LSM LEKAT : SUKSESKAN PILEG 9 APRIL, GUNAKAN HAK SUARA ANDA

Makale-TNO, Pemilihan Legislatif tinggal menghitung jari, tanggal 9 April adalah momentum bersejarah bagi masyarakat Indonesia, khusnya di Kabupaten tana Toraja dan Toraja Utara. Banyak sudah yang dilalui, mulai dari penentuan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Calon Sementara (DCS), kemudian pemutahiran data Pemilih dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Diteruskan ke tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dan masih ada lagi tahapan perbaikan data pemilih.

Ketua LSM LEKAT

Tahapan tersebut banyak memakan waktu, biaya dan pemikiran dari para Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan masyarakat yang kesemuanya menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Tujuan utamanya adalah rakyat Indonesia bisa menentukan pilihannya untuk memilih wakil-wakilnya di Lembaga Legislatif. Kesuksesan penyelenggaraan adalah pada tanggal 9 April nanti masyarakt berbondong-bondong menuju TPS masing-masing dan menggunakan hak suaranya. Memang, masih ada saja yang apriori terhadap Pemilu, dengan tidak menggunakan hak pilihnya alias GOLPUT, tetapi saat ini Golput tidak populer lagi sebagai suatu kekuatan pernyataan dan sikap politik. Pasalnya, dalam UU Pemilu, yang dihitung adalah suara sah dari jumlah pemilih, golput tidak punya kekuatan lagi disini!

Terkait pelaksanaan Pileg 2014 yang akan dilaksanakan pada 9 April mendatang, Ketua LSM LEKAT, Ferryanto Belopadang yang ditemui TNO beberapa saat yang lalu, mengungkapkan pemahamannya terhadap pelaksanaan momentum ini, diungkpakannya " Pileg tahun ini bagi saya adalah sarana pengungkapan niat,minat dan sikap politik saya". Saat ditanya mengenai kekuatan Partai-partai yang bertarung di Tana Toraja dan Toraja Utara, dengan gamblang diungkapkannya bahwa semua partai ingin tampil sebagai "Pemenang" dengan meraih suara yang menghasilkan kursi terbanyak menuju pimpinan DPRD, lanjut Ryan,"Para elit Parpol beserta calegnya dan calon anggota DPD sudah melaksanakan sosialisasi dan kampanye yang cukup melelahkan, hasilnya kita tunggu 9/4 nanti. Siapa yang terbanyak mendapatkan kepercayaan itulah pemenangnya, terkadang di dua kabupaten ini menjadi parameter politik di Sul-Sel. Hal ini wajar karena kecenderungan berpolitik masyarakat Toraja sangat tinggi dan didukung kecerdasan dalam memilih. Apapun itu hasil harus diterima karena itulah pilihan rakyat, walupun terkadang masih dibayangi kekuasaan dan keserakahan?"kuncinya.

Dan yang paling utamanya Pileg 2014 pada tanggal 9 April nanti, cipatakanlah situasi yang kondusif karena ini adalah pesta demokrasi yang harus dihargai oleh semua kita dalam bingkai NKRI. (tim)

»»   Selengkapnya...

JOHN RENDE MANGONTAN DIPIKUL RATUSAN PENDUKUNG MENUJU PANGGUNG KAMPANYE

Caleg DPR RI Dari Partai Nasdem, John Rende Mangontan sedang dipikul. (Jubi/Frans L Kobun)

Merauke, 28/3 (Jubi) – Lautan manusia di Lapangan Jawa, Merauke, Papua dari pendukung Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan slogan kentalnya yakni restorasi dan atau perubahan, kembali menggetarkan Kabupaten Merauke. Ribuan massa tumpah ruah ke lapangan untuk menghadiri kampanye partai tersebut. Panasnya terik matahari tidak dihiraukan.

Satu dari sekian banyak calon legislatif (Caleg) Partai Nasdem yang mempunyai massa dan pendukung hingga mencapai ratusan orang adalah Ir. John Rende Mangontan. Caleg DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) dengan Nomor Urut 6 itu, tidak tanggung-tanggung dipikul ratusan massa pendukung di pinggiran Lapangan Jawa, hingga sampai di atas panggung kampanye.

Pantauan tabloidjubi.com, Jumat (28/3), sebelum bergerak ke Lapangan Jawa, puluhan kendaraan roda dua, empat dan enam yang penuh sesak dengan massa pendukung, berkumpul terlebih dahulu di seputaran Lapangan Mini Maro.

Dari situ, konvoi kendaraan dilakukan dengan membawa bendera partai bersama spanduk dan atribut lain bergambar nama John Rende Mangontan serta beberapa caleg lain dari Kabupaten Merauke seperti Johan Frederik Paulus, SE (Caleg Dapil I dengan nomor urut 4), Benselina Retraubun, SE (Dapil I nomor 6), Juli Omri Butarbutar,  A.Md (Dapil 1-Nomor 10),Nataniel Palittin, ST (Dapil II-Nomor 3), Agus Adile (Dapil 3-Nomor I), Gugi Mutasiono (Dapil 3-Nomor 6) serta Drs. Robert Kambun (DPR Provinsi Papua, Nomor 4) menuju ke Lapangan Jawa.

Setelah turun dari kendaraan, ratusan massa mengiringi John Rende Mangontan bersama caleg lain menuju ke panggung kampanye. Bahkan, sebagian dari pendukung memikul John ke panggung sebagai suatu bentuk dukungan terhadap dirinya untuk melenggang menuju Senayan.

Kepada tabloidjubi.com, John Rende Mangontan mengungkapkan, dirinya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena atas campur tangan-NYA, sehingga memberikan kesempatan kepada dirinya sehingga bisa maju menjadi Caleg dari Partai Nasdem untuk  DPR RI.

“Ya, hari ini, semua orang bisa melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana ‘tumpahnya’ masyarakat untuk menghadiri kampanye dimaksud,” katanya.

John mengaku, dirinya tidak pernah menduga jika massa yang menghantarnya hingga ke Lapangan Jawa,  sangat banyak jumlahnya.

“Dalam pikiran saya jika masyarakat yang datang mungkin sedikit. Ternyata dugaan meleset. Kenapa masyarakat banyak menghantar dan ikut dalam kampanye, karena mereka semakin pintar dalam melihat figur yang akan dipilih pada tanggal 9 April 2014 mendatang,” tandas dia.

Selain itu, lanjut John, masyarakat telah melihat apa yang sudah dilakukan dalam kehidupan berorganisasi maupun pelayanan sosial selama ini, ketika dirinya masuk di tanah Papua.

“Berikanlah kesempatan  dan dukungan kepada saya untuk bisa sampai ke senayan. Olehnya, coblos nama saya di Partai Nasdem dengan nomor urut enam,” pintanya.

Dia mengaku tetap akan memberikan perhatian besar terhadap perjuangan pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS). Karena dengan pemekaran daerah dimaksud, otomatis kesejahteraan masyarakat serta pembangunan di Selatan Papua, akan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu.

Jika nanti terpilih dan berhasil duduk di senayan, John mengatakan ada beberapa poin yang menjadi prioritas yakni masalah infrastruktur di Papua.

“Saya bergerak dalam bidang infrastruktur selama kurang lebih 20 tahun dan dari latar belakang sarjana teknik. Sehingga sangat mengetahui dan memahami kondisi yang ada di semua daerah di Papua seperti jalan, jembatan maupun bandara yang harus diperbaiki,” tandasnya.

Selain itu, kata dia, persoalan tentang pendidikan. Bahwa kekayaan alam di Tanah Papua sangat berlimpah, namun terkesan lebih banyak digarap para pendatang dari luar. Dengan demikian, masyarakat asli Papua tidak mengalami kemajuan dan kesejahteraan.

“Ini adalah suatu persoalan yang harus segera ditangani dan masyarakat Papua harus menjadi utama dan prioritas diberi perhatian,” tegasnya.

Berikutnya, demikian John, bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan di daerah pedalaman, masih jauh dari harapan. Selain itu, sarana maupun fasilitas pendukung yang masih kurang dan perlu dibenahi.

“Bagi saya, bukan bangunan yang diperhatikan, tetapi fasilitas di dalam perlu dilengkapi. Sehingga para petugas medis dapat memberikan pelayanan kesehatan lebih baik lagi,” katanya.

Di samping itu, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, diperhatikan. Termasuk juga kesejahteraan mereka. Sehingga bisa betah tinggal di tempat tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi.

Sementara Caleg DPR RI lain dari Partai Nasdem, Dr. Barnabas Suebu dalam kampanyenya mengungkapkan, dirinya akan berbuat sesuatu kebaikan bagi rakyat paling kecil.

“Saya ingin katakan bahwa kalian tidak boleh miskin. Karena sebenarnya kamu kaya, namun miskin di atas kekayaan sendiri. Sekali lagi, tidak boleh terjadi dan tak boleh patah semangat, putus asa serta tak menangisi diri sendiri,” pintanya.

Dia atas panggung ini, demikian Suebu, satu-satunya partai baru di Bumi Indonesia yakni Nasdem yang akan memberikan perubahan besar.

“Kami akan bekerja untuk membebaskan kamu semua dari kemiskinan yang sampai sekarang belum diselesaikan,” tegas Suebu.

Ditambahkan, Program Respek adalah jalan terbaik bagi seluruh rakyat di Tanah Papua agar keluar dari kemiskinan. Sedikit demi sedikit, masyarakat di kampung-kampung sudah merasakan dampak dari program dimaksud. “Kita juga harus bekerja dan dapat menghasilkan sesuatu untuk masa depan keluarga lebih baik,” katanya. (Jubi/Frans L Kobun)

Penulis : Ans K on March 28, 2014 at 20:33:29 WP

• Editor : CUNDING LEVI

»»   Selengkapnya...

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memberikan tambahan kuota jumlah honorer K2 yang lulus

00.43  Info Honorer K2  2 comments

Sahabat pembaca Info Honorer CPNS dan PPPK 2014, sudah tahukah anda bahwa ada kabar gembira bagi honorer kategori dua (K2). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memberikan tambahan kuota jumlah honorer K2 yang lulus.

Berapa besarannya, MenPANRB Azwar Abubakar belum memastikannya. Dengan alasan masih akan melihat hasil pemberkasan NIP nanti. Sebab sampai saat ini belum ada satupun usulan berkas yang masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dengan kebijakan tersebut, otomatis kuota honorer K2 akan menjadi di atas 30 persen. Hanya saja, untuk penambahan kuota kelulusan honorer K2 ini, pemerintah akan tetap berpatokan pada PP 48 Tahun 2005 jo PP 56 Tahun 2012.

Berita ini bersumber dari JPNN.

»»   Selengkapnya...

Gubernur Sulsel Naik Busway

MAKASSAR,TRIBUN-TIMUR.COM -Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo uji pelayanan Bus Rapit Transit (BRT). Syahrul bersama sejumlah pejabat lingkup pemprov dan Dishub Sulsel memantau pelayanan dan keinginan masyarakat terhadap penggunaan busway, Kamis (20/3/2014).

TRIBUN TIMUR/MAHYUDDIN

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo uji pelayanan Bus Rapit Transit (BRT). Syahrul bersama sejumlah pejabat lingkup pemprov dan Dishub Sulsel memantau pelayanan dan keinginan masyarakat terhadap penggunaan busway, Kamis (20/3/2014). 

Syahrul meminta agar pihak Damri intens mensosialisasikan jadwal bus sehingga masyarakat tahu penggunaannya. Selain itu, Syahrul juga memantau penggunaan busa urai kemacetan dan tidak jad penyebab macet.

"Ini masih uji coba. Ke depan semuanya akan dilengkapi," ungkap Syahrul

Sementara itu, General Manager Damri, Adrian menjelaskan, pihaknya akan melaporkan kekurangan dan melengkapi kebutuhan BRT sehingga pelayanan bisa maksimal. (*)

»»   Selengkapnya...

Polisi Ditembak di Mapolda, 3 Orang Diperiksa

JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto membenarkan adanya penembakan terhadap salah satu anggotanya, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Pamudji. Kepala Pelayanan Masyarakat Polda Metro Jaya itu ditemukan tewas pada pukul 21.50 WIB di Kantor Piket Pelayanan Masyarakat dengan luka dibagian kepala atau tepatnya pelipis.

"Saat ini korban di dalam sedang dilakukan olah TKP setelah itu akan dilarikan ke RS Polri," terang Rikwanto di kantornya, Selasa (18/3) malam.

Sementara ini, belum diketahui secara pasti pelaku penembakan terhadap AKBP Pamudji. Saat ini, 3 saksi sedang diperiksa. Mereka adalah petugas piket layanan masyarakat yang bertugas.

"Inisialnya S, L dan J saat ini sedang dilakukan pemeriksaan," terangnya.

Informasi yang dihimpun, ‎penembakan dilakukan oleh seorang anggota Polri. Sebelum kejadian penembakan terjadi percecokan antara keduanya. Saat dikonfirmasi ke Rikwanto, dia mengaku belum mengetahuinya. Yang pasti, kata Rikwanto lagi, Pamudji ditembak menggunakan senjata piket. Senjata itu, biasanya dikembalikan setelah piket. (rmo/jpnn)

»»   Selengkapnya...

Presiden keluarkan inpres penanganan gangguan dalam negeri

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

 Minggu, 9 Maret 2014 18:15 WIB | 6423 Views

Pewarta: Panca Hari Prabowo

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014.

Sebagaimana dikutip dari laman Sekretaris Kabinet di Jakarta, Minggu, dalam Instruksi Presiden tersebut disampaikan bahwa penanganan gangguan keamanan dalam negeri dimaksudkan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan dalam negeri yang kondusif untuk mendukung kelancaran pembangunan nasional.

Dalam Instruksi Presiden yang ditandatangani pada 28 Februari 2014 itu terdapat delapan hal yang diamanatkan perlu dilakukan oleh para menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan kepala daerah.

Instruksi pertama adalah meningkatkan efektivitas penanganan konflik sosial secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal yang kedua adalah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial guna mencegah lebih dini tindak kekerasan.

Yang ketiga adalah melanjutkan proses penyelesaian berbagai permasalahan baik yang disebabkan oleh sengketa lahan atau sumber daya alam, SARA, politik, dan batas daerah administrasi maupun masalah industrial yang timbul dalam masyarakat dengan mengurai dan menuntaskan akar permasalahannya.

Keempat, melanjutkan proses hukum dan mengambil langkah-langkah cepat, tepat, tegas, dan proporsional berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial.

Hal yang kelima, melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan melakukan aktivitas seperti sedia kala.

Keenam, menyusun rencana aksi terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri tahun 2014 dengan berpedoman pada langkah pencegahan, penghentian atau penyelesaian akar masalah dan kemudian pemulihan pasca konflik.

Ketujuh, mengenai anggaran untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dan kedelapan, memerintah akan melaksanakan Inpres ini dengan sungguh-sungguh dan penut tanggung jawab.

Inpres ini berlaku mulai 28 Februari 2014.

Editor: AA Ariwibowo

COPYRIGHT © 2014

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

»»   Selengkapnya...

BKPPD Tator Gelar Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Suasana Pembukaan Diklat PBJ Pemerintah Kab. Tana Toraja

TNO-Tana Toraja (8/3) Sejak dibukanya pada tanggal 5 Maret 2014, yang dibuka oleh Sekretaris BKPPD Tana Toraja,karena sedianya akan dibuka oleh Bupati Tana Toraja tetapi Theo tak kunjung datang. Akhirnya acara dibuka dengan dihadiri Tim dari Diklat PU Provinsi Sulawesi Selatan, serta 85 peserta diklat. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan sesekali diselingi tawa dari para peserta diklat, menambah suasana keakraban.

Ka BKPPD Tator -Pakiding Karaeng baan saat menutup Diklat PDJ

Materi yang disajikan terdiri dari Perpres 70 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua (2) dari Perpres 54 tahun 2010. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh LKPP diikuti sekitar 90-an peserta, yang terdiri dari berbagai instansi, kecuali Bappeda Tana Toraja. Hal ini disesalkan Kepala BPKKD, Pakiding Karaeng Baan saat menutup keiatan tersebut. Diungkapkannya " Semua perencanaan akan bermuara di Bappeda dan alasan Bappeda tidak hadir dan mengutus stafnya mengikuti diklat ini karena alasan musrembang Kecamatan. Sebenarnya masih banyak staf lain yang bisa diikutkan diBappeda". Kegiatan ditutup pada pukul 12.30 dan peserta kembali ke tempat masing-masing, berharap dapat lulus dalam ujian ini. (r1an)

»»   Selengkapnya...

Tahun 2014, Kuota PPPK 40 Persen

Dibuat pada 27 Februari 2014 Dilihat: 16286

JAKARTA – Pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan pada tiga hal utama, yakni rekrutmen pegawai yang fair dan bebas KKN, promosi terbuka, dan e-government. Tahun 2014 ini, pengangkatan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pemenuhan kebutuhan pegawai ASN juga berasal dari penyelesaian tenaga honorer kategori II yang telah dinyatakan lulus,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar dalam pengarahannya pada Rakor Kebijakan program SDM Aparatur di Jakarta, Kamis (27/02).

Lebih lanjut dikatakan, khusus untuk pemenuhan pegawai ASN dari formasi PPPK secara nasional, dapat dialokasikan untuk jenis-jenis jabatan tertentu yang masih dirumuskan dalam RPP. “Kuotanya sekitar empat puluh persen dari formasi nasional,” tambahnya.

Dalam menentukan kebutuhan pegawai ASN, baik PNS maupun PPPK, sebagaimana diamanatkan UU No. 5/2014 tentang ASN, perlu dilakukan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan harus berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selain itu harus ada perencanaan kebutuhan ASN lima tahunan, yang dirinci per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

 

Menteri menambahkan, harus memperhatikan rasio antara jumlah PNS dan PPPK dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, APBN/APBD yang digunakan untuk belanja pegawai dengan belanja publik, potensi daerah untuk dikembangkan, serta jumlah PNS yang akan pensiun.

 

Dalam Rakor yang dihadiri para Sekjen, Sestama, para Gubernur, Bupati/Walikota, Sekda Provinsi serta Sekda Kabupaten/Kota ini, Azwar Abubakar meyakinkan bahwa penerapan UU tentang ASN akan menjawab berbagai tantangan besar baik lokal maupun global.

 

 Dalam hal ini diperlukan birokrasi pemerintah yang bersih,  dinamis, adaptif, visioner, bertanggungjawab, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Birokrasi seperti itu hanya mungkin diwujudkan bila didukung oleh aparatur Negara yang professional, bebas dari intervensi politik, memiliki kapasitas dan produktivitas tinggi, serta berintegritas,” imbuhnya.

 

Penerimaan pegawai tahun anggaran 2013, pelamar umum yang mengikuti seleksi Tes Kemampuan Dasar berjumlah 1.027.841. Metode tes melalui sistem Lembar Jawab Komputer dan Computer Assisted Test (CAT) dengan jumlah formasi yang terisi sebanyak 58.826.

 

Selain itu, penerimaan dari tenaga honorer kategori II berjumlah 605.179 dengan metode seleksi menggunakan LJK, dan yang lulus sekitar 30% secara nasional. Sedangkan penerimaan pegawai dari tenaga honorer kategori I yang pengangkatannya tidak dilakukan seleksi sebagaimana PP nomor 48 tahun 2005 dari usulan 32.390. Sampai saat ini sudah diselesaikan proses NIP oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebanyak 31.013.

 

Diakui bahwa sistem rekrutmen dalam pelaksanaan penerimaan pegawai CPNS tahun 2013, belum sepenuhnya dapat memenuhi ekspektasi semua pihak. Namun tentunya diperlukan pemahaman dan dukungan agar kebijakan dan sistem seleksi menjunjung tinggi asas transparansi , akuntabel, bebas dari KKN, adil, dan tidak dipungut biaya. “Kita ingin rekrut seluruh putra-putri terbaik bangsa dari seluruh lapisan penduduk bangsa untuk menjadi ASN, yang akan berjuang menjadi birokrat yang berdaya saing internasional,” tegasnya.(bby/HUMAS PANRB)

 

BIRO HUKUM, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN PANRB

»»   Selengkapnya...

Korban Tewas Bus Terjun ke Jurang di Sulsel Bertambah Jadi 14 Orang

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews

14 penumpang tewas dan terb

Bus 'Sahra' yang mengangkut rombongan penumpang dari Kabupaten Maros menuju Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, terjun ke jurang sekitar pukul 06.00 wita, Kamis (6/3/2014). Sebanyak 29 penumpang lainnya dinyatakan selamat dan telah dievakuasi ke Puskesmas terdekat.

Informasi yang didapatkan detikcom, bus mengalami oleng lalu terjun ke jurang hingga akhirnya bus nahas itu terbakar. Diduga sopir mengantuk, setelah melakukan perjalanan panjang, yang jarak dari Kabupaten Maros ke Mangkutana ditempuh sekitar 600 kilometer panjangnya.

"Kecelakaannya terjadi pagi tadi, busnya masuk jurang, korban berjumlah belasan, masih diidentifikasi oleh petugas kami, korban selamat dibawa ke rumah sakit terdekat," ujar Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Endi Sutendi saat dihubungi detikcom.

»»   Selengkapnya...

Jejeran Arsip Indonesia di Belanda Sudah Sepanjang 11 Kilometer

ilustrasi

AyoGitaBisa.com - Pada masa penjajahan Belanda, banyak arsip-arsip Indonesia yang di bawa ke Belanda. Arsip-arsip yang jumlahnya ribuan tersebut, sampai sekarang masih tersimpan rapi di Belanda.

Rektor Universitas Leiden, Prof. Carel Stolker mengatakan, kondisinya sekarang sangat rapuh, sehingga harus disimpan dengan hati-hati. Di Universitas Leiden sendiri, koleksinya semakin bertambah banyak karena juga mendapat sumbangan dari Universitas Amsterdam.

Untuk menyelamatkan arsip-arsip penting yang merupakan sejarah Indonesia dan juga Belanda, maka dilakukan digitalisasi naskah dan bisa diunggah di internet. Sehingga siapapun bisa membaca dan menelusurinya.

"Jumlahnya cukup banyak, jika dijejer itu panjangnya mencapai 12 Kilometer. Dosen-dosen di Indonesia, banyak yang belajar arsip ini langsung ke Leiden," kata Prof. Carel Stolker usai menyerahkan penghargaan Diploma untuk Sri Sultan HB IX di Keraton Yogyakarta, Kamis(27/2/2014).

Menurutnya, arsip-arsip tersebut sangat penting, karena merupakan sejarah bersama antara Indonesia dan Belanda. Sehingga untuk menjaga keawetan agar tidak rapuh, adalah dengan digitalisasi naskah.

[asa]

»»   Selengkapnya...