Pengumuman Hasil Ujian CPNS 2013

Jadwal Pengumuman Hasil CPNS 2013 Honorer K2 dan Jalur Umum versi Kemenpan

Bahtiyar Huda Senin, 09 Desember 2013 - 11:09 WIB

G+

Pengumuman Hasil Ujian CPNS 2013

Jadwal Pengumuman hasil CPNS 2013 terbaru dari kempan[/caption]Simpang siur mengenai kapan tanggal pasti pengumuman hasil CPNS 2013 untuk honorer K2 dan pelamar jalur umum sampai saat ini belum diketahui secara pasti, tercatat sudah 3 kali kita mendapatkan berita mengenai tanggal pengumuman hasil cpns tahun ini.
Pada jadwal pertama, rencana pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal Awal Desember 2013 namun rencana tersebut mengalami penundaan sampai dengan tanggal 14 desember, tidak sampai disitu, ada lagi pernyataan dari Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja menyatakan bahwa pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember.
Namun dari jadwal diatas nampaknya akan diundur lagi. Karena berdasarkan rilisan jadwal terbaru dari situs resmi kemenpan.go.id seperti diktuip Aktual Post, Selasa (3/12/2013) disitu diperlihatkan jadwal pelaksanaan test CPNS 2013 yang mencakup jadwal pengumuman hasil tes cpns 2013 untuk jalur umum dan Honorer Kategori 2 (K2) akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 21 Desember 2013 melalui situs BKN yang beralamat di www.bkn.go.id.
Meskipun penetapan kelulusan sudah akan dilakukan pada 14 Desember 2013 oleh panitia. Namun hasil tersebut belum diumumkan ke publik sebelum tanggal 21 Desember.
Berikut ini Jadwal Pelaksanaan CPNS 2013 yang dirilis oleh Kemenpan terbaru

Jadwal Pengumuman hasil CPNS 2013 terbaru dari kempan

Memang jika membaca berita mengenai pengumuman CPNS 2013 ini, menimbulkan kebingungan terhadap para peserta, akan tetapi jika melihat rilisan jadwal terbaru yang dikeluarkan kemenpan tersebut setidaknya kita akan mendapatkan gambaran pastinya.

»»   Selengkapnya...

Honorer K2 : Jumlah Kuota 30% Nasional Sudah Final

Amin Selasa, 10 Desember 2013 - 14:41 WIB

Berdasarkan keterangan dari Tasdik Kinanto, yang merupakan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) bahwa jumlah kuota tenaga honorer kategori dua / K2 sudah final.

Jadi jumlah tenaga honorer kategori dua (K2) yang lolos CPNS tahun ini hanya sebesar 30 persen secara Nasional, angka ini sudah tidak mungkin ditambah lagi prosentasenya, karena jumlah tersebut dinilai sudah maksimal.
“Memang sampai saat ini masih banyak daerah yang protes tentang kuota 30 persen ini. Meski sudah dijelaskan berulang kali, namun masih saja ada daerah yang mengira kuota 30 persen itu untuk daerah dan bukan nasional,” ujar Tasdik seperti dikutip dari JPNN, Senin (9/12/2013).
Penetapan ini dihitung berdasarkan ratio jumlah tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PNS. Dengan asumsi tenaga honorer K2 yang sudah diangkat secara bertahap mulai tahun 2009, dimana jumlahnya sudah hampir satu jutaan, otomatis jumlah yang belum diangkat pastinya tinggal sedikit. Akan tetapi yang muncul dilapangan jumlah K2 malah bertambah banyak.
“Kalau honorer K2 yang terdata 646 ribuan, kan lucu kalau dibilang tertinggal. Yang namanya tertinggal atau tercecer itu hanya satu atau dua dan tidak sampai ratusan,” tambahnya.
Hal tersebut yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk menetapkan batasan kuota 30% untuk tenaga honorer k2. Selain itu, pebengkakan jumlah anggaran juga menjadi pertimbangan, jika semua tenaga honorer ini diangkat maka kewajiban pemerintah juga akan bertambah pula.
“Dengan melihat latar belakang honorer K2, kemungkinan besar kuota 30 persen akan terpenuhi semua. Apalagi kuota 30 persen itu sudah mencakup jatah nasional bukan per instansi. Bisa saja ada daerah yang honorernya tidak lolos semua atau bisa juga lolos semua, tergantung hasil tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang,” papar Tasdik.
Menurut info terbaru dari kemenpan, Jadwal pengumuman hasil tes cpns 2013 ini akan diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2013  mendatang, secara online di situs BKN pusat.

posting :Aktual Post.com

»»   Selengkapnya...

Mendekatkan Reformasi Birokrasi kepada Jurnalis

Dibuat pada 27 November 2013 Dilihat: 75

Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal reformasi birokrasi, maka  jurnalis pun tak akan menulis berita mengenai apa dan bagaimana reformasi birokrasi, yang sebenarnya tengah berlangsung di Republik Indonesia ini. Kementerian PANRB berupaya mendekatkan mendekatkan kebijakan pemerintah yang sangat penting ini kepada jurnalis di 3 kota.

Lain halnya  dengan kasus-kasus korupsi, kecelakaan, pembunuhan, perkosaan, sensasi, politik, yang selalu menjadi bahan tulisan yang menarik media massa. Namun materi tentang reformasi birokrasi dalam format yang utuh, akan sulit menjadi berita yang menarik. Reformasi birokrasi bisa dilihat kalau pelayanan publiknya bisa dirasakan oleh masyarakat, kalau itu tidak bisa dirasakan tidak kelihatan.

Media massa cenderung memilih untuk menulis penggalan-penggalan di ujungnya saja. Birokrat  korup, PNS malas, PNS selingkuh, narkoba, pelayanan publik yang berbelit merupakan berita-berita yang disenangi jurnalis. Berita-berita seperti itu memang sangat bersentuhan langsung dengan keseharian masyarakat. Pers hadir sebagai kontrol sosial.

Tidaklah mudah mengajak jurnalis untuk menulis cerita mengenai tahapan-tahapan, langkah-langkah, ataupun aturan-aturan yang harus dilakukan dalam reformasi birokrasi di sebuah instansi pemerintah.

Menyiasati hal itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencoba memperkenalkan kebijakan pemerintah ini kepada kalangan jurnalis dari berbagai media. Tahun ini diselenggarakan di tiga kota, yakni Yogyakarta, Makassar, dan Medan.

Dengan pelatihan, atau  lebih tepatnya orientasi jurnalis ini diharapkan para jurnalis memiliki pemahaman yang mendalam lebih tentang reformasi birokrasi. Selanjutnya, mereka lebih intensif dalam menjalankan fungsinya social control, yang dari sisi lain sekaligus bisa menjadi agen of change dan pressure group bersama-sama kekuatan lain untuk terus mengkritisi kinerja pemerintah atau birokrasi.  “Tanpa kontrol, atau kritik dari luar, birokrasi sulit berubah,” ujar  Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo dalam putaran pertama orientasi Jurnalis di Yogyakarta.

Menurut  Wamen, peran pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sangat diperlukan. Demikian juga pengawasan terhadap jalannya reformasi birokrasi, sehingga isu reformasi birokrasi yang selama ini dianggap kurang menarik, bisa tampak lebih seksi di mata media.  “Di sinilah pentingnya memberikan gambaran utuh mengenai reformasi birokrasi, agar bisa menjadi acuan jurnalis ketika akan mengritisi reformasi birokrasi,” tambahnya.

Sinergi antara pemerintah dengan pers, termasuk LSM, akademisi, serta elemen masyarakat lain menjadi koalisi besar (grand coalition) dalam mendorong  keberhasilan reformasi birokrasi. Pasalnya, ancaman yang bisa menghambat reformasi birokrasi, justeru banyak datang dari dalam, yakni resistensi yang sangat kuat.

Koalisi besar itu, menurut Eko Prasojo, semakin diperlukan karena pimpinan yang akan datang belum tentu memiliki komitmen terhadap perubahan birokrasi.

Guru Besar FISIP UI ini menambahkan, isu yang juga penting untuk terus dikawal dan diawasi adalah pelaksanaan seleksi CPNS. Hajatan nasional ini melibatkan banyak pihak, memakan waktu dan energy yang cukup panjang, mulai dari penetapan jumlah formasi, penyusunan, pencetakan, dan distribusi soal, pelaksanaan tes CPNS itu sendiri, pengolahan lembar jawaban,  sampai pada penetapan nomor induk pegawai (NIP). “Ini perlu pengawalan dari ekstra dari masyarakat, terutama pers dan NGO, sehingga hajatan ini  tidak ternodai,” ujarnya.

Sampai sekarang image bahwa penerimaan CPNS bisa dengan uang belum bisa sepenuhnya dihilangkan, karena banyak sekali yang ikut main di dalamnya terutama para mafia, atau calo-calo. Di sisi lain, seleksi CPNS tahun 2013 ini merupakan pertaruhan pemerintah, kalau gagal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan hilang.

Salah satu komisioner Ombudsman Republik Indonesia Kartini Istikomah menuturkan bahwa  forum ini sangat membantu kerja Ombudsman. “Banyak isu di media yang  bisa kami ditindaklanjuti,” ujarnya.  (swd)

posting :http://www.menpan.go.id

»»   Selengkapnya...

Pengumuman Hasil Tes CPNS Diundur

JAKARTA, TNO-- Pengumuman hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) jalur K2 dan umum diundur. Pengumuman yang dijadwalkan pada tanggal 4 Desember 2013, mundur sepuluh hari menjadi tanggal 14 Desember 2013. "Sebelumnya memang dijadwalkan tanggal 4 Desember. Tapi kemarin saya dengar dari rapat, kalau tidak meleset lagi, tanggal 14 Desember akan diumumkan hasilnya," ujar Kabag Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Suwardi saat dihubungi, Jumat malam.
Suwardi masih belum dapat memastikan penyebab pasti dari diundurnya pengumuman tersebut. ia hanya mengatakan, bahwa pemunduran pengumuman hasil tes yang dilakukan pada tanggal 3 November lalu itu sudah melalui pertimbangan yang cukup matang.
"Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, misalnya masalah LJK yang masuk. Ternyata, ada beberapa daerah yang telat memasukkan LJK mereka. Namun hal itu bukan alasan utama dari pemunduran tersebut," kata Suwardi.
Hingga saat ini, pengelolaan lembar jawaban komputer (LJK) tes CPNS diketahui memang masih terus berlangsung. Pemunduran ini, dijelaskan olehnya, merupakan keputusan yang paling baik agar tidak ada kekurangan atau hal-hal yang masih perlu diperbaiki jika dilakukan pengumuman lebih awal.
Jumlah pendaftar ujian CPNS sendiri dari golongan K2 dan jalur umum mencapai 2 juta orang lebih dari seluruh Indonesia pada tahun ini. Namun yang lolos seleksi berkas dan mengikuti tes tulis pada awal bulan ini sekitar 1.612.854 orang, yang terdiri dari 963.872 dari pelamar umum dan 648.982 dari golongan K2.
Sementara itu, untuk ketentuan passing grade tahun ini, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013, passing grade untuk tes wawasan kebangsaan (TWK) paling kurang 70, sedangkan untuk tes intelegensia umum (TIU) paling kurang 75, dan tes karakteristik pribadi (TKP) paling kurang 105. Para peserta dapat dinyatakan lolos jika sudah memenuhi angka-angka tersebut. Yang kemudian bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tes kompetensi bidang (TKB).
Sebelumnya, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Setiawan Wangsaatmaja menegaskan, bahwa seluruh peserta tes CPNS baik pelamar umum maupun tenaga honorer kategori dua (K2) yang telah mengikuti tes 3 November lalu, sampai saat ini belum ada yang dinyatakan lulus atau tidak lulus.
Sebab, Hingga hari ini panitia pelaksana nasional (Panselnas) CPNS masih melakukan pemeriksaan lembar jawaban komputer dan belum ada hasilnya.
Dia pun mengimbau masyarakat tidak mempercayai informasi bila ada oknum yang menyatakan sudah ada hasilnya. Sebab, untuk pengumuman hasil LJK-nya ada prosesnya.
"Semua pasti menginginkan hal yang sama, untuk lulus seleksi CPNS, baik dari jalur umum maupun dari tenaga honorer K2. Tetapi, semua harus mengikuti aturan yang ada dan harus mendasarkan diri pada  kepentingan nasional," tegasnya. (jpnn)

posting : AJPNews 
Sabtu, 23 November 2013 03:12  

»»   Selengkapnya...

Lahan Kritis Toraja Potensial Bencana

TNO-Toraja, Penyebaran Lahan Kritis di Kabupaten Tana Toraja hampir pada semua kawasan hutan baik hutan produksi maupun hutan lindung, Lahan Kritis terjadi pula pada lahan-lahan di luar kawasan hutan sehingga secara kumulatif akan berakibat pada semakin kritisnya kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS).

Luas lahan kritis (di dalam maupun di luar kawasan hutan) di Kabupaten Tana toraja sampai Tahun 2010 meliputi : kriteria sangat kritis 68.643 Ha, kritis mencapai 43.235 Ha, agak kritis seluas 16.707 Ha dan Tidak kritis seluas 79.919 Ha. lahan kritis tersebut sebagian besar tersebar di didalam kawasan hutan terutama pada Kawasan hutan Lindung yaitu seluas 43.885 Ha dengan tingkat kekritisan mulai dari Sangat Kritis (SK) sampai dengan Agak Kritis (AK), pada Kawasan hutan produksi terbatas lahan kritis seluas 13.115 Ha, sedangkan pada Areal penggunaan lain (APL) terdapat lahan kritis seluas 71.585 Ha dengan tingkat kekritisan Agak Kritis sampai Sangat Kritis. Sebagian besar lahan kritis yang ada di kabupaten Tana Toraja terdapat di Kecamatan Simbuang, Kecamatan Bonggakaradeng dan Kecamatan Masanda.

Berdasarkan Peta Penujukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan No.SK.434/KPTS-II/2009 Tanggal 23 Juli 2009. Alokasi penggunaan lahan dan kawasan hutan di Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut,  Kawasan Hutan Lindung seluas 92.628 ha,  Kawasan Hutan Produksi Terbatas  seluas 20.175 ha, Kawasan Penggunaan Lainnya/APL (Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Pertambangan, Pemukiman dan Industri, dll) seluas 95.447 ha.
Kawasan hutan tersebut terbagi dalam beberapa kelompok hutan antara lain : Kelompok Hutan  Buntu Massila/Buntu Karua (HL dan HPT), Kelompok Hutan Latimojong (HL), Kelompok Hutan Tumborera (HL), Kelompok Hutan Batualu (HPT), Kelompok Hutan Mapongka (HPT), Kelompok Hutan Ponean (HPT), Kelompok Hutan Buntu Gasing/Buntu Ambeso (HPT).(FMC)

»»   Selengkapnya...

Kopi Enrekang Lebih Mahal Dari Kopi Luwak?

TNO-Enrekang, Kopi kalosi Dp (Arabika tipika) merupakan salah satu jenis kopi terbaik yang dihasilkan dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Tak heran jika kopi ini sangat digemari masyarakat dunia, khususnya Benua Eropa dan Amerika. Harganyapun selangit, untuk satu kilogram kopi kalosi mencapai 180 dollar atau setara dengan Rp180 ribu per kilogram jika kurs dollar yang berlaku Rp10 ribu per dolar. Sedangkan harga kopi biasa hanya Rp9.300 per kilogram.
Kondisi Kabupaten Enrekang dengan ketinggian hingga 2.000 meter di atas permukaan laut (dpl) ini memang sangat memungkinkan tumbuhnya tanaman perkebunan dan sayuran yang subur. Salah satu tanaman perkebunan di daerah ini yang terkenal hingga Benua Eropa dan Amerika yaitu Kopi. Jenis tanaman ini, hanya bisa tumbuh di dataran tinggi, seperti halnya di Kabupaten Enrekang.
Pengembangan kalosi DP dilakukan sebagai ikon dan brand mark Kabupaten Enrekang. Sayangnya, menurut Bupati Enrekang, H La Tinro Latunrung, tanaman kopi ini hampir punah. Pohon kopi istimewa ini kini tersisa beberapa pohon saja. “Rata-rata setiap rumah tangga tersisa satu hingga dua pohon saja,” ungkap La Tinro. Semakin berkurangnya pohon kopi ini membuat bupati merasa prihatin. “Jika ini (kopi kalosi Dp,-red) tak diatasi, saya yakin kopi kalosi akan punah dan hanya menjadi kenangan masa lalu,” katanya di Pendopo rumah jabatan Bupati, beberapa waktu lalu.
Berawal dari keprihatinan itulah, diapun berupaya mengembalikan kejayaan kopi kalosi dp ini melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan terkemuka di Sulsel, Universitas Hasanuddin (Unhas). Kerjasama ini dilakukan untuk pemurnian kopi arabika tipika atau lebih dikenal, kopi Kalosi Dp. Upaya ini terus dilakukan di tengah keprihatinan akan semakin punahnya pohon kopi jenis ini. Bahkan, tak tanggung-tanggung, Bupati Enrekang, H Latinro La Tunrung langsung menginstruksikan jajarannya menyiapkan lahan 30 hektare untuk pembibitan Kopi Kalosi.
Pemerintah Kabupaten Enrekang benar-benar serius ingin mengembalikan citra Kopi Kalosi, sebagai kopi terbaik yang ada di dunia. La Tinro mengungkapkan, semakin punahnya kopi kalosi dp akibat produksinya yang sangat rendah. Produksi kopi kalosi hanya mampu memproduksi 300-500 kg per hektre. Sementara kopi biasa mampu memproduksi 2 ton per hektare. Perbedaan jumlah proksi inilah yang membuat masyarakat lebih memilih membudidayakan kopi biasa.
Namun dia tidak berputus asa dan pesimis. Sebagai bupati dengan latar belakang pengusaha, justru membuatnya tertantang mengatasi masalah ini. Ayah empat anak ini yakin, nilai ekonomi yang tinggi dari jenis tanaman ini justru akan mengangkat perekonomian masyarakat sekaligus mengangkat citra Enrekang khususnya dan Indonesia di mata dunia.
Hal senada dikatakan Kepala bidang Perkebunan, Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Enrekang, UmarSappe.
“Harga di pasaran dunia, untuk kopi kalosi DP sebesar 180 dolar per kilogram, sementara kopi arabika biasa hanya Rp9.300,” ungkapnya. Untuk itu, lanjutnya, Dinas pertanian dan perkebunan Enrekang terus berupaya melakukan pembenahan dan pengembangan kopi kalosi Dp. “Beberapa daerah kita akan jadikan sebagai tempat pengembangan kopi arabika tipika (kalosi Dp-red), seperti di Nating, Bone-bone, Masalle, Buntumondong dan Bungin,” katanya. Dia menambahkan, sesuai instruksi bupati, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 30 hektare di Desa Sawitto Kecamatan Bungin untuk pemurnian dan membuat sumber benih. “Hasilnya nanti akan menjadi sumber benih kopi arabika tipika (kalosi) yang sudah hampir punah. ( Arizal Alamsyah, Sumber Foto : enrekang.com)

»»   Selengkapnya...

Kemenpera Bangun 600 ribu Rumah Murah

KEMENTRIAN Perumahan Rakyat (Kemenpera) kembali menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga untuk mensukseskan program pembangunan rumah murah untuk masyarakat Indonesia. Kali ini, Kemenpera menjalin kerjasama dengan Kementerian ESDM dan BPN untuk membantu meringankan beban masyarakat khususnya dalam dukungan penyediaan pemasangan listrik, pengeboran air tanah, gas rumah tangga serta sertifikasi hak atas tanah untuk masyarakat miskin.

Salah satu wilayah yang menjadi prioritas adalah wilayah Timur Indonesia, diketahui diwilayah Timur Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kawasan barat Indonesia terutama pulau Jawa. Masih banyak daerah terutama di daerah kepulauan yang belum memiliki tempat tinggal memadai.

Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan secara langsung oleh Menpera Djan Faridz dengan Menteri ESDM Jero Wacik dan Kepala BPN Joyo Winoto serta disaksikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Menpera Djan Faridz mengungkapkan, pihak Kemenpera ke depan akan terus mengajak seluruh pemangku kepentingan baik di lingkungan lembaga pemerintah maupun swasta untuk mensukseskan program rumah murah untuk masyarakat ini. “Kali ini kami mengajak Kementerian ESDM dalam rangka mendukung penyediaan pemasangan listrik, pengeboran beban air tanah, gas rumah tangga dan BPN untuk sertifikasi tanah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Menpera Djan Faridz kepada sejumlah wartawan.

Menurut Djan, program perumahan rakyat yang ditargetkan oleh Kemenpera dalam pelaksanaan program ini adalah sekitar 600.000 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 200.000 rumah untuk PNS, 200.000 rumah pekerja dan 200.000 rumah untuk mereka yang non pns dan non pekerja alias warga miskin.

Lebih lanjut, Menpera Djan Faridz mengungkapkan, dirinya berharap kerjasama ini bukan sekedar penandatanganan perjanjian kesepakatan bersama saja tapi juga harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama operasional. Dengan demikian, program ini dapat segera terealisasi sehingga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat miskin di seluruh Indonesia.

Terkait dengan rencana pemasangan solar cell untuk rumah murah, Menpera Djan Faridz menyatakan Kemenpera akan segera mengirimkan jumlah kebutuhan rumah yang dapat dipasangi alat hemat energi tersebut. Rencananya solar cell yang merupakan bantuan dari Kementerian ESDM tersebut akan di pasang di perumahan masyarakat yang berada di daerah perbatasan, pesisir serta daerah yang belum terjangkau aliran listrik dari PLN.

“Pemasangan solar cell ini nantinya dilaksanakan di daerah perbatasan, pesisir serta daerah yang belum terjangkau aliran listrik dari PLN. Setidaknya ada sekitar 25.000 hingga 50.000 rumah murah dan satu rumah ada enam titik pemasangan lampu hemat energi maksimal 10 watt tiap titiknya,” terangnya.

Menteri ESDM Jero Wacik mengungkapkan, Kementerian ESDM siap memberikan dukungan terhadap program perumahan yang dilaksanakan oleh Kemenpera. Pasalnya, sejak pertama kali menjabat sebagai Menpera, Djan Faridz selalu aktif meminta bantuan ESDM dalam penyediaan listrik, air tanah dan gas untuk rumah murah. Jero Wacik juga menjamin bahwa Deputinya serta PLN siap mempermudah pemasangan listrik untuk rumah murah tersebut. Apalagi dengan rumah murah tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Jero Wacik menjelaskan, pemerintah akan terus berupaya membantu masyarakat agar bisa sejahtera. Namun demikian, diperlukan kerja keras dan bukti nyata di lapangan agar masyarakat dapat mengetahui apa yang telah dikerjakan pemerintah selama ini. “Kalau bisa dikerjakan cepat jangan lama-lama dan kalau bisa dipermudah mengapa harus dipersulit. Saya juga langsung bilang yes untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala BPN Joyo Winoto. Menurutnya, adanya sertifikasi hak atas tanah akan meningkatkan kesejahteraan dan menjamin kepastian hukum atas tanah masyarakat dari pemerintah. Oleh karena itu, dirinya telah memerintahkan Sekretaris BPN agar bisa segera berkoordinasi dengan Sesmenpera terkait pelaksanaan opersionalisasi kebijakan ini di lapangan.

“Kami akan laksanakan secepatnya tindak lanjut dari perjanjian kerjasama ini. Saya harap pada hari Selasa pekan depan PKO ini bisa disepakati sehingga bisa segera dilaksanakan di lapangan,” tandasnya.

»»   Selengkapnya...