Minggu, 29 Januari 2012

Bergurau dengan Pistol, Polisi Tewaskan Temannya

TNO-Jakarta, Brigadir Dua Farid tewas setelah ditembak tepat di dahi oleh Brigadir Dua Hendromus B. Penembakan itu terjadi di rumah kontrakan di Jalan Enim, Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu malam lalu (26/1). "Saya dengar suara tembakan dari dalam rumah itu," kata Jeki Karnen, tetangga korban, kemarin.

illutrasi

Menurut pantauan Tempo, rumah satu lantai berukuran sekitar 3 x 8 meter dan bercat krem itu kemarin terkunci dan tampak kosong. Sebuah stiker bertulisan "Ditpolair" menempel di jendela kaca rumah itu.

Menurut Maryati, Ketua RT setempat, rumah itu disewa oleh Brigadir Satu Guilhermi F. Subandi--biasa dipanggil Rico, 26 tahun. Ia anggota Direktorat Kepolisian Perairan Baharkam Mabes Polri. Rico sudah sekitar empat tahun tinggal di lingkungan ini. Sejak setahun lalu, kata Maryati, Rico tinggal di rumah itu bersama Brigadir Dua Farid dan Brigadir Dua Hendromus B. Rico tidak ada di rumah saat penembakan itu terjadi. "Setahu saya Rico sedang keluar," ujarnya.

Juru bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan Hendromus dan Farid berteman dekat dan bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan Baharkam Mabes Polri. Dari keterangan Hendromus, kata Rikwanto, saat itu keduanya sedang bergurau. Tak diketahui alasannya, Hendromus tiba-tiba mengambil pistol revolver colt kaliber 38 milik saksi polisi berinisial G.

Hendromus sempat menembakkan pistol itu ke bawah untuk memastikan tidak ada peluru di pistol tersebut. Pelatuk ditarik, tak ada peluru yang meletus. Hendromus kemudian mengarahkan pistol ke muka korban. Pelatuk ditarik dan pistol meletus. Polisi G, yang kini menjadi saksi, sedang berada di kamar mandi saat penembakan itu terjadi. "Peluru bersarang tepat di dahi korban," kata Rikwanto kemarin.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Boy Rafli Amar mengatakan langkah hukum akan segera dilakukan terhadap Hendromus. Belum jelas betul motif penembakan tersebut. ''Dugaan sementara saat ini penyalahgunaan senjata api,'' kata Boy kemarin.

Menurut Kelapa Humas Polres Jakarta Utara Komisaris Maskur B. Chaniago, kasus itu untuk sementara masih ditangani secara internal oleh Direktorat Kepolisian Perairan Baharkam Mabes Polri. "Mereka masih diamankan di kesatuannya dan masih menjalani pemeriksaan," katanya. Hendromus terancam hukuman pidana.

posting : TEMPO.CO – Jum, 27 Jan 2012
ANANDA BADUDU | NUR ALFIYAH | PINGIT ARIA

»» Selengkapnya...

Kegagalan Kemendagri Akan Picu Keengganan Warga Urus E-KTP

Oleh Adi Suhendi | TRIBUNnews.com – 2 jam 7 menit lalu

Laporan wartawan tribunnews.com : Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Apabila warga yang merupakan wajib E-KTP pada Tahun 2011 tidak mengurus E-KTP sampai dengan 30 April 2012 maka sejak Mei 2012 harus membayar jika mengurus E-KTP.

Hal tersebut dikarenakan Pemerintah sudah tidak menanggung beban biayanya lagi, alias tidak gratis.
"Kebijakan ini tentu akan membebani warga serta menyebabkan keengganan warga untuk mengurus E-KTP," ucap anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo seperti dalam siaran persnya yang diterima tribunnews.com, Senin (30/1/2012).
Padahal E-KTP merupakan kewajiban pemerintah serta sebaliknya merupakan Hak Warga. Bayangkan saja jika kebijakan tersebut dilaksanakan secara serius, maka di Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai contoh, bakal ada 250 ribuan warga yang harus membayar E-KTP pada bulan Mei 2012, setiap E-KTP kurang lebih dihargai 30 ribu Rupiah. Sampai Januari ini, baru 36 persen dari 500 ribuan warga di Pekanbaru yang ber-E-KTP.
Dengan seperti itu, menurut Arif sungguh pemerintah, dalam hal ini Kemendagri RI telah tidak hati-hati dan tidak cermat dalam melakukan perencanaan, menambah beban daerah berikut jauh dari optimal dalam mengorganisasikan kegiatan pelayanan E-KTP untuk warga negara.
"Sebagian besar masalah sesungguhnya merupakan ketidakmampuan Konsorsium pelaksana teknis E-KTP sebagai pemenang tender, bahkan terkesan seenaknya dalam melaksanakan program nasional E-KTP," ungkapnya.
Ironisnya justru Kemendagri terkesan kuat melindungi, dan bahkan menjadi bumper konsorsium pelaksana yang nyata-nyata gagal melaksanakan kegiatan penunjang E-KTP.
Untuk itu Komisi II DPR RI meminta kepada Mendagri RI untuk melakukan evaluasi secara sungguh-sungguh berdasarkan fakta-fakta obyektif yang berkembang dalam pelaksanaan E-KTP Tahun 2011 dan persiapan pelaksanaan E-KTP 2012.
Kemendagri tidak perlu mencari-cari dalih atau alasan yang manipulatif atas buruknya perencanaan, ketidakmampuan Konsorsium pemenang tender dalam menjalankan tugas tanggungjawabnya, lemahnya pengorganisasian kegiatan lapangan, kekurangsigapan aparat pemerintah daerah serta lemahnya kendali dan pengawasan.
Selanjutnya, Mendagri harus berani mengambil kebijakan yang tegas dan tanpa kompromi untuk memberikan sanksi, terutama kepada Konsorsium yang notabene penyebab sebagian besar masalah yang berakibat pada jauhnya pencapaian target pelaksanaan E-KTP untuk 67 Juta Warga negara di 197 kabupaten/kota pada tahun 2011," ungkapnya.

»» Selengkapnya...

Sabtu, 28 Januari 2012

Tarif Listrik Bakal Naik

Widjajono Partowidagdo

TNO-TEMPO.CO , Jakarta:Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo mengatakan tarif dasar listrik harus dinaikkan karena subsidi yang diberikan terlalu sedikit dibanding tahun lalu. "Tarif listrik di sini terlalu murah, sementara biayanya tinggi," ujarnya kemarin.

Subsidi tarif listrik, kata dia, akan diberikan negara kepada masyarakat tak mampu. Mereka adalah golongan pelanggan listrik 450 volt ampere (VA) sampai 900 volt ampere. Tahun ini subsidi listrik mencapai Rp 45 triliun. Jumlah ini lebih rendah dibanding subsidi tahun lalu yang sebesar Rp 66 triliun.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman, menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan dua opsi kenaikan tarif dasar listrik. Pertama, hanya pelanggan 450 VA yang tidak mengalami kenaikan tarif sedangkan pelanggan lainnya akan terkena kenaikan tarif 10 persen. Opsi kedua, tarif pelanggan 450 VA dan 900 VA sama-sama naik. "Tetapi kenaikan baru dikenakan setelah pemakaian mencapai di atas 60 kilowatt hour (kWh) per bulan," kata Jarman. Jika usul kenaikan tarif ini ditolak, kata dia, pemerintah akan mengusulkan tambahan subsidi Rp 8,9 triliun. "Subsidi bakal tambah tinggi dan mencapai Rp 53,9 triliun."

Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji mengatakan tarif listrik merupakan kewenangan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. "PLN hanya melaksanakan keputusan pemerintah," ujarnya.

PLN sendiri tetap berusaha melakukan efisiensi agar jatah subsidi sebesar Rp 45 triliun ini tetap mencukupi." Upaya efisiensi terbesar adalah menambah porsi batu bara dalam pasokan energi," katanya. Saat ini batu bara masih menjadi bahan bakar utama dengan porsi 43 persen, disusul bahan bakar minyak sebanyak 23 persen, dan gas sebesar 22 persen.

Kenaikan ini disambut dingin para pengusaha. Mereka meminta pemerintah bertindak proporsional bila jadi menaikkan tarif listrik. Selain itu, kenaikan diharapkan diberlakukan secara gradual. "Karena, bila kenaikan dilakukan berbarengan dengan pembatasan BBM bersubsidi, kondisi itu bakal menambah beban pengusaha," kata Thomas Darmawan, penasihat Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, kemarin.

posting : TEMPO.CO
ALI NY | GUSTIDHA BUDIARTIE | ARIF ARIANTO

»» Selengkapnya...

Jumat, 27 Januari 2012

SIPS Gelar Workshop Pengadaan Barang Dan Jasa

Editor: KTC02, Reporter: Papa Eva

Suasana Workshop SIPS

Kabar Toraja.com-TNO-Makale- Perbaikan tata kelola pemerintahan di Tana Toraja terus digenjot oleh bupati Theofilus Allorerung melalui kerja sama proyek Support to Indoneia,a islands of integrity `program for Sulawesi project (SIPS) utamanya one stop service (OSS) atau pelayanan satu pintu, pelayanan adminstrasi kependudukan, dan pengadaan barang dan jasa. Proyek SIPS ini akan berlangsung selama lima tahun di Tana Toraja. Dalam rangka mensukseskan program ini, SIPS menggelar workshop pengadaan barang dan jasa di sekretariat SIPS Jl Pongtiku Makale diikuti oleh beberapa OKP dan LSM. Kepada kabar-toraja.com, project liaison officer SIPS Jamila mengatakan bahwa workshop ini dititik beratka pada etika, norma dan prinsip pengadaan barang dan jasa sesuai dengan pepres 54 tahun 2010 pasal 5.
“Pengadaan barang dan jasa sesuai aturan harus menerapkan prinsip efektifitas, efisiensi, transparan, bersaing, dan adil serta akuntabel.” Jelas Jamila di sela-sela workshop.
Ditambahkan Kepala bagian organisasi dan tatalaksana Sekretariat Pemda Tana Toraja Safar, proyek SIPS ini sharing anggaran dengan Pemda. untuk tahun 2012 disiapkan anggaran kurang lebih 200 juta, belum termasuk yang ada di SKPD mitra seperti Dinas pekerjaan umum (PU) untuk pengadaan barang dan jasa, dinas kependudukan administrasi identitas dan perijinan satu pintu.
“Sebagai bentuk keseriusan Pemda Tana Toraja kerjasama SIPS, telah disiapkan kantor secretariat dan ditinjau langsung Direktur Litbang KPK Dani Muhardiansyah, staf fungsional KPK Litfi Sukardi dan direktur SIPS Peter F.Yalton pada Kamis (26/1)” pungkas Safar.

»» Selengkapnya...

Selasa, 24 Januari 2012

Kegiatan CIDA-KPK melalui Program SIPS Dipusatkan di Toraja

Hari ini bertempat di hotel Luta Rantepao, akan dilaksanakan kegiatan SIPS, program yang dilaksanakan CIDA atas kerjasamanya dengan KPK. Setelah beberapa waktu yang lalu sudah ditaandatangani MOU di Makassar, rencananya kegiatan ini dihadiri Pejabat struktural dari Pemprov Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Pare-pare, Pemkab Pinrang, Enrekang,dan Tana Toraja.

Keesokan harinya akan dilaksanakan konsultasi Publik NGO/LSM yang akan menentukan utusan mereka dalam Pokja Tim Pencegahan Korupsi di Kabupaten Tana Toraja, dan keesokan harinya dilanjutkan Workshop PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa).

Menanggapi kegiatan ini, beberapa pimpinan LSM antusias dengan rencana kegiatan ini, salaha satunya Ryan, Ketua dan sekaligus Pendiri LSM LEKAT, mengungkapkan apresiasinya yang mendalam dan mendukung kegiatan ini. Dikatakannya,"Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita masyarakat,Toraja dipilih adalah karena mereka menyenangi kondisi alam dan suasana yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, dan tujuan program ini sangat baik, yakni melakukan pencegahan korupsi dengan mencari akar permasalahan timbulnya korupsi serta mencari format yang tepat untuk pencegahan tindakan korupsi kedepan".

Senada dengan itu, Benyamin Ranteallo, aktifis LSM di daerah ini, menyatakan dukungan dan akan berpartisipasi aktif menyukseskan kegiatan ini, harapannya, ada shock therapy di Kabupaten Tana Toraja terhadap tindakan melawan hukum seperti korupsi, sehingga Pemerintah di dua Kabupaten dapat melakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan terhindar dari KORUPSI yang berdampak hukum seperti yang selama ini terjadi, kuncinya. (tim)

»» Selengkapnya...

Rabu, 18 Januari 2012

Lagi, pemerkosaan di angkot

Kejahatan pemerkosaan di angkutan umum ternyata tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya, namun di daerah juga. Kali ini korbannya bocah SD.

Pemerkosaan ini terjadi di wilayah hukum Polres Tana Toraja. Seorang sopir angkot jurusan Rantepao-pasar Bolu, Robianus Gama (28), tega memperkosa Kor (6), yang masih duduk di kelas 1 salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Rantepao.

Informasi yang diperoleh di Mapolres Tana Toraja, peristiwa pemerkosaan itu bermula saat korban pulang sekolah dan menunggu angkutan umum di depan Lapangan Bakti Kota Rantepao, sekira pukul 13.00 Wita, Rabu (18/1/2012).

Tidak berselang lama, angkot nomor polisi DD 1804 AI yang dikemudikan pelaku menghampiri korban. Pelaku kemudian membawa korban yang duduk di kursi depan berkeliling Pasar Bolu sekitar setengah jam lamanya. Korban kemudian dibawa di daerah Pasele, Kecamatan Rantepao dan langsung diperkosa oleh pelaku sebanyak satu kali di atas angkot.

Usai melampiaskan nafsu birahinya, pelaku lalu meninggalkan korban seorang diri dan menuju rumah pemilik angkot untuk mengembalikan angkot yang direntalnya. Korban yang ditinggalkan pelaku dengan kondisi lemas berusaha meminta tolong kepada warga setempat.

Korban pun akhirnya ditolong oleh warga dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Elim Rantepao karena mengalami pendarahan dan sempat tidak sadarkan diri.

Sementara pelaku pemerkosaan berhasil diringkus aparat Polres Tana Toraja di sekitar Kota Rantepao sekira pukul 17.00 wita. Pelaku langsung diamankan di Mapoles Tana Toraja. Polisi juga mengamankan satu unit angkot DD 1804 AI sebagai barang bukti.

“Pelaku sudah kami amankan di Mapolres Tana Toraja dan sudah ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan anak di bawah umur,” ungkap Kapolres Tana Toraja, AKBP Yudi AB Sinlaeloe saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Mapoles Tana Toraja, Kamis (19/1/2012).

Kapolres membenarkan korban pemerkosaan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Elim Kota Rantepao. Korban juga sudah sadarkan diri setelah sempat pingsan tapi masih terlihat trauma dengan peristiwa yang baru saja dialaminya.

Robianus Gama, pelaku pemerkosaan sudah menjadi target opeasi (TO) dan masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) Polres Tana Toraja.

Pelaku sebelumnya sudah menjadi tersangka dalam kasus pemerkosaan di wilayah hukum Polres Tana Toraja pada beberapa bulan lalu. Saat menjalani pemeriksaan, pelaku menderita penyakit usus buntu dan harus dirawat di rumah sakit untuk menjalani operasi.

Saat menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Lakipadada, tersangka berhasil melarikan diri. “Kasus pemerkosaan yang dilakukan tersangka sudah P21. Tapi, tersangka yang akan menjalani operasi di rumah sakit berhasil kabur saat pengawasan anggota polisi lengah,” ujar Kapolres.

Perwira menengah Polri itu meminta pihak keluarga korban pemerkosaan untuk bersabar dan menyerahkan penanganan kasus tersebut ke polisi. Dia berjanji, polisi akan transparan dalam menangani kasus yang telah menimpa korban, dan akan memproses terasangka sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pihaknya juga berharap, keluarga korban bisa menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang mudah disusupi provokator untuk mengacaukan situasi kamtibnas di wilayah hukum Polres Tana Toraja.

“Sejak peristiwa pemerkosaan itu terjadi, tersebar isu yang sifatnya ingin mengadu domba. Kami berharap, semua pihak tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus ini ke polisi. Kami berjanji kasus ini akan ditangani sesuai dengan prosedur yang ada,” tegas Kapolres.

Sementara itu, salah satu kerabat korban, Indo Ruruk (57), meminta pelaku pemerkosaan dijatuhi hukuman berat atas perbuatannya teradap korban yang masih di bawah umur.

Sumber : http://m.sindonews.com/read/2012/01/19/447/559954/lagi-pemerkosaan-di-angkot

»» Selengkapnya...

Sabtu, 14 Januari 2012

LSM LEKAT : PROYEK TA 2011 AMBURADUL, BUPATI HARUS BERTANGGUNGJAWAB BESERTA KADIS DAN KONTRAKTOR

LSM LEKAT : PROYEK TA 2011 AMBURADUL, BUPATI HARUS BERTANGGUNGJAWAB BESERTA KADIS DAN KONTRAKTOR / KONSULTAN

Beberapa tahun terakhir ini, pembangunan di kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara gencar dilaksanakan. Itulah konsekwensi yang menarik dari sebuah konsep pembangunan. Terkait pembangunan, utamanya sarana dan prasarana, terkadang menemui kendala. Salah satu kendala utama adalah mental para pelaku dunia konstruksi yang semakin merosot. Beberapa proyek yang dinilai sangat merugikan masyarakat adalah pekerjaan infrastruktur, tujuan pembangunan infrastruktur tentunya untuk memudahkan akses masyrakat dari tempat satu ke tempat lainnya, dari sentra produksi ke pasar dan beberapa hal lain yang terkait.

Di kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, sangat banyak proyek yang dikerjakan seadanya, dan pemerintah terkesan tutup mata, beberapa diantara adalah pekerjaan rabat beton yang belum selesai kontraknya sudah rusak, yang tidak sesuai spek dan yang terlambat tapi kwalitasnya tidak memenuhi kontraknya.

Menanggapi hal ini, Ferryanto Belopadang, Ketua LSM LEKAT, gerah, dikatakannya" ...terkait pekerjaan yang tidak sesuai kontrak harus diusut akar masalahnya, biar ini tidak mem-budaya di daerah kita, Bupati, kadis teknis, dan kontraktor, konsultan harus bertanggungjawab. kami sudah jenuh mendengar keluhan masyarakat, kami juga sudah beberapa kali menyurat ke Pemkab, tetapi semuanya dilimpahkan ke Inspektorat, dan mungkin itu dianggap selesai. Beberapa proyek yang tidak selesai, tidak menjadi temuan, ini pasti ada SINDIKAT PROYEK, kami sudah punya data dan detailnya, tetapi kami belum yakin apakah ada komitmen penegakan hukum dari aparat terkait."

Dari sejumlah proyek yang dikerjakan semaunya dan tidak tepat waktu, jelas ada kerugian negara yang pasti ditimbulkannya, ini sangat disayangkan karena kerugian negara hanya akan dihitung pada saat ini sudah digelar dipengadilan, serta oleh satu lembaga saja,itulah aturan yang melemahkan. Pada dasarnya, lembaga - lembaga terkait seperti LSM, dan pemerhati dunia konstruksi, serta asosiasi dapat mengkalkulasi itu, tetapi tidak dilakukan.

Dari kondisi yang terjadi sesuai uraian diatas, Ryan, sapaan Ketua LSM LEKAT, menghimbau kepada Bupati untuk lebih memaksimalkan perhatian terhadap pelaksanaan proyek dan mengidentifikasi kendala yang ada, dan menindak pelaku yang tidak mengindahkan kontrak atau pada akhirnya pemerintah utamanya Bupati ikut terhukum, dikatakannya," ..Sebaiknya Bupati lebih peduli dengan kondisi pelaksanaan proyek, bukan sekedar terima laporan saja, segera sikapi laporan masyarakat, dan cari serta tuntaskan permasalahan yang ada sampai ke akar permasalahan. Kalau tidak tahu jangan malu rangkul LSM dan Pers utk mendapatkan data dan fakta, suaya ini tidak menjadi momok yang akan membawa kehancuran, dan sangat beresiko hukum, KONTRAKTOR dan konsultan yang bandel HARUS DI-BLACKLIST, jangan ragu... !" (gus)