Motor Gadis Remaja Raib Di Sekitar Mesjid Raya Makale

STNK motor yang hilang

TNO-Makale (16/10) Yang namanya kehilangan tentunya sangat merisaukan dan memilukan bagi yang mengalaminya, apalagi kehilangan barang yang berharga tentunya sangat merugikan pemiliknya. Sebut saja Bunga, gadis remaja yang duduk termenung, sesekali menitikkan air matanya, pasalnya motor yang dikendarainya awal oktober  lalu raib tak berbekas di sekitaran Mesjid Raya Makale. Hari yang naas baginya, segala cara sudah ditempuhnya, termasuk melaporkan ke pihak berwajib, namun saat berita ini dimuat, belum ada titik terang keberadaan motor Revo tersebut. Lebih apes lagi motor Revo tahun 2010 dipinjamkan dari tempatnya bekerja.

Saat ditemui, Bunga mengungkapkan keprihatinannya, " Kasian ini motor kantor, sya harus menggantinya 15 juta kalau tidak ditemukan", sahabat terdekatnya yang juga karyawan Cafe Pro di seputaran Pantan Makale ikut prihatin terhadap kondisi yang dialami rekan kerja mereka. (tim)

»»   Selengkapnya...

BPK RI GELAR DISKUSI PANEL,OPTIMALISASI PENGAWASAN ATAS KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN

Sambutan Bupati Tana Toraja,Theopilus Allorerung,SE

Tana Toraja (Jumat,11/10) Dalam rangka menggali pandangan/pendapat/masukan dari para stageholder mengenai keuangan negara dan kekayaan yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI) menyelenggarakan Diskusi Panel dengan tema "Optimalisasi Pengawasan atas kekayaan Negara yang dipisahkan" di Hotel Missiliana,Tana Toraja pada hari ini (11/10) dengan menghadirkan narasumber Anggota BPK RI, DR Bachrullah Akbar,MBA, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Ir Hj.A.P.A.Timo PAngerang, dan Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Prof.Dr.Eddy Mulyadi Soepardi,CFrA. Diskusi Panel ini dihadiri oleh Auditor Keuangan,Abdul Latief ,SE,MM, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Tri Heriadi,SH,MM, Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung,SE, para pemangku kepentingan BPK dari kalangan BUMN/BUMD di wilayah Sulawesi Selatan, pengamat perekonomian dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta pejabat di lingkungan Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan.

Tana Toraja (Jumat,11/10) Dalam rangka menggali pandangan/pendapat/masukan dari para stageholder mengenai keuangan negara dan kekayaan yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI) menyelenggarakan Diskusi Panel dengan tema "Optimalisasi Pengawasan atas kekayaan Negara yang dipisahkan" di Hotel Missiliana,Tana Toraja pada hari ini (11/10) dengan menghadirkan narasumber Anggota BPK RI, DR Bachrullah Akbar,MBA, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Ir Hj.A.P.A.Timo PAngerang, dan Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Prof.Dr.Eddy Mulyadi Soepardi,CFrA. Diskusi Panel ini dihadiri oleh Auditor Keuangan,Abdul Latief ,SE,MM, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Tri Heriadi,SH,MM, Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung,SE, para pemangku kepentingan BPK dari kalangan BUMN/BUMD di wilayah Sulawesi Selatan, pengamat perekonomian dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta pejabat di lingkungan Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kegiatan ini anggota BPK RI mengawali dengan memaparkan bahwa Optimalisasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara yang dipisahkan akan meningkatkan kwalitas pemenuhan kewajiban seluruh kegiatan Pejabat Pengelola Keuangan Negara/Kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD) sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mempertanggunjawabkan.

Tercantum dalam pasal 1 dan pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya  disebutkan bahwa kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 20003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), disebutkan BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN snedir terdiri dari dua bentuk, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum(Perum). Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51%(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamnya mengejar keuntungan. Sedangkan, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ataujasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Pasal 3 UU nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara disebutkan bahwa Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam paparannya Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi menyatakan (1) Setidaknya ada 4 UU BUMN, walaupun pengurus PT tunduk pada UU BUMN dan UU PT, BUMN termasuk ranah keuangan Negara. (2) uu bumn dan UU PT, BUMN termasuk ranah keuangan Negara. (2)UU BUMN dan UU PT telah mengatur organ perseroan, tugas dan wewenang organ tersebut.(3) Optimalisasi dan pengawasan BUMN dilakukan oleh masing-masing organ sesuai tugas kewenangannya.

Berdasarkan urusan tersebut diatas terlihat bahwa masing-masing undang-undang tersebut mengemukakan bahwa kekayaan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain termasuk kekeyaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah, diperiksa oleh BPK dan BPK meliai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah maupun yaang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara dapat dikenakan tindak pidana korupsi.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan (1)memberikan pemahaman mengenai tugas,fungsi dan kewenangan BPK dalam pengelolaan keuangan Negara ; (2) membangun kesamaan pandanganmengenai hakikat dan ruang lingkup keuangan negara; (3) menggali pendapat/masukan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/BUMD serta peran BUMN/BUMD dalam penyelenggaraan perokomian nasional; dan (4) membangun kesamaan pandangan mengenai kerugian negara pada BUMN, serta kerugian korporasi pada BUMN.

                                                                                BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI

Dalam kegiatan ini anggota BPK RI mengawali dengan memaparkan bahwa Optimalisasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara yang dipisahkan akan meningkatkan kwalitas pemenuhan kewajiban seluruh kegiatan Pejabat Pengelola Keuangan Negara/Kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD) sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mempertanggunjawabkan.

Tercantum dalam pasal 1 dan pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya  disebutkan bahwa kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 20003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), disebutkan BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN snedir terdiri dari dua bentuk, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum(Perum). Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51%(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamnya mengejar keuntungan. Sedangkan, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ataujasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Pasal 3 UU nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara disebutkan bahwa Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam paparannya Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi menyatakan (1) Setidaknya ada 4 UU BUMN, walaupun pengurus PT tunduk pada UU BUMN dan UU PT, BUMN termasuk ranah keuangan Negara. (2) uu bumn dan UU PT, BUMN termasuk ranah keuangan Negara. (2)UU BUMN dan UU PT telah mengatur organ perseroan, tugas dan wewenang organ tersebut.(3) Optimalisasi dan pengawasan BUMN dilakukan oleh masing-masing organ sesuai tugas kewenangannya.

Berdasarkan urusan tersebut diatas terlihat bahwa masing-masing undang-undang tersebut mengemukakan bahwa kekayaan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain termasuk kekeyaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah, diperiksa oleh BPK dan BPK meliai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah maupun yaang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara dapat dikenakan tindak pidana korupsi.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan (1)memberikan pemahaman mengenai tugas,fungsi dan kewenangan BPK dalam pengelolaan keuangan Negara ; (2) membangun kesamaan pandanganmengenai hakikat dan ruang lingkup keuangan negara; (3) menggali pendapat/masukan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/BUMD serta peran BUMN/BUMD dalam penyelenggaraan perokomian nasional; dan (4) membangun kesamaan pandangan mengenai kerugian negara pada BUMN, serta kerugian korporasi pada BUMN.

                                                                                BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI

»»   Selengkapnya...

Bakal Calon Kalem Diwawancarai Muspida Tator

Wabup Tator Adhelhied Sosang Situru'.SP,M.Si

TNO-Makale (7/10) Sebanyak 57 lembang di Tana Toraja akan melaksanakan pemilihan Kepala Lembang tahun ini, dari 80 lembang yang habis masa tugas Kalemnya. Hari ini, tahap wawancara para calon Kalem berlansung di lantai 3 Kantor Bupati Tana Toraja. Hadir dalam wawancara tersebut, Wakil Bupati Tana Toraja, Adhelheid Sosang Situru', Ketua Pengadilan Negeri Makale, dari Kepolisisan dan Kodim 1414/Tator, serta Kejaksaan Negeri MAkale,
ikut juga dalam Tim Seleksi pada tahap wawancara adalah Inspektorat Kabupaten tana Toraja, Drs. Y Sumule,MH.
Beberapa orang yang selesai diwawancarai mengungkapkan perasaan mereka, Ardy salah seorang peserta calon Kalem dari Gandasil, merasa senang dengan tahapan ini, dikatakannya " Saya sangat senang bisa ikut ditahap ini, ini tahap terakhir, saya mengajukan diri menjadi calon Kalem karena beberapa persoalan di wilayah saya belum terselesaikan, bahkan terjadi pembiaran oleh pejabat sebelumnya". Lanjut Ardy,Tim Seleksi ini sangat aktif, kami sangat terbuka dan beberapa masukan dari Tim menambah wawasan kami jika terpilih nanti.

Sekedar info, hari ini masih berlangsung tahap wawancara dari para calon kalem yang mendapatkan giliran hari ketiga. Untuk Lembang Tonglo Kecamatan Rantetayo paling seru, karena dari tiga calon yang masuk tahapan seleksi dua orang diantaranya adalah saudara kandung, dimana Daniel Tulak pejabat sebelumnya akan bertatung dengan  Yohana Tulak saudara perempuannya dan seorang lagi Drs. Tondok adalah Pengurus PNPM Lembang Tonglo.(tim)

»»   Selengkapnya...

FORUM MASYARAKAT ADAT BA'LELE MENGGUGAT

Nathan Limbong  berbaju Adat sebagai Pimpinan Rombongan

TNO-Makale (3/10) Seratusan Massa berarakan berseragam merah melintas di seputaran Makale, pasalnya mereka  menggugat tanah milik adat mereka di Ba'lele yang dikenal dengan nama Tangditulak. Rombongan dipimpin Nathan Limbong. Arak arakan berseragam merah hitam yang tertib terdiri dari tikoh masyarakat, adat dan pemuda tersebut menuju kantor Pengadilan Negeri Makale. Setibanya di Pengadilan, mereka dengan tertib memasuki ruangan persidangan, tempat digelarnya sidang perdana Gugatan mereka. Salah seorang dari rombongan yang enggan disebut namanya terlihat memberikan arahan kepada semua rombongan untuk tertib.

Pengunjung penuh sesak

Sidang gugatan perdata dari Forum Masyarakat Adat  Ba'lele terhadap Ahli Waris Pong Maramba' tidak dihadiri Pihak tergugat, saat Sidang dibuka dan dipimpin Hakim Donald SH, ahli waris Pong Maramba' tidak menunjukkan diri saat Hakim menanyakan kehadirannya. Sidang yang berlangsung sekitar 1 jam akhirnya ditutup dan akan disidangkan lagi Kamis (10/10) ditempat yang sama. Rombongan anggota Forum Mayarakat Adat Ba'lele meninggalkan lokasi persidangan kembali ke Rantepao, beberapa orang pegawai di kantor Pengadilan Negeri Makale terlihat terkagum-kagum melihat kekompakan dan ketertiban mereka. (Rian)

»»   Selengkapnya...

Kapolres Tana Toraja Dimutasi, AKBP Yudi Dapat Jabatan Baru

Kapolres Tana Toraja Dimutasi, AKBP Yudi Dapat Jabatan Baru

»»   Selengkapnya...

Sosialisasi Bahaya NAFSA dan HIV AIDS Dikalangan Pelajar SLTP,SLTA

Suasana Sosialisasi Bahaya Napsa dan HIV AIDS

Makale(24/9) Bertempat di ruang pola Kantor Bupati Tana Toraja, berlangsung Sosialisasi Bahaya Nafsa dan HIV AIDS dikalangan Pelajar SLTP,SLTA se Kabupaten Tana Toraja. Tampak hadir ratusan siswa(i) dari berbagai sekolah didampingi beberapa orang Guru. Kegiatan ini diselenggarakan Pemprov Sul-Sel bekerjasama dengan Pemkab Tana Toraja, dari hasil Pemaparan yang disampaikan secara apik oleh DR Arli A yang juga menjabat Dekan Fakultas FKM UVRI Makassar memberikan pencerahan dan disambut hangat oelh semua siswa(i) yang hadir, praktis 2 jam dipakai untuk membeberkan masalah ini, tetapi tak satupun siswa(i) yang tampak meninggalkan ruangan. 

Ditemui TNO, seusai memberikan petunjuk dan arahan, dr Ampera dari Biro Bina Napsa

Salah seorang pesera

Pemprov Sul-Sel, mengungkapkan di Tana Toraja sudah terjadi 37 orang penderita HIV AIDS dan estimasinya setiap 1 orang penderita akan menulari 200 orang lainnya, Bayangkan saja dampaknya. Mengakhiri bincang-bincang dengan TNO, dr Ampera memesankan " Barangsiapa yang sering gonta-ganti pasangan, teransfusi darah,injeksi sebaiknya segera memeriksakan dirinya, apabila ditemukan positif menderita HIV AIDS, segera akan diberikan AMP utntuk pengobatan seumur hidup",kuncinya.(r1an)

»»   Selengkapnya...

Rantepao Berbenah Diri, Semarakkan malam Bertaburan Cahaya

Tampak leadernya- Daud K Tangdilintin

Rantepao-TNO (19/9) Kala kita melintas di jalur utama Rantepao, utamanya di malam hari terkesan gelap, dan penataan yang tidak maksimal. Hal ini akan tergantikan oleh ornamen lampu sebagai penerangan jalan di jalur utama. Kota Rantepao seharusnya sudah menjadi sebuah Kota seperti Palopo, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah nyatakan kecantikan Rantepao kota idola para wisatawan.(tim)

»»   Selengkapnya...

Bupati Toraja Utara Melantik 5 Kepala Lembang Terpilih

Bupati mengambil Sumpah dan melantik Kalem Terpilih

Rantepao(16/9)TNO,Rombongan Bupati Toraja Utara menuju Kecamatan Buntu Pesasan yg terletak di bagian Utara Rantepao. Tampak hadir dalam iring-iringan itu, Wakil Bupati Toraja Utara, sungguh pemandangan yang luar biasa. Kemudian disusul Para Kepala SKPD, dan juga Ketua Tim Penggerak PKK.Belasan mobil beriringan melewati jalan yang sudah sangat tidak layak dilalui. Puluhan tahun jalan ini rusak, tetapi oleh Pemerintahan FB Sorring dan FB Rombelayuk jalan  ini sementara diperbaiki.

Setelah menempuh puluhan kilo dimana jalan berkelok dan rusak, sampailah rombongan di perbukitan, tampak Para Pemenang pemilihan Lembang di 5 Lembang berdiri berjejer menyambut kedatangan "01" dan "02" Torut. Keceriaan tampak di semua hadirin yg melihat kedatangan Bupati dan Wkil Bupati beserta rombongan. Dalam Sambutannya, Sorring sangat bangga dengan hadirnya beberapa orang peserta pemilihan Kalem yang belum terpilih, dikatakannya " Saya bangga, Demokrasi sudah berjalan sangat baik di wilayah ini, dibuktikan dengan hadirnya para rival yang bertarung dalam pemilihan lembang kali ini. Mereka yang dilantik, masing-masing Bertha Sanda Sampe Rompon sebagai Kalem Sarambu, Sangka' sebagai Kalem Ponglu periode kedua, Yunus Misi' sebagao Kalem Talimbangan, dan Sampe Limbong sebagai Kalem Pangkung Batu serta Piter Boro sebagai Kalem Roroan Barra'-Barra' untuk periode yang kedua. Setelah selesai melantik, Bupati dan rombongan meninjau beberapa lokasi termasuk SD 7 Buntu Pepasan kelas jauh, dan sesekali berdialog dengan masyarakat.(r1an)

»»   Selengkapnya...

307 Analis Kepegawaian BKN Gunakan Aplikasi Baru CAT

TNO-Jakarta, Metode Computer Assisted Test (CAT) yang dikembangkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kini memasuki “babak baru”, dengan digunakannya aplikasi teranyar. Untuk itu, 307 analis kepegawaian BKN berkesempatan menggunakan Aplikasi Baru CAT di lantai 2 gedung CAT BKN Jakarta, Selasa (31/7). Kegiatan ini dipantau langsung oleh Wakil Kepala Bima Haria Wibisana dan Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen PNS Aris Windiyanto. Porman Simatupang yang menjabat Kepala Sub Bidang Standardisasi dan Prosedur Rekrutmen menjelaskan bahwa para analis kepegawaian mengerjakan 80 soal Tes Kompetensi Dasar dalam kurun waktu 60 menit. “Kegiatan ini dimaksudkan sebagai uji coba terhadap aplikasi baru CAT yang lebih canggih, dan upaya konkret BKN dan 12 kanreg BKN dalam mempersiapkan CAT guna penerimaan CPNS tahun 2013 ini,”ucapnya. Dijelaskan pula bahwa CAT terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap instrumen tes kepegawaian  secara transparan, obyektif, cepat, dan dapat dipercaya. Dalam tes berbasiskan komputer ini, para peserta menjawab amat mudah, yakni dengan mengklik (memilih) jawaban soal dengan mouse yang disediakan. Dengan demikian, tidak diperlukan lembar jawaban komputer (LJK) dan pensil khusus untuk komputer. (aman-subali).Jakarta-Humas BKN

»»   Selengkapnya...

Bupati Tana Toraja : " Dibalik Penghargaan Satya Lencana, Ada Beban Psikologis Bagi Penerimanya"

TNO-Makale (16/8) 158 PNS dilingkup Pemkab Tana Toraja menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya XXX,XX dan X tahun. Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, Theopilus Allorerung,SE menyerahkan Piagam Penghargaan sebagai bentuk penghargaan dari Negara kepada para PNS terbaik dalam pengabdiannya di bidang masing-masing.

Pemberian Penghargaan itu dalam rangka HUT Proklamassi RI ke - 68 Tahun 2013, yang sudah diusulkan sejak tahun 2010 silam. Dalam sambutannya, Theopilus memberikan dorongan kepada para penerima penghargaan tersebut untuk lebih meningkatkan pengabdiannya walaupun sudah pensiun. Dikatakannya " Pengabdian sebagai PNS akan berakhir, tetapi jiwa Pamong Praja tetap melekat di pikiran semua Pamong".

Ke-158 PNS penerima penghargaan ini, diharapkan kehadirannya pada Upacara Peringatan HUT RI Ke-68 Kabupaten Tana Toraja yang dipusatkan di Lapangan Sangalla' (17/8).

»»   Selengkapnya...