18 MODUS KORUPSI DI PEMERINTAHAN

18 MODUS KORUPSI DI PEMERINTAHAN

1. Pengusaha menggunakan pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah mengintervensi proses pengadaan barang/jasa dalam rangka memenangkan pengusaha tertentu dan meninggikan harga ataupun nilai kontrak.
...

2. Pengusaha mempengaruhi kepala daerah untuk mengintervensi proses pengadaan barang/jasa agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang dinaikkan (di-mark up).

3. Panitia pengadaan yang dibentuk Pemda membuat sepesifikasi barang yang mengarah pada merek produk atau spesifikasi tertentu untuk memenangkan rekanan tertentu, serta melakukan mark up harga barang dan nilai kontrak.

4. Kepala daerah ataupun pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian membuat laporan pertangungjawaban fiktif.

5. Kepala daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana untuk kepentingan pribadi si pejabat yang bersangkutan atau kelompok tertentu kemudian membuat pertanggungjawaban fiktif.

6. Kepala daerah menerbitkan Perda sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundangan yang lebih tinggi, namun sudah tidak berlaku lagi.

7. Pengusaha, pejabat eksekutif dan DPRD membuat kesepakatan melakukan ruislag (tukar guling) atas aset Pemda dan menurunkan (mark down) harga aset Pemda, serta meninggikan harga aset milik pengusaha.

8. Kepala daerah meminta uang jasa dibayar di muka kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.

9. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.

10. Kepala daerah membuka rekening atas nama Kas Daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat atau bendahara yang ditunjuk). Maksudnya, untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.

11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank.

12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

13. Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya.

14. Kepala daerah, keluarga ataupun kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga murah untuk kemudian dijual kembali ke Pemda dengan harga yang sudah di-mark up.

15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerah.

16. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alasan pengurusasn DAK (Dana Alokasi Khusus) atau DAU (Dana Alokasi Umum).

17. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.

18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

(Dipetik dari Handout Training Advocacy Kebijakan Publik/sumber: KPK)

»»   Selengkapnya...

Jokowi Resmi Dilaporkan ke KPK

Jakarta - Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia (TS3), resmi melaporkan Walikota Solo Joko Widodo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jokowi, dinilai melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana korupsi hingga menyebabkan kerugian negara Rp9.8238.185.000 yang dilakukan oleh anak buahnya Kepala Disdikpora dan Kepala DPPKA Solo. "Kami membawa dokumen berbundel-bundel dan sejumlah bukti tindak pidana korupsi ini," ujar Ketua TS3 Ali Usman, di Gedung KPK, Kamis (30/8/2012).

Ali menjelaskan, dugaan korupsi ini bermula saat APBD Surakarta tahun 2010 menganggarkan belanja hibah sebesar Rp35 Miliar. Sekitar Rp23 Miliar dana itu diperuntukkan untuk BPMKS untuk 110 ribu siswa. Ternyata, saat verifikasi terdapat banyak data yang ganda, setelah itu dihilangkan, data penerima BPMKS sebesar 65.394 siswa dengan nilai anggaran Rp.10.688.325.000. Namun, meski itu telah dilaporkan kepada Joko Widodo selaku penanggung jawab tertinggi APBD Kota Solo, tidak ada perubahan penganggaran untuk BPMKS tahun 2011.

Untuk itu, TS3 menyimpulkan jika harusnya ada dana Rp9 Miliar lebih dana BPMKS pada tahun 2010 yang tidak dikembalikan ke Kas Pemerintah Kota Solo dan hal ini tidak ditindaklanjuti oleh Joko Widodo selaku Walikota. "Untuk itu, Walikota Solo telah melakukan pembiaran hingga negara dirugikan Rp9 Miliar lebih," tegas

Pelanggaran Jokowi yang juga menjadi Cagub di Pemilukada DKI Jakarta ini terindikasi korupsi yang dijerat dengan pasal 3 jo pasal 23 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi 'Seorang pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan'. "Kami berharap KPK menindaklanjuti kasus ini," tandasnya.

posting :detikforum

»»   Selengkapnya...

Putusan MK: Semua Parpol Wajib Verifikasi di KPU

TNO-Jakarta, Semua partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2014 wajib mengikuti proses verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.

Dalam Pasal 8 ayat 2 disebutkan parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya dan parpol baru untuk menjadi peserta pemilu sebelumnya dan partai politik baru untuk menjadi peserta pemilu harus memenuhi persyaratan tertentu.

"Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu sepanjang frasa 'yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru' dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu sepanjang frasa 'yang dimaksud dengan 'partai politik baru' adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu' bertentangan dengan UUD 1945," kata Ketua MK Mahfud MD membacakan amar putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Rabu (29/8/2012)

Putusan ini berdasarkan pertimbangan bahwa penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan memberlakukan syarat-syarat berlainan kepada masing-masing parpol. "Syarat yang harus dipenuhi parpol ternyata berbeda bagi syarat parpol yang harus dipenuhi sebagai peserta Pemilu 2014 sangat berat. Dengan demikian tidak adil partai yang lolos di Pemilu 2009 tidak diverifikasi lagi," kata hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

Dalam putusan nomor 52 ini, MK juga mengabulkan permohonan penggugat terkait besaran ambang batas parlemen. MK memutuskan PT 3,5 persen hanya berlaku untuk DPR tidak untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Semua partai politik yang ikut pemilu harus ikut verifikasi di KPU dengan syarat yang sama. Parpol lama dan baru, baik yang punya kursi di parlemen atau tidak. PT 3,5 persen berlaku untuk DPR pusat. DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak berlaku," kata Mahfud MD memberi penjelasan usai dibacakannya amar putusan.

(fdn/rmd) 

posting : detikNews

»»   Selengkapnya...

THEOPILUS : TAKUT BUNGANYA RUSAK, JADI SAYA JERA AREA KOLAM JADI ARENA ROAD RACE

THEOPILUS TAKUT BUNGANYA RUSAK?

TNO-MAKALE, Ketakutan yang berlebihan terkadang semakin memperparah seusatu, hal ini kadang terjadi. Tetapi kalau itu dipertontonkan oleh seorang Bupati, pastilah sangat merugikan masyarakatnya. Sikap kepemimpinan macam apa yang ditunjukkan? Ini bukan cerita, beberapa saat yang lalu, kami menuju rujab Bupati di Makale, terlihat beberapa orang berjalan lusuh meninggalkan tempat tersebut. saat TNO mencari tahu, mereka adalah para Panitia Pelaksana Road Race yang akan dislenggarakan saat desember nanti. Kegiatan yang mereka sudah daftarkan di event Lovely Desember melalui Dinas Pariwisata menjadi terkendala, pasalnya Theopilus Allorerung , sang Bupati Tana Toraja enggan memberikan Rekomendasi.

Saat TNO memasuki halaman rujab Bupati, salah seorang stafnya meminta kami menuju "GARASI", di tempat inilah Theo sang Bupati paling sering menerima tamunya. Saat mendengar penjelasan dari Panitia tentang penolakan Bupati Tana Toraja memberikan Rekomendasi terdengar lucu dan kekanak-kanakan,  Takut BUNGA-nya rusak!. Pernyataan ini disanggah Ketua Panitia Thasisola Road Race, Vijay, yang juga Pengurus KBPPP (Organisasi Anak POLRI), dikatakannya " Kami Panitia siap menjaga agar Bunga di pinggiran kolam tidak rusak, kami akan tutup dengan Karorok (plastik-red) dan ditaruh oli supaya para penonton tidak merapatinya, bahkan merusaknya. Tetapi saya yakin ini DIPOLITISIR ! ". Tetapi rupanya Theopilus sudah jera dengan Pelaksanaan Road Race sebelumnya, yang tidak membenahi kembali lokasi yang sudah dipakainya, setahu kami Penyelenggara yang dulu " Orangnya" juga, kog tidak disampaikan ke mereka, makanya Niat Panitia Road Race yang datang menjadi terhambat, gagal mendapatkan Rekomendasi.

Mendengar komunikasi ini, Ketua LSM LEKAT yang juga berada ditempat itu, seraya berkomentar " Kegiatan ini sudah masuk agenda Lovely Desember!", dijawab Theopilus, " Tidak tahu siapa yang masukkan". Sambil berlalu masuk ke dalam. Mendengar hal itu, ryan, ketua LSM LEKAT geleng kepala, diungkapkannya " Sebagai Bupati, seharusnya Theopilus memberikan komentar yang logis, untuk Road Race yang utama adalah keselamatan peserta dan penonton, tapi kenapa Dia ini bicaranya tentang bunga? he...he...he...Lucu! ". Apalagi sudah pernah ada event seperti ini dilaksanakan, tinggal memberikan rambu-rambu yang jelas sebagai Pembinaan, kalau mau jadi Pemimpin yang berhasil!"

Terlihat para panitia road race ini melangkah pulang dengan muka masam, dan sesekali menggerutu. Itulah kalau sesuatu dianalisa secara sepihak, tanpa mencari solusi yang lebih baik.(tim)

»»   Selengkapnya...

Kompolnas: Polisi Masih Banyak Tebang Pilih Dalam Penanganan Perkara

TNO-Tegal Komisi Kepolsiian Nasional (Kompolnas) b,anyak menemukan banyaknya kasus penanganan perkara kriminal oleh aparat kepolsian yang masih tebang pilih. Untuk kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kelas bawah cepat diproses, namun untuk perkara yang melibatkan tersangka pejabat atau keluarga pejabat lambat diusut.

"Hasil kunjungan Kompolnas ke berbagai daerah menemukan adanya tindakan aparat kepolisian yang tidak profesional seperti tebang pilih dalam penyelesaikan kasus. Kalau yang terlibat adalah masyarakat kecil maka perkaranya cepat diproses," kata Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrahman saat berkunjung ke Mapolresta Tegal, Kamis (27/8/2012).

Hal sebaliknya, bila kasus itu melibatkan pejabat atau orang kuat, maka selaian kasus lambat diproses juga pemeriksaan dilakukan di luar kantor polisi.

"Namun jika perkaranya melibatkan orang besar atau pejabat misalnya walikota, gubernur atau istri gubernur, maka pemeriksaannya di rumah atau di hotel," imbuhnya.

Dalam kunjungannya ke jajaran kepolisian Resort Tegal Kota, Hamidah berpesan kepada jajaran Polri untuk bisa bekerjsa secara profesional tanpa membedakan golongan masyarakat, pangkat atau jabatan, dalam proses penegakan hukum.

Dalam acara silaturahmi tersebut, Komisioner Kompolnas ini juga sempat melihat secara langsung proses kinerja aparat kepolisian resort Tegal termasuk proses pelayanan masyarakat pada ruang Pengaduan Pelayanan Masyarakat Polres Tegal.

(ndr/ndTN)

posting : detikNews 

»»   Selengkapnya...

Rapat Kasus Sampang Antara Pejabat Pusat dan Daerah Digelar Tertutup

TNO-Surabaya, Kasus kerusuhan di Sampang mendapatkan perhatian dari pejabat pemerintah pusat dan daerah. Bahkan, malam ini, sebanyak 3 menteri serta Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Timur dan forum pimpinan daerah (forpimda) Jatim di gedung negara Grahadi.

Sejak pukul 19.30 wib, rombongan menteri mulai dari Mendagri Gamawan Fauzi, Menkum HAM Amir Syamsudin, Menteri Agama Suryadharma Ali, kemudian Kepala BIN Marciano Norman, Kapolri Jenderal Timur Pradopo hingga Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono bersama pejabat lainnya tiba di gedung negara Grahadi, Jl Gubernur Suryo, Senin (27/8/2012).

Kedatangan rombongan menteri serta pejabat setingkat menteri lainnya, disambut langsung oleh Gubernur Jatim Soekarwo dan Wagub Jatim Saifullah Yusuf, Kapolda Jatim Irjen Pol Hadiatmoko, Pangdam Murjito, Ketua DPRD Jatim Imam Sunardi.

Setelah disambut di teras Grahadi, para menteri dan pejabat dari kepolisian dan TNI, langsung masuk ke dalam ruang rapat di Grahadi. Setelah rombongan masuk semua, petugas dan protokoler langsung menutup rapat dan wartawan tidak diperkenankan masuk. Pasalnya, rapat koordinasi itu bersifat tertutup.

"Ya mas. Rapatnya tertutup dan mohon maaf wartawan tidak diperkenankan masuk," ujar salah satu pegawai pemprov.

Rapat tertutup tersebut dimulai sekitar pukul 20.15 wib. Bahkan, sebelum dimulai, juru foto dari pegawai pemprov juga diminta meninggalkan ruang rapat.

(roi/mad)

posting : detikNews

»»   Selengkapnya...

TERKAIT KASUS PENGANIAYAAN DI SALUBARANI, 3 TERSANGKA DITAHAN DI POLRES TATOR

LSM LEKAT : SALUT DENGAN UPAYA POLRES TATOR MENGUNGKAP KASUS PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI SALUBARANI

TNO-Makale, Keresahan yang dialami masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan kabupaten Enrekang, utamanya diperbatasan Salubarani mulai meredah. Setelah Idul Fitri 1433H yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2012, dua hari setelah kematian Rusmin (22 tahun) yang akhirnya meninggal dunia di Makssar setelah sebelumnya dianiaya beberapa orang di dekat perbatasan kedua kabupaten yang bertetangga tersebut. Yang paling meresahkan warga Kabupaten Tana Toraja, adanya tindakan segelintir orang yang menjadikan kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian salah seorang warga Kabupaten Enrekang sebagai alasan melakukan tindakan meresahkan menghadang dan melempari Bus dari Tana Toraja dan yang menuju ke Kabupaten Tana Toraja. Kejadian tersebut sempat mengakibatkan kerugian dikedua belah pihak, utamanya para pengguna jasa transportasi darat dari dan ke Tana Toraja harus memutar haluan melewati jalur Siwa di Kabupaten Luwu. Sedangkan bagi masyarakat di Enrekang dan sekitarnya yang selama ini menikmati hasil dari jasa penjualan makanan dan minuman serta penganan lain harus terganggu pendapatan mereka karena tidak ada satupun bus angkutan yang melintas.

Untung saja, Polda Sulselbar segera menurunkan Brimob untuk mengatasi ketegangan yang
terjadi, bahkan sampai saat ini setiap Bus yang lewat harus dikawal aparat keamanan baik dari Polres Enrekang dan Tator maupun dari satuan Brimob Polda Sulselbar.

Riser Laurens alias TOHA dan Calvin alias KAPPING

Berbagai keresahan yang muncul, memberikan motivasi bagi aparat Polres Tana Toraja, utamanya Reskrim Polres Tator untuk segera dapat mengungkap kasus tersebut bahkan menangkap pelakunya. Setelah melakukan berbagai penelusuran dan penggalian data, dimulailah perburuan terhadap beberapa orang tersangka. Konsentrasi tim Reskrim Polres tator yang dibantu 1 regu Resmobsus Polda Sulselbar, akhinya membuahkan hasil dengan tertangkapnya 2 orang tersangka di luar Propinsi Sulawesi Selatan. Sementara 1 orang lagi tertangkap dirumahnya di Salubarani Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja. Prestasi ini belumlah cukup, aparat Polres Tator masih memburu beberapa tersangka lainnya. Mereka yang sudah tertangkap, diantaranya Ali Hamzah alias Attong, Calvin alias Kapping, dan Riser Laurens alias Toha. saat ini ketiganya mendekam di sel tahanan Polres Tator. Saat ditemui TNO , Kasatreskrim Polres Tator, Alexander Halitik usai memimpin Tim yang akhirnya berhasil menangkap dua orang tersangka, berharap agar supaya para tersangka yang ditangkap dapat memberikan keterangan yang benar. Dikatakannya " Saya harap kalian yang sudah ditangkap dapat memberikan ketrangan yang benar, jangan berbelit-belit, sehingga penyidikan kasus ini cepat terselesaikan, kami sudah perlakukan kalian dengan baik".

Berbagai pendapat dan dukungan dari masyarakat diungkapkan dibeberapa media, bahkan Ketua LSM LEKAT, Ferryanto Belopadang, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh aparat yang terlibat penanganan kamtibmas dan kasus terkait meninggalnya warga Kabupaten Enrekang, diungkapkannya " Kami sangat peduli dengan kejadian ini, karena kejadian ini bisa memicu konflik yang berdampak SARA apabila tidak cepat ditangani, sebagai masyarakat Tana Toraja, saya salut dengan kinerja tim Reskrim dan aparat lainnya yang sigap menangani perkara ini". Masih menurut Ryan, Ketua Lekat, " Diharapkan dengan tertangkapkan beberapa orang tersangka kuat kasus ini, akan meredakan ketegangan yang terjadi selama ini, sehingga tidak berdampak luas. Biarlah pihak yang berwajib menyelesaikan tugasnya, dan bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan pelaku lainnya yang masih dalam pengejaran agar dapat membantu aparat kepolisian, sehingga kasus ini dapat terselesaikan secara hukum." demikian Ryan.(tim)

»»   Selengkapnya...

Pendaftaran Cagub Dibuka 9-15 September

MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur usungan partai politik (parpol) mulai 9-15 September 2012.

Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas mengatakan,pasangan calon gubernur dan wakil gubernur harus diajukan partai politik pengusung atau gabungan parpol yang dilengkapi surat rekomendasi resmi atau asli dari DPP dan DPW partai bersangkutan. “Itu jadwal kami sudah sepakati dan KPU memberi kesempatan pendaftaran mulai tanggal 9-15 September mendatang,” ujar Jayadi kepada SINDOdi Makassar,kemarin.

Seusai tahapan pendaftaran, KPU akan melanjutkan dengan tahapan pemeriksaan kesehatan pasangan bakal calon yang dijadwalkan pada 16- 22 September 2012 di Rumah Sakit Unhas. Sejauh ini, ada tiga pasangan yang sudah memastikan siap mendaftar di KPU.Mereka yakni Syahrul Yasin Limpo- Agus Arifin Nu’mang (Sayang), Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), serta Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda’Na).

Hanya saja, khusus pasangan Rudi-Nawir, partai politik pendukungnya masih simpang siur. Meski diberbagai kesempatan mereka selalu mengklaim sudah memenuhi syarat, namun beberapa partai yang dibidik tak kunjung memberikan kepastian.

Meski demikian, kubu pasangan yang dijagokan Partai Gerindra ini sudah memastikan akan menjadi pasangan calon pertama yang mendaftar di KPU nantinya. Alasannya, rekomendasi dalam bentuk tertulis sisa formalitas belaka dari partai-partai pengusung. _ arif saleh

posting : sindo

»»   Selengkapnya...

Proyek Wisata Rohani Mulai Digarap

MAKALE– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mulai menggarap proyek pembangunan kawasan objek wisata religi di Buntu (bukit) Burake, Kecamatan Makale.

“Pembangunan jalan wisata menuju Buntu Burake sepanjang 400 meter sudah selesai dilakukan. Begitu juga areal parkir kendaraan di puncak Buntu Burake dengan ketinggian sekitar 1.000 meter dari permukaan laut sudah dirampungkan,” ujar anggota DPRD Tana Toraja,Yohanis Lintin Paembongan saat meninjau pengerjaan jalan ke lokasi wisata, kemarin. Dia mengatakan, meski jalan wisata dari Paku Pangleon menuju Buntu Burake belum diaspal,namun sudah bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat.

Sebab, badan jalan sepanjang 400 meter itu merupakan batu cadas yang dipahat,sehingga mobil yang akan menuju atau dari puncak Buntu Burake tidak mengalami kesulitan saat melalui jalur tersebut. Dia mengungkapkan, pembukaan jalan wisata serta tempat parkir kendaraan di kawasan objek wisata tersebut menghabiskan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2012 sebesar Rp814 juta.

Rencananya, pemerintah akan terus mengembangkan objek wisata Buntu Burake melalui proyek multiyear (berkelanjutan) hingga layak dijadikan objek wisata rohani. “Pembangunan kawasan wisata religi ini sudah dibuat Perda (peraturan daerah), sehingga kewajiban kami sebagai anggota DPRD menyetujui alokasi anggaran setiap tahunnya,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung mengatakan,daerahnya memiliki potensi pariwisata yang cukup banyak,tetapi belum digarap maksimal. Salah satunya yakni Buntu Burake yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata. Rencananya, pemerintah akan memanfaatkan kawasan Buntu Burake sebagai kawasan wisata religius serta didukung pemandangan alam di sekitarnya. “Pembangunan kawasan Buntu Burake diperkirakan berlangsung selama tiga tahun,” ujarnya.

Sesuai perencanaan awal, kata dia, di sekitar kawasan Buntu Burake akan dibangun anak tangga sebanyak 7.777 buah hingga ke bagian puncak. Jumlah anak tangga itu sesuai dengan keyakinan awal suku Toraja yakni ajaran Aluk Sanda Pitunna. _ joni lembang

posting : sindo

»»   Selengkapnya...

Aksi Anarkistis Mulai Marak

MAKASSAR– Tensi politik menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel mulai mengkhawatirkan. Aksi anarkistis serta perusakan atribut peraga dan simbol pemenangan kandidat sudah semakin marak.

Hanya berselang satu hari setelah pembakaran Posko Pemenangan Ilham Arief Sirajuddin- Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) di Jalan Tamangapa Raya, Antang, Makassar, kini giliran atribut yang terpasang di Posko Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) dirusak oleh oknum yang tak bertanggung jawab di Jalan Daeng Tata, kemarin.Dinihari kemarin, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa juga dirusak belasan orang tak dikenal dengan mengendarai sepeda motor.

Akibatnya,beberapa fasilitas kantor penyelenggara pemilihan umum (pemilu) itu mengalami kerusakan seperti kaca jendela. Perusakan simbol- simbol politik menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel itu semakin menambah daftar tindakan anarkistis di sejumlah kabupaten/kota. Anehnya,hingga saat ini belum ada satu pun pelaku yang berhasil diusut untuk diproses secara hukum.

Pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Iqbal Sultan mengatakan, di saat tensi politik memanas, pihak kepolisian harus mampu meraih simpati publik dengan mengusut tuntas semua aksi teror dan anarkisme yang dilakukan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab.“Harapan terbesar ada pada kepolisian. Untuk dapat meraih kepercayaan dari publik, kepolisian harus bekerja maksimal dengan menangkap semua pelaku,” katanya kepada SINDO di Makassar, kemarin.

Selain itu, semua pihak harus ikut menciptakan suasana kondusif di sisa waktu empat bulan menjelang Pilgub Sulsel. Mulai dari KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Selain itu,Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Publik (KIP), media massa,harus mengambil peran untuk sama-sama ikut menciptakan pilgub yang damai. Menurut Iqbal, yang tidak kalah penting dalam menciptakan Sulsel yang damai adalah para kontestan yang ikut bersaing sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

Demikian juga dengan tim pemenangan kandidat serta partai politik (parpol) pengusung. Mantan Ketua Jurusan Komunikasi Fisip Unhas ini menilai, para kadidat gubernur yang ada saat ini belum maksimal dalam mengawal tim dan pendukung mereka agar tidak melakukan aksi anarkisme, teror, atau intimidasi. Doktor di bidang ilmu komunikasi ini malah melihat di balik keakraban antarcagub yang sering diperlihatkan di depan publik hanyalah fatamorgana politik.

Di belakang, terjadi persaingan panas dan bahkan sangat mengkhawatirkan. Sebab mereka kerap saling sindir yang bisa membuat kalangan bawah terpancing. “Aktor politik tingkat atas terlihat akrab dan bersendagurau. Ada pesan politik bahwa mereka sangat akrab. Namun,hal itu tidak sampai ke tingkat bawah,”katanya.

Karena itu, Iqbal menawarkan kepada para kandidat agar melakukan perang ide dan menjabarkan visi misi kepada publik.Yang lebih penting bagi publik adalah program para kandidat untuk Sulsel ke depan. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sulsel menganggap aksi perusakan atribut kandidat beberapa hari terakhir ini masih tergolong kriminal murni.

Sehingga yang berhak melakukan pengusutan adalah aparat kepolisian. “Kita belum bisa masuk menangani itu karena belum ada kandidat resmi. Makanya kalau ada perusakan atau pembakaran posko dan atribut peraga, itu wewenang kepolisian yang mengusut dan menuntaskannya,” kata anggota Panwaslu Sulsel Anwar di Makassar, kemarin.

Disinggung soal langkahlangkahnya, Anwar yang dipercayakan sebagai juru bicara Panwaslu,mengaku hanya bisa mengeluarkan imbauan kepada bakal calon dan timnya agar tidak melakukan tindakan kekerasan atau anarkistis.

Menurut dia,saling menenangkan diri merupakan pilihan tepat ketimbang ikut terpancing jika menemukan perusakan yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab. “Lebih baik kita serahkan ke aparat kepolisian untuk menanganinya. Mari kita bersama-sama menjaga suasana kondusif, dan tidak terprovokasi dari ulah pihak tertentu yang ingin melihat Pilgub Sulsel tidak berjalan aman dan damai,”katanya.

Perusakan Kantor KPU

Perusakan kantor KPU Kabupaten Gowa terjadi sekitar pukul 03.00 Wita dinihari kemarin. Akibatnya, kaca depan aula kantor KPU yang terletak di Jalan Mallombassang itu rusak. Aksi pelemparan batu tersebut cukup singkat. Saksi di lokasi menyebutkan, para pelaku masuk ke halaman kantor KPU dengan menggunakan sepeda motor.Usai melakukan aksinya, mereka langsung kabur.

Batu yang dipakai melempar dan pecahan kaca tampak berserakan di halaman dan ruang aula KPU.Beberapa alat bukti sudah diamankan dan dibawa ke kantor Polres Gowa yang letaknya tidak terlalu jauh dari kantor KPU. Ketua KPU Gowa Zainal Ruma meminta kasus tersebut dituntaskan. Namun, dia menolak berspekulasi soal perusakan tersebut. Dia menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk mengungkap motif di balik itu. “Kami meminta kepada polisi mengungkap pelaku perusakan tersebut, termasuk motif para pelaku melakukan aksi perusakan,” ungkapnya.

Kasubag Humas Polres Gowa AKP Andry Lilikay mengatakan, polisi sudah mengembangkan kasus perusakan kantor KPU Gowa tersebut.“Kami sudah mengamankan lima buah batu kali sebagai barang bukti untuk pengembangan lebih lanjut dari perusakan tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kasubag Umum KPU Gowa Syamsul Alam mengatakan,saat terjadi aksi perusakan, kantor KPU dalam kondisi kosong. “Kami tidak mau sembarangan menuduh, apalagi ini menjelang tahapan Pilgub Sulsel 2013.Kami juga tidak mengetahui apa motif dari perusakan tersebut. Jelasnya, kami menyerahkan kepihak aparat untuk mengungkap pelaku perusakan tersebut,” katanya.

Menanggapi kejadian tersebut, kubu Syahrul Yasin Limpo dan Ilham Arief Sirajuddin sama-sama mendesak aparat kepolisian bertindak tegas ke pelaku pengrusakan dan penyebar terror tersebut. Alasannya hampir sama,jika membiarkan maka berpotensi menimbulkan kericuhan. Juru Bicara tim Pemenangan Sayang, Heny Handayani, menegaskan, aparat kepolisian harus mengungkap siapa aktor di balik maraknya perusakan.

Hal itu dianggap penting agar tidak memunculkan kecurigaan antarpendukung. Selain itu,dia mengimbau para pendukung dan sukarelawan agar tidak terprovokasi dengan aksi tersebut. “Kita sangat harapkan polisi melakukan tindakan tegas, menyikapi aksi pengrusakan, termasuk yang terjadi di posko kami,” tandas Heny kepada SINDO,kemarin.

Pernyataan sama disampaikan Juru Bicara Ilham- Aziz (IA) Selle KS Dalle.Menurut dia, aksi perusakan harus mendapat perhatian serius aparat kepolisian guna menghindari kejadian serupa di kemudian hari.Apalagi,pihaknya sudah melaporkan kasus pembakaran posko ke aparat kepolisian. “Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat untuk mengatasi kasus itu. Kita percaya sama polisi bisa menanganinya. Lagian sudah ada komitmen dari Polda Sulselbar,”kata Selle.

Mengenai langkah lainnya, Selle sudah mengintruksikan kepada seluruh jajaran pendukung dan sukarelawan semakin merapatkan barisan dan mewaspadai aksi susulan yang ingin memperkeruh suasana.

posting : sindo

»»   Selengkapnya...

Syahrul-Ilham Ikut Bersaing di PP

Saturday, 25 August 2012

MAKASSAR– Rivalitas antara incumbent Syahrul Yasin Limpo dengan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin di Pilgub Sulsel 2013, juga merambah ke organisasi kemasyarakatan. Baik Syahrul maupun Ilham,dikabarkan ikut bermain di Musyawarah Wilayah (Muswil) ke- V Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Sulsel yang digelar mulai Kamis (23/8) hingga hari ini di Hotel Horison Makassar. Informasi yang dihimpun SINDO, Syahrul yang tak lain Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel memiliki kandidat titipan, seperti Anggota DPD RI Bahar Ngitung dan Ketua Kadin Sulsel Zulkarnean Arief. Sementara Ilham, disebutsebut memberikan restu ke Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulsel Diza Rasyid Ali serta Ketua MPC PP Makassar Andi Erwin Hatta. Beredar kabar, jagoan masing- masing kandidat gubernur Sulsel ini akan disatukan nantinya jelang pemilihan dan mendorong yang memiliki dukungan lebih banyak. Hanya saja,hingga tadi malam,belum diputuskan siapa yang mewakili kubu Syahrul maupun Ilham. Sebab, panitia pelaksana masih membuka pendaftaran bakal calon ketua sebelum diplenokan. Berdasarkan pantauan, nama Diza dan Zulkarnaen dianggap memiliki kans lebih besar mengendalikan organisasi yang memiliki struktur pengurus di semua kabupaten/ kota di Sulsel itu. Diza saat menyampaikan sambutannya, berulangkali memuji Ilham Arief Sirajuddin sebagai Wali Kota Makassar yang dinilai aktif memberikan perhatian dan bantuan ke pemuda pancasila selama ini. “Terima kasih kepada bapak Wali Kota (Ilham) yang selama ini selalu membantu kegiatan- kegiatan PP, termasuk Muswil melalui panitia pelaksana. Beliau juga hadir tadi,” ungkap Diza di depan Ketua Umum PP Yapto dan jajaran pengurus pusat,kemarin. Diza yang juga adik kandung mantan Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Reza Rasyid Ali ini mengimbau kepada pengurus dan kadernya agar ikut terlibat mengawal proses Pilgub Sulsel yang aman dan demokratis. “Saya tahu banyak kader yang menentukan sikapnya sendiri di pilgub. Selama itu menguntungkan masyarakat, silahkan.Tapi secara kelembagaan, Pemuda Pancasila tidak kemana-mana,”tandas Diza. Sementara itu, untuk kesekian kalinya, Ilham kembali menebar pesona di kalangan pengurus dan kader PP. Sesaat sebelum pembukaan,Wali Kota Makassar dua periode ini datang mengenakan seragam loreng Pemuda Pancasila dan berbaur di tempat kegiatan. Meski tidak mengikuti prosesi pembukaan hingga selesai, namun kehadiran Ilham disebut- sebut semakin menunjukkan bila ketua DPD Partai Demokrat Sulsel itu sangat berkepentingan merebut dukungan organisasi yang memiliki struktur hampir merata di Indonesia itu. Apalagi saat berada di lokasi, sederet pentolan PP ikut hadir. Di antaranya, mantan Ketua MPW Reza Rasyid Ali, mantan Ketua MPW Annar Salehuddin Sampetoding, Bahar Ngitung, serta para ketua MPC se-Sulsel. Sempat Diwarnai Kericuhan Di sela-sela pembukaan, Muswil MPW PP Sulsel sempat diwarnai kericuhan antarkader. Meski kejadiannya tidak berlangsung lama,namun aksi saling dorong dan kejar-kejaran hingga ke lokasi kegiatan, sempat membuat suasana memanas. Kericuhan itu dipicu saling teriak antara sesama kader di luar aula kegiatan. Awalnya,salah satu oknum yang mengenakan seragam PP menantang untuk berkelahi. Mendengar kalimat itu, spontan kader lainnya ikut mendekati. Aksi saling dorong hingga merambah ke ruang pertemuan tidak terkendali. Bahkan, undangan yang sudah hadir di ruangan, termasuk Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dan Asisten III Pemprov Sulsel Amal Natsir yang mewakili Gubernur Sulsel, sempat mendapat pengawalan ketat. Untungnya,aksi tersebut cepat dilerai oleh pentolan PP yang hadir di ruangan serta beberapa aparat kepolisian.Kedua kubu juga langsung diamankan. _ arif saleh posting : sindo

»»   Selengkapnya...

Manfaat dan Kerugian Minum Kopi

TNO-JAKARTA, Kopi adalah salah satu minuman yang termasuk minuman khas orang indonesia, bagaimana tidak khas pria bahkan wanita di indonesia suka dengan yang namanya mengkonsumsi minuman Kopi ini , termasuk Kopi susu atau pun Kopi Item ( kopi Murni ) , tahukah sahbat bahwa kopi itu mempunyai Manfaat dan Kerugian untuk kita semua, ( ya pastilah tahu ) , kalau dalam kadar yang seimbang Kopi dapat memberikan efek yang Positif bagi Tubuh kita akan tetapi juga dalam kadar yang berlebihan dapat meningkatkan resiko yang tinggi Di dalam Tubuh kita dan Kesehatan kita sendiri .

Sumber artikel : Manfaat Positif dan Negatif Minum Kopi dan Penjelasannya | inforiatif http://www.inforiatif.com/manfaat-dan-kerugian-minum-kopi#ixzz24XNJzE00
Under Creative Commons License: Attribution Share Alike
Follow us: @inforiatif on Twitter | inforiatif on Facebook

»»   Selengkapnya...

Awas! Nyolong Listrik Bisa Terancam Penjara di Atas 5 Tahun

TNO-Jakarta, Bagi warga yang suka mengambil aliran listrik secara ilegal, polisi tidak akan-akan segan memberi tindakan tegas. Bahkan, pelaku pencurian listrik bisa mendekam di penjara akibat perbuatannya.

"Ada hukumannya bagi yang terbukti, bisa berupa tindak pidana pencurian ataupun denda, tergantung PLN," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, di Mapolda Metro Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (24/8/2012).

Rikwanto menjelaskan, untuk hukuman pidana, pelaku pencurian bisa dijerat dengan pasal 362 dan 363 KUHP tentang pencurian. Untuk hukuman denda, para pelaku akan dipaksa membayar seusai nilai kerugian.

"Jika ada buktinya mereka bisa dipenjara dengan ancaman di atas 5 tahun," tegas Rikwanto.

Rikwanto menambahkan, tindakan pencurian listrik juga kerap menjadi penyebab utama kebakaran. Ia meminta agar para warga sadar terhadap sistem instalasi kelistrikan yang baku.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan catatan kepolisian sejak 20 Juli hingga 22 Agustus telah terjadi 66 kali kejadian kebakaran yang didominasi korsleting listrik. 35 Kebakaran terjadi karena korsleting listrik, 3 karena kompor gas meledak, sedang 28 lagi masih diselidiki.

(rvk/mok)

»»   Selengkapnya...

Pembukaan Muswil Pemuda Pancasila Sulsel Diwarnai Adu Jotos

  This is not me, Log me out

Aktivitas Anda

Peristiwa ini terjadi di Hotel Horison, Makassar tempat digelarnya Muswil ke-V Pemuda Pancasila, Jumat (24/8/2012). Akibat insiden itu, seorang kader Pemuda Pancasila mengalami pendarahan di bagian hidungnya.

Untungnya, keributan ini hanya berlangsung sebentar karena kedua kubu, yakni kubu Karaeng Jalling dan kubu Karaeng Agung saling menarik diri dan panitia yang dibantu aparat kepolisian mengamankan situasi.

Ketua Panitia Musywil Illang Radjab yang ditemui detikcom, menyebutkan insiden keributan antar kader PP ini dipicu masalah pribadi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan Muswil.

"Insya Allah insiden ini tidak mengganggu pelaksanaan Muswil ini, keributan dalam pelaksanaan Muswil di tiap daerah sudah biasa terjadi insiden seperti ini," ujar Illang.

Dalam Muswil ke-V Pemuda Pancasila Sulsel ini dihadiri oleh Ketua Umum Pancasila Japto Soerjosoemarno, Anggota DPR Reza Ali dan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Pembukaan Musywil ini dihadiri sekitar seribu kader Pemuda Pancasila se-Sulsel.

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews


(mna/ndr)

»»   Selengkapnya...

Posko Pemenangan IA Terbakar

Laporan Wartawan Tribun Timur Edi Sumardi

TRIBUNNEWS.COM  MAKASSAR  - Posko pemenangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Ilham Arief Sirajuddin dan Aziz Qahhar Muzakkar atau IA terbakar, Kamis (23/8/2012) sekitar pukul 03.00 Wita. Posko tersebut berada di Jl Tamangapa Raya depan Perumahan Dosen Universitas Hasanuddin Antang, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Makassar. Belum diketahui penyebab kebakaran dan lokasi kebakaran belum dipasangi garis polisi.

Selain posko terbakar, baliho Ilham Aziz juga rusak.
"Kejadiannya sekitar antara pukul 02.00 dan pukul 03.00 saat semua warga terlelap," ujar Supra, anggota tim pemenangan Ilham Aziz.

Seorang warga yang bermukim di dekat posko, Muhammad Jupri mengatakan, kejadian ini begitu cepat sehingga warga tak bisa memadamkan api. "Posko baru didatangi untuk dilihat sekitar pukul 04.00. Sebelum terbakar katanya ada mobil sempat berhenti," ujar Jupri di lokasi kejadian.

Jupri mengatakan, di posko terbakar tersebut, turut terbakar satu unit dispenser. Barang elektronik lainnnya turut terbakar, belum diketahui.

Posko tersebut didirikan Solidaritas Pemuda Bangkala dan diresmikan awal bulan ini. Ilham sempat berkunjung ke posko iini saat Ramadan.(tribun-timur.com/edi)

posting : tribun-timur.com

»»   Selengkapnya...

Kebakaran di Lamunan Saat Malam Takbiran

TNO-Makale, Saat gema takbir berkumandang, saat ini kota Makale dibanjiri ratusan pengendara roda dua dan roda empat melintasi jalur Plazamakale, menuju route yang ditentukan. Rombongan Umat Muslin se tana toraja yang mengikuti Pawai Takbiran disemarakkan kembang api yang menyala aneka warna di seputaran kolam Makale.

Saat ini jam menunjukkan pukul 21.30 wita, terdengar suara serine, tampak petugas pemadam kebakaran  dengan armadanyab ergegas menuju arah barat Plaza Makale. Saat TNO tiba di lokasi kebakaran Kelurahan Lamunan Kecamatan Makale, tampak ratusan masyarakat sedang membantu memadamkan api, satu-satunya unit PMK yang diturunkan kewalahan memadamkan api yang membakar habis rumah yang ditempati keluarga Feri. Lelaki  setengah baya asal Flores -NTT ini shock, bahkan ketika ditanyai aparat asal-muasal api membakar kios yang berada di lantai 2 rumahnya, dengan memelas dia mengatakan " Saya tidak tahu". Sesekali dia bertutur " Aduh, tolong kasih saya air minum".

Dari informasi yang didapatkan di lokasi, asal muasal api dari obat nyamuk bakar yang dinyalakan dan menyambar bahan mudah terbakar didekatnya, api semakin membesar saat menyambar tabug gas yang berada dalam kios. Akhirnya semuanya habis terbakar, bahkan menghaguskan sebuah kios barang campuran sebuah motor Honda Supra, milik lelaki yang biasa dipanggil  Pong Nofka.

Dari kondisi ini, resiko kebakaran yang melanda keluarga Ferry alias Papa Nofka, bukan baru kali ni terjadi, diharapkan bagi masyarakat yang masih sering menggunakan obat nyamuk bakar utk lebih berhati-hati, karena "api obat nyamuk bakar, menjadi kawan, tetapi kalau sudah meluas, menjadi musibah". (tim)

»»   Selengkapnya...

INDAH RENCANAMU TUHAN. Meriam Belina. By. Djonnieto Full

»»   Selengkapnya...

KAPOLDA SULSELBAR PAKAI HELI PANTAU SITUASI KEAMANAN DI PERBATASAN ENREKANG - TANA TORAJA

TNO-Tana Toraja, Ketegangan yang sempat muncul di perbatasan wilayah Enrekang dan Toraja berangsur kondusif. Sebelumnya warga sempat tegang akibat tewasnya Rusmin (20) seorang warga Desa Belajen, Enrekang, Sulawesi Selatan, yang tewas akibat dikeroyok di kawasan kampung Salubarani, Tana Toraja.

Hingga sore, Sabtu (18/8/2012), satuan Brimob Polda Sulsel yang diterjunkan untuk mengamankan situasi berhasil mengendalikan keadaan. Jenazah Rusmin sendiri sudah dikebumikan di Pekuburan Kecok, Desa Belajen, yang dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah Enrekang, seperti Wakil Bupati Enrekang Nur Hasan.

Pihak keluarga Rusmin mengaku ikhlas atas peristiwa yang menewaskan anggota keluarganya tersebut.

Jalur lintas dua kabupaten ini yang sempat tertutup Jumat (17/8) malam, sudah mulai dibuka kembali dengan penjagaan ketat dari petugas. Ketegangan berlangsung di perbatasan Enrekang-Toraja ini terjadi akibat informasi adanya kelompok warga dari Belajen yang hendak melakukan serangan balasan ke lokasi pengeroyokan Rusmin di Salubarani, Kec. Mengkendek, Toraja.

"Bus-bus dan kendaraan yang melintasi wilayah perbatasan Enrekang dan Toraja dikawal ketat oleh petugas dari Brimob dan Samapta, begitu juga wilayah perbatasan daerah yang jaraknya berdekatan ini," ujar Kapolres Enrekang, AKBP Ika Waskita yang dihubungi detikcom.

Ketegangan di wilayah perbatasan ini ditakutkan bisa memicu konflik SARA antar dua etnis jelang pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo terus memantau perkembangan situasi keamanan di Enrekang-Toraja melalui helikopter. Ia juga mengupayakan agar pejabat di dua daerah terus menjalin komunikasi untuk mencegah pecahnya bentrokan warga.

(mna/ndr)

posting : detikNews

»»   Selengkapnya...

SITUASI PERBATASAN SALUBARANI SEMAKIN KONDUSIF

TNO-Salubarani, Setelah ketegangan semalam di perbatasan Tana Toraja - Enrekang, hari ini sudah semakin kondusif, bus angkutan antar kota sudah dapat melintas ke Makassar, kondisi ini tercipta atas kordinasi Muspida Kedua Kabupaten yang bersebelahan. Tampak kendaraan yang melewati Gerbang Selamat Datang di salubarani sudah bisa meneruskan  perjalanannya, tidak seperti kondisi tadi malam dimana Bus angkutan dialihkan jalurnya lewat palopo menuju Makassar.

Anggota Dalmas

TNO di perbatasan Salubarani melaporkan situasi semakin kondusif, 1 peleton Brimob dari Baibunta di-BKO-kan menjaga situasi dan keselamatan pengguna jasa angkutan dari dan ke Makassar.

Ditemui TNO di Sekretariat LSM LEKAT, Ketua LSM LEKAT menghargai upaya keluarga korban yang dalam kedukaan bisa menjaga situasi apalagi cobaan ini bertepatan akhir Ramadhan, dikatakannya " Kami merasakan duka yang dialami keluarga almarhum Rusmin, dan kami tetap memanjatkan doa semoga keluarga yang ditinggalkannya bisa memperoleh kekuatan dan ketabahan menghadapi situasi ini dan memasuki akhir ramadhan, kami juga sangat berterima kasih atas kesigapan aparat Polres dan Kodim kedua Kabupaten bertetangga ini, demi menjaga situasi dan keamanan kita semua, utamanya para pengguna jasa angkutan darat". Lanjut dikatakannya, " Semoga situasi ini tetap terjaga, masyarakat sekitar perbatasan jangan tersusupi kepentingan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, menghadapi akhir ramadhan, dan semua ini kita ambil hikmahnya, kedepan, semoga!"

»»   Selengkapnya...

MASYARAKAT SEKITAR PERBATASAN ENREKANG-TANA TORAJA JANGAN TERPROVOKASI

Puluhan Bus Antar Kota Toraja - Makassar Tidak bisa Melintasi Kab.Enrekang

TNO-Salubarani, Malam tadi, puluhan Bus antar Kota dari Berbagai Perusahaan Angkutan harus menunggu di perbatasan Salubarani, pasalnya Mayat Rusmin (20thn) warga Alla Kabupaten Enrekang tiba dari Makassar. sebagaimana diberitakan sebelumnya, korban akhirnya meninggal dunia.

Puluhan pemuda/remaja berdiri di jembatn salubarani dekat Gerbang Selamat Datang, melarang setiap Bus yang akan melintas, demikian juga sebelum masuk kota Enrekang, Bus menuju Toraja dilarang melintas, menghindari terjadinya bentrokan dan provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, disepakati untuk membalik arah Bus menuju Makassar lewati  Palopo, demikian juga dari makassar menuju Toraja lewat Palopo. Puluhan petugas di Kedua Polres berjaga-jaga di Gerbang Salubarani, sementara Bupati Tana Toraja dan Bupati Enrekang membahas cara mediasi untuk meredakan ketegangan yang terjadi menjelang Idul Fitri 1433H. Tampak hadir, Dandim Enrekang dan tana Toraja, Kapolres Enrekang dan Tana Toraja, beserta belasan aparat dari berpakaian sipil.

Menjelang pukul 02.00 wita, Muspida kedua Kabupaten sepakat untuk meninggalkan Salubarani dan berjanji bertemu kembali besok membahas cara meredakan ketegangan yang ada. Bupati Tana Toraja mengungkapkan keprihatinannya dan memahami persoalan yang ada, bahkan mengatakan " Kejadian ini adalah musibah bersama, Enrekang dan Toraja tidak bisa dipisahkan karena mereka bersaudara, ini Kriminal     murni"

Juga hadir ,beberapa pimpinan ORMAS, diantaranya Ferdy M Tanduklangi', Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Tana Toraja, Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Tana Toraja yang juga Sekretaris PC 1922 FKPPI Tana Toraja, Ferryanto Belopadang, berkomentar " Situasi malam ini memang meresahkan pengguna jalan yang menuju Makassar dan dari Makassar, tetapi tidak terjadi sesuatu yang diluar kendali aparat, memang ada puluhan pemuda/remaja menghadang mobil yang lewat, tetapi aparat mengantisipasi merubah arah perjalanan Bus-bus antar Kota tersebut". Masih menurut Ryan, "Kami turut merasakan kesedihan yang dialami keluarga korban, tetapi ini kriminal murni dan bukan pertentangan antara dua Kabupaten yang bersebelahan bahakan mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat erat." Harapannya, masyarakat di dua Kabupaten ini, utamanya di perbatasan tidak terprovokasi isu yang bisa merugikan kita semua, saya yakin aparat Kepolisian bisa menangani kasus ini secepatnya dan diproses sesuai Hukum yang berlaku". 

»»   Selengkapnya...

Pengeroyokan Warga, Situasi Perbatasan Enrekang-Toraja Mencekam

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews

Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda

Tana Toraja, Seorang warga Kec. Alla, Kab. Enrekang, yang bernama Rusmin (20), tewas setelah dikeroyok oleh sekelompok pemuda di Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Jumat (17/8/2012).

Akibatnya, situasi di perbatasan Enrekang dan Toraja mencekam, akibat adanya informasi keluarga korban bersama warga Alla, akan menyerang malam ini ke wilayah Mengkendek untuk membalas dendam. Banyak bus dan kendaraan mobil lainnya tujuan Toraja memilih bertahan di sekitar wilayah Enrekang, demikian pula sebaliknya kendaraan dari Toraja tujuan Makassar memilih untuk menunda perjalanannya.

Menurut informasi dari pihak kepolisian, rabu lalu (15/8), Rusmin dikeroyok di sebuah kafe di Mengkendek. Rusmin yang mengalami kritis ini akhirnya dirujuk untuk mendapatkan perawatan serius di sebuah rumah sakit di Makassar. Setelah sempat dirawat sehari, korban akhirnya meninggal dunia siang tadi. Saat ini jenazah sudah tiba di rumah duka di Kec. Alla, Enrekang dan rencananya akan dimakamkan esok harinya.

Saat ini pihak Polres Enrekang dan unsur Muspida Enrekang turun langsung ke lapangan untuk meredam meluasnya konflik yang bisa berujung konflik SARA. Kapolres Enrekang, AKBP Ika Waskita menurunkan personelnya untuk mengantisipasi terjadinya bentrok dan menjalin komunikasi dengan Polres Tana Toraja.

Kapolda Sulselbar, Irjen Mudji Waluyo, yang dihubungi detikcom, Jumat (17/8/2012), berjanji akan menerjunkan satu peleton Pasukan Brimob-nya pada besok pagi untuk mem-backup personel kepolisian dari Polres Enrekang, guna mengantisipasi pecahnya bentrokan di perbatasan Enrekang-Toraja.

"Situasi di perbatasan Enrekang-Toraja kami pantau terus, saya juga sudah berkoordinasi dengan Gubernur, untuk mengupayakan tidak terjadinya bentrokan antar warga di Enrekang dan Toraja, kami berupaya mengumpulkan tokoh masyarakat dari kedua pihak, selain itu kami juga akan kirim satu peleton Brimob besok untuk melakukan pengamanan," ujar Mudji.

(mna/van) 

posting :detik.News

»»   Selengkapnya...

JANGAN JADIKAN TRANSMIGRASI SEBAGAI MOMOK MASYARAKAT TORAJA UTARA

TNO- Rantepao, Program Transmigrasi sebagai Program Nasional sudah sejak puluhan tahun lalu. Populernya di jaman Soeharto sebagai Presiden RI, dimana penduduk di pulau Jaya yang membludak ditransmigrasikan ke wilayah-wilayah yang masih kosong, ujuannya agar sebaran penduduk bisa merata dan membuka daerah yang masih tertutup. Kondisi tersebut sudah berbeda saat ini, beberapa wilayah yang ditempati taransmigrasi justru menimbulkan persoalan baru. Salah satunya adalah kekentalan budaya pendatang peserta transmigrasi yang sulit berbaur dengan masyarakat setempat, terkadang menjadi penghalang transaksional dan interaksi sosial di masyarakat, diperparah lagi dengan kurangnya toleransi dari para transmigran yang membawa adat-budayanya tanpa penyesuaian terlebih dulu dengan adat setempat.

Anak Transmigran pergi mencari air untuk dikonsumsi

Beberapa persoalan diatas sudah dijawab dengan adanya Tranmigrasi Lokal, tetapi itu belum cukup menjawab persoalan yang ada, termasuk perimbangan jumlah transmigrasi dari luar lebih banyak dengan kuota transmigrsi lokal (tranlok) yang disediakan.

Kondisi masyarakat Lokal

Kondisi Tempat Tinggal Penduduk Toraja? Layakkah disebut rumah

Di Kabupaten Tana Toraja, sudah beberapa tahun diterimanya program nasional transmigrasi, sampai saat ini setelah berdirinya Kabupaten Toraja Utara sebagai kabupaten pemekaran, program nasional transmigrasi mulai dirasakan menyudutkan penduduk lokal, walaupun kondisinya lokasi yang diperuntukkan bagi transmigrasi memang belum tersentuh dan jauh dari pemukiman, tetapi kondisi di Toraja, semua wilayah itu tercakup dalam wilayah adat, jadi tidak ada yang lepas dari hukum wilayah adat dan tentunya tradisi leluhur orang Toraja yang selalu mewariskan harta benda serta tanah bagi anak-cucunya. Sikap inilah yang mendorong beberapa elemen masyarakat diberbagai komunitas masyarakat Toraja, utamanya yang diperantauan. kondisi ini diperparah lagi dengan tidak disosialisasikannya lokasi transmigrasi secara terbuka dan terencana ke masyarakat, orientasi pemerintah Kabupaten hanya mengarah ke Transmigrasi sebagai Proyek Pembangunan yang menguntungkan Pemkab dan Kontraktornya saja.

Layakkah disebut Rumah?

Seyogianya DPRD Toraja Utara lebih sigap memberikan sikap terhadap keresahan masyarakat yang mungkin berlebihan tetapi kalau tidak terencana dengan baik dan penuh keterbukaan, ketakutan itu bukan tidak mungkin terjadi dan bahkan bisa berdampak lebih luas terkait SARA.

Melihat kondisi ini, Benyamin Ranteallo, salah seorang Penggiat LSM CSK berpendapat seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan masyarakat Lokal, kondisi masyarakatnya sangat menderita, tidak lebih menderita dari yang mau didatangkan, sementara yang tinggal secara turun temurun sangat sulit memperoleh perhatian, lanjut ditegaskannya " Jangan Pindahkan SODOM dan GOMORA ke Toraja Utara lewat Program Transmigrasi", hal ini ditanggapi Ketua LSM LEKAT (Lembaga Kajian Toraja), dikatakan Ferryanto Belopadang " Pemerintah Toraja Utara harus Arif dan Bijaksana, lakukan Sosialisasi terhadap penduduk lokal beserta Perangkat adatnya, lakukan itu secara kontinyu dan terbuka, jaring pendapat masyrakat, kaji dampak terburuknya, jangan hanya Proyek Orientit yang hanya menguntungkan segelintir orang dan kalau tidak ditangani secara baik, akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Inilah tidak kita inginkan!" (fer)

»»   Selengkapnya...

Kisah di balik Proklamasi 17 Agustus 1945 : "Tiga Foto Legendaris Proklamasi Karya Frans Mendur"

Pekik kemerdakaan Indonesia telah berkumandang 67 tahun lalu setelah di proklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Banyak peran serta dari pejuang-pejuang dan rakyat Indonesia untuk terciptanya kemerdekaan bangsa ini. Nama-nama besar telah kita ketahui menjadi orang-orang di balik layar dalam terciptanya Kemerdekaan bangsa Indonesia dan pembuatan teks Proklamasi. Diantaranya adalah kakak beradik Alex dan Frans Mendur, siapakah mereka dan apa perannya?

 Dua saudara Frans dan Alex Mendur adalah satu-satunya juru foto yang memotret peristiwa bersejarah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

Tanggal 16 Agustus, berita seputar proklamasi akan diumumkan sudah santer terdengar di kalangan pemuda. Namun belum pasti, dimana proklamasi keesokan harinya akan dibacakan. Apakah di lapangan Ikada, atau di rumah Soekarno. Barisan Pelopor bahkan sudah diperintahkan untuk mengamankan lapangan Ikada yang saat ini dikenal sebagai kawasan Monas.

Ketika itu Frans Mendur adalah juru foto Asia Raya sedangkan saudara kandungnya, Alex Mendur, adalah juru foto kantor berita Domei. Keduanya mendapat informasi soal proklamasi di kediaman Soekarno, Jl Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat.

Kedua saudara kandung itu menempuh jalan yang berbeda ke lokasi pembacaan proklamasi. Saat itu Frans Mendur hanya memiliki tiga buah plat film (dulu belum ada rol film). Dia menjepret peristiwa bersejarah itu tiga kali. Saat Soekarno membacakan teks proklamasi bersama Hatta. Ketika Latief dan Suhud mengerek bendera merah putih dan satu lagi sama-sama foto pengibaran bendera, namun dengan latar belakang kumpulan masyarakat yang berjejal menyaksikan proklamasi.

Keduanya baru menyadari, hanya merekalah juru foto di tempat itu. Saat itu memang proklamasi berlangsung dengan spontan. Tanpa ada persiapan-persiapan khusus. Apalagi panitia, master of ceremony (MC) atau seksi acara. Mereka pun lupa mengundang jurnalis, kameramen atau wartawan untuk meliput peristiwa maha penting tersebut.

Usai proklamasi, nasib nahas menimpa Alex Mendur ia ditangkap dan kameranya dirampas oleh tentara Jepang. Pelat-pelat negatif karya Alex pun langsung dihancurkan. Beruntung Frans dapat lolos dan ia mengubur pelat-pelat negatif miliknya di halaman Kantor Asia Raya. Ketika tentara Jepang menggeledahnya, Frans berbohong. Dia mengaku negatif filmnya telah dirampas Barisan Pelopor pendukung Soekarno.

Setelah suasana aman, Frans mengambil negatif foto itu. Bukan perkara mudah untuk mencetak foto-foto tersebut. Jika ketahuan, sudah pasti tentara Jepang akan menghukum mati kedua saudara itu.

Alex dan Frans mencuri-curi kesempatan untuk mencetak foto itu di kamar gelap Kantor Berita Domei. Tanpa kerja keras keduanya tidak ada dokumentasi proklamasi kemerdekaan.

Kedua bersaudara ini merintis pendirian IPPHOS (Indonesia Press Photo Service) pada 2 Oktober 1946 di Jakarta.

Lewat lensa kamera miliknya berbagai momen penting seputar kemerdekaan terabadikan. Foto Soekarno saat hijrah ke Yogyakarta, Bung Tomo di Surabaya, hingga kembalinya pemerintahan republik ke Jakarta.

Frans pulang pergi Jakarta-Yogyakarta untuk mengabadikan berbagai peristiwa bersejarah. Berbagai hasil jepretannya kemudian ia titipkan kepada sejumlah pilot Filipina. Foto-foto itu kemudian termuat dalam berbagai media massa luar negeri. Hal inilah yang membuka mata dunia ada sebuah negara baru di Asia Tenggara yang tumbuh dan perjuang melawan penjajahan.

Jika Frans Mendur dulu tidak berbohong pada tentara Jepang, tidak akan ada foto-foto proklamasi Republik Indonesia. Frans Mendur adalah satu-satunya fotografer yang berhasil mengabadikan momen paling penting bagi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 itu.

Lewat kameranya, Alex dan Frans Mendur berjuang banyak untuk republik ini.

Sumber : www.merdeka.com

»»   Selengkapnya...

DKPP: KPU & Panwas Jangan Main-main dengan Kode Etik

Setelah memecat tiga anggota KIP, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Ashiddiqie, meminta agar penyelenggara pemilu bekerja sesuai kode etik. Jika melanggar maka akan dikenai sanksi.

"Keputusan ini penting, sekaligus untuk mensosialisasikan keberadaan DKPP. Ini memberi isyarat kepada seluruh anggota KPU dan Panwas se-Indonesia jangan main-main dengan kode etik. Ada sanksinya. DKPP bertugas untuk mengawasi itu," kata Jimly di kantor DKPP Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2012).

Jimly mengatakan, DKPP merupakan pengadilan kode etik bagi penyelenggara pemilu. DKPP juga berhak memutuskan apakah penyelenggara pemilu yang diadukan melanggar kode etik atau tidak.

"Sanksi ada tiga. Pertama kita beri peringatan, kemudian kita pemberhentian sementara dan yang paing berat adalah pemberhentian tetap. Untuk yang masalah Aceh Tenggara itu kita kenai sanksi terberat yaitu pemberhentian tetap terhadap 3 anggota KIP," tegasnya.

Sementara itu, untuk mengisi kekosongan akibat pemecatan tiga orang anggota KIP Aceh Tenggara tersebut, DKPP meminta agar KPU Pusat dan KIP Provinsi Aceh segera mencari gantinya.

"Segera dicarikan ganti agar tidak terjadi kekosongan yang lama," katanya.

"Jadi DKPP bertugas untuk mengawasi dan menggelar perkara sidang yang dilanggar adalah etika menyangkut orang, orang yang menjadi petugas KPU dan Panwaslu. Jadi DKPP tidak berurusan dengan tahapan, dan penetapan calon dan hasil pemilu," imbuhnya.

http://news.detik.com/read/2012/08/13/174602/1990222/10/dkpp-anggota-kpu-panwas-jangan-main-main-dengan-kode-etik

»»   Selengkapnya...