Seminar Master Plan Pendidikan Tana Toraja Digelar Hari Ini

TNO-Makale, Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja,  hari ini (27/11) dilaksanakan Seminar Master Plan Pendidikan Tana Toraja. Kegiatan ini akan dihadiri para Pendidik dan Pemerhati Kependidikan di daerah ini. kegiatan ini sangat strategis, sebagai dasar pengelolaan kependidikan di Bumi Lakipadada.

Ilustrasi Korupsi

Seperti yang selama ini terjadi, Pembangunan dibidang Kependidikan di daerah ini seakan-akan tanpa format yang jelas, semuanya dilaksanakan sesuai keinginan, bukan berdasarkan Kebutuhan yang menggunakan skala prioritas. Seperti yang dilansir Media Duta beberpa hari lalu, terjadi praktek sindikat tender dan dilakukan oleh oknum-oknum non struktural yang tidak bertanggungjawab yang punya dominasi terhadap birokrat di dinas Kependudukan Tana Toraja. Ini adalah praktek Kolusi secara Nepotisme dan berpotensi KORUPSI.

LSM LEKAT,alah satu LSM yang eksis menyorot Pemerintahan Theopilus Allorerung turut berkomentar, melalui Ketuanya Ferryanto Belopadang menanggapi dingin kegiatan ini, dikatakannya"Sudah banyak seminar yang dilakukan, dan pembuatan perencanaan yang holistik, tetapi terpulang ke Sikap Pemerintah di Tana Toraja, tidak berkomitmen yang jelas, akhirnya SKPD Diknas Tana Toraja hanya jadi lahan pemenuhan Kepentingan sekelompok orang." Lanjut dikatakan Ryan, sapaan Akrbnya, kegiatan ini jelas mengandung konsekwensi Biaya yang diperoleh dari uang rakyat, jadi jangan dijadikan saja sebagai ceremonial belaka,  harus ada keberanian bupati untuk menjadikan Pendidikan sebagai andalan pembangunan yang diurus secara profesional karena sudah melibatkan para pakar.

Sebagaimana kita ketahui bersama, selama ini  Diknas Tana Toraja sangat rentan terhadap intervensi dari oknum-oknum Legislatif dan Birokrat yang hanya berorientasi pada Proyek, semoga melalui kegiatan ini, dicapai format pengelolaan kependidikan yang maksimal.(tim)

»»   Selengkapnya...

KALEM TADONGKON, DIKELUHKAN WARGANYA

Kalem Tadongkon-Yuli Songga'

TNO-Tana Toraja, Di era sekarang ini, kepemimpinan adalah sebuah pelayanan, hal itu tidak dirasakan sebagian besar masyarakat yang berada di wilayah Lembang Tadongkon Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara. Pasalnya, Kepala Lembang yang saat ini menjabat tidak menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakatnya. Beberapa hal yang sangat dikeluhkan warganya, disebutkan salah seorang wargannya, Marthen, (56) beberapa proyek yang masuk di Lembang Tadongkon dikelola langsung Kepala Lembang, tiga kelompok tani yang ada di Sarira, Pa'besenan, Londa tidak jelas pengelolaannya, bahkan pernah terjadi Bendaharanya tidak ditempat, tetapi istri bendahara yang tandadatangan utnuk pencairan dana di bank dan istri bendahara tidak tahu berapa jumlah dana yang dicairkan.

Hal lain yang dikeluhkan sejumlah warga adalah biaya tandatangan Rp.15 ribu pertandatangan, Bibit ternak babi yang masuk dikelola sendiri sejak 2008, hingga saat ini tidak ada transparansi posisi keuangannya, dan PNPM yang masuk untuk masyarakat tidak tepat sasaran.

Kesemua hal diatas, dibantah oleh Kalem tadongkon, Yuli Songga', saat ditemui di rumahnya, membantah informasi dari warganya dikatakannya " Semua itu tidak benar!".

Ditemui di rumahnya yang sekarang dijadikan kantornya, tetapi komputernya tetap di kantornya di Sarira,Kalem terlihat kikuk, terkesan mengelak dan enggan mnjelaskan detail persoalan yang dikeluhkan warganya.

Seharusnya aparat terkait utamanya Inspektorat Toraja Utara  turun tangan menangani keluhan warga disana, supaya tidak ada kesan pembiaran.(fer)

»»   Selengkapnya...

Survei: Orangtua Tak Mau Anaknya Jadi Anggota DPR

TNO-JAKARTA - Dahulu, kebanyakan orangtua menginginkan anaknya menjadi pejabat, salah satunya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, sekarang, keadaannya berbalik. Mayoritas orangtua tak ingin anaknya menjadi anggota Dewan. Hal itu terungkap dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipaparkan oleh peneliti LSI Rully Akbar, di Kantor LSI di Jakarta, Minggu (18/11/2012).

Survei ini dilakukan 12-15 November 2012, dengan jumlah responden 1.200 orang yang ditentukan dengan multistage random sampling. Adapun, tingkat kesalahannya plus minus 2,9 persen. Bagaimana hasil survei itu?

Sebanyak 56,43 persen responden menyatakan tidak ingin anaknya menjadi anggota Dewan di Pemilu 2014. Hanya 37,62 persen orangtua yang ingin anaknya duduk di parlemen dan 5,95 persen menjawab tidak tahu.
Angka itu hampir sama ketika ditanya apakah responden ingin menjadi anggota Dewan di Pemilu 2014. Sebanyak 54,92 persen responden tidak ingin menjadi anggota Dewan. Hanya 38,37 persen yang ingin menjadi anggota Dewan dan 6,71 persen menjawab tidak tahu.
Rully menambahkan, angka itu berbeda dibanding hasil survei tahun 2008. Saat itu, mayoritas responden atau 59,22 persen ingin anaknya menjadi anggota Dewan. Hanya 31,32 persen yang menjawab tidak ingin dan 9,46 peren tidak menjawab.
"Ada peningkatan 25 persen publik yang tidak ingin keturunan mereka jadi anggota DPR. Anggota Dewan tidak lagi jadi primadona orangtua," kata Rully.
Mengapa hal bisa terjadi? Dikatakan Rully, maraknya kasus korupsi yang menjerat anggota Dewan membuat makin pudarnya keinginan publik menjadi anggota Dewan. Selain itu, semakin banyak anggota Dewan yang terlibat kasus amoral seperti perselingkuhan hingga indisipliner seperti tidur saat rapat maupun bolos.
Apakah Anda ingin keturunan Anda menjadi anggota Dewan?

Editor :

Inggried Dwi Wedhaswary

posting : geppmator.com ; kompas.com

»»   Selengkapnya...

Ini Dia Pelaku Pelempar Bom Molotov ke Arah Gubernur Sulsel

TNO - MAKASSAR - Inilah foto Awaluddin (25) warga asal Dusun Katandotanete, Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa diringkus jajaran aparat kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, Minggu (11/11/2012).

Ia ditangkap lantaran melakukan pelemparan bom berbahan ledak berkekuatan tinggi ke arah panggung tempat Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpada berorasi pada acara  jalan santai Komandan SYL dalam rangka memperingati HUT Golkar ke-48 yang dihadiri antara lain Ketua DPRD Propinsi Sulsel, AM Roem, Ketua DPRD Kota Makassar, Supomo Guntur, Ketua Panitia Rahmat Pina,  para pengurus Partai Golkar dan warga yang ditaksirkan mencapai 100.000 orang.

Dari tangan tersangka petugas berhasil mengamankan sebuah senjata api genggam jenis Revolper Colt Detaktif, lima butir peluru kaliber 38. Tas selempang warna hitam berisi  dompet, STNK dan identitas diri.

*Berita lengkap mengenai Gubernur Sulsel Dilempar Bom Klik Disini

Editor: Willy Widianto  |  Sumber: Tribun Timur

»»   Selengkapnya...

Pelempar Bom Diamankan Bersama Sepucuk Revolver dan Lima Peluru

 TNO- MAKASSAR - Pelaku terduga anggota jaringan teroris, Awaluddin Nasir alias Lukman Rahim diamankan bersama sejumlah barang bukti satu revolver beserta lima butir peluru, satu bom rakitan dan 40 buah paku di lokasi jalan bersama komandan di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Minggu (11/11/2012).

Pelaku ditangkap massa usai melempar bom rakitan saat Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang juga ketua DPD Golkar Sulsel sedang atas panggung pada HUT Partai Golkar.

posting :tribuntimur

»»   Selengkapnya...

Tana Toraja Kekurangan Ribuan Guru

TANA TORAJA, KOMPAS.com - Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan kekurangan ribuan guru kelas berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dari berbagai jenjang mulai taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Tana Toraja, kebutuhan guru PNS TK sebanyak 120 orang, guru PNS SD 871 orang, SDLB PNS 24 orang, SMP PNS 830 orang, SMA PNS 99 orang dan SMK PNS 253 orang.

Sementara itu, jumlah sekolah SD sebanyak 231 unit, SMP 72 unit, SMA 18 unit dan SMK 23 unit.

"Saat ini, kebutuhan guru di Tana Toraja sebanyak 2.197 orang. Data-data kebutuhan guru di Tana Toraja sudah dikirim ke kementerian pendidikan dan dilaporkan ke lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan," kata Kepala Dinas Pendidikan Tana Toraja, Yohanis Titing, Kamis (1/11/2012).

Yohanis menambahkan jumlah guru kelas dan bidang studi di berbagai jenjang sekolah masih jauh dari ideal, bahkan ada sekolah yang hanya memiliki dua guru berstatus PNS.

Kebutuhan guru di sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa di satu sekolah dan jumlah guru PNS di sekolah bersangkutan, kebutuhan guru yang jumlahnya mencapai ribuan itu belum termasuk kekurangan guru di sekolah MI, MTs dan MA.

Akibat kurangnya tenaga guru PNS ini maka proses belajar mengajar terganggu. "Sekolah yang tenaga gurunya kurang terpaksa mengandalkan tenaga sukarela. Itu dimungkinkan selama ada kesepakatan dari kepala sekolah, guru dan komite sekolah. Kecuali sekolah mengangkat tenaga guru kontrak, tidak diperbolehkan," tutur Yohanis.

Editor :

Ervan Hardoko

»»   Selengkapnya...

Problematika Penyerahan Asset PDAM Tana Toraja ke Toraja Utara

TNO-MAKALE, Gonjang ganjing penyerahan sebagian asset PDAM Tana Toraja ke Toraja Utara masih terus berlanjut. Direktur  Jaringan Hukum Layanan Damai “ Pither Ponda Barany,SH,MH” menegaskan hal itu tidak perlu terjadi. Penyelesaian masalah ini harus terfokus pada penerapan UU No. 28 tahun 2008 Tentang  Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Pasal 14 ayat 7 ( b )  “ Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi: (b). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tana Toraja yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Toraja Utara;”

Penyerahan ini telah melanggar batas waktu yang ditentukan oleh UU No. 28 Tahun 2008 Pasal14 ayat 3 “ Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati.”

Pither menjelaskan penyelesaian masalah yang diwariskan kepada kedua Bupati, ini sebaiknya diselesaikan secara damai, hindari penyelesaian secara politis dan hukum. Agar komitmen untuk mewujudkan percepatan pembangunan Toraja dengan pemekaran dapat tercapai.(pit)

»»   Selengkapnya...

Toraja Utara blokir pendapatan PDAM

Joni Lembang - Koran Sindo

Jum'at,  19 Oktober 2012  −  17:06 WIB

foto: dok. sindonews

Sindonews.com - Persoalan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja yang ada di wilayah Toraja Utara belum juga selesai. Bahkan, pemerintah kabupaten (Pemkab) Toraja Utara sudah 'pasang badan' terkait pengelolaan aset PDAM yang masih berstatus milik pemkab Tana Toraja yang ada di daerah pemekarannya itu.

Bupati Toraja Utara, Frederik Batti Sorring mengakui sejak dua bulan terakhir, pemkab Toraja Utara sudah memblokir seluruh pendapatan PDAM yang ada di wilayah Toraja Utara. Pemkab Toraja Utara sudah membuat rekening khusus PDAM Toraja Utara. Semua pendapatan PDAM di Toraja Utara disetor langsung ke rekening khusus PDAM Toraja Utara

“Semua setoran kami sudah blokir dan tidak ada lagi pendapatan PDAM di wilayah Toraja Utara disetor ke Tana Toraja,” jelas Sorring dalam sidang paripurna usai pemandangan akhir fraksi terhadap RAPBD-P tahun anggaran 2012, Jumat (19/10/2012).

Sorring mengatakan pihaknya tidak menampik jika sebagian besar petugas PDAM di Toraja Utara mendapat intimidasi dan ancaman terkait kebijakan pemkab Toraja Utara memblokir pendapatan PDAM di wilayahnya. Petugas PDAM di wilayah Toraja Utara diancam akan dipecat atau dicopot jabatannya. Namun begitu, bupati tidak mengungkapkan siapa dan penyebab adanya ancaman terhadap petugas PDAM di wilayahnya.

“Pemkab Toraja Utara siap membantu jika ada petugas PDAM Toraja Utara yang akan dicopot atau dipecat terkait kebijakan pemkab Torut tidak lagi menyetor rekening PDAM ke Tana Toraja,” katanya

Mantan wakil bupati Asmat, Papua itu mengatakan kebijakan pemblokiran pendapatan PDAM di wilayah Toraja Utara disebabkan pemkab Toraja Utara sebagai kabupaten pemekaran Tana Toraja sudah lama menunggu pengalihan aset PDAM dari kabupaten induknya. Tetapi, sudah empat tahun Toraja Utara menjadi daerah otonom, pemkab Tana Toraja belum juga menyerahkan aset PDAM di kabupaten pemekarannya.

“Kami meminta pemkab Tana Toraja segera menyerahkan semua aset PDAM di wilayah Toraja Utara. Pemerintah dan masyarakat Toraja Utara sudah lama menunggu,” tegasnya.

Ketua komisi II DPRD Toraja Utara, JK Tondok juga mendesak pemkab Tana Toraja segera menyerahkan aset PDAM yang ada di wilayah pemekarannya kepada pemkab Toraja Utara. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang pemekaran Toraja Utara, aset badan usaha milik derah (BUMD) yang ada di wilayah pemekaran paling lambat tiga tahun sudah diserahkan kabupaten induk kepada kabupaten pemekarannya.

“Toraja Utara sudah siap mengelolah aset PDAM yang ada di wilayahnya. Pemkab Tana Toraja harus segera menyerahkan aset PDAM ke Toraja Utara,” katanya.

Menyikapi desakan pemkab Toraja Utara kepada pemkab Tana Toraja terkait pengelolaan aset PDAM di Toraja Utara, Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi meminta pemkab Toraja Utara bersabar menunggu rekomendasi badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) Sulawesi selatan dalam memfasilitasi pembagian aset PDAM Tana Toraja yang ada di wilayah kabupaten pemekarannya.

“DPRD Tana Toraja sudah merekomendasikan kepada pemkab Tana Toraja agar mempercepat penyerahan aset PDAM yang ada di wilayah Toraja Utara,” jelas Welem. 

(azh)

posting : 

Joni Lembang - Koran Sindo

Jum'at,  19 Oktober 2012  −  17:06 WIB

»»   Selengkapnya...

Lapor Jika Ada Orang Asing yang Mencurigakan

Bupati Torut : Waspadai Teroris

RANTEPAO--- Bupati Toraja Utara, Frederik Batti Sorring menyerukan kepada semua masyarakat Toraja Utara agar menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian serta selalu mewaspadai ancaman terorisme. Apalagi, Toraja Utara sebagai salah satu daerah tujuan wisata, perlu dijaga dan menjamin kondisi keamanan.
''Kita perlu menjaga ini, demi kenyamanan dan keamanan wisatawan yang datang ke Toraja, khususnya di Toraja Utara,'' kata Sorring dalam pertemuan antara pengusaha angkutan bus dengan pemerintah daerah, Polsek Rantepao serta Kodim 1414 Tana Toraja di Rantepao, belum lama ini di ruang pola bupati.

Dikatakan Sorring, bila ada orang asing ditemukan dan mencurigakan, agar segera menghubungi pihak kepolisian.
Hal itu kata dia, sebagai salah satu cara efektif mendukung dan mengantisipasi adanya ancaman terorisme yang ingin masuk di wilayah Toraja Utara.
Salah satu kesepakatan dalam rapat pertemuan itu, disepakati semua pengusaha angkutan bus diwajibkan memasang semacam papan informasi di atas kendaraan masing-masing yang intinya penyampaian informasi kepada para penumpang untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap keselamatan, keamanan, dan kenyaman penumpang.
''Dalam papan informasi teresebut, salah satu yang terpenting untuk diinformasikan adalah nomor-nomor telepon penting yang mudah dihubungi bila ada hal-hal yang mencurigakan dan mengancam keselamatan penumpang,'' kata Sorring.
Dalam hal penulisan papan informasi, agar seragam tulisannya dan mudah dimengerti oleh para penumpang.
Makanya, perlu ada kerjasama antara Dinas Perhubungan, para pengusaha angkutan bus dan kepolisian.
''Mengenai model dan bentuk penulisan, supaya seragam,'' harap Kapolsek Rantepao, Kompol. Y. Lute Lantang. (cr6/uce/t)

posting : Dat Palebangan

»»   Selengkapnya...

Makula' Minim Fasilitas, Pengunjung Membludak

TNO-Sangalla', Beberapa objek wisata di Tana Toraja sudah diminati oleh masyarakat Tana Toraja dan Toraja Utara, juga di sekitar Kabupaten ini. Sebut saja, Objek wisata Permandian Air Panas MAKULA' yang berada di Kecamatan Sangalla' Selatan setiap harinya ramai dikunjungi. Apalagi saat hari libur dan hari raya lainnya.

Objek wisata ini sudah beroperasi sejak tahun 80-an, bahkan sudah dilakukan perbaikan disana-sini, pengelola yang sekarang sudah menginvestasikan biaya untuk objek wisata ini. Tetapi masih kurang fasilitas yang memadai, termasuk kolam yang sudah tidak representatif lagi dengan melonjakkan pengunjung. Semoga Pemkab Tana Toraja bisa memikirkan peningkatan pelayanan objek wisataini. (alex)

»»   Selengkapnya...