Minggu, 26 Juni 2011

Makam I Sawerannu Memperihatinkan


Makam I Sawerannu Memperihatinkan


MAKASSAR (TCN) — Inilah Makam Raja Tallo VII bersama makam Istri Beliau, I Sawerannu. Sawerannu adalah putri asal Toraja yang diperistrikan Raja Tallo VII yang bergelar Macan Bulenga Ri Tallo. Di masa kepemimpinannya, Beliau terkenal sebagai Raja yangg arif dan bijaksana.
Warga TCN, Sulwan Dase yang mengunjungi Makam Raja Tallo VII bersama makam Istri Beliau di kompleks Makam Raja-Raja Tallo di Makassar melaporkan kondisinya saat ini sangat memperihatinkan. Penutup makam sudah rusak sehingga yang ada hanya batu Nisan Beliau saja.
Datang dan lihatlah, betapa memprihatinkannya makam Istri raja Tallo VII dari Toraja yang bernama I SAWERANNU. Seharusnya kita orang Toraja yang hiduo di jaman ini memperdulikan hal ini. Sebab makam Beliau ini adalah satu-satunya situs bukti hubungan kekerarabatan antara orang-orang Gowa dan Toraya.

Kompleks Makam Raja-Raja Tallo dapat menjadi salah satu objek wisata sejarah di Makassar. Namun, selain promosi yang kurang, akses ke lokasi makam perlu mendapat perhatian.
Bagi yang rindu untuk berziarah, silahkan ke Makam Raja_Raja Tallo di Makassar.
Sumber TCN
»»   Selengkapnya...


RANTEPAO (TNO posting TCN)– Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari pahlawan nasional Pongtiku yang ke-9 yang dipusatkan di lapangan Sepakbola Pongtiku dan Taman Makam Pahlawan Pongtiku di Pangala’ Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara, Senin (18/7). Citizen Reporter TCN, Tamar Pambunan mengirimkan sejarah singkat Pahlawan Nasional Pongtiku berikut ini yang dibacakan pada upacara peringatan tersebut.
Pongtiku lahir sebagai anak bungsu dari pasangan suami istri Karaeng dan Le’bok pada petengahan Abad ke XIX (1846) di Tondon Pangala’. Karaeng adalah penguasa adat Pangala’ dan sekitarnya. Karena kemampuan dan kepemimpinan Pongtiku yang menonjol, maka sekalipun ia anak bungsu dialah yang menggantikan ayahandanya sebagai penguasa tatkala ayahnya sudah tua.
Sebelum Angkatan Perang Belanda datang di Tana Toraja, orang Toraja telah mempunyai hubungan dagang dengan orang Bugis.
Toraja Selatan dan Toraja Barat menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan Sidenreng, Rappang dan Sawito sedang Toraja Utara mitra dagangnya adalah kerajaan Bone dan Luwu.
Pimpinan orang Bugis dan kerajaan-kerajaan Sidenreng, Rappang dan Sawito adalah Petta Manyoro Lolo (Panglima Angkatan Perang Kerajaan Sidenreng) yang kemudian diketahui bernama Petta Serang, anak dari Raja Sidenreng, sedang pimpinan orang Bugis dari Kerajaan Bone dan Luwu adalah Petta Punggawa (Panglima tertinggi Angkatan Perang Bone, yang juga adalah Putra mahkota dengan nama Andi Baso’ Abdul Hamid)
Melalui hubungan dagang antara orang Bugis dan orang Toraja tersebut pemimpin-pemimpin Toraja dapat mengetahui bahwa akan pecah perang antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi Selatan yang tidak mau lagi mengakui Perjanjian Bungaya yang mengatur hubungan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi Selatan yang sangat merugikan.
Untuk mengantisipasi perang yang akan pecah dalam waktu tidak lama penguasa-penguasa Toraja mengadakan musyawarah di Tongkonan Buntu Pune Kesu’ (Kediaman Pongmaramba’) dan mencapai kesepakatan antara lain :
Menggalang persatuan antar penguasa dengan menghilangkan semua benih-benih perpecahan dan mengangkat Pongtiku Panglima Perang sedang Pongmaramba’ dan penguasa-penguasa adat lainnya sebagai Panglima Pasukan Penghancur.
Kesepakatan mereka didasari motto : “Misa’ Kada Dipotuo Pantan Kada Dipomate”.
Selesai musyawarah, Pongtiku kembali ke daerahnya untuk mempersiapkan dan menyiagakan benteng-bentengnya sebanyak 9 (Sembilan) buah menghadapi perang.
Pada bulan Maret 1906, pasukan Angkatan Perang Belanda di bawah Pimpinan Kapten Killian dengan tujuan melucuti dan mengumpulkan senjata api dari semua penguasa Toraja. Komandan pasukan Belanda memerintahkan Pongtiku datang menghadap dan menyerahkan semua senjata yang dimilikinya. Pongtiku menolak, malah ia menyiagakan semua benteng-bentengnya menghadapi perang.
Perang perlawanan Pongtiku dalam daerahnya sendiri berlangsung selama kira-kira 6 bulan (Mei s/d Oktober 1906) dengan 6 kali pertempuran dan 1 kali pengepungan selama kira-kira 4 bulan (Juli s/d Oktober 1906).
Pertempuran tanggal 1 Juni 1906 untuk mempetahankan Benteng Buntu Asu dari serangan Angkatan Perang Belanda di bawah Komando Kapten De Last yang dilakukan dalam 3 gelombang semuanya kandas di muka Benteng dengan menelan banyak korban, Angkatan Perang Belanda dipukul mundur dan dihalau kembali ke Rantepao.
Pongtiku adalah penantang utama datangnya penjajah Belanda di Tana Toraja dan Toraja Utara dan dengan gigih dan gagah perkasa dengan segala kemampuan yang ada padanya mengobarkan perang lebih setahun lamanya, tepatnya dari bulan Mei 1906 s/d Juli 1907.
Ia bertahan dan menyerang musuhnya dari benteng-benteng yang jumlahnya 9 buah yang telah dipersipakan sejak dini. Perang Pongtiku melawan Belanda bukanlah tindakan spontanitas akan tetapi adalah perang yang direncanakan dan dipersiapkan dengan matang yangn merupakan bagian integral dari perang perlawanan Raja-Raja di Sulawesi Selatan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda disebut sebagai Perang Bone III. Demikian hebatnya pertahanan dan perlawanan Angkatan Perang Pongtiku terhadap gempuran Angkatan Perang Belanda, mengharuskan Letjen Swart yang dijuluki oleh Belanda sebagai Pasifikator Van Aceh (Pengaman Aceh) mengambil Komando pertempuran melawan Angkatan Perang Pongtiku yang bertahan tak terkalahkan dalam Benteng Batu di Baruppu’.
Belanda dengan menggunakan taktik seperti taktik yang digunakan terhadap Pangeran Diponegoro, Pongtiku menerima Case Fire, untuk mengadakan perundingan perdamaian dengan Belanda. Kesempatan ini digunakan oleh Belanda untuk membatasi gerak Pongtiku, tetapi Pongtiku menggunakan pula kesempatan yang sama untuk menyelenggarakan Upacara Pemakaman kedua orang tuanya yang wafat dalam Benteng menurut adat Toraja. Sehari sebelum selesai upacara pemakaman kedua orang tuanya, Pongtiku dengan sejumlah pasukan kembali ke medan juang bergabung dengan teman-teman seperjuangannya di Benteng Ambeso yang dipimpin oleh Bombing dan Ua’ Saruran dan Benteng Alla’ dalam Wilayah Enrekang.
Setelah Benteng Ambeso dan Benteng Alla’ jatuh ke tangan Belanda pada Bulan Januari 1907 Pongtiku tidak tertawan, ia berhasil lolos bersama pasukannya kembali ke wilayah kekuasaannya. Dengan petunjuk mata-mata Belanda ia tertangkap lalu di bawa ke Rantepao. Tanggal 10 Juli 1907, ia dieksekusi dan gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa di pinggir Sungai Sa’dan, tepatnya di tempat dimana Tugu Peringatan baginya didirikan di Singki’ Rantepao.
Meneliti sejarah perjuangan bangsa melawan Pemerintah Hindia Belanda dapatlah diketahui bahwa Pongtiku adalah penantang terakhir yang mengobarkan perang klasik terakhir tahun 1906-1907 di Wilayah Sulawesi Selatan sesuai sumpah yang diucapkannya “Iatu Tolino Pissanri Didadian sia Pissanri Mate Iamoto Randuk Domai Tampak Beluakku Sae Rokko Pala’ Lette’ku Nokana’ Lanaparenta Tumata Mabusa” (Manusia hanya sekali dilahirkan dan mati, dari ujung rambut sampai telapak kakiku saya tidak akan rela diperintah oleh Belanda)
Pengorbanan tidak sia-sia karena setahun setelah Pongtiku gugur tahun 1907. Pada tahun 1908 bangkitlah perlawanan modern yang dimulai dengan gerakan Budi Utomo atau Kebangkitan Nasional yang disusul dengan perlawanan-perlawanan dari pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa yang mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.
Berdasarkan perjuangan Pongtiku, Pemerintah RI melalui Keputusan Presiden RI Nomor : 073/TK/2002 tanggal 6 Nopember 2002, Pongtiku ditetapkan dan disahkan sebagai Pahlawan Nasional.
Demikian riwayat singkat Pahlawan Nasional Pongtiku
Dikirim Oleh: Tamar Pambunan
(Sumber : Dinas Sosial Kab. Toraja Utara)
»»   Selengkapnya...

Kamis, 23 Juni 2011

Ma’nene Ritual Unik Suku Toraja-Baruppu'



Tana Toraja di Sulawesi Selatan sudah lama terkenal dengan alam pegunungannya yang permai serta ritual adatnya yang unik. Yang paling tersohor, tentu saja, pesta Rambu Solo yang digelar menjelang pemakaman tokoh yang dihormati. Tiap tahun pesta yang berlangsung di beberapa tempat di Toraja ini senantiasa mengundang kedatangan ribuan wisatawan.
Selain Rambu Solo, sebenarnya ada satu ritual adat nan langka di Toraja, yakni Ma’ Nene’, yakni ritual membersihkan dan mengganti busana jenazah leluhur. Ritual ini memang hanya dikenal masyarakat Baruppu di pedalaman Toraja Utara — sebuah kabupaten baru. Biasanya, Ma’ Nene’ digelar tiap bulan Agustus.
Ritual budaya toraja yang unik ini, rencananya akan digelar selama sebulan penuh, yakni dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2011. pada acara ma'nene nanti ini, akan diisi dengan berbagai macam kegiatan budaya yang menjadi item kegiatan Ma'nene.
Saat Ma’ Nene’ berlangsung, peti-peti mati para leluhur, tokoh dan orang tua, dikeluarkan dari makam-makam dan liang batu dan diletakkan di arena upacara. Di sana, sanak keluarga dan para kerabat sudah berkumpul. Secara perlahan, mereka mengeluarkan jenazah (baik yang masih utuh maupun yang tinggal tulang-belulang) dan mengganti busana yang melekat di tubuh jenazah dengan yang baru.
Mereka memperlakukan sang mayat seolah-olah masih hidup dan tetap menjadi bagian keluarga besar. Ritual Ma’ Nene’ oleh masyarakat Baruppu dianggap sebagai wujud kecintaan mereka pada para leluhur, tokoh dan kerabat yang sudah meninggal dunia. Mereka tetap berharap, arwah leluhur menjaga mereka dari gangguan jahat, hama tanaman, juga kesialan hidup.
Dari mana asal muasal ritual Ma’ Nene’ di Baruppu? Kisah turun-temurun menyebutkan, pada zaman dahulu terdapatlah seorang pemburu binatang bernama Pong Rumasek. Saat sedang berburu di kawasan hutan pegunungan Balla, bukannya menemukan binatang hutan, ia malah menemukan jasad seseorang yang telah lama meninggal dunia. Mayat itu tergeletak di bawah pepohonan, telantar, tinggal tulang-belulang.
Merasa kasihan, Pong Rumasek kemudian merawat mayat itu semampunya. Dibungkusnya tulang-belulang itu dengan baju yang dipakainya, lalu diletakkan di areal yang lapang dan layak. Setelah itu, Pong Rumasek melanjutkan perburuannya.
Tak dinyana, semenjak kejadian itu, setiap kali Pong Rumasek berburu, ia selalu beroleh hasil yang besar. Binatang hutan seakan digiring ke dirinya. Bukan hanya itu, sesampainya di rumah, Pong Rumasek mendapati tanaman padi di sawahnya pun sudah menguning, bernas dan siap panen sebelum waktunya.
Pong Rumasek menganggap, segenap peruntungan itu diperolehnya berkat welas asih yang ditunjukkannya ketika merawat mayat tak bernama yang ditemukannya saat berburu.
Sejak itulah, Pong Rumasek dan masyarakat Baruppu memuliakan mayat para leluhur, tokoh dan kerabat dengan upacara Ma’ Nene’. Dalam ritual Ma’ Nene’ juga ada aturan tak tertulis yang mengikat warga. Misalnya, jika seorang istri atau suami meninggal dunia, maka pasangan yang ditinggal mati tak boleh kawin lagi sebelum mengadakan Ma’ Nene’ untuknya.
Ketika Ma’ Nene’ digelar, para perantau asal Baruppu yang bertebaran ke seantero negeri akan pulang kampung demi menghormati leluhurnya. Warga Baruppu percaya, jika Ma’ Nene’ tidak digelar maka leluhur juga akan luput menjaga mereka. Musibah akan melanda, penyakit akan menimpa warga, sawah dan kebun tak akan menghasilkan padi yang bernas dan tanaman yang subur.
»»   Selengkapnya...

Kamis, 16 Juni 2011

KPK dan CIDA Luncurkan Proyek SIPS di Makassar


KPK dan CIDA Luncurkan Proyek SIPS di Makassar
Kamis, 16 Juni 2011 06:15
Makassar, Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan proyek "Support to Indonesia's Island of Integrity Program for Sulawesi" di Makassar, Selasa, sebagai upaya mencegah korupsi. Upaya pencegahan korupsi itu dilakukan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan manajemen yang lebih transparan dan akuntabel, kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Informasi, dan Data Moch Jasin.

Ia menjelaskan, proyek yang dikerjasamakan dengan Canadian International Development Agency (CIDA) Indonesia ini akan dilaksanakan selama lima tahun di lima daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dan lima daerah di Provinsi Sulawei Utara yang terpilih dari 20 daerah yang mengajukan aplikasi untuk mengikuti proyek.

Di Sulsel program ini berjalan di Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Sementara itu, di Sulut, proyek dilaksanakan di Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kota Bitung dan Pemerintah Kabupaten Sangihe. Kesepuluh daerah ini terpilih menjadi pionir pelaksanaan proyek SIPS berdasarkan hasil penilaian KPK melalui survei integritas sektor publik, penilaian inisiatif antikorupsi (PIAK) dan analisis aksebilitas.

"Daerah-daerah ini menunjukkan niat-niat dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan manajemen yang baik misalnya dengan berupaya melakukan penyederhanaan sistem pelayanan publik. Kami pilih yang paling minim potensinya," ujarnya.

Sebanyak 10 daerah yang telah terpilih ini diharapkan dapat ditularkan ke provinsi dan daerah lain di Pulau Sulawesi. Tiga fokus proyek adalah pelayanan terpadu satu pintu, administrasi kependudukan dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE atau e-procurement).
Selama lima tahun proyek berjalan akan dilakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas dan efisiensi pencapaiannya.

"KPK akan terus mendorong perbaikan karena solusi pencegahan melalui konsultasi lebih baik daripada menangkap dan memenjarakan orang. Melalui proyek ini kami berusaha melakukan pencegahan tapi bukan berarti ada toleransi pada daerah yang terpilih," katanya.

CIDA Indonesia Field Refresentative Renaldy Martin menambahkan, intinya proyek ini adalah "good governance". Isunya bukan korupsi tapi pencegahan korupsi karena masih banyak ruang yang dapat dimaksimalkan untuk melakukan pencegahan. Survei integritas akan menjadi indikator resmi layanan publik.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyatakan, Sulsel akan terus melakukan perbaikan melalui tiga agenda yaitu agenda intelektual agar kabupaten lain ikut termotivasi, agenda manajemen dengan mendorong sistem pelayanan publik "one stop service", dan penerapan e-government serta agenda perilaku pejabat publik. "Ini pertama dan kami akan banyak belajar," ujarnya. (T.KR-RY/N002-ant)
»»   Selengkapnya...

Selasa, 31 Mei 2011

Toraja Update: Dua orang Pejabat Dinas Peternakan Tana Toraja dip...

Toraja Update: Dua orang Pejabat Dinas Peternakan Tana Toraja dip...: Dua orang Pejabat Dinas Peternakan Tana Toraja, diperiksa kejaksaan Negeri Makale. Kedua pejabat tersebut diperiksa masing-masing Kepala di...
»»   Selengkapnya...

Kamis, 23 Desember 2010

RP 450 M DIPA TORAJA UTARA , TANA TORAJA RP 500


Ditemui usai menerima DIPA langsung dari gubernur, bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung menyatakan jumlah DIPA untuk kabupaten Tana Toraja tahun 2011 sebanyak Rp 500 milyar. Jumlah itu termasuk untuk instansi vertikal, seperti Kejaksaan dan pengadilan. Theofilus menyatakan belum bisa merinci lebih jauh, sektor-sektor apa yang mendapat alokasi DIPA tahun 2011.

"Sekitar Rp 500-an milyar, itu sudah termasuk untuk instansi-instansi vertikal. Rinciannya belum bisa saya sampaikan, karena saya harus pelajari dulu lebih lanjut," jelas Theofilus.

Di tempat yang sama, kepala badan perencana pembangunan daerah (Bappeda) Tana Toraja, Yunus Sirante, menjelaskan DIPA kabupaten Tana Toraja tahun 2011 diantaranya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, perikanan dan peternakan, pertanian, pemberdayaan masyarakat, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, serta perkebunan dan kehutanan.

"Untuk sementara hanya itu yang bisa saya informasikan, soal alokasi masing-masing sektor nanti besok kamu (wartawan-red) ke kantor baru saya jelaskan detailnya," ujar Yunus.

Sementara itu, sekretaris kabupaten (Sekab) Toraja Utara, Lewaran Rantela'bi' menginformasikan jumlah DIPA Toraja Utara tahun 2011 sebesar Rp 450 milyar lebih. Sayangnya Lewaran juga belum bisa memberikan keterangan secara rinci alokasi atau peruntukkan DIPA masing-masing instansi atau sektor pembangunan.

"Nanti kita akan jelaskan ya," ujar Lewaran.

Sementara itu, dalam sambutannya sebelum penyerahan DIPA kepada pemerintah kabupaten/kota, gubernur Syahrul Yasin Limpo menyatakan DIPA provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2011 mengalami peningkatan sekitar 9,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini Sulsel memperoleh anggaran sebesar Rp23,167 trilyun dari tahun 2010 yang hanya Rp21, 18 trilyun.

Dari total DIPA yang diterima Sulsel ini dialokasikan dana sektoral sebesar Rp10,124 trilyun, DAU Rp9,8 trilyun, DAK sebesar Rp1,270 trilyun, tugas pembantuan Rp984 milyar, dana dekonsentrasi sebesar Rp647 milyar, dan untuk urusan bersama Rp126 milyar. Dari DIPA Rp23,167 triliun tersebut, alokasi sektor pendidikan mencapai Rp 2,543 triliun atau tertinggi dibanding sektor lainnya.

“DIPA kita tahun ini hanya sekitar Rp21 trilyun, sedangkan untuk tahun 2011 sebesar Rp23 trilyun lebih, ini kita harapkan dapat membawa peningkatan dan ekselerasi ekonomi di daerah ini,“ ujarnya.

Sementara itu DIPA untuk kabupaten/kota se-Sulsel tahun 2011 memperlihatkan perbedaan yang mencolok antar kabupaten . DIPA terbesar diperoleh Kota Makassar, sementara Kabupaten Bantaeng mendapatkan jatah yang paling kecil.

Khusus Kota Makassar, tahun 2011 mendapatkan anggaran sebesar Rp7,2 trilyun, dimana terjadi penambahan kuota yang pada tahun sebelumnya hanya mendapatkan DIPA dari pemerintah pusat sebesar Rp 5,821 trilyun. Sementara Bantaeng yang juga gencar melakukan pembangunan, hanya kebagian jatah sebesar Rp408 milyar dan mendudukijatah terendah dari 24 kabupaten/ kota di Sulsel.

Selain menyerahkan DIPA resmi dari pemerintah pusat, gubernur Syahrul Yasin Limpo juga menjanjikan tambahan anggaran Rp 1 milyar per kabupaten/kota pada tahun 2011. Tambahan anggaran ini, kata Syahrul, sebagai bonus untuk memacu kinerja pemerintah kabupaten/kota.
"Bagi bupati/walikota yang hadir akan mendapat tambahan Rp 1 milyar dari DIPA, yang tidak hadir juga dapat, tapi nanti," kata Syahrul disambut tawa hadirin.

Syahrul juga berpesan, DIPA yang turun sebelum akhir tahun anggaran ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah kabupaten/kota. Para kepala daerah juga diharapakan untuk tidak berlama-lama mengendapkan dana DIPA. Juga diingatkan untuk tidak salah menunjuk pejabat yang berkompeten dalam pengurusan administrasi kegiatan, karena menurut dia, dugaan korupsi yang terjadi selama ini terutama terjadi karena kekeliruan administrasi.

"Hindari juga tumpang tindih antar sektor dan kewenangan. Terakhir, hati-hati dengan masalah pajak karena itu kewajiban kita kepada negara dan sering jadi masalah," tandas Syahrul. (aap)
»»   Selengkapnya...

Minggu, 19 Desember 2010

MAKALE (TCN) — Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku pembalakan liar (illegal loging) di kawasan hutan lindung Sima, Kecamatan Simbuang.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Tana Toraja, Harris Paridi menyatakan, berdasarkan laporan sementara dari petugas Polisi Jagawana, diperkirakan pelaku pembalakan liar melarikan diri ke wilayah Mamasa. Kemungkinan itu, kata Harris, disebabkan karena lokasi hutan yang dibalak itu berada di perbatasan dengan Mamasa.
“Iya, kita sudah jalin komunikasi dengan teman-teman di Mamasa, kita minta bantuan mereka untuk bekerja sama memburu para pelaku ini,” ujar Harris, Senin kemarin kepada Palopo Pos.
Dijelaskan Harris, berdasarkan laporan petugas polisi hutan (Polhut/jagawana) di beberapa lokasi dalam kawasan hutan Sima ditemukan ratusan pohon yang sudah ditebang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Hutan yang rusak akibat pencurian itu diperkirakan sekitar tujuh hektar.
Harris mengatakan, saat melakukan penyisiran di kawasan hutan, petugas Polhut tidak mendapati para pelaku pencurian. Diduga, para pelaku sudah meninggalkan lokasi sebelum petugas Polhut datang. Petugas hanya berhasil menemukan satu unit alat pemotong kayu (chainsaw) yang diduga milik pelaku. Polhut juga menemukan beberapa pondok non permanen yang diduga dijadikan tempat istirahat para pelaku pencuri kayu di sekitar kawasan hutan.
“Chaisaw yang diduga milik para pelaku itu sudah kita sita untuk keperluan penyelidikan,” tegas Harris.
Para petugas jagawana, kata Harris, sudah berusaha melakukan pengejaran terhadap pelaku pembalakan dengan menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan. Namun, jejak para pelaku melewati batas kabupaten Tana Toraja dengan kabupaten Mamasa. Diduga, para pelaku pencuri kayu melarikan diri ke wilayah kabupaten Mamasa. Ini diperkuat dengan penelusuran yang dilakukan petugas Polhut hingga ke perbatasan kabupaten.
“Dugaan kita para pelaku bersembunyi di wilayah kabupaten Mamasa. Untuk memburu pelaku, kita sudah meminta bantuan kepada pemerintah setempat,” ujarnya.
Menurut Harris, para pelaku pencurian kayu di kawasan hutan Sima memiliki taktik agar kegiatan mereka tidak diketahui petugas Polhut. Pelaku melakukan penebangan pada malam hari sehingga sulit dipantau oleh polisi kehutanan. Selain itu, jumlah personil Polhut dan peralatan sangat terbatas.
Jumlah Polhut yang dimiliki Dishutbun saat ini hanya 21 orang saja. Sementara jumlah kawasan hutan yang harus dijaga dan diawasi puluhan ribu hektar. “Jumlah polisi hutan kita memang masih terbatasa, namun kami tetap bekerja maksimal untuk menjaga seluruh kawasan hutan kita,” tandasnya.
Sumber: Palopo Pos
»»   Selengkapnya...

Kamis, 11 Desember 2008

Kodim 1414 / Tator Galang Donor Darah

Kodim 1414 Tana Toraja Gelar Donor Darah

Rantepao-TNO. Kodim Tana Toraja menggelar donor darah. Kegiatan yang dilakukan ini dalam rangka memperingati Hari Juang kartika TNI-AD. Mengusung tema "Untuk Meringankan beban kebutuhan Darah Masyarakat Sulawesi" donor darah berlangsung serempak untuk anggota TNI-AD Tana Toraja dan Toraja Utara, belum lama ini, Rabu (7/11/2011)
»»   Selengkapnya...