Ophirtus Sumule : " Jadikan SMK-SPP Pala'-Pala Sebagai Simpul "

TNO-Makale, Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Pala'-Pla' yang dulunya bernama SPP Pala"-Pala" adalah satu-satunya Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian di daerah ini. Sebagai Sekolah "Tanpa Saingan", SMK / SPP Pala'-Pala' seharusnya menjadi Primadona bagi siswa-siswi yang ada di daerah ini. namun kejadiannya tidak semulus itu, kini SPP Pala'-Pala' membina siswa yang sangat sedikit. Apa yang sebenarnya terjadi? Hal ini terungkap saat dilaksanakannya "Sarasehan Alumni yang diadakan baru-baru ini. Hadir dalam kegiatan tersebt, DR IR Ophirtus Sumule, pemerhati Pertanian yang getol memperjuangkan kembalinya masa kejayaan SPP Pala'-Pala' seperti dahulu kala.

Ophirtus Sumule sebagai moderator, sangat kompak memandu kegiatan ini, beberapa hal yang terungkap dalam Sarasehan Reuni yang pertama kali dilakukan di SPP Pala'-Pala' diantaranya kuranagnya minat siswa ke sekolah ini, kurangnya anggaran utk membiayai peremajaan fasilitas di sekolah ini.

Add caption

Yang membanggakan, hadirnya perwakilan Dinas Pertanian Toraja Utara, ditengah-tengah kesibukan Pemkab Toraja Utara menerima tamu Menteri Pertanian dan rombongan. Sementara tidak satupun utusan dari Pemkab Tana Toraja yang hadir, sementara SMK-SPP Pala'-Pala' ini berada dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja.

Mengakhiri kegiatan sarasehan ini, Ophirtus Sumule mengungkapkan kerinduannya akan kejayaan SMK Pala-Pala', dikatakannya " Jadikanlah SPP-SMK Pala'-Pala' sebagai simpul pertanian di dua kabupaten ini. Semoga tujuan pendirian SMK-SPP Pala'-Pala' ini tetap terwujud dan menjadi motivasi bagi semua tenaga pendidik dan pengelolanya.(fer)

»»   Selengkapnya...

Polres Tana Toraja Sukses Amankan Natal

TNO-Makale, Situasi yang kondusif serta hikmat melaksanakan ibadah perayaan Natal adalah dambaan setiap Masyarakat, utamanya di Tana Toraja. Perayaan Natal tahun ini sangat meriah, dimana-mana diadakan perayaan Natal dan berbagai kegiatan kerohanian serta lomba dalam rangka Lovely Desember 2012.

Demikian halnya, Polres Tator sangat giat melaksanakan fungsi yang diemban setiap aparatnya, dimana malam Natal tahun ini berlangsung meriah dan hikmat dalam suasana yang kondusif. dari hasil pantauan di lapangan, wartawan TNO yang menyisir kota Makalemendapatkan ketatnya pengamanan Natal tadi malam dan hari ini. Semua ini dirasakan masyarakat Tana Toraja dan Toraja Utara, terlebih lagi kesigapan Polisi yang dibantu aparat keamanan lainnya tidak mengenal lelah melakukan tindakan pengamanan sesuai tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Salah seorang warga yang ditemui TNO, Chornelius Balalembang mengungkapkan perasaan lega dan bangga sebagai masyarakat yang sudah terjaga keamanannya saat merayakan hari Kelahiran Yesus Kristus. Diungkapkannya " Kami sebagai masyarakat sangat puas dan bangga melaksanakan ibadah Natal dalam suasana yang sangat kondusif, walaupun berbagai kasus terjadi di daerah lain".(tim)

»»   Selengkapnya...

Mobil Wartawan Harian di Cungkil, Barang Elektroniknya Raib

illustrasi

TNO-Makale, Nasib naas dialami Agus Burhan wartawan Berita Kota Makassar (BKM), sore tadi mobil yang selama ini dikendarainya dicongkel orang tak dikenal. Saat yang naas itu, Agus sementara berada di Warnet Eklesia. Tanpa merasakan kejanggalan, dia mencari sebuah Ipad miliknya dan Kamera yang selalu ditentengnya.

Pencuri di siang bolong itu berhasil menggondol alat elektronik yang menjadi "senjata andalan" sang wartawan BKM ini, dengan mengcongkel kaca mobil yang tearkir di depan Warnet Eklesia.

"Saya baru cari kecurian, mobil saya dicongkel, dan Ipad serta kamera saya hilang, tolong bantu saya" demikian Agus membeberkan kejadian yang baru saja dialaminya siang ini sekitar pkl 15.30 kepada TNO.(tim)

»»   Selengkapnya...

TPG Klaim Suara Garuda-Na Melejit

TNO-MAKASSAR--Tim Pejuang Garuda-Na (TPG) mengklaim mampu memperoleh dukungan hingga 15 persen di seluruh kabupaten/kota di Sulsel untuk pasangan nomor urut tiga, Andi Rudiyanto Asapa dan Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na). Suara tersebut diklaim diluar dari suara riil yang telah dimiliki sebelumnya.

Ketua TPG, Ana mengatakan, suara tersebut merupakan suara riil tambahan yang diraih setelah melakukan sosialisasi selama dua bulan di 23 kabupaten/kota. Menurutnya, suara tersebut diraih setelah TPG melakukan gerakan senyap selama sosialisasi. Suara yang diraih pun sangat merata di sejumlah daerah.

Ana menilai, melejitnya suara Garuda-Na disebabkan dukungan warga kepada pasangan yang diusung 19 partai politik (parpol) itu memiliki track record yang baik. Jejak rekam Rudi-Nawir selama menjadi bupati di daerah berbeda dinilai nyaris tanpa cela. Selain dianggap memajukan Sinjai dan Pinrang, Rudi-Nawir juga tidak pernah terjangkit kasus hukum.

"Alasan inilah yang membuat warga mengarahkan dukungan ke Garuda-Na. Suara riil yang kami dapat, belum termasuk suara sebelumnya termasuk suara yang diraih oleh tim partai dan relawan lainnya. Dengan dukungan ini kami yakin Garuda-Na akan menang," kata Ana didampingi tim pejuang Garuda-Na, Syamsuddin Tiro, Samrun Singke, dan Andi Rahman, Senin (17/12/2012).

Penulis : Yasdin

Editor : Imam Wahyudi

Posting :TRIBUN-TIMUR.COM

»»   Selengkapnya...

SBY Mengaku Frustrasi Berantas Korupsi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku frustrasi dengan semakin parahnya korupsi di negeri ini. Bahkan, dia melihat korupsi semakin mengerikan karena sudah masuk ke seluruh elemen pemerintahan.

"Mari kita lanjutkan perjuangan dan kerja keras kita, tidak lunak. Kadang-kadang saya pun merasa frustrasi memberantas korupsi, tapi jangan putus asa dan patah semangat," ujar SBY di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12).

SBY mengatakan, semua pihak harus menaruh keyakinannya bahwa kasus korupsi dapat diatasi dengan baik oleh semua elemen masyarakat. Pasalnya, tidak ada tujuan yang tidak bisa dicapai guna mencapai kondisi negara yang aman dan sejahtera.

"Insya Allah ada jalan di masa depan dan saya realistis, negara lain butuh waktu yang panjang. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk kita tidak yakin diri untuk kita tidak tujuan itu akan kita capai," katanya.

Untuk mencapai hal itu, Presiden memaparkan ada enam hal yang harus dilaksanakan oleh semua elemen untuk dapat memberantas korupsi. Pertama mengenai komitmen dan pemberantasan korupsi di unsur pimpinan.

"Jangan ada yang kendor, jangan ada yang frustrasi dan seterusnya," ucapnya.

Kedua, independensi dan ketegasan lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK harus tetap dihormati. Ketiga integritas, profesionalisme dan kapasitas para penegak hukum termasuk KPK juga sangat penting.

"Bagi para penegak hukum jangan ada istilah pagar makan tanaman," tuturnya.

Keempat, harus ada peningkatan kontrol dan lebih terbuka kepada masyarakat guna mencegah dan menciptakan sistem yang bersih, Di antaranya, dengan mengundang media massa atau pembocor untuk menyampaikan informasi yang tepat dan jelas berdasarkan sumber asalnya.

Kelima, meningkatkan kesejahteraan para pejabat dan pegawai agar mampu menjalani kehidupan yang layak. "Itu perlu terus ditingkatkan agar mereka tidak mudah tergoda oleh godaan yang itu menyimpang dan pelanggaran hukum," paparnya.

Keenam, adanya kerja sama internasional yang efektif dalam hal pemberantasan korupsi. "Itu tetap kita perlukan," tuturnya.

[did]

posting : plasma msn

»»   Selengkapnya...

GarudaNa Ancaman Sayang di Torut

TNO-TORAJA UTARA -- Pada pemilihan gubernur (Pilgub) 2007 lalu, Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara adalah lumbung suara pasangan calon Gubernur dan Wakil, Gubernur Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu`mang (Sayang). Bahkan, di dua daerah ini, Sayang jilid I berhasil meraup suara sebanyak 76 persen dan sangat menentukan kemenangan pasangan ini. 
Namun, pada Pilgub 2013 mendatang, langkah pasangan Sayang untuk meraup suara lebih bakal sulit. Pasalnya, dua pasangan nomor urut 2, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakakar (IA) dan pasangan nomor urut 3 A Rudiyanto Asapa-Nawir Pasinringi (GarudaNa) serius menggarap wilayah ini. Apalagi, istri Rudiyanto dr Felicitas berasal dari Toraja. 
Bukan itu saja, soliditas dan kekompakan partai pendukung pasangan Sayang saat ini tidak semilitan 2007 lalu. Seperti yang diakui Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP Kecamatan Sopai Alexander Pa'tangkin kepada BKM di Rantepao, Sabtu (8/12). 
Ia melihat, khusus di Toraja Utara tim saat ini kurang intens berkomunikasi. Malah, katanya, yang sangat aktif adalah tim pemenangan dari dua rival Sayang.
"Waktu pemilihan tinggal beberapa hari lagi, namun kekompakan tim belum nampak," akunya. 
Ia melihat, kinerja tim sekarang tidak jelas arahnya bahkan membingungkan kader. Malah, gerakan tim lain meraih suara sebanyak mungkin dan target menang di Toraja Utara, menurutnya, berpeluang terwujud. Apalagi, lanjutnya,  tidak bisa dipungkiri pasangan GarudaNa kental ke Torajaannya akan menjadi ancaman Sayang.
Namun demikian, Alex masih tetap optimis tentang peluang pasangan Sayang di Toraja Utara. Dengan catatan, katanya, waktu yang tersisa dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi secara efektif dan kontinu. 
"Pada bulan Desember akan dilakukan perayaan Natal. Menurut saya ini momen yang baik untuk dimanfaatkan. Tim Sayang harus menjemput bola hingga ke akar rumput, sehingga kader partai pengusung dan legislatornya di DPRD bisa bergerak," katanya. (gus)

posting : BKM Online

»»   Selengkapnya...

18 Pimpinan Parpol diundang KPUD Tator

Suasana Rapat Pimpinan Partai Di KPUD Tator

TNO-Makale,(5/12) Dalam rangka menindak lanjuti keputusan DKPP entang verifikasi terhadap 18 Parpol calon peserta Pemilu 2014 dan hasil rapat koordinasi KPU Propinsi Sulawesi Selatan, hari ini dilaksanakan Rapat Pimpinan Parpol. Bertempat di Ruang rapat KPUD Tana Toraja, dihadiri para Pimpinan Parpol yang akan diverifikasi faktual bulan Desember ini, rapat dibuka oelh Ketua KPUD Tana Toraja,Luther Pongrekun,SmHk. 

Dalam sambutannya, Luther mengharapkan semua Pimpinan Parpol yang hadir dapat memaksimalkan data dan tahapan dengan serius demi kelancaran tahapan ini. Dikatakannya " Saya harap verifikasi faktual yang akan kita laksanakan diperhatikan dengan seksama, sehingga dapat terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan".

Ferryanto Belopadang (Ketua DPC PPPI) baju Kotak-Kotak

Turut hadir, Ferryanto Belopadang, Ketua Partai Pengusaha Pekerja Indonesia ( PPPI ) yang ikut mengomentari tahapan ini, diungkapkan Ferry, kami sangat merespon tahapan ini, kami minta verifikasi terhadap 18 Parpol dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lanjut dikatakannya " Kami bersyukur atas kepercayaan DPD PPPI mempercayakan Kepengurusan pada tingkat Kabupaten tana toraja kepada kami , dan kami akan mengemban tugas ini dengan semaksimal mungkin, kami minta kesempatan terakhir untuk melakukan pembenahan data yang dibutuhkan".

Verifikasi faktual akan dilaksanakan antara tanggal 12 dan 13 Desember 2012, dengan memberikan data dan tahapan yang sudah ditetapkan.(tim)

»»   Selengkapnya...

Ratusan Guru Datangi Pengadilan Negeri Makale

Ketua LPPA, Andi Fatma bersama sejumlah Guru di PN Makale.(Lis)

TNO-Makale (512)Seratusan Guru dari berbagai Sekolah di Tana Toraja yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) cabang Sangalla, Kabupaten Tana Toraja melakukan aksi solidaritas di halaman Pengadilan Negeri Makale Tana Toraja, Rabu (4/12/12) pagi tadi. Aksi itu digelar sehubungan dengan dugaan penganiayaan oleh oknum guru Bernadeth Bandaso’ (45) pada muridnya Jasmin Tandiarrang (9) sehingga menyebabkan pipi murid tersebut mengalami biru akibat dicubit. Akibat perbuatannya, Bernadeth harus mempertanggung jawabkan di hadapan hakim.

Kejadian tersebut berawal ketika Bernadeth menanyakan kepada para siswanya siapa saja yang tidak ke gereja, kemudian Jasmin mengangkat tangan. Selanjutnya pelaku menghadiahi korban dengan cubitan di pipi. Karena tidak menerima perbuatan pelaku, M Dolla (35) orang tua korban langsung berinisiatif melaporkan kasus tersebut ke Polres Tana Toraja.

“Selaku orang tuanya, melihat pipi anak kami yang dicubit sudah membiru akhirnya saya laporkan ke pihak berwajib sesuai dengan visum dokter, yang sidangnya hari ini dilaksanakan”. Ujarnya pada luwuraya.com

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Luwu Raya, Andi Fatmawati Syam mangatakan meski perbuatan pelaku termasuk tindak pidana ringan, namun hal tersebut menurutnya tidak bisa dibiarkan. Bahkan, pihaknya berjanji akan terus mengawal kasus tersebut

“UU No. 23 tahun 2003 Perlindungan Anak kita harus ditegakkan. Kasus seperti ini bisa di kenakan 3 tahun kurungan penjara.” Tegas Fatmawati.

Massa yang tergabung dalam PGRI tersebut mengancam akan terus melakukan aksi solidaritas dan akan membawa lebih banyak massa pada sidang lanjutan yang akan digelar pada Rabu (12/12/12) pekan depan untuk memberikan dukungan moril pada tersangka.(b)

posting :

Elis Mangesa

»»   Selengkapnya...

KEPALA LEMBANG SIMBUANG GERAH, TERKAIT ILLEGAL LOGGING DI WILAYAHNYA

TNO-Mengkendek, Sementara Pemerintah menggalakkan penanaman pohon di Tana Toraja, sekelompok masyarakat justru berupaya merusak komposisi lingkungan yang ada. Sebut saja Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

Add caption

Aktifitas masyarakat di Lembang Simbuang, sungguh memprihatinkan, mulai dari penebangan yang tidak legal, bahkan penjualan kayu yang tanpa dokumen, membuat gerah Kepala Lembang Simbuang. Kepala Lembang Simbuang Bungin Nura', saat mendatangi kantor TNO, mengungkapkan kekesalannya beserta sebagian besar masyarakat di Lembangnya dengan adanya aktifitas Illegal Logging yang marak saat ini. Dikatakannya " Hutan Simbuang hancur, masyarakat yang tidak bertanggungjawab sudah membodohi kami dan merugikan kita semua, saya harap pihak terkait, utamanya Dinas Kehutanan segera bertindak, karena kami sangat dirugikan. Kembali Bungin Nura' berkomentar " Kami sudah menutup jalan dan jembatan yang akan dilalui mengangkut kayu tebangan liar ini, kami sudah beberapa kali memburunya, bahkan bersama aparat, kami yakin ada orang dalam yang terlibat dan mohon segera ditindaki!" demikian harapnya.

»»   Selengkapnya...

LSM YPMT : TIM MONEV DIKNAS BERTINDAK AROGAN

TNO-Makale, Dunia Kependidikan di Tana Toraja semakin seret dengan masuknya SKPD ini dalam masalah yang menjerat Pemkab Tana Toraja dibawah Pimpinan Bupati Theopilus Allorerung menjadi DISCLAIMER, hal-hal lain yang sangat fatal dilakukan pimpinan SKPD DIKNAS Tana Toraja adalah Saat Proses Pelelangan yang biasa disebut Tender, Panitia ditunjuk seadanya, bahkan memasukkan orang dari SKPD lain ( SA, notabene Ipar Bupati) untuk mengetuai Tender di dinasnya, ada apa? Hasilnya tidak lebih baik, bahkan menambah masalah yang terjadi.

Demikian halnya, Pembentukan Tim Monev, yang terdiri dari Oknum-oknum Kejaksaan dan Kepolisian serta LSM yang direkrut tanpa diketahui Prasyaratnya, tiba-iba muncullah Tim Monev dengan beban biaya APBD 90juta, waow, ada apa lagi in? sementara dalam prakteknya, mereka masih dikumpulkan dana 300 per sekolah (contoh kasus : Bittuang). Setelah di-SK-kan,Tim Monev berbagi tugas ke Wilayah yang ditetapkan oknum tertentu, bahkan atraksi yang dilakukan begitu arogan bahkan memarah-marahi Kepsek yang dijumpai. meminta data dan segala macamnya. Hal ini membuat gerah pemerhati pendidikan Titus Tato' Samara, aktifis LSM YPMT (Yayasan Pendidikan Masyarakat Toraja), dikatakannya " Tim yang terbentuk mendatangi sekolah - sekolah dan meminta Data dan segala macamnya, sayangnya oknum tertentu bertindak berlebihan memarah-marahi Para Kepsek dan Guru yang dijumpai, tujuannya apa? tetapi ada juga yang bingung, bagaimana harus bertindak karena direkrut mendadak, bagaimana bisa monitor dan evaluasi kalau menggunakan dana internal, ini bisa akal-akalan saja".

Kondisi Dikna tana toraja seharusnya menjadi perhatian Bupati, terlalu banyak info yang masuk, bahkan beberapa orang pejabat teras di Bumi Lakipadada ini sudah merekomendasikan perubahan - perubahan pengelolaan, jangan jadikan Diknas Tana Toraja cuma sebagai bulan-bulanan kepentingan, akhirnya semua berujung KORUPSI.(fer)

»»   Selengkapnya...

ARTI KOMBINASI HURUF DAN ANGKA PADA PLAT KENDARAAN BERMOTOR

Setiap kendaraan pastilah mempunyai plat nomor. Plat nomor tersebut adalah bagaikan "kartu identitas" bagi kendaraan tersebut. Sebagian orang tahu apa arti dari nomor yang terpajang di depan dan belakang kendaraannya tersebut, sedangkan sebagian lain tidak. Bagi anda yang sudah tahu maka sebaiknya anda meninggalkan post ini dan membaca tulisan pada post lainnya. Dan bagi anda yang belum mengetahuinya silahkan baca uraian berikut dengan sebaik-baiknya.

Nomor polisi diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor urut tersebut terdiri dari 1 sampai dengan 4 angka, dan ditempatkan setelah Kode Wilayah Pendaftaran. Nomor urut pendaftaran dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor. Sebagai contoh, untuk wilayah DKI Jakarta:

• 1 - 2999 = dialokasikan untuk kendaraan penumpang
• 8000 - 8999 = dialokasikan untuk kendaraan penumpang
• 3000 - 6999 = dialokasikan untuk sepeda motor
• 7000 - 7999 = dialokasikan untuk bus
• 9000 - 9999 = dialokasikan untuk kendaraan beban

Apabila nomor urut pendaftaran yang telah dialokasikan habis digunakan, maka nomor urut pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan dengan diberi tanda pengenal huruf seri A sampai dengan Z di belakang angka pendaftaran. Apabila huruf di belakang angka sebagai tanda pengenal kelipatan telah sampai pada huruf Z, maka penomoran dapat menggunakan 2 huruf seri di belakang angka pendaftaran.

Khusus untuk DKI Jakarta, dapat menggunakan hingga 3 huruf seri di belakang angka pendaftaran, sesuai kategori atau dengan permintaan khusus. Format kategori 3 huruf seri umum yaitu: B XXXX XYZ

X = Umumnya mewakili tempat kendaraan tersebut terdaftar. Huruf yang mewakili kategori tempat terdaftarnya kendaraan:

• U - Jakarta Utara
• B - Jakarta Barat
• P - Jakarta Pusat
• S - Jakarta Selatan
• T - Jakarta Timur
• E - Depok
• N - Tangerang
• C - Tangerang
• K - Bekasi
• F - Bekasi

Y = Umumnya jenis kedaraan berdasar golongan. Huruf yang mewakili kategori kendaraan:

• A - Sedan / Motor
• F - Minibus, Hatchback, City Car
• V - Minibus
• J - Jip dan SUV
• D - Truk
• T - Taksi
• U - Kendaraan Staf Pemerintah
• Q - Kendaraan Staf Pemerintah (contoh: B 1234 FQN untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi, B 1234 KQN untuk Pemerintah Kota Bekasi)

Z = Huruf acak yang diberikan untuk pembeda. Contoh: B XXXX PAA = Mobil tersebut terdaftar di Jakarta Pusat (P), berjenis sedan (A), dan memiliki huruf pembeda (A).

Kode Wilayah Nomor Kendaraan

Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa, merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah karesidenan. Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan oleh Peraturan Kapolri Nomor Polisi 4 Tahun 2006.

Sumatera

• BL = Nanggroe Aceh Darussalam
• BB = Sumatera Utara bagian Barat (pesisir Barat)
• BK = Sumatera Utara bagian Timur (pesisir Timur)
• BA = Sumatera Barat
• BM = Riau
• BH = Jambi
• BD = Bengkulu
• BP = Kepulauan Riau
• BG = Sumatera Selatan
• BN = Kepulauan Bangka Belitung
• BE = Lampung

Jawa

DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat

• A = Banten: Kabupaten dan Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, sebagian Kabupaten Tangerang
• B = DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kabupatendan Kota Bekasi, Kota Depok
• D = Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat
• E = eks Karesidenan Cirebon: Kabupaten dan Kota Cirebon (E XXXX YA), Kabupaten Indramayu (YB), Kabupaten Majalengka (YC), Kabupaten Kuningan (YD)
• F = eks Karesidenan Bogor: Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi
• T = Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, sebagian Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang
• Z = Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya (H), Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis (T/W), Kota Banjar

Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

• G = eks Karesidenan Pekalongan: Kabupaten (G XXXX B) dan Kota Pekalongan (A), Kabupaten (F) dan Kota Tegal (E), Kabupaten Brebes (G), Kabupaten Batang (C), Kabupaten Pemalang (D)
• H = eks Karesidenan Semarang: Kabupaten (C/L/V) dan Kota Semarang (A/G/H/R/S/X/W/Y/Z), Kota Salatiga (B/K), Kabupaten Kendal (D/M), Kabupaten Demak (E)
• K = eks Karesidenan Pati: Kabupaten Pati (A/S/H), Kabupaten Kudus (B/K/T), Kabupaten Jepara (C/V), Kabupaten Rembang (D/M), Kabupaten Blora (E/N), Kabupaten Grobogan (F/P), Kecamatan Cepu (N/Y)
• R = eks Karesidenan Banyumas: Kabupaten Banyumas (A/H/S/E), Kabupaten Cilacap (B/K/T/F), Kabupaten Purbalingga (C/L), Kabupaten Banjarnegara (D/M)
• AA = eks Karesidenan Kedu: Kabupaten (B) dan Kota Magelang (A/H/K/S), Kabupaten Purworejo (C/L/V), Kabupaten Kebumen (D/M/W), Kabupaten Temanggung (E/N), Kabupaten Wonosobo (F/P/Z)
• AB = DI Yogyakarta: Kota Yogyakarta (A/H/F), Kabupaten Bantul (B/G), Kabupaten Gunung Kidul (D/W), Kabupaten Sleman (E/N/Y/Q/Z/U), Kabupaten Kulon Progo (C)
• AD = eks Karesidenan Surakarta: Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo (B/K/T), Kabupaten Boyolali (D/M), Kabupaten Sragen (E/N/Y), Kabupaten Karanganyar (F/P), Kabupaten Wonogiri (G/R), Kabupaten Klaten (J/C/L/V)

Contoh: AD 1234 CB, AD 1234 CK, dan AD 1234 CT merupakan Plat Nomor Kendaraan Bermotor dari Kabupaten Sukoharjo.

Jawa Timur

• L = Kota Surabaya
• M = eks Karesidenan Madura: Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan
• N = eks Karesidenan Malang: Kabupaten (D-J) dan Kota Malang(A-C dan E), Kabupaten (L-N) dan Kota Probolinggo (P-R), Kabupaten (S,U) dan Kota Pasuruan (V,X), Kabupaten Lumajang (W-Z), Kota Batu (K)
• P = eks Karesidenan Besuki: Kabupaten Bondowoso (A-D), Kabupaten Situbondo (E-H), Kabupaten Jember(K-T), Kabupaten Banyuwangi (U-Z)
• S = eks Karesidenan Bojonegoro: Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang
• W = Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik
• AE = eks Karesidenan Madiun: Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan (W / X / Y / Z)
• AG = eks Karesidenan Kediri: Kabupaten (D-J) dan Kota Kediri (A-C), Kabupaten (K-N) dan Kota Blitar (P-R), Kabupaten Tulungagung (S-T), Kabupaten Nganjuk (U-W), Kabupaten Trenggalek (Y-Z)

Catatan:

Daerah dengan kode wilayah Z sebelumnya memiliki kode wilayah D (eks Karesidenan Parahyangan)

Jombang memiliki kode wilayah S sejak tahun 2005, sebelumnya memiliki kode wilayah W

Daerah dengan kode wilayah W sebelumnya memiliki kode wilayah L (eks Karesidenan Surabaya)

Bali dan Nusa Tenggara

• DK = Bali
• DR = NTB I (Pulau Lombok: Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah)
• EA = NTB II (Pulau Sumbawa: Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten/Kota Bima)
• DH = NTT I (Pulau Timor: Kabupaten/Kota Kupang, Kabupaten TTU, TTS, Kabupaten Rote Ndao)
• EB = NTT II (Pulau Flores dan kepulauan: Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor)
• ED = NTT III (Pulau Sumba: Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur)

Kalimantan

• KB = Kalimantan Barat
• DA = Kalimantan Selatan
• KH = Kalimantan Tengah
• KT = Kalimantan Timur

Sulawesi

• DB = Sulawesi Utara Daratan (Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)
• DL = Sulawesi Utara Kepulauan (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sitaro)
• DM = Gorontalo
• DN = Sulawesi Tengah
• DT = Sulawesi Tenggara
• DD = Sulawesi Selatan
• DC = Sulawesi Barat

Maluku dan Papua

• DE = Maluku
• DG = Maluku Utara
• DS = Papua dan Papua Barat

Tidak digunakan

• DF = Timor Timur (telah menjadi negara sendiri)

Kode Nomor Kendaraan Khusus Pemerintahan

Mobil dinas pejabat negara memiliki plat nomor khusus. Jika pada saat pejabat tersebut bertugas ke wilayah di luar ibukota RI atau kunjungan dinas ke luar negeri, maka plat nomor tersebut akan dipasangkan pada mobil yang dinaiki oleh pejabat bersangkutan. Berikut adalah daftar nomor polisi untuk kenderaan pejabat penting di Indonesia:

• RI 1: Presiden
• RI 2: Wakil Presiden
• RI 3: Istri/Suami Presiden
• RI 4: Istri/Suami Wakil Presiden
• RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
• RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
• RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
• RI 8: Ketua Mahkamah Agung (MA)
• RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
• RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
• RI 11: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
• RI 12: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)
• RI 13: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra)
• RI 14: Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
• RI 15: Sekretaris Kabinet (Sekab)
• RI 16: Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
• RI 17: Menteri Luar Negeri (Menlu)
• RI 18: Menteri Pertahanan (Menhan)
• RI 19: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)
• RI 20: Menteri Keuangan (Menkeu)
• RI 21: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM)
• RI 22: Menteri Perindustrian
• RI 23: Menteri Perdagangan (Mendag)
• RI 24: Menteri Pertanian (Mentan)
• RI 25: Menteri Kehutanan (Menhut)
• RI 26: Menteri Perhubungan (Menhub)
• RI 27: Menteri Kelautan dan Perikanan
• RI 28: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans)
• RI 29: Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU)
• RI 30: Menteri Kesehatan (Menkes)
• RI 31: Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas)
• RI 32: Menteri Sosial (Mensos)
• RI 33: Menteri Agama (Menag)
• RI 34: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar)
• RI 35: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
• RI 36: Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek)
• RI 37: Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
• RI 38: Menteri Negara Lingkungan Hidup
• RI 39: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
• RI 40: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
• RI 41: Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
• RI 42: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
• RI 43: Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
• RI 44: Menteri Negara Perumahan Rakyat
• RI 45: Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora)
• RI 46: Jaksa Agung
• RI 47: Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
• RI 48: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
• RI 49: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)
• RI 52: Wakil Ketua DPR
• RI 59: Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Catatan: Nomor kendaraan Pejabat Negara atau Menteri sering berganti, hal ini disesuaikan dengan jumlah anggota Kabinet. Misalnya pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) Jabatan Sekretaris Kabinet bukan setingkat menteri, sehingga Nomor Kendaraan untuk beberapa menteri berubah. Sebagai contoh saat ini Kepala BIN menggunakan RI 49.

Kode Nomor Kendaraan Khusus Korps Diplomatik dan Konsuler

Mobil milik korps diplomatik (Kedutaan besar maupun organisasi internasional) memiliki kode khusus, yakni CD (singkatan dari Corps Diplomatique) atau CC(singkatan dari Corps Consulaire), diikuti dengan angka. Untuk mendapatkan STNK dan BPKB, haruslah mendapatkan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri. Kendaraan dengan nomor polisi ini secara sah sudah berada di luar teritori (extrateritorial) hukum dan regulasi Republik Indonesia. Berikut adalah daftar nomor polisi untuk korps diplomatik di Indonesia:

• CD 12: Amerika Serikat
• CD 13: India
• CD 14: Perancis
• CD 15: Vatikan
• CD 16: Norwegia
• CD 17: Pakistan
• CD 18: Myanmar
• CD 19: Republik Rakyat Cina
• CD 20: Swedia
• CD 21: Arab Saudi
• CD 22: Thailand
• CD 23: Mesir
• CD 24: Perancis
• CD 25: Filipina
• CD 26: Australia
• CD 27: Irak
• CD 28: Belgia
• CD 29: Uni Emirat Arab
• CD 30: Italia
• CD 31: Swiss
• CD 32: Jerman
• CD 33: Sri Lanka
• CD 34: Denmark
• CD 35: Kanada
• CD 36: Brasil
• CD 37: Rusia
• CD 38: Afganistan
• CD 39: Serbia
• CD 40: Republik Ceko
• CD 41: Finlandia
• CD 42: Meksiko
• CD 43: Hongaria
• CD 44: Polandia
• CD 45: Iran
• CD 47: Malaysia
• CD 48: Turki
• CD 49: Jepang
• CD 50: Bulgaria
• CD 51: Kamboja
• CD 52: Argentina
• CD 53: Romania
• CD 54: Yunani
• CD 55: Yordania
• CD 56: Austria
• CD 57: Suriah
• CD 58: Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP)
• CD 59: Selandia Baru
• CD 60: Belanda
• CD 61: Yaman
• CD 62: Kesatuan Pos Sedunia (UPU)
• CD 63: Portugal
• CD 64: Aljazair
• CD 65: Korea Utara
• CD 66: Vietnam
• CD 67: Singapura
• CD 68: Spanyol
• CD 69: Bangladesh
• CD 70: Panama
• CD 71: Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF)
• CD 72: Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO)
• CD 73: Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO)
• CD 74: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
• CD 75: Korea Selatan
• CD 76: Bank Pembangunan Asia (ADB)
• CD 77: Bank Dunia
• CD 78: Dana Moneter Internasional (IMF)
• CD 79: Organisasi Buruh Internasional (ILO)
• CD 80: Papua Nugini
• CD 81: Nigeria
• CD 82: Chili
• CD 83: Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR)
• CD 84: Program Pangan Dunia (WFP)
• CD 85: Venezuela
• CD 86: ESCAP
• CD 87: Kolombia
• CD 88: Brunei
• CD 89: UNIC
• CD 90: IFC
• CD 91: United Nations Transitional Administration in East Timor
• CD 97: Palang Merah
• CD 98: Maroko
• CD 99: Uni Eropa
• CD 100: Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN (Sekretariat)
• CD 101: Tunisia
• CD 102: Kuwait
• CD 103: Laos
• CD 104: Palestina
• CD 105: Kuba
• CD 106: Organisasi Antar-Parlemen ASEAN (AIPO)
• CD 107: Libya
• CD 108: Peru
• CD 109: Slowakia
• CD 110: Sudan
• CD 111: Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Yayasan)
• CD 112: (Utusan)
• CD 113: Center for International Forestry Research (CIFOR)
• CD 114: Bosnia-Herzegovina
• CD 115: Lebanon
• CD 116: Afrika Selatan
• CD 117: Kroasia
• CD 118: Ukraina
• CD 119: Mali
• CD 120: Uzbekistan
• CD 121: Qatar
• CD 122: United Nations Population Fund (UNFPA)
• CD 123: Mozambik
• CD 124: Kepulauan Marshall

Mobil operasional staf korps diplomatik memiliki nomor polisi serupa dengan kendaraan pribadi (warna dasar hitam dengan tulisan putih) namun dengan format khusus yakni memiliki lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian. Contoh: "B 12345 15" berarti mobil ini adalah kendaraan operasional staff korps diplomatik Vatikan. Pada KTT Asia-Afrika 2005, kendaraan para pesertanya dipasang plat nomor dengan kode KAA.

Warna Plat Nomor Kendaraan Bermotor

1. Kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa: Warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih
2. Kendaraan bermotor umum: Warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam
3. Kendaraan bermotor milik Pemerintah: Warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih
4. Kendaraan bermotor Corps Diplomatik Negara Asing: Warna dasar Putih dengan tulisan berwarna hitam
5. Kendaraan bermotor Staff Operasional Corps Diplomatik Negara Asing: Warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih dan terdiri dari lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian
6. Kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke dealer, atau dealer ke dealer): Warna dasar Putih dengan tulisan berwarna merah. (Keterangan tambahan: plat putih untuk mobil baru dengan seri ujungXX berarti dibeli dengan harga lunas dan bukan kredit).

Referensi:

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_nomor_kendaraan_bermotor

»»   Selengkapnya...

Seminar Master Plan Pendidikan Tana Toraja Digelar Hari Ini

TNO-Makale, Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja,  hari ini (27/11) dilaksanakan Seminar Master Plan Pendidikan Tana Toraja. Kegiatan ini akan dihadiri para Pendidik dan Pemerhati Kependidikan di daerah ini. kegiatan ini sangat strategis, sebagai dasar pengelolaan kependidikan di Bumi Lakipadada.

Ilustrasi Korupsi

Seperti yang selama ini terjadi, Pembangunan dibidang Kependidikan di daerah ini seakan-akan tanpa format yang jelas, semuanya dilaksanakan sesuai keinginan, bukan berdasarkan Kebutuhan yang menggunakan skala prioritas. Seperti yang dilansir Media Duta beberpa hari lalu, terjadi praktek sindikat tender dan dilakukan oleh oknum-oknum non struktural yang tidak bertanggungjawab yang punya dominasi terhadap birokrat di dinas Kependudukan Tana Toraja. Ini adalah praktek Kolusi secara Nepotisme dan berpotensi KORUPSI.

LSM LEKAT,alah satu LSM yang eksis menyorot Pemerintahan Theopilus Allorerung turut berkomentar, melalui Ketuanya Ferryanto Belopadang menanggapi dingin kegiatan ini, dikatakannya"Sudah banyak seminar yang dilakukan, dan pembuatan perencanaan yang holistik, tetapi terpulang ke Sikap Pemerintah di Tana Toraja, tidak berkomitmen yang jelas, akhirnya SKPD Diknas Tana Toraja hanya jadi lahan pemenuhan Kepentingan sekelompok orang." Lanjut dikatakan Ryan, sapaan Akrbnya, kegiatan ini jelas mengandung konsekwensi Biaya yang diperoleh dari uang rakyat, jadi jangan dijadikan saja sebagai ceremonial belaka,  harus ada keberanian bupati untuk menjadikan Pendidikan sebagai andalan pembangunan yang diurus secara profesional karena sudah melibatkan para pakar.

Sebagaimana kita ketahui bersama, selama ini  Diknas Tana Toraja sangat rentan terhadap intervensi dari oknum-oknum Legislatif dan Birokrat yang hanya berorientasi pada Proyek, semoga melalui kegiatan ini, dicapai format pengelolaan kependidikan yang maksimal.(tim)

»»   Selengkapnya...

KALEM TADONGKON, DIKELUHKAN WARGANYA

Kalem Tadongkon-Yuli Songga'

TNO-Tana Toraja, Di era sekarang ini, kepemimpinan adalah sebuah pelayanan, hal itu tidak dirasakan sebagian besar masyarakat yang berada di wilayah Lembang Tadongkon Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara. Pasalnya, Kepala Lembang yang saat ini menjabat tidak menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakatnya. Beberapa hal yang sangat dikeluhkan warganya, disebutkan salah seorang wargannya, Marthen, (56) beberapa proyek yang masuk di Lembang Tadongkon dikelola langsung Kepala Lembang, tiga kelompok tani yang ada di Sarira, Pa'besenan, Londa tidak jelas pengelolaannya, bahkan pernah terjadi Bendaharanya tidak ditempat, tetapi istri bendahara yang tandadatangan utnuk pencairan dana di bank dan istri bendahara tidak tahu berapa jumlah dana yang dicairkan.

Hal lain yang dikeluhkan sejumlah warga adalah biaya tandatangan Rp.15 ribu pertandatangan, Bibit ternak babi yang masuk dikelola sendiri sejak 2008, hingga saat ini tidak ada transparansi posisi keuangannya, dan PNPM yang masuk untuk masyarakat tidak tepat sasaran.

Kesemua hal diatas, dibantah oleh Kalem tadongkon, Yuli Songga', saat ditemui di rumahnya, membantah informasi dari warganya dikatakannya " Semua itu tidak benar!".

Ditemui di rumahnya yang sekarang dijadikan kantornya, tetapi komputernya tetap di kantornya di Sarira,Kalem terlihat kikuk, terkesan mengelak dan enggan mnjelaskan detail persoalan yang dikeluhkan warganya.

Seharusnya aparat terkait utamanya Inspektorat Toraja Utara  turun tangan menangani keluhan warga disana, supaya tidak ada kesan pembiaran.(fer)

»»   Selengkapnya...

Survei: Orangtua Tak Mau Anaknya Jadi Anggota DPR

TNO-JAKARTA - Dahulu, kebanyakan orangtua menginginkan anaknya menjadi pejabat, salah satunya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, sekarang, keadaannya berbalik. Mayoritas orangtua tak ingin anaknya menjadi anggota Dewan. Hal itu terungkap dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipaparkan oleh peneliti LSI Rully Akbar, di Kantor LSI di Jakarta, Minggu (18/11/2012).

Survei ini dilakukan 12-15 November 2012, dengan jumlah responden 1.200 orang yang ditentukan dengan multistage random sampling. Adapun, tingkat kesalahannya plus minus 2,9 persen. Bagaimana hasil survei itu?

Sebanyak 56,43 persen responden menyatakan tidak ingin anaknya menjadi anggota Dewan di Pemilu 2014. Hanya 37,62 persen orangtua yang ingin anaknya duduk di parlemen dan 5,95 persen menjawab tidak tahu.
Angka itu hampir sama ketika ditanya apakah responden ingin menjadi anggota Dewan di Pemilu 2014. Sebanyak 54,92 persen responden tidak ingin menjadi anggota Dewan. Hanya 38,37 persen yang ingin menjadi anggota Dewan dan 6,71 persen menjawab tidak tahu.
Rully menambahkan, angka itu berbeda dibanding hasil survei tahun 2008. Saat itu, mayoritas responden atau 59,22 persen ingin anaknya menjadi anggota Dewan. Hanya 31,32 persen yang menjawab tidak ingin dan 9,46 peren tidak menjawab.
"Ada peningkatan 25 persen publik yang tidak ingin keturunan mereka jadi anggota DPR. Anggota Dewan tidak lagi jadi primadona orangtua," kata Rully.
Mengapa hal bisa terjadi? Dikatakan Rully, maraknya kasus korupsi yang menjerat anggota Dewan membuat makin pudarnya keinginan publik menjadi anggota Dewan. Selain itu, semakin banyak anggota Dewan yang terlibat kasus amoral seperti perselingkuhan hingga indisipliner seperti tidur saat rapat maupun bolos.
Apakah Anda ingin keturunan Anda menjadi anggota Dewan?

Editor :

Inggried Dwi Wedhaswary

posting : geppmator.com ; kompas.com

»»   Selengkapnya...

Ini Dia Pelaku Pelempar Bom Molotov ke Arah Gubernur Sulsel

TNO - MAKASSAR - Inilah foto Awaluddin (25) warga asal Dusun Katandotanete, Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa diringkus jajaran aparat kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, Minggu (11/11/2012).

Ia ditangkap lantaran melakukan pelemparan bom berbahan ledak berkekuatan tinggi ke arah panggung tempat Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpada berorasi pada acara  jalan santai Komandan SYL dalam rangka memperingati HUT Golkar ke-48 yang dihadiri antara lain Ketua DPRD Propinsi Sulsel, AM Roem, Ketua DPRD Kota Makassar, Supomo Guntur, Ketua Panitia Rahmat Pina,  para pengurus Partai Golkar dan warga yang ditaksirkan mencapai 100.000 orang.

Dari tangan tersangka petugas berhasil mengamankan sebuah senjata api genggam jenis Revolper Colt Detaktif, lima butir peluru kaliber 38. Tas selempang warna hitam berisi  dompet, STNK dan identitas diri.

*Berita lengkap mengenai Gubernur Sulsel Dilempar Bom Klik Disini

Editor: Willy Widianto  |  Sumber: Tribun Timur

»»   Selengkapnya...

Pelempar Bom Diamankan Bersama Sepucuk Revolver dan Lima Peluru

 TNO- MAKASSAR - Pelaku terduga anggota jaringan teroris, Awaluddin Nasir alias Lukman Rahim diamankan bersama sejumlah barang bukti satu revolver beserta lima butir peluru, satu bom rakitan dan 40 buah paku di lokasi jalan bersama komandan di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Minggu (11/11/2012).

Pelaku ditangkap massa usai melempar bom rakitan saat Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang juga ketua DPD Golkar Sulsel sedang atas panggung pada HUT Partai Golkar.

posting :tribuntimur

»»   Selengkapnya...

Tana Toraja Kekurangan Ribuan Guru

TANA TORAJA, KOMPAS.com - Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan kekurangan ribuan guru kelas berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dari berbagai jenjang mulai taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Tana Toraja, kebutuhan guru PNS TK sebanyak 120 orang, guru PNS SD 871 orang, SDLB PNS 24 orang, SMP PNS 830 orang, SMA PNS 99 orang dan SMK PNS 253 orang.

Sementara itu, jumlah sekolah SD sebanyak 231 unit, SMP 72 unit, SMA 18 unit dan SMK 23 unit.

"Saat ini, kebutuhan guru di Tana Toraja sebanyak 2.197 orang. Data-data kebutuhan guru di Tana Toraja sudah dikirim ke kementerian pendidikan dan dilaporkan ke lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan," kata Kepala Dinas Pendidikan Tana Toraja, Yohanis Titing, Kamis (1/11/2012).

Yohanis menambahkan jumlah guru kelas dan bidang studi di berbagai jenjang sekolah masih jauh dari ideal, bahkan ada sekolah yang hanya memiliki dua guru berstatus PNS.

Kebutuhan guru di sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa di satu sekolah dan jumlah guru PNS di sekolah bersangkutan, kebutuhan guru yang jumlahnya mencapai ribuan itu belum termasuk kekurangan guru di sekolah MI, MTs dan MA.

Akibat kurangnya tenaga guru PNS ini maka proses belajar mengajar terganggu. "Sekolah yang tenaga gurunya kurang terpaksa mengandalkan tenaga sukarela. Itu dimungkinkan selama ada kesepakatan dari kepala sekolah, guru dan komite sekolah. Kecuali sekolah mengangkat tenaga guru kontrak, tidak diperbolehkan," tutur Yohanis.

Editor :

Ervan Hardoko

»»   Selengkapnya...

Problematika Penyerahan Asset PDAM Tana Toraja ke Toraja Utara

TNO-MAKALE, Gonjang ganjing penyerahan sebagian asset PDAM Tana Toraja ke Toraja Utara masih terus berlanjut. Direktur  Jaringan Hukum Layanan Damai “ Pither Ponda Barany,SH,MH” menegaskan hal itu tidak perlu terjadi. Penyelesaian masalah ini harus terfokus pada penerapan UU No. 28 tahun 2008 Tentang  Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Pasal 14 ayat 7 ( b )  “ Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi: (b). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tana Toraja yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Toraja Utara;”

Penyerahan ini telah melanggar batas waktu yang ditentukan oleh UU No. 28 Tahun 2008 Pasal14 ayat 3 “ Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati.”

Pither menjelaskan penyelesaian masalah yang diwariskan kepada kedua Bupati, ini sebaiknya diselesaikan secara damai, hindari penyelesaian secara politis dan hukum. Agar komitmen untuk mewujudkan percepatan pembangunan Toraja dengan pemekaran dapat tercapai.(pit)

»»   Selengkapnya...