CIDA, KPK, Sulsel galang proyek cegah korupsi

Komisioner KPK Mochamad Jasin  (26/9)

Oleh Wiwiek Dwi Endah on Monday, 26 September 2011 Share on Facebook Twitter Delicious Digg

Bisnis regional timur/paulus tandi bone
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Mochamad Jasin berbicara pada acara penandatanganan Subsidiary Technical Arrangement Project Support to Indonesia Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) antara pemprov, pemkot dan kabupaten kota di Sulsel, senin, (26/9).

MAKASSAR: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memantau Support to Indonesia’s Islands of Integrity Program for Sulawesi Project (SIPS) yang didanai oleh Canadian International Development Agency (CIDA).

Project Director SIPS Support to Indonesia’s Islands of Integrity Program for Sulawesi Peter F Walton mengatakan, KPK adalah mitra kerja utama proyek ini.

“Proyek ini mempunyai dua tujuan utama, yaitu mengidentifikasi, melaksanakan, dan menunjukkan perbaikan praktek-praktek yang menguatkan transparansi dan akuntabilitas. Serta memperkuat peran KPK sebagai katalisator, dan pendamping bagi pemerintah kota/kabupaten/provinsi dalam upaya pencegahan korupsi,” tutur Peter di sela-sela Penandatanganan MoU SIPS antara empat kabupaten/kota, 1 provinsi Sulsel, KPK, dan CIDA, hari ini.

Secara luas kata Peter, proyek ini akan berperan didalam pengurangan korupsi melalui tata kelola, dan manajemen yang lebih transparan dan akuntabel.

Menurut dia, ada tiga manfaat utama yang dihasilkan dalam kerjasama ini yaitu pertama, sistem dan praktek-praktek yang lebih transparan dan akuntabel di setiap pemerintah kota/kabupaten/provinsi yang telibat di dalam proyek ini.

Kedua, memperkuat kapasitas KPK didalam mendorong perubahan di tingkat pemerintah kota/kabupaten maupun provinsi. Kemudian terciptanya lingkungan yang lebih baik didalam pengurangan korupsi, lewat strategi pencegahan korupsi di tingkat tokoh-tokoh daerah yang berpengaruh.

Di Sulawesi ada 10 pemerintah kota/kabupaten yang terpilih untuk terlibat didalam SIPS. Khusus Sulsel, selain Provinsi Sulsel sendiri, juga Kota Makassar, Kabupaten Enrekang, Pinrang, dan Tana Toraja yang terpilih. (roy)

»»   Selengkapnya...

Saatnya Sulsel Bebas Korupsi

KPK Teken MoU dengan Empat Bupati 

RASID/FAJAR
CEGAH KORUPSI. Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo bersama empat bupati dan wali Kota di Sulsel menandatangani kerja sama pencegahan korupsi dengan KPK di kantor gubernur Sulsel, Senin kemarin.

MAKASSAR, FAJAR -- Pemerintah empat kabupaten dan kota di Sulsel menandatangani komitmen bersama pencegahan tindak korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang pola kantor gubernur Sulsel, Senin, 26 September.

Keempat kabupaten itu adalah Makassar, Enrekang, Pinrang dan Tana Toraja. Pemerintah provinsi Sulsel juga ikut menandatangani kesepakatan ini.

MoU dihadiri Wakil Ketua KPK M Jasin, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, dan dua mitra utama pelaksana program, yakni, Canadian Internastional Development Agenci (CIDA), dan Support to Indonesia's Islands Integrity Program Sulawesi Project (SIPS). Jajaran kepala dinas se Sulsel dan para unit pelaksana tugas.

Jasin usai penandatanganan mengungkapkan, kerja sama ini semacam mandat pada sisi pencegahan korupsi. Nantinya KPK melalui Litbang akan membuat semacam diagnostic yang berguna mengidentifikasi risiko korupsi, termasuk di dalam survei integritas (PSIS) dan penilaian inisiatif anti korupsi (PIAK).

Dari hasil diagnostic tersebut KPK kata dia, akan mengubah struktur, proses dan prosedur dengan membuat rekomendasi untuk memilih dan menunjuk petugas-petugas yang akan bertanggung jawab.

"Melalui program ini kita berharap, sistem dan praktek pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel, memperkuat kapasitas KPK di daerah dan sekaligus untuk mencegah korupsi di tingkat tokoh-tokoh yang berpengaruh di daerah," katanya.

Ukuran spesifik selama proyek itu berlangsung antara lain; pelayanan satu pintu, pelayanan administrasi kependudukan, dan proyek pengadaan barang.

Di lingkup Sulawesi, ada 10 daerah terlibat dalam kerja sama dengan KPK yakni, Pemprov Sulsel, Makassar, Enrekang, Pinrang, Tana Toraja, Pemprov Sulut, Manado, Minahasa, Bitung dan Sangihe.

Penandatanganan MoU di Makassar dihadiri langsung empat kepala daerah masing-masing; Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Bupati Enrekang La Tinro Latunrung, Bupati Tana Toraja Theofilus Allererung, Bupati Pinrang Aslam Patonangi.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya mengatakan, bagi pemerintah provinsi Sulsel, program SIPS-KPK ini tentu saja akan memberikan dukungan dalam upaya melaksanakan komitmen peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

"Substansi tentang akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik telah menjadi perhatian besar dari masyarakat. Tugas pemerintah untuk terus memperbaiki itu," kata Syahrul. (aci/pap) 

»»   Selengkapnya...

Theofilus Tergugat : Sidang Gugatan Ahli Waris Puang Mengkendek digelar hari ini

Bandara baru Tana toraja yang direncanakan akan dibangun di kecamatan mengkendek kabupaten Tana Toraja kembali menuai protes. Kali ini dilakukan ahli waris puang mengkendek yang sudah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Makale.

Pagi tadi bertempat di lantai 2 ruang sidang Pengadilan Negeri Makale, dilaksanakan sidang perdana kasus ini, namun sidang ditunda karena alasan administrasi surat kuasa Tergugat I (Bupati Tana Toraja) dan Tergugat II (Tim 9 Pembebasan lahan bandara) belum disertakan. Dua kali sidang diskors dan dinyatakan oleh Hakim ketua yang juga Ketua PN Makale Yance Bombing,SH ditunda sampai Senin depan (3/10).

Sidang dihadiri puluhan keluarga penggugat dan tergugat serta puluhan wartawan media cetak dan elektronik. Dari pantauan wartawan TNO di ruang sidang, ada ketidaksiapan dari kuasa hukum tergugat, dibuktikan dengan berkas yang dibawa tertukar dengan berkas lain, saat sidang sudah ditunda, dan para penggugat dan tergugat meninggalkan ruangan sidang, tampak bergegas kabag hukum pemda,Sirenden,SH yang datang membawa surat kuasa yang dimaksud. Sontak kuasa hukum Pemkab Tana Toraja kesal dan mengungkapkan bahwa kami malu sudah setua ini baru terjadi hal seperti ini, kuncinya.

Terkait sidang gugatan yang dilaksanakan hari ini, ketua LSM LEKAT Ferryanto Belopadang saat ditemui di luar seusai  sidang, Ryan berpendapat, ini merupakan hal yang wajar, mereka memperjuangkan hak atas tanah yang mereka klaim, dan Pemkab melalui Tim 9 Pembebasan lahan bandara juga sudah berbuat, biarlah pengadilan melalui majelis hakim yang menentukan, supaya tercipta kepastian hukum, kita minta semua pihak bisa menahan diri, karena ini sudah masuk rana hukum, saya yakin putusan yang terbaik didapatkan di tempat ini,kuncinya.(TT)

»»   Selengkapnya...

Pemuda Pancasila Kab. Tana Toraja Memeriahkan Gerak Jalan

TNO(23/9)-Makale, Satu-satunya Ormas dari sekian banyak ormas di Kabupaten Tana Toraja, Pemuda Pancasila, tampil dengan seragam khasnya loreng orange memeriahkan Gerak jalan dalam rangka memperingati HUT RI, Hari Jadi Toraja dan HUT Kabupaten Tana Toraja. Kegiatan ini diikuti oleh SKPD, instansi terkait, dan kecamatan serta lembaga pendidikan. Dikatakan Ferryanto Belopadang, Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kab. Tana Toraja, kami baru beberapa waktu yang lalu dilantik sebagai pengurus MPC Pemuda Pancasila, keikutsertaan kami kali ini sebagai bentuk partisipasi dan kemandirian Pemuda Pancasila yang siap sedia membela dan mendukung kegiatan pemerintah yang sejalan dengan AD/ART kami. Kami tampil sebagai pilar yang akan menjaga keutuhan dan keharmonisan masyrakat dan Pemerintahnya." Saat ditanyakan wartawan kami, tentang Kepengurusan yang baru, Ryan panggilan akrabnya mengungkapkan bahwa kepngurusan kali ini menganut konsep siaga dan eksis yang keanggotaan, bukan sekedar pampang nama dan gagah-gagahan semata. Kami diketuai Ferdy M Tanduklangi',SH,MH yang merupakan tokoh muda dan asset Pemkab Tana Toraja karena sekarang ini dia menjabat sebagai Camat Makale. Keikutsertaan Pemuda Pancasila dalam kegiatan Gerak jalan ini, benar-benar dimotori oleh Ketua dan pengurus, walaupun kami masih dalam tahap pembenahan organisasi, Kami siap membantu Pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan karya nyata kami,kuncinya. (BR)

»»   Selengkapnya...

Lokakarya Sosialisasi proyek SIPS CIDA-KPK dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja

TNO-Makale,Bertempat di Ruang Pola kantor bupati Tana Toraja,Senin 19/9 diadakan Lokakarya Sosialisasi Project SIPS dari CIDA-KPK. Kegiatan ini dibuka Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung,SE, dan dihadiri Ketua DPRD,Wakil Bupati,anggota DPRD dan Ka SKPD. Dalam sambutannya, Theo mengungkapkan komitmennya terhadap program ini dan meminta kepada para kepala SKPD untuk serius dan mengikuti penjelasan dari Tim yang dipimpin Pietra Widiadi. Senada dengan itu, Ketua DPRD Tana Toraja mengungkapkan dengan panjang lebar komitmen lembaga DPRD untuk menyukseskan program ini. Tampak hadir Ketua LSM LEKAT, Ferryanto Belopadang yang beberapa waktu lalu juga mengikuti kegiatan Penjelasan/Pemaparan Program ini di Rujab Bupati. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama CIDA-KPK dan Pemkab Tana Toraja, dan pada tanggal 26/9 akan diadakan penandatanganan MOU KPK-Pemkab Tana Toraja di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.(Tim)

»»   Selengkapnya...

Dana pariwisata Toraja 2011 Rp5 miliar

Dana pariwisata Toraja 2011 Rp5 miliar

Oleh Wiwiek Dwi Endah

MAKASSAR: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan  mengalokasikan dana Tugas Pembantuan (TP) pada APBD 2011 sebesar Rp5 miliar untuk pariwisata Toraja.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel Suaib Malombassi, mengatakan jatah anggaran sebesar itu khusus untuk menunjang kegiatan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

“Anggaran Rp5 miliar dibagi untuk dua kabupaten di Toraja. Tinggal dilihat kabupaten mana yang lebih banyak kegiatan pariwisatanya, itulah yang mendapat jatah lebih besar,” ujar Suaib di Rantepao, Toraja Utara, hari ini.

Besarnya dana khusus pariwisata di Toraja itu menurut Suaib, guna mendukung rencana pemerintah daerah khususnya dalam even Lovely December tahun depan dan kegiatan wisata setiap bulan.

“Sudah ada rencana pemerintah daerah setiap bulan ada even untuk mendukung Lovely December itu sendiri,” tukasnya.

Selain Toraja, pemerintah provinsi juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 juta  untuk dana rehabilitasi Rest Area di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. (mw)

»»   Selengkapnya...